Ditemukan 138 data
107 — 114
diberi keleluasaan untuk dapat bertemu dan bermain sertauntuk dapat mengajak anak tinggal atau menginap beberapa hari bersamaTergugat Rekonvensi apabila dibutuhkan oleh Tergugat Rekonvensi selamakepentingan pendidikan anak tidak terganggu dan Penggugat Rekonvensi tidakboleh menghalanghalangi atau mencegah Tergugat Rekonvensi untuk bertemudengan anaknya, karena perbuatan menghalanghalangi tersebut bertentangandengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manuasi
97 — 42
bukanbadan hukum perdata karena disamping berbentuk CV juga tidakterdaftar sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan HakAsasi Manuasi (Kemenkumham) RI yang diatur dalamPerMenkumham No. 4 tahun 2014 sebagaimana diubah denganPerMenkumham No. 1 tahun 2016.Oleh karena itu CV tidak dapat menjadi pihak dalam gugatan, makagugatan yang diajukan oleh "CV ISTANA KAYU SUKSES MAKMURadalah salah subyek, karena seharusnya yang dapat bertindaksebagai pihak untuk mengajukan gugatan dalam sebuah CV adalahpara
LAMHOT NAINGGOLAN
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
147 — 86
untuk membayar seluruh biaya perkara yangtimbul dalam sengketa ini ;Bahwa Jjika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa Pengadilan telah menerima surat tertanggal 13September 2018 yang diajukan oleh TINNER WAET BET TUMANGGOR,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di JalanSudirman Rt. 001 Rw. 016, Kelurahan Air Jambani, Kecamatan Mandau,Kabupaten Bengkalis;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ABDUL WAHAB, AM, SHdan MANUASI
LENNY CAROLINE
Tergugat:
1.PT CIPUTRA INTAN MARTA
2.PT MITRA CITRA NIRWANA
165 — 102
Asli dan Fotocopy Akta Pengesahan Perubahan DataPerseroan dalam hal susunan anggota direksi dan anggota Komisaris PT.Mitra Citra Nirwana yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HakAsasi Manuasi Republik Indonesia, Nomor : AHUAH.01.1051941Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data perseroan, yangditetapkan di Jakarta pada tanggal 03 Desember 2013, diberi tandabukti T.I4;5.
PUTERI HIDAYATI BINTI SUHARDI
Tergugat:
ASMARIANOR BIN SULAIMAN
82 — 5
ADRIAN JAYA MANDIRI yang ditetapkan di Jakaratanggal 26 September 2014 dengan rincian sebagaimana (bukti P.21bermaterai cukup dan sesuai aslinya, bukti P.20;Fotokopi Modal Dasar sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus juta limaratus ribu rupiah);Fotokopi Modal ditempatkan sebesar Rp450.000.000,00(empat ratus jutalima ratus ribu rupiah);Fotokopi Dewan Pemegang Saham Dewan Komisaris danDireksi,bermaterai cukup dan sesuai aslinya, bukti P.21;Fotokopi Keoutusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuasi Nomor
MOCH. RASYID
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP
Intervensi:
YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP
77 — 32
Notaris di KabupatenSumenep;Fotokopi sesuai aslinya Surat Kementrian HukumDan Hal Asasi Manuasi RI Nomor AHUAH.01.060007513, Perihal Penerimaan Perubahan DataYayasan Panembahan Somala Sumenep, tanggal 16November 2017;30. Bukti T Il Intv. 25 A : Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan dari31.
