Menyatakan Terdakwa Bahtianoor Bin Kasdiani telah terbukti dengan sah dan meyakinkantelah bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengangkut hasil hutanberupa kayu tanpa dilengkapi dengan SKSHH, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 83 ayat (2) huruf b jo pasal 12 huruf e Undangundang RI Nomor 18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;2.

Dalam mengangkut kayu olahan tersebut terdakwa tidakdilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) atau dokumen sah lainnyadari pihak yang berwenang.Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang menerangkan bahwa ketentuan yang berlakupada UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,bahwa setiap pengangkutan dan kepemilikan hasil hutan berupa kayu harus disertai danbersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan adapun peraturanatau prosedur

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dikenalkumulasi dua hukuman pokok yaitu pidana penjara dan denda sehingga selain dikenakanpidana badan berupa penjara, terdakwa juga harus dikenakan pidana denda ;Menimbang, bahwa apabila uang denda tersebut dibayarkan oleh terdakwa maka akanmenjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) begitu pula terhadap barangbarang buktidalam perkara akan menjadi milik negara sebagai pendapatan negara ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada di dalam tahanan

ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas makahukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang Majelis Hakim telah memenuhi rasakeadilan masyarakat ;Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan secaramutatis mutandis dianggap termuat dan telah turut dipertimbangkan pula menjadi bagian dariputusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;Mengingat pasal 83 ayat (2) huruf b jo pasal 12 huruf e UndangUndang RI No.18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan , UndangUndangNo. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutandalam perkara in casu ;Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN.BntMENGADI LI1.

Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, maupun dakwaan alternatif kedua yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke2 KUHPidana;AtauKedua:Bahwa terdakwa Syamsu Rizal, S.E., M.Si Als Iday Bin H.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah mengatur:Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal33, penyidik berwenang meminta kepada lembaga penyelenggarakomunikasi untuk: (b). meminta informasi pembicaraan melalui telepon ataualat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, mMerencanakan, dan melakukan perusakan hutan;Pasal 34 ayat 2 dan ayat 3 Undangundang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah mengatur:

Pasal 12 huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke2 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :Halaman 57 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.SusLH/2021/PN Mrt Hakim Ketua Hakim HakimAnggota Anggota II 1. Orang perseorangan;2.

Yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutantanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b UndangUndang RI Nomor18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;3.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, oleh karenanya patut untuk dikembalikan kepada saksi Supan;> 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 0823 7195 5776;> 1(satu) unit handphone merek Samsung Galaxy V2 warna hitam;yang telah disita dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang diatur dalam Undangundang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, oleh karenanya patut untuk dikembalikan kepada saksi Sumadi;> Buku Tabungan Bank Mandiri KCP

hasil hutan adalah bendabenda hayati, non hayati, dan turunannya serta jasa yangberasal dari hutan, jenis hasil hutan yaitu kayu dan bukan kayu;Bahwa kayu wungu merupakan hasil hutan kayu, ada kayu wungu hutan alam, kayu wunguhutan tanaman pada hutan produksi dan kayu wungu dari hutan hak/rakyat;Bahwa ahli menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa melanggar Pasal 82ayat (1) huruf (c) Jo Pasal 12 huruf (c), Pasal 82 ayat (2) huruf (c) Jo Pasal 12 huruf (c) UURINomor 18 tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55ayat (1) kele KUHP dan akibat dari perbuatan terdakwa adalah kerugian Negara (C.q PerumPerhutani) karena Sdr.

Sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 82 ayat (2) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undangundang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 55 ayat (1) ke le KUHP dalam dakwaan Kedua;2. Menjyatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKIYO Bin SALIKIN (Alm.) dengan pidana penjaraselama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara denganperintah terdakwa tetap ditahan;3.

Pasal 55 ayat (1) keleKUHP;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk alternatif tersebut, maka MajelisHakim bebas untuk memilh dakwaan mana yang sesuai dengan faktafakta yang terungkapdipersidangan dan memenuhi unsurunsur dari dakwaan kedua yaitu Pasal 82 ayat (2) huruf c UURINomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat(1) kele KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, ternyata perbuatanTerdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaan kedua, sehingga Majelisberkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanayang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 82 ayat (2) huruf c UURI Nomor 18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo.

P.55/MenhutII/2006 tentangPenata Usahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan negara antara lain dokumenkayu bulat (FAKB) dan untuk kayu olahan adalah (FAKO) serta UndangundangNo. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;e Bahwa mekanisme untuk mendapatkan izin untuk mengangkut, menguasai danmemiliki hasil hutan atau kayu adalah perusahaan atau industry yang terdaftar ataumemiliki izin yang sah dari Dinas Kehutanan Provinsi dan atau KementrianKehutanan sedangkan yang berhak

P.55/MenhutII/2006 tentang Penata Usahaan HasilHutan yang berasal dari hutan negara antara lain dokumen kayu bulat(FAKB) dan untuk kayu olahan adalah (FAKO) serta Undangundang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;e Bahwa benar kayu hutan dibagi menjadi dua jenis yaitu kayu hutan Negaradan kayu hutan masyarakan / rakyat sedangkan termasuk jenis kayu hutanNegara antara lain kayu ulin, meranti, keruing, kapur dan lainlain.

Dan atas keterbuktian dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah, Hakimharus pula memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara subsidaritas,sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primairsebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RINo. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP olehkarena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus puladibebani untuk membayar biaya perkara ;Menimbang, bahwa untuk lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yangtermuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalamPutusan ini ;Memperhatikan, Undangundang RI No. 48 tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undangundang No. 18 tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan ketentuan perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :MENGADILI1.

Lengkong, Kabupaten Nganjuk atau setidaktidaknya di suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengansengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c Undang Undang Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan, yangdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :@ Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 setelah selesaisubuh Terdakwa berangkat dari rumah dengan

mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikanHalaman 9 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2019/PN Nijk.faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan ketiga sebagaimanadiatur dalam Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 82 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 18Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Unsur Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan SecaraTidak SahMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke 2 UndangundangNo. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangdi maksud dengan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan olehPemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Menyatakan terdakwa BUDI ILYASA PULUNGAN Als UDAK Bin ITHAMPULUNGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Mengangkut, menguasai, atau memliki hasil hutan kayu yang tidakdilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.2.

Nomor 365/Pid.Sus/20 16/PNPLWdiri para terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga para terdakwatersebut apakah dapat dipersalahkan atau tidak telah melakukan tindak pidanasebagaimana dakwaan Penuntut Umum dimaksud, maka hal tersebut masihtergantung pada pembuktian dengan menerapkannya pada setiap unsurunsur daripasal yang didakwakan ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 18Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanPenuntut Umum yang unsurunsurnya sebagai berikut:1.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidakdilengkapi bersama dengan surat sahnya hasil hutan sebagaimana dalamdakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis HakimHalaman 11 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2016/PNPLWberpendapat bahwa

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta peraturanperundangundangan yang berhubungan dengan perkara ini ;MENGADILI.

12 huruf aUndangundang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan, Pemberantasan,Perusakan Hutan atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 12 hurufa Undangundang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan,Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling sesuai untuk dibuktikan dalam8perkara ini adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar ketentuan pasal 82 ayat (2) UU RINomor 18 Tahun 2013 tentang

pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, denganunsurunsur sebagai berikut:e Unsur setiap orang;e Unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dalam Pasal 12 huruf b;e Unsur yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau di sekitar kawasan hutan;Menimbang, bahwa tterhadap unsurunsur tersebut Majelis hakimmempertimbangkan sebagai berikut :e Unsur barangsiapa ;Menimbang, bahwa unsur barangsiapa

bahwa Terdakwa Gudiono Bin Jono bertempat tinggal disekitar kawasanHutan yaitu di Dusun Kenti Rt.001 Rw.001 Sumberdono, Kecamatan Saradan, KabupatenMadiun;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnyaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum tersebutdiatas telah terpenuhi;Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umumyaitu melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 12 huruf a Undangundang Nomor 18tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah dinyatakanterpenuhi, maka karenanya terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana melakukan penebangan pohon dalam kawasan10hutan tanpa izin yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal disekitar kawasan hutan sesuai dakwaan Kedua tersebut;Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim di mana selama prosespersidangan berlangsung terhadap Terdakwa tidak tergolong kepada orang yang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan danUndangundang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasalpasal laindari ketentuan perundangundangan yang bersangkutan dan musyawarah Majelis Hakim;MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa Gudiono Bin Jono terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penebanganpohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang dilakukan oleh orangperseorangan yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan;2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa

1) huruf b UU RI Nomor 18 tahun 2013tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan seperti dakwaan PrimairJaksa Penuntut Umum, sehingga supaya terdakwa dibebaskan dari dakwaanPrimair Jaksa Penuntut Umum ;Menyatakan bahwa Terdakwa Lusianto Bin Paijan tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut,menguasai dan atau memilik hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izinmelanggar Pasal 12 huruf d jo Pasal 82 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 18 tahun2013 tentang

pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan seperti dakwaanSubsidair Jaksa Penuntut Umum, sehingga supaya terdakwa dibebaskan daridakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;Menyatakan terdakwa Lusianto Bin Paijan terbukti bersalah melakukan tindakpidana melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuaidengan izin pemanfaatan hutan, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau di sekitar kawasan hutan

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut secaraberurutan, yang apabila Dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti maka DakwaanSubsidair dan Lebih Subsidair tidaklah akan dipertimbangkan, akan tetapi sebaliknyajika Dakwaan Primair tidak terpenuhi dan terbukti maka Dakwaan Subsidair dan LebihSubsidair lah yang akan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatutindak pidana, maka harus

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangunsurnya adalah sebagai berikut:1 Setiap Orang;2 Memuat, membongkar, mengeluarkan mengangkut, menguasai dan ataumemiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;Ad.1.Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam DakwaanPrimair, maka oleh Majelis Hakim pertimbangan tentang setiap orang dalam DakwaanPrimair diambil alih dan dijadikan pertimbangannya dalam Dakwaan Subsidair;Ad.Unsur memuat, membongkar, mengeluarkan

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsurnyaadalah sebagai berikut:1 Setiap Orang;2 Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai denganizin pemanfaatan hutan;3 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehorang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan / atau disekitar kawasanhutan;Ad.1.Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam DakwaanPrimair, maka oleh Majelis Hakim pertimbangan tentang

UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan;Bahwa kayu yang dijadikan barang bukti perkara tersebut saat Ahli periksaberjumlah 13 (tiga belas) batang kayu jenis sonokeling, berumur kirakira 13(tiga belas) tahun, identik dan tumbuh di Hutan Konservasi Suaka MargaSatwa Gunung Tunggangan Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen ;Bahwa Sanksi bagi para pelaku yang mengambil pohon/kayu adalah sepertiyang tertuang dalam Pasal 83 huruf b UndangUndang Nomor 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan denganancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara ;Atas keterangan ahli tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak akan mengajukkan saksiyang meringankan bagi dirinya ;Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 bertempat di rumahterdakwa telah ditangkap pihak kepolisian karena

Bahwa yang dimaksud hasil hutan kayu adalah hasil hutanberupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal darikawasan hutan, sebagaimana penjelasan Pasal 15 UndangUndang Nomor 18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan . Bahwa daripengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pada setiap pengangkutan, atau pemilikanhasil hutan pada waktu dan tempat yang sama harus disertai dan dilengkapi suratsuratyang sah sebagai bukti.

Apabila antara isi dokumen Surat Keterangan Sahnya HasilHutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupunvolumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai suratsurat yangsah sebagai bukti.Menimbang, bahwa berdasarkan amanat dari UndangUndang Nomor 41Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, disebutkankayu sebagai hasil dari hutan dalam pengangkutan, penguasaan

Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo.

Dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhiseluruh unsur Pasal 88 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Bahwa lagipula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya merupakanpenilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataanyang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan padapemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum

undangundang, danapakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pulaternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak ;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 88 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 18Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri

Pasal 12 huruf b UndangUndang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 55 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Perseorangan ;2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutantanpa memiliki jin dari pejabat yang berwenang ;3. Yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan ;4.

Pasal 12 huruf b UndangUndang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan tunggal ;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan danmenurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlumemerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1. 1 (satu

Para Terdakwa sopan dalam persidangan ; Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangiperbuatannya lagi ; Para Terdakwa belum pernah dihukum ; Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya .Menimbang, bahwa selain terdakwa dijatuhi hukuman pidana jugadijatuhi hukuman pidana denda atau kurungan ;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) huruf b UndangUndang RI No. 18Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 12 huruf b UndangUndang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahandan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I TARI Als TARI Bin APENG danterdakwa II UDIN Als UDIN Bin MUKSIN masingmasing berupa pidana penjaraselama (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa tahanan denganperintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masingmasing sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;

Perbuatan terdakwa I Tari als Tari Bin APeng bersamasama terdakwa II Udin alsUdin Bin Muksin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b UU)RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP.

