Ditemukan 1717 data
73 — 24
adanya bukti bukti dari Penggugatyang mendukung gugatan Provisi tersebut, maka adalah beralasan hukum,apabila Majelis Hakim menolak tuntutan provisi tersebut;Menimbang, lebih lanjut bahwa atas perkara ini pihak Tergugat , Il, IIIdan Tergugat IV melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban atas gugatantersebut.Menimbang, bahwa didalam jabawan para Tergugat tersebut telah pulamengajukan Eksepsi.Menimbang, bahwa dari eksepsi yang diajukan tersebut, dimana KuasaTergugat Ill, eksepsinya mengandung eksepsi Konpetensi
103 — 59
Menyebutkan konpetensi relatif, di PN mana kuasa itudipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa,2. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak ( sebagaiPenggugat dan Tergugat ),3.
200 — 90
Pemeriksaaan Kesehatan Ulang telah dilakkan oleh dokter yang tidakmemenuhi dan memiliki konpetensi kriteria pesyarata danPemeriksaaan Kesehatan, bahkan dilakukan oleh dokter yang tidakada namanya dalam Panitia Pemeriksaan Kesehatan Pilkada 2017 yangdibentuk oleh Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh tanggal 6September 2016.c.
77 — 38
Bahwa dengan pernyataan ini, maka seharusnya gugatanPelawan di Pengadilan Agama, akan tetapi adalah di Pengadilan Negeri(Konpetensi Absolut), jika Pelawan merasa telah dirugikan ataspenjualan dan atau penggunaan Asset Perusahaan oleh Penggugat/Terlawan untuk diminta mengganti kerugian atas hal itu;.
Bahwa dengan pernyataan ini, maka seharusnya gugatanPelawan di Pengadilan Agama, akan tetapi adalah di Pengadilan Negeri(Konpetensi Absolut), jika Pelawan merasa telah dirugikan ataspenjualan dan atau penggunaan Asset Perusahaan oleh Penggugat/Terlawan untuk diminta mengganti kerugian atas hal itu;4.
JULIANA
Tergugat:
1.JENNY
2.THERESIA LUSIATI SITI RAHAYU, SH
121 — 41
Penggugat angka 2 sampai dengan angka 11dikabulkan, maka oleh karena itu akan dipertimbangkan gugatan Penggugatangka 2 sampai dengan angka 11 lebih dahulu dan petitum angka 1 akandipertimbangan belakangan; Menimbang, bahwa petitum 2 gugatan Penggugat meminta agarPengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan berwenang untuk mengadili perkara ini; Menimbang, bahwa atas petitum 2 tersebut setelah Pengadilan NegeriJakarta Pusat meneliti sengketa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukanEksepsi tentang Konpetensi
109 — 86
Mengenai Kewenangan Mengadili (Konpetensi Absolut).Bahwa dalam Perkara a quo, tetap yang berhak dan berwenangmengadilinya adalah Pengadilan Agama Selong, karena dalam perkara aquo adalah masalah sengketa perkara Harta Bersama (HB) antaraPenggugat dengan Tergugat.
91 — 14
Menolak eksepsi para tergugat (tentang konpetensi absolut) ;2. Menetapkan pemeriksaan perkara agar dilanjutkan dengan acara pembuktian ;3. Menjatuhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat dan TurutTergugat ditolak , maka Majelis akan melanjutkan pemeriksaan Gugatan Penggugatini ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dailildalil gugatannya KuasaPenggugat / Kuasa Tergugat Intervensi ,telah mengajukan buktibukti surat sebagaiberikut ;1.
72 — 15
Bahwa benar undangundang memberikan perlindungan dan jaminan bagi setiaporang yang merasa dirugikan akibat perobuatan melawan hukum yang dilakukanHalaman 45 dari 72 Hal Putusan No. 09/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Timorang lain, dan hal tersebut menerbitkan hak untuk melakukan tuntutan secarahukum ;Bahwa ada dua hal penting yang harus dipenuhi untuk dapat diterimanya gugatan,yaitu. kedudukan hukum (legel standing) dan Konpetensi Pengadilan, Legalstanding menyangkut kedudukan hukum baik Penggugat maupun yang
1.HELENA CICILIA PIONTEK, SE dkk
2.Gede Steve Sastradinata
3.Made Clifton Candra Dinata
4.Komang Dave Dewananta
Tergugat:
1.Drs. I GEDE WIDARMA SUHARTA, MM
2.MADE ADY MASTIKA
3.Ir. I NYOMAN ARI SISWADI
Turut Tergugat:
1.NI LUH PASMINI
2.KETUT SUADNYANI
3.NI LUH SUHELLI TRISNAWATI
238 — 96
Bahwa Gugatan Para Penggugat pada dasarnya mengandung duapermasalah yang seharusnya menjadi obyek sengketa yang masing masingmemiliki konpetensi relatif mengadili pada wilayah hukum PengadilanNegeri yang berbeda, yaitu terdapat tanah dan bangunan yang berada diDenpasar yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar,sedangkan terdapat juga tanahtanah yang berada di Kabupaten Bulelengyang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri singaraja, karenaberdasarkan prinsip hukum acara perdata sebagaimana ketentuan
INKOPPABRI
Tergugat:
1.Pontjo Sutowo
2.Yayasan EKA SWADHARMA EKA KERTA
3.Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat,
4.Menteri Pertambangan Dan Energi Republik Indonesia
5.Perusahan Pertambangan Minyak Gas Negara PERTAMINA
6.Menteri Keuangan Republik Indonesia
7.Menteri Pertambangan Dan Energi Republik Indonesia saat ini Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Turut Tergugat:
1.Kantor Notaris ARIEF AFDAL ,SH,
2.Kantor Notaris PPAT ABDUL SALAM,
