Ditemukan 1495 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : uupa uut upt unit uuri uput ujpt uuct uupo uppt uuot
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-10-2011 — Upload : 28-08-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 39/Pid.Sus/2011/PN.Tip.Smg
Tanggal 10 Oktober 2011 — OEI SINDHU STEFANUS ;
172 — 83
  • Pelanggaranterhadapnya membawa konsekuensi yang berat bagi Direksi (linat antaralain pasal 97 UU PT No. 40 Tahun 2007), karena ia dapat dimintaipertanggungjawaban secara pribadi.Pengertian Direksi adalah Direksi sebagaimana yang tercantum dalamAnggaran Dasar PT dan diangkat dalam rapat unum pemegang saham.Prinsip tanggung jawab Direksi yang ditentukan oleh UUPT sebagaitanggung jawab kolegial.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 11-03-2020 — Putus : 30-07-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 303/Pid.B/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 30 Juli 2020 —
758 — 1740
  • Putusan No. 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel.dia, sama pelaksanaan dari haknya, kewajibannya, tugasnya sebagaikomisaris, ya tentu tidak bisa dianggap suatu perobuatan melawan hukum,jangankan sebagai tindak pidana, melawan hukum saja tidak;Bahwa berdasarkan anggaran dasar dan UUPT yang wajib dilakukan RUPSapabila mengenai penggunaan harta kekayaan perseroan di atas 50%, Pasal102 UUPT, berdasarkan pasal tersebut, maka penggunaan harta PT sebagaijaminan bank tidak dilakukan dengan RUPS.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 12-03-2019 — Putus : 17-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 119/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 17 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. BELUNKUT Diwakili Oleh : SAHRI, SH
Terbanding/Tergugat I : HADRIAN
Terbanding/Tergugat II : SALIM
Terbanding/Tergugat III : MURNI
Terbanding/Tergugat IV : SUARTI
Terbanding/Tergugat V : AMINAH
Terbanding/Tergugat VI : RAMLI
Terbanding/Tergugat VII : MISRAN
Terbanding/Tergugat VIII : EDY SUSANTO
Terbanding/Tergugat IX : HERAWANI
Terbanding/Tergugat X : SHERLY
Terbanding/Tergugat XI : LIE KIAN SING
Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
Terbanding/Tergugat XIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
Terbanding/Tergugat XIV : NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
Terbanding/Tergugat XV : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTA
137 — 271
  • Belunkutterhadap tanah di Kabupaten Labuhanbatu pada diktum kedua huruf e;Oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara a quo sudahseharusnya untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(niet onvantkelijke verklaard);Bahwa selain ketentuan hukum di atas, ternyata berdasarkan ketentuanhukum dalam Pasal 93 ayat (2) UUPT bahwa persyaratan dalam Pasal93 ayat (1) UUPT tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yangberwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturanperundangundangan
    Ini berarti mengenai persyaratan Direksi, tidakhanya melihat pada ketentuan dalam UUPT, tetapi juga harus melihatpada ketentuanketentuan lain yang berkaitan.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-11-2012 — Putus : 15-04-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 47/Pid.Sus/2012/PN.PBR.
Tanggal 15 April 2013 — Drs. BUCHARI ARAHIM, MM
88 — 21
  • PBRBahwa Permendagri Nomor 3 tahun 1998 dan UU BUMN nomor 9 tahun 2003mengatakan jika PT maka termasuk UUPT yang berlaku ;Bahwa suatu Pengakuan Hutang dapat ditingkatkan menjadi hak tanggungandan hak tanggungan tersebut bisa langsung dieksekusi ;Bahwa jika kredit tidak dibayar, maka yang rugi adalah Bank ;Bahwa yang diuntungkan dari kredit bermasalah tersebut adalah pihakdebitur ;Bahwa sesuai Pasal 1130 KUHPerdata, mengatakan Pengakuan hutangdapat dieksekusi oleh kreditur (Bank) terhadap objeknya
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 28-08-2015 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 16-01-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 506/PDT.G/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 12 Mei 2016 — PT KASIH INDUSTRI INDONESIA Lawan 1.PT HUMPUSS 2.PT HUMPUSS TRADING 3.PT HUMPUSS PATRAGAS 4.PT DAYA BAMBU SEJAHTERA
395 — 279
  • Bahwa Perjanjian Jual Beli Batubara antara Penggugat dengan masingmasing Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat dengan masingmasing Tergugat , Tergugat Ildan Tergugat Ill tersebut dalam suatu perjanjian yang diwakili olehDirektur/Direktur Utama masingmasing sehingga dengan demikian telahmemenuhi ketentuan Pasal 98 UndangUndang Perseroan Terbatas(UUPT) No. 40 Tahun 2007 ;Menimbang, bahwa walaupun demikian perlu dipertimbangkan apakahperjanjian yang dibuat
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 20-02-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 04-01-2019
Putusan PN BATAM Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm
Tanggal 11 Desember 2018 — Penuntut Umum:
HENDARSYAH YUSUF PERMANA, SH.MH
Terdakwa:
TJIPTA FUDJIARTA
154 — 105
  • denganoperasional hotel maka saksi meminta persetujuan sebagaiGeneral Manager dari Direktur yaitu Conti Chandra dan bukanTerdakwa; Bahwa pada tahun 2013 saksi diangkat oleh Terdakwasebagai Direktur Utama berdasarkan Akta No. 29 tanggal 16 Mei2013 dan setelah diangkat menjadi Direktur Utama, Conti Chandrasebagai Direktur; Bahwa hubungan kerja sebagai Direktur Utama saksibertanggung jawab kepada Terdakwa tentang operasional hotel; Bahwa Conti Chandra tidak mendapatkan deviden padahalsesuai pasal 52 ayat (2) UUPT
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 23-09-2016 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Rap
Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat:
PT. BELUNKUT
Tergugat:
1.HADRIAN
2.SALIM
3.MURNI
4.SUARTI
5.AMINAH
6.RAMLI
7.MISRAN
8.EDY SUSANTO
9.HERAWANI
10.SHERLY
11.LIE KIAN SING
12.PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
13.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
14.NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
15.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
16.PT. BANK MESTIKA DHARMA CAB. RANTAUPRAPAT
17.MARISI SIRAIT, SH
18.SUBINAR
19.ROMAULI SILALAHI
20.WAKIO
21.LAUSAN SIRAIT
22.HERRY
23.ZAINUL
24.HAMDI
25.TIO LAI CHEN

206 — 58
  • SuratKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/1991tanggal 19 Agustus 1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT.Belunkut terhadap tanah di Kabupaten Labuhanbatu pada diktum kedua huruf;Oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara a quo sudah seharusnyauntuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvantkelijkeverklaard);Bahwa selain ketentuan hukum di atas, ternyata berdasarkan ketentuan hukumdalam Pasal 93 ayat (2) UUPT bahwa persyaratan dalam Pasal 93
    ayat (1)UUPT tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenangmenetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundangundangan.
    Ini berarti mengenai persyaratan Direksi, tidak hanya melihat padaketentuan dalam UUPT, tetapi juga harus melihat pada ketentuanketentuanlain yang berkaitan.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 08-09-2020 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 10-06-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1134/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 25 Mei 2021 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
JOHANES
201 — 79
  • Perusahaan (badanhukum) itu sendiri mempunyai hak dan kewajiban yang berkaitan erat denganaktivitasnya, bukan kepada orang yang memiliki atau menjalankan perusahaantersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Undangundang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas telah menentukan pengurusan Perseroan Tebatasdipercayakan kepada direksi (Pasal 97 UUPT) untuk kepentingan dan tujuanperseroan serta mewakill perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan,maka menurut Undangundang ini, direksi dalam menjalankan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 29-08-2012 — Upload : 04-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1296 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 29 Agustus 2012 —
180 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Elnusa Tbk sebagai badanhukum yang tunduk pada ketentuan UUPT, yang didakwakan kepada Terdakwaadalah bukan merupakan Tindak Pidana Korupsi, melainkan tanggung jawab PT.Discovery Indonesia (PT. DI) dan PT. Harvestindo Asset Management (PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-02-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 547 K/PID.SUS/2015
Tanggal 26 Februari 2015 — MARKUS SURYAWAN, DKK
404 — 372 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuanPasal 56 UUPT Nomor 40 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa "dalam waktulima bulan setelah tahun buku perseroan ditutup, Direksi menyusun laporanHal. 221 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015tahunan untuk diajukan kepada RUPS, yang memuat sekurangkurangnya, antaralain perhitungan tahunan yang terdiri dari akhir tahun buku yang baru lampau danperhitungan laba/rugi dari buku tahunan yang bersangkutan serta penjelasan atasdokumen tersebut";4.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-04-2014 — Putus : 12-09-2014 — Upload : 27-06-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 29/PID.SUS/TPK/2014/PN.PBR
Tanggal 12 September 2014 — - Ir. ATOK YUDIANTO - ALBERT BENNY CARUSO MANURUNG - DEDI SYAPUTRA, S.Sos, M.Si
161 — 50
  • Terhadap BUMNyang berbentuk Persero berlaku segala ketentuan dan prinsipprinsip yangberlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana terdapat dalam UndangUndang No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT). Inisebagaimana terdapat dalam pasal 11 UU BUMN jo. Pasal 3 UU BUMN beserta penjelasannya;Dalam hal ini, bahwa kekayaan BUMN memang terpisah dari kekayaanNegara karena kekayaan Negara di dalam BUMN hanya sebatas padasaham tersebut.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 179/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2016 — DEDY YOGASARA Alias DEDY TIONG Bin YO TAT JIN (Alm)
144 — 25
  • Utusan Karya Nusantara selaku pemenanglelang untuk mengerjakan pengadaan traktor dan pompa air pada DinasPertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat tahun 2012;Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), pengertianDireksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawabpenuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 183/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2016 — DANI PRIATNA
84 — 26
  • Perintis PutraPasundan selaku salah satu peserta lelang dalam pengadaan traktor danpompa air pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barattahun 2012 ;Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), pengertian Direksiadalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuhatas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai denganmaksud dan tujuan Perseroan serta mewakili276Perseroan, baik di dalam maupun di luar
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 180/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bdg.
Tanggal 8 April 2016 — SLAMET WIDODO
97 — 30
  • Rizki Mas selaku salahsatu peserta lelang dalam pengadaan traktor dan pompa air pada Dinas Pertanian danTanaman Pangan Provinsi Jawa Barat tahun 2012;Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), pengertian Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenangdan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan,sesual dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalammaupun di luar pengadilan sesuai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 28-05-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 812 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 28 Mei 2013 — Dr. Rene Setyawan, MA Bin Moh Nuh
137 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Risalah Rapatmerupakan alat bukti hukum bagi Direksi & Dewan Komisarisberkenaan dengan kemungkinan Direksi/Dewan Komisaris harusmembuktikan mengenai sesuatu hal, fakta, atau kejadian, antara lainberkaitan dengan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (5) UUPT untukDireksi dan berkaitan dengan Pasal 114 ayat (5) dan ayat (6) UUPTuntuk Dewan Komisaris, atau untuk merghadapi Penyelidik/ Penyidik/Penuntut Umum/Hakim ;20) Dengan kata lain, Risalah Rapat merupakan alat proteksi hukum bagiDireksi & Dewan