tetap pada tanggal 30 Mei 2017;Menimbang, bahwa jumlah hari dari hari pemberitahuan isi putusan(tanggal 16 Mei 2017) sampai dengan hari pengajuan permohonan banding(tanggal 31 Mei 2017) adalah 16 (enam belas) hari, dengan demikian PembandingPutusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PTA.Smglembar 4 dari 7 halamanmengajukan permohonan banding pada hari ke15 (lima belas) setelahpemberitahuan isi putusan (Sudah lewat satu hari);Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pembanding mengajukanpermohonan banding setelah lewat

tenggang waktu sebagaimana yang ditentukanoleh UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4)tersebut, maka permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapatditerima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO);Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembandingdinyatakan tidak dapat diterima, maka pemeriksaan pokok perkara tidakdipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua biaya yang timbuldalam perkara ini dibebankan kepada Pembanding;Mengingat dan memperhatikan

permohonan banding padahari Kamis tanggal 18 Mei 2017, sedangkan perkara a quo diputus dan dibacakanpada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak(Pembanding dan Terbanding), sehingga putusan tersebut berkekuatan hukumtetap pada tanggal 17 Mei 2017, dengan demikian Pembanding mengajukanpermohonan banding pada hari ke15 (lima belas) setelah pembacaan putusantersebut (Sudah lewat satu hari);Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pembanding mengajukanpermohonan banding setelah lewat

tenggang waktu sebagaimana yang ditentukanoleh UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4)tersebut, maka permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapatditerima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO);Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/PTA.Smglembar 3 dari 5 halamanMenimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembandingdinyatakan tidak dapat diterima, maka pemeriksaan pokok perkara tidakdipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan

pihakPembanding hadir pada saat pengucapan putusan Pengadilan AgamaKetapang Nomor 0097/ Pdt.G/2018/PA.Ktp yakni pada tanggal 8 Mei 2018,oleh karena itu, permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembandingtelah melewati tenggang waktu banding ( telah lewat 15 hari dari tenggangwaktu banding, karena putusan sudah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal23 Mei 2018, hal ini sesuai pula dengan Surat Keterangan Panitera PengadilanAgama Ketapang Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Ktp, tanggal 21 juni 2018 ), lagipula lewat

tenggang waktu banding tersebut tanpa alasan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dansesuai dengan Pasal 199 ayat (1) RBg, maka permohonan banding yangdiajukan oleh Tergugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan diubah

Eksepsi Tentang Gugatan Telah Lewat Tenggang Waktu 90 (SembilanPuluh) Hari;Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan;Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas/Obscur Libel;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor63/G/2018/PTUN.MDN., tanggal 12 November 2018, kemudian pada tingkatbanding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan dengan Putusan Nomor 25/B/2019/PTTUNMDN

alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan: Bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa a quo pada saatmenyampaikan surat blokir kepada Termohon Kasasi/Tergugat setidaktidaknya sejak tanggal 14 Maret 2020, sedangkan pendaftaran gugatanPemohon Kasasi/Penggugat tanggal 16 Oktober 2020, sehingga pengajuangugatan Penggugat telah lewat

tenggang waktu 90 (sembilan puluh) harisebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa walaupun demikian, Pemohon' Kasasi/Penggugat dapatmengajukan gugatan perdata ke pengadilan yang berwenang untukmenentukan kepemilikan atas tanah a quo yang dijadikan dasarpenerbitan sertipikat objek sengketa;Menimbang, bahwa di samping itu alasanalasan tersebut padahakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang

tanggal 22 Januari 2018, yang padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:;Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal2/ Desember 2017, kontra memori kasasi tanggal 22 Januari 2018,dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini PengadilanNegeri Bekasi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, pertimbangan hukumputusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) sudah tepat, bahwa keberatandiajukan lewat

tenggang waktu, berdasarkan Pasal 38 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum juncto Pasal 73 ayat (1) PeraturanPresiden Nomor 71 Tahun 2012 juncto Pasal 5 Peraturan Mahkamah AgungNomor 3 Tahun 2016;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara initidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi

;Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebuttelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 20 Maret2009, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 20 April 2009.Menimbang, bahwa permohonan Peninjauan Kembali baru diajukantanggal 06 Maret 2009, sedangkan pemberitahuan putusan Pengadilan Pajak telahdilakukan tanggal 05 Desember 2008, oleh karena itu pengajuan Peninjauan Kembalitelah lewat

tenggang waktu 3 bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 ayat (3)UndangUndang No. 14 Tahun 2002, oleh karena itu permohonan PeninjauanKembali haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipinakyang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkatPeninjauan Kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini .Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor. 48 Tahun 2009,UndangUndang Nomor. 14 Tahun 1985

Gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu (beroeps termijn):Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor134/G/2017/PTUNBDG, tanggal 12 April 2018, kemudian di tingkat bandingputusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraHalaman 2 dari 6 halaman.

kembali;Bahwa pada persidangan tanggal 15 Desember 2015 Tergugat hadir kepersidangan, sedangkan Penggugat tidak pernah hadir lagi walaupun ia telahdiperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yangsah;Bahwa oleh karena panjar biaya perkara sudah habis, Majelis telahmemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk menegurPenggugat agar menambah panjar biaya perkara karena biaya sudah habis,setelah lewat

tenggang waktu teguran tertsebut, Penggugat tidak menambahpanjar biaya perkaranya;Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan Majelis menunjakkepada Berita Acara Sidang yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas;Hal. 3 dari 6 Putusan nomor 332 /Pdt.G/2016/PA.PybMenimbang, bahwa Majelis telah membaca surat teguran dari PaniteraPengadilan Agama Panyabungan

Tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadiliperkara a quo (absolut competentie):Gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu (beroeps termijn):Gugatan kabur (obscuur libels);Kepentingan Penggugat/Legal Standing;ak WNGugatan prematur;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor122/G/2017/PTUN.BDG, tanggal 15 Februari 2018, kemudian di tingkatbanding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta

Perematoir (lewat tenggang waktu pendaftaran gugatan);2.

Gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu (daluwarsa);Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 135 K/TUN/20192.

Tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadiliperkara a quo (absolut competentie):Gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu (beroeps termijn):Gugatan kabur (obscuur libels);Kepentingan Penggugat/Legal Standing;ak WNGugatan prematur;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor122/G/2017/PTUN.BDG, tanggal 15 Februari 2018, kemudian di tingkatbanding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta

Desember 2014kepada pihak Penggugat / sekarang Pembanding;Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yangdibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah memberikankesempatan kepada pihak Penggugat / sekarang Pembanding dan kepada Tergugat /sekarang Terbanding pada tanggal 14 Januari 2015;Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandantertanggal 04 Maret 2015 yang menyatakan bahwa pernyataan banding dariPenggugat / sekarang Pembanding sudah lewat

tenggang waktu yang ditentukanundang undang selama empat belas hari;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 27oktober 2014 Nomor : Ol / Pdt G/ 2014/ PN Tdn, yang diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat / sekarangPembanding dan Kuasa Tergugat/ sekarang Terbanding;Menimbang, bahwa Penggugat / sekarang Pembanding pada tanggal 12Nopember 2014 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan NegeriTanjungpandan

Gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu (Daluwarsa), denganalasan bahwa keputusan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 24 Mei2018 sedangkan gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha NegaraManado pada tanggal 20 September 2018;Menimbang, bahwa terhadap eksepsieksepsi tersebut, selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan terlebin dahulu Eksepsi dariTergugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang

Gugatan Penggugat lewat tenggang waktu;2.

Nomor: 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002maka penghitungan tenggang waktu Penggugat mengajukan gugatan diPengadilan Tata Usaha Negara Palu terbukti telah lewat tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang UndangPeradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 sehingga terhadapeksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi tidak perlu dipertimbangkanEI apa mene ncn eee eect cee te oe ieee enoneDALAM POKOK SENGKETAMenimbang, bahwa sebagai konsekwensi logis dengan pertimbanganbahwa

pengajuan gugatan Penggugat terbukti telah lewat tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pasal 55 UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 , maka menurut MajelisHakim tingkat banding terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkanlagi pembuktiannya dan terhadap gugatan Penggugat /Pembanding menuruthukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut danternyata) memori banding dari Penggugat/Pembanding

permohonan banding diajukan pada tanggal 22 Juni2018, dengan demikian penghitungan jangka waktu tersebut mulai dari tanggal31 Mei 2018 ditambah 14 hari sehingga batas terakhir mengajukan bandingadalah tanggal 13 Juni 2018, karena tanggal 13 Juni 2018 sampai dengantanggal 19 Juni 2018 hari libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerjaberikutnya yaitu tanggal 20 Juni 2018 dan dalam perkara ini permintaanbanding diajukan tanggal 22 Juni 2018, sehingga permintaan banding yangdiajukan sudah lewat

tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan olehUndangUndang;Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 73/PDT/2018.

/PT JAP.Menimbang,bahwa oleh karena permintaan banding dari Pembandingsemula Tergugat yang diajukan sudah lewat tenggang waktu sebagaimanayang ditentukan oleh UndangUndang, oleh karenanya permohonan bandingyang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada sidang permusyawaratantidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota JOHNY ASWAR, S.H.berpendapat lain, oleh karena terdapat perbedaan pendapat, makaberdasarkan pasal 14 ayat (3) UndangUndang RI.

2008keputusan Mahkamah Agung RI aquo yang dimohonkan PK tersebutjelasjelas sangat merugikan Pemohon Pk;Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasanalasan peninjauankembali Pemohon Peninjauankembali tersebut sebagai berikut :Mengenai alasan butir 1 s/d 5: Bahwa mengenai alasanalasan butir 1 s/d 5 tidak dapatdibenarkan karena tidak relevant dengan pertimbangan sebagai berikut : bahwa putusan Judex Factie/Judex Juris menyatakan gugatan tidakdapat diterima karena gugatan diajukan lewat

tenggang waktu (tidakmemeriksa pokok perkara) bahwa alasanalasan Peninjauankembali berkaitan dengan pokokperkara.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan olehPemohon Peninjauankembali MOCH ATIQULLOH tersebut tidakberalasan, karena permohonan peninjauan kembali tersebut tidakmemenuhi ketentuan Pasal 67 Undangundang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 5 Tahun 2004,sehingga harus ditolak;Menimbang

PengadilanPajak Jakarta dengan disertat memori / risalah peninjaunkembali yangditerima di Kepaniteraan Pajak Jakarta tersebut pada tanggal 30 September2002 ;Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembalitersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama padatanggal 7 Oktober 2002, akan tetapi Termohon Peninjauankembali dahuluTerbanding tidak mengajukan kontra memori/risalah peninjauankembali ;Menimbang, bahwa permohon peninjauankembali diajukanmelalui Pengadilan Pajak sebelum lewat

tenggang waktu 90 hari sesuaiketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2002tanggal 13 Oktober 2002, maka secara formal permohonanpeninjauankembali dapat diterima ;Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telahmengajukan alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyisebagai berikut :1.