537 — 147
,telah menjawab sebagai berikut Bersama ini kami sampaikan bahwapermohonan saudara belum dapat kami lakukan, karena belum adanyaPeraturan Pemerintah yang mengatur tentang tata cara pencatatanPerjanjian Lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (4) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.Bahwa selain dari pada yang disebutkan diatas Kementrian Hukum Dan HakAsasi Manuasi Republik Indonesia, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektualjuga mengirim surat kepada Ketua Umum Perhimpunan Hotel
1.DRS.H.A.ZUBAIDI
2.DRS.H.AHMAD SYARWANI
3.DRS.H.ACHMAD SYAHRANI
4.H.AHMAD QURTUBI,SE
5.SITI PARIHAH
6.H.AHMAD RIADI
7.HJ.SITI MARHAMAH
8.DRS. H. AHMAD TARMIDJI
9.SITI JUAIRIAH
10.ST MAHMUDAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
Intervensi:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN
210 — 185
P37: Fotokopi sesuai asli Surat NomorW.19.PB.06.032882 tanggal 29 April 2019 perihal Informasi HibahTanah dari Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah KementerianHukum dan Hak Asasi Manuasi Kalimantan Selatan yang ditujukankepada Riza Ghifari, SH. MH. & Associates ;38. P38 : Fotokopi sesuai asli Surat tanggal 13 Mei2019 dari Kuasa Hukum bernama Riza Ghifari, SH. MH.dkk perihalKeberatan Atas Terbitnya Sertipikat Hak Pakai yang ditujukankepada Kepala kantor Pertanahan Kota Banjarbaru ;39.
106 — 53
Subaedah dan bertentangan dengan kewajibanhukum terdakwa untuk menghormati hak orang lain, hal inisebagaimana telah pula ditegaskan dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2)UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manuasi yangmenyatakan Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempatkediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendakorang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam halhal yangtelah ditetapkan oleh undangundang,Menimbang, bahwa jika sekiranya terdakwa merasa mempunyaihak
Muljadi Kartarahardja
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan
Intervensi:
PT. BUKIT SARUA DEVELOPMEN yang diwakili oleh Torkis Nasution
146 — 65
Bukit Sarua Developmen tanggalO01 Maret 2016 Nomor 01 yang dibuat oleh dandihadapan Muhammad Syarie Umar, SH, M.Kn selakuNotaris; (fotokopi dari fotokopi);Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuasi RINomor AHU2468040.AH.01.01Tahun 2015 tentangPengesahan Pendirian Badan Hukum PerseroanTerbatas PT. Rura Graha Propertindo tanggal 24November 2015; (fotokopi dari fotokopi);Halaman 54 dari 91. Putusan Nomor 46/G/2020/PTUN.SRG6. BuktiT67. BuktiT78. BuktiT89. BuktiT910. Bukti T1011. BuktiT1112.
NURLINDA
Tergugat:
Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Kabupaten bandung
Intervensi:
PT. TORSINA REDIKON
211 — 126
TORSINA REDIKONtanggal 22 Mei 1987 No. 114, yang dibuat oleh dandihadapan RACHMAT SANTOSA, SH, Notaris diJakarta ( fotocopy dari fotocopy) ;Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehakiman danHak Asasi Manuasi Republik Indonesia tanggal 15Januari 1988 No. 02195.
Faisal Agita Firmansyah
Tergugat:
Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia
645 — 1410
Pol : KEP/74/XI/2003 tentang PokokPokok Penyusunan LapisLapis Pembinaan SumberDaya Manuasi Polri, tanggal 10 November 2003(fotocopy sesual dengan fotocopynya);13. BuktiT 13 : Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 01Tahun 2014 Tentang Dewan Akademi, tanggal 1September 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya);14.
185 — 41
MANUASI, SH., masingmasing adalah Advokat, berkantorpadaKantor Advokat ELFRETH SIMAMORA & ASSOCIATES, beralamat di Jl.Cempedak No. 19 B Lt.
Terbanding/Tergugat I : NURMALA ONIKE HOTNIDA NAPITUPULU
Terbanding/Tergugat II : WALUYO
Turut Terbanding/Penggugat II : NENENG KURNIA Binti Djajudi
Turut Terbanding/Penggugat III : WAHYUDI Bin Djajudi
Turut Terbanding/Penggugat IV : RETNO SARI Binti Djajudi
133 — 90
yang memeriksa dan memutus gugatanPERLAWANAN TERHADAP EKSEKUSI hanya mau tunduk pada Pasal 138RVsaja, dan tidak mau konsisten (membuang) Pasal 48 RV, yaitutentang adanya Kewajiban Jabatan bagi HAKIM untuk membantu kekuranganformalitas bagi pihak Pencari Keadilan (i.c. .PELAWAN/sekarangPEMBANDING) guna menghilangkan segala hambatan dan rintanganatauagarterhindardariberbelitbelitnya SYARAT FORMAL, dampaknyaPencari Keadilan (i.c. .PELAWAN/Sekarang PEMBANDING) untukmendapatkan Keadilan Yang Adil Dan Manuasi
1.Herman Boenardy
2.Ing Johannes Satya Juwana
3.Ir. Kunarso Suryoputro
4.Ir. Fanny Albert Pangaila
5.Harry Kuntadi Sudarsono
6.Lily S. Rachmat
7.Lazuardi Galias
8.Rosinta
9.Rini Saraswati
10.Tito Simbolon
11.Lexie RF Pangaila
12.Ir. Markus Rerungan
13.Musfiroh S Badrie
14.Dody Hindratno
15.Evy Mery Pardede
16.Iwan Purnama
17.Koh Maigawaty
18.Erwantho Siregar
19.Derry
20.Tjia Juliana
Tergugat:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Intervensi:
1.Deni Erliana, Dkk
1.PT SENTUL CITY Tbk
522 — 771
Abiipertama bernama NILA ARDHIANIE yang pada pokoknya Ahliberpendapat di bawah sumpah sebagai berikut ;Ahli berpendapat bahwa Hak atas air minum yang sehat dan bersihmerupakan Hak Asasi manuasi yang sangat penting untuk dipenuhi demiterlaksananya hidup baik dan layak ;Ahli berpendapat bahwa prinsip prinsip hak atas air itu ada 7 yaitu ,Jumlahnya cukup, kalau di Indonesia aturannya 60 liter untuk satu orangper harinya, Air harus aman terbebas dari substansi kimia yangberbahaya, Air yang layak, secara
1.Herman Boenardy
2.Ing Johannes Satya Juwana
3.Ir. Kunarso Suryoputro
4.Ir. Fanny Albert Pangaila
5.Harry Kuntadi Sudarsono
6.Lily S. Rachmat
7.Lazuardi Galias
8.Rosinta
9.Rini Saraswati
10.Tito Simbolon
11.Lexie RF Pangaila
12.Ir. Markus Rerungan
13.Musfiroh S Badrie
14.Dody Hindratno
15.Evy Mery Pardede
16.Iwan Purnama
17.Koh Maigawaty
18.Erwantho Siregar
19.Derry
20.Tjia Juliana
Tergugat:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Intervensi:
1.Deni Erliana, Dkk
1.PT SENTUL CITY Tbk
577 — 1011
Ahli pertama bernama NILA ARDHIANIE yang pada pokoknya Ahli berpendapatdi bawah sumpah sebagai berikut ; Ahli berpendapat bahwa Hak atas air minum yang sehat dan bersihmerupakan Hak Asasi manuasi yang sangat penting untuk dipenuhi demiterlaksananya hidup baik dan layak ;Halaman 246 dari 303 halaman Putusan Nomor : 28/G/TF/2021/PTUN.BDGAhli berpendapat bahwa prinsip prinsip hak atas air itu ada 7 yaitu ,Jumlahnya cukup, kalau di Indonesia aturannya 60 liter untuk satu orangper harinya, Air harus aman
MISWANTO, DKK
Tergugat:
WALIKOTA BONTANG
754 — 655
Pupuk Kalimantan TimurNomor 03 oleh Notaris Lumassia, S.H tanggal 08Desember 2015 (Sesuai dengan Aslinya); Bukti T.II28 Fotokopi Surat Plt.Dirjen AdministrasiHukum Umum Kementrian Hukum Dan HakAzasi Manuasi RI Perihal PenerimaanPemberitahuan Perubahan data Persero PT.Pupuk Kalimantan Timur Nomor AHUAH.01.030986450 tanggal O08 Desember 2015 (Fotokopidari Fotokopi); Bukti T.II29 Fotokopi Akta Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT. PupukKalimantan Timur Atau disingkat PT.
Putra Iskandar
Terdakwa:
Budi Rachmat Kuriawan
288 — 88
HK dengan tugas dantanggungjawab antara lain mewakili perusahaan dalam kegiatanproduksi/pelaksanaan dengan cara menyiapkan Sumber Daya Manuasi (SDM),Peralatan dan Keuangan, dalam struktur organesasi PT.