Perbuatan terdakwa I Tari als Tari Bin Apeng bersamasama terdakwa II Udin alsUdin Bin Muksin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf cUU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

Simpang RenggiangKabupaten Belitung timur tersebut tidak dibenarkan dan perbuatan tersebutjelas telah melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf b UndangUndang RI No. 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Bahwa (satu) unit mesin chain saw merk STIHL warna orange, 2 (dua) buahparang, 1 (satu) buah dirigen plastik warna putih berisi 10 liter bensin saksimengenali mesin atau peralatanperalatan tersebut karena merupakan peralatanyang lazim di gunakan untuk aktivitas penebangan pohon

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan yang bersangkutan;MENGADILI:Putusan Perkara Pidana Nomor 55/Pid.B/2015/PN.Tdn Hal 21 dari23Menyatakan Terdakwa I TARI Als.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,mengandung unsurunsur tindak pidana sebagai berikut:1.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangdimaksud Setiap orang adalah orang perseorangan dar/atau korporasi yangmelakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukumIndonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum IndonesiaMenimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan faktafakta hasilpemeriksaan di persidangan telah dihadirkan Terdakwa M.

Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memilikihasil hutan kayu;Menimbang, bahwa unsur yang tersebut di atas bersifat alternatif, makaapabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemenemen dariHal. 24 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2016/PN.Pbuunsur tersebut maka sudah cukup menyatakan bahwa unsur telah terpenuhitanpa perlu dibuktikan elemen yang lain;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 13 UndangUndang RI Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangdimaksud

Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang RI No. 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telahterpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim DakwaanKesatu Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkanmenurut hukum atas perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat HukumTerdakwa maupun nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa danmengadili

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

7arang tersebut sebanyak Rp. 1.800.000, (delapn ratus ribu rupiah). bahwabenar KM Tanpa Nama tersebut telah terdakwa sewa pada hari Rabu tanggalmOl Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib dari Sdr.AWANG KECK Als ATI Bin MYusuf. bahwabenarkapal KM Tanpa Nama tersebut terdakwa sebesar Rp. 1.200.000, (satujuta dua ratus ribu rupiah) perbulan.Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RINo. 18 tahun 2013 Tentang

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Nomor18, tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan danperaturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;MENGADILI.

terdakwa tersebut dengan menebang 1 (satu)batang kayu jati yang dipotong menjadi dua bagian yaitu dengan ukuran 200cm 22 cm kubikasi 0,174 m3 milik RPH Sugihan BKPH Tretes KPHBojonegoro, Negara dirugikan sebesar Rp 3.131.918,00 (tiga juta seratustiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah).Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 226/Pid.SusLH/2016/PN.BjnPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang Undang Nomor 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.AtauKedua:wn Bahwa terdakwa BEJO bin SAKIMAN bersamasama dengan Sadr.SARuI (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira jam 23.00 Wib, atausetidaknya pada suatu wakiu dalam tahun 2016, bertempat di dalam kawasanhutan petak 57C RPH Sugihan BKPH Tretes KPH Bojonegoro DesaKedungsumber, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro atau setidaktidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, Dengan sengaja

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan joPasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 11 ayat(4) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :Halaman 11 dari 17 Putusan

Pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHPyang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaanalternatif kedua Penuntut Umum tersebut telah teroenuhi, dan berdasarkan alatalat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalahpelakunya, sehingga berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya dalam dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan danUndangUndang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 193ayat 1 Undangundang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta pasalpasalperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI1.

dakwaan disusun secara alternatif yaitu Kesatupasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undangundang RI Nomor 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau Kedua pasal 88 ayat (1) hurufa Jo Pasal 16 Undangundang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan.Sesuai bentuk dakwaan tersebut maka Majelis Hakim hanya membuktikan salah satuyaitu langsung ke dakwaan Kesatu pasal 88 ayat (1) huruf a Jo pasal 16 Undangundang RINomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsurunsurnya sebagai berikut :1.

selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti di bawa ke KantorPolda Kalteng untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.Dengan demikian unsur ini telah terbukti.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dimana semua unsurdari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis berpendapat terdakwasecara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diaturdan diancam dalam pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undangundang RI Nomor 18Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkaraini, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat melepaskan Terdakwa daripertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, olehkarenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harusdipertanggung jawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan dan penahanan yang telahdijalaninya tersebut

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sertaperaturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;.

dakwaan disusun secara alternatif yaitu Kesatupasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undangundang RI Nomor 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau Kedua pasal 88 ayat (1) hurufa Jo Pasal 16 Undangundang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan.Sesuai bentuk dakwaan tersebut maka Majelis Hakim hanya membuktikan salah satuyaitu langsung ke dakwaan Kesatu pasal 88 ayat (1) huruf a Jo pasal 16 Undangundang RINomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsurunsurnya sebagai berikut :1.

selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti di bawa ke KantorPolda Kalteng untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.Dengan demikian unsur ini telah terbukti.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dimana semua unsurdari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis berpendapat terdakwasecara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diaturdan diancam dalam pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undangundang RI Nomor 18Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkaraini, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat melepaskan Terdakwa daripertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, olehkarenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harusdipertanggung jawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan dan penahanan yang telahdijalaninya tersebut

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sertaperaturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;1.

bersamasama kedalam mobil Truck Dumptersebut untuk diangkut dan dibawa jalan, sedangkan untuk legalitas kayu jenisulin pacakan (belahan) dan olahan tersebut tidak ada.e Bahwa terdakwa memberikan upah dari terdakwa FAHRUR RAHMI alsANGKING bin KURDI (berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 4.000.000,(emapt juta rupiah) per truck/ per rednya sampai dengan tujuan.Perbuatan terdakwa KHALIS FUADI als ULIS bin SURIANSYAH sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Subsidiair pasal Pasal 83 ayat (2) huruf b UURI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,Majelis terlebih dulu membuktikan dakwaan Primair pasal pasal Pasal 83 ayat (1 )huruf b UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan dengan unsurunsur sebagai berikut :1.

,Oleh Majelis Hakim akan diperintahkan untuk dipergunakan dalamperkara lain.Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka biayaperkara dibebankan kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana amar putusan ini.Mengingat ketentuan pasal 83 ayat 1 huruf b UndangUndang Nomor : 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. danPeraturan lain bersangkutan.MENGAODILI1.

Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsurunsurnya sebagai berikut :1 Orang perseorangan;2 Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;3 Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsur tersebut di atas dengan faktafakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagaiberikut:Ad.1 unsur orang perseoranganMenimbang

Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang MajelisHakim pilih untuk dibuktikan telah terpenuhi sebagaimana yang telah diuraikan di atas,maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur orang perseorangan;Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, orangperseorangan adalah orang perseorangan yang melakukan perbuatan perusakan hutansecara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat

hukum di wilayahhukum Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka haruslah dibuktikanTerdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana telah melakukan perbuatan perusakanHalaman 27 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/201 4/PN.MRhutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum diwilayah hukum Indonesia;Menimbang, bahwa perusakan hutan menurut Pasal angka 3 UndangUndangNomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalahproses, cara, atau

Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan harus puladikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidanapenjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yangbesarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya jugasebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;Menimbang

Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan peraturanperundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:e 2 (dua) unit accu baterai;e saringan olie Mercedes;e tangantangan;MENGADILI :Menyatakan Terdakwa SYAFRIL BINYASIRUDIN PGL.

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 56 ke1 KUHPATAUKEDUABahwa terdakwa AHMAD WAHYU Bin AHMAD YUSUF pada hariMinggu tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2019, atau setidaktidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di kawasan hutan jati milikPERHUTANI petak 61B di dukuh Gembyang Desa Kalimanggis KecamatanHalaman 4 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN BtgSubah Kabupaten Batang atau setidaktidaknya ditempat

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 56 ke1 KUHPSUBSIDIAIRPERTAMABahwa terdakwa AHMAD WAHYU Bin AHMAD YUSUF pada hariMinggu tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2019, atau setidakHalaman 5 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Btgtidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di kawasan hutan jati milikPERHUTANI petak 61B di dukuh Gembyang Desa Kalimanggis KecamatanSubah Kabupaten Batang atau setidaktidaknya

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 56 ke1 KUHPidana langsung dakwaan alternatif primer keduaHalaman 14 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Btgsebagaimana diatur dalam Pasal yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1.

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 56 ke1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif primer kedua;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yangmenuntut terdakwa sebagaimana surat tuntutan pidana Penuntut Umumyang pada pokoknya menuntut terdakwa dengan pidana 1 (satu) tahun dandenda sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuanapabila

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan DanPemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 56 ke1 KUHPidana danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.