3.Kantor Notaris PPAT Ny. Sulami Mustafa,SH
4.Kantor Notaris PPAT Adi Triharso,SH
202 — 38
Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara Aquo, karena merupakan kewenanganabsolut Pengadilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusatdininyatakan tidak berwenang, maka eksepsi yang lain tidak perludipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa karena eksepsi para Tergugat diterima, makaalat bukti yang tidak berkaitan langsung dengan perkara aquo, tidakdipertimbangkan dan oleh karenanya harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa karena eksepsi konpetensi
197 — 75
Jkt PstMenimbang, bahwa petitum 2 gugatan Penggugat meminta agarPengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan berwenang untuk mengadili perkara int;Menimbang, bahwa atas petitum 2 tersebut setelah Pengadilan NegeriJakarta Pusat meneliti sengketa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukanEksepsi tentang Konpetensi Relatif dan dalam kesepakatan bersama juga di pilihapabila terjadi sengketa disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat makaPengadilan Jakarta Pusat berwenang namun dalam suatu perkara
210 — 935 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, gugatan ParaPenggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya tidak dapatditerima;Eksepsi Tergugat VII :KEWENANGAN MENGADILI/ KONPETENSI ABSOLUT:Pengadilan Negeri Bandung Tidak berwenang untuk memeriksa dan MengadiliPerkara AQuo karena Tuntutan Hukum yang diajukan oleh Penggugatmerupakan Ruang Lingkup Tata Usaha Negara.Hal. 63 dari 78 hal. Put.
84 — 52
Memperhatikan secara seksama atas segala dalil eksepsi Tergugat, makamenurut Penggugat tidaklah ditemukan adanya dalil eksepsi yangmempermasalahkan mengenai konpetensi baik absolut maupun relatif,sehingga dengan demikian terhadap eksepsi termaksud menurut hukum acarayang berlaku layak diperiksa bersamasama dengan pokok perkara ;2. Selainitu, terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat dalam jawabannya tidaklahditemukan adanya eksepsi yang bernilai eksepsionil.
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
1.ARISTARKHUS RANDY HARRIS ALIAS ANDI
2.MERY ANDRIYAN
3.VICKY ARMANDO
426 — 386
keterangan mewakili BCAkepada instansi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan ;Bahwa setahu saksi permasalahan dalam perkara ini adalahperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terdakwamenyiapkan rekening penampung uang hasil kejahatan perjudian online diBank BCA;Bahwa saksi tahu karena saksi dipanggil ke Kantor Bareskrimuntuk memberikan keterangan tentang beberapa rekening BCA termasukrekening para terdakwa ;Bahwa saksi hanya memberikan keterangan sesuai apa yangditanyakan oleh Penyidik ;Bahwa konpetensi
359 — 122
bahwa untuk mempersingkat uraian putusan segala sesuatu yangtermuat dan tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat serta turut puladipertimbangkan dalam putusan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatansebagaimana terurai di atas ;DALAM EKSEPSI.Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Tergugat I, Turut Tergugat V,Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX telahmengajukan eksepsi yang bukan mengenai konpetensi
Dr. HENDRIK WORUMI, S.Sos., M.Si
Tergugat:
BUPATI SARMI
319 — 572
tanggal 18 Januari 2018 yang ditujukankepada Bupati Sarmi, (Foto copy dari foto copy);11.Bukti T11Surat Gubernur Papua Nomor : 821.2/9001/SET Perihal Koordinasi Penggantipejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten sarmi tanggal 10Agustus 2018 yang ditujukan kepada Bupati Sarmi, (Foto copy dari foto copy);12.Bukti T12Halaman 66 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.Keputusan Bupati Sarmi Nomor : 188.4/71/tahun 2019 tentang Penetapan NamaCalon Peserta Seleksi Uji Konpetensi
117 — 18
kenal:;Bahwa, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan,harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandalam putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3)Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah denganUndangundang 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009perkara a quo merupakan konpetensi
73 — 40
DALAM EKSEPSIKEWENANGAN MENGADILI (DECLINATOIRE EXCEPTIE).KONPETENSI RELATIF (ACTOR REI FORUM SEQUITUR).
107 — 19
Bahwa eksepsi yang orajukan oleh Tergugatmeskipun bukan mengenai konpetensi absolutemaupun relatif, akan tetapi didalam praktek,eksepsi sebagaimana diajukan oleh Tergugattersebut diperbolehkan oleh hukum = acaraperdata, karena eksepsi tidak hanya mengenaikewenangan absolut dan relatif.5.
167 — 241
Tentang Konpetensi Absolut Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada halaman 6angka ke 4, meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutusperkara ini untuk Menyatakan Keputusan Badan Pelaksana Badan WakafIndonesia (BWI) No. 003/BWI/NZ/2016 tanggal 1 Februari 2016 tentangPenggantian Nazhir Tanah Wakaf Alm. T.