SILVINUS BORA OLA) untukmenyampaikan produk (Laporan Pendahuluan, LaporanInterim dan Laporan Akhir) yang mau digunakan untukproses pencairan dana dan juga untuk menandatanganiusulan dana yang mau diserahkan kepada BPPKAD Kab.Flores TimurBahwa Proyek Survey dan Study Kelayakan Air Bersih Woloanggarannya sudah dicairkan 100% (seratus prosen) sedangkanuntuk Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersihKabupaten Flores Timur anggarannya belum dicairkan 100%(seratus prosen)Bahwa alasan kenapa untuk

./403.013/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2014, tanggal 12 Mei 2014 SUBANDI, S.Sos(Kepala BPPKAD Kab.

pengadaan sepatuuntuk SKPDSKPD harus punya legalitas dan saksi bisa kumpulkan 12pengusaha pengrajin kulit/sepatu, sedangkan untuk ASPEK ada punyaAkte Pendirian di Notaris dan rekening di BPD Jatim; Bahwa jadi pihak ASPEK yang berikan surat penawaran harga keSKPDSKPD dan Kecamatan, saksi dan pengrajin hanya lakukan tugas ke pihak Pemkab;Bahwa ASPEK merupakan perkumpulan bukan badan usaha berupaUD, CV ataupun PT;Bahwa saksi suatu malam kedatangan 3 (tiga) orang serta pengrajin kulit Wawan, Prapto pegawai BPPKAD

Bapak GubernurMaluku di Ambon, yang diberi bukti P 53.b ;89.Fotocopy Usulan Proposal Kegiatan Bantuan Pemerintah Daerah ProvinsiMaluku Tahun Anggaran 2015, Universitas Darussalam Ambon Tahun 2014,tanggal 03 Oktober 2014, yang diberi bukti P 53.c ;90.Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Maluku, Badan pendapatan PengelolaKeuangan dan Aset daerah, Nomor 907.910/81/SK/BPPKAD/I/2016, Perihal:Penyampaian Laporan Pertanggung jawaban Bantuan pemerintah ProvinsiMaluku Tahun 2015, tanggal 28 Januari 2016, ditujukan

petugassamsat/"orang dalam, tetapi mekanisme pendaftaran melaluiloket pendaftaran tetap harus dilakukan,5) Sebagai penanda bagi petugas penetapan bahwaberkas pembayaran pajak sudah melewati proses pendaftaranadalah tercetaknya SPRKB,Loket PenetapanHalaman 99 dari 167 Putusan No.225/Pid.B/2021/PN Amb6) Setelah menerima berkas kendaraan dari petugas loketpendaftaran, petugas penetapan selanjutnya mencetak noticesebanyak 5 rangkap :(a) lembar kesatu/asli, untuk wajib pajak (coklat);(b) /embar kedua, untuk BPPKAD

319 Tahun 2016;Bahwa SMKS Kerabat Kita mendapatkan dana BOS SMK pada tahun2015 dan tahun 2016;Bahwa dana BOS SMK bersumber dari APBN namun saksi tidakmengetahui jumlah dana yang ditransfer kepada SMKS Kerabat Kita;Bahwa mekanisme pencairan dana BOS adalah ada permintaan darionline DAPODIK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lalu dari dataDAPODIK yang telah diinput oleh SMKS Kerabat Kita kemudianKementerian Pendidikan dan Kebudayaan mentransfers uang dana BOSke RKUD Provinsi Jawa Tengah melalui BPPKAD

telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 930.KU.1688.AK/2016 Tahun Anggaran 2016 tanggal 17 Oktober 2016;

Dan uang duka yang diterima oleh Ahli Waris masingmasing sebesar Rp.500.000, (Lima Ratus Ribu Rupiah) Bahwapengajuan Dana Uang Duka yang diterima oleh Ahli oleh DinasSosial Kota Bandar Lampung pertamatama Nota Dinas yang dibuatoleh Bidang Pengembangan diajukan ke BPPKAD Kota BandarLampung, kemudian Bendahara Dinas Mencairkan Dana Bantuan UangDuka kebank; BahwaSaksi tidak mengetahui berapa total jumlah anggaran BantuanUang Duka tersebut, namun Saksi hanya mengetahui bahwa bahwaAhli Waris masingmasing

SP2D untuk selanjutnya dipindahbukukan ke rekening KasDesa pada Bank Maluku Cabang Bula;Halaman 129 dari 267 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2019/PN AMBBahwa berdasarkan surat penyaluran dari Dinas Pemdes, BPPKADmenyampaikan Permohonan persetujuan kepada Bupati melalui Sekdadengan persyaratan yang harus dilengkapi oleh desa yakni berupa APBDesdan laporan realisasi tahapan dan surat dari Badan pemberdayaanMasyarakat Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana Kab.SeramBagian Timur, kemudian dikirim ke BPPKAD

Saksi Dewi Soegiyarti, selaku Kepala Bidang Aset BPPKAD KabupatenDogiyai, menerangkan: Bahwa Saksi tahu adanya pembelian tiket untuk perjalanan dinas. Bahwa tentang laporan dari pihak PT. Avia Star, sering disampaikan kepadapihak Pemerintah Kabupaten Dogiyai, dilakukan secara berkala.7. Saksi Muhamad Dani Arifin, selaku Staf Reserfasi Tiket PerusahaanPenerbangan PT.

MM, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungankeluarga dan pekerjaan dengan terdakwa.Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejati Jambi dan saksimembenarkan semua keterangan yang pernah saksi berikan di dalam BAP.Bahwa saksi sebagai Kepala BPPKAD Sarolangun tahun 2013.Bahwa saksi tahu ada pembangunan rumah pegawai di belakang KantorBupaiti.Bahwa saksi tidak tahu kalau sebagai anggota Koperasi

BATI Pajak Air Tanah Sebesar Rp.1.323.550,- (satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen Kepala Bidang Pendataan Dan Penetapan (BPPKAD Pemkab Sragen);

Menerima dan merekapitulasi LRA dan Surat PerintahPengesahan pendapatan dan Belanja (SP3B) dari PuskesmasseKab Gresik terkait penggunaan Dana Kapitasi, untukselanjutnya diserahkan BPPKAD kemudian turunlah SuratPengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).Bahwa bermula pada tahun 2014 saya diperintahkan oleh Kadislama Bapak dr.

kesepakatan,dan saya bukan penggagas kesepakatan tersebut bukan juga sebagaiHal. 516 Putusan Nomor : 166/Pid.SusTPK/2018/PN Sby.pemberi instruksi sebab kegiatan sudah berjalan sejak tahun 2014.Bahwa dana partisipasi Jaspel tersebut dipergunakan untuk kepentinganpribadi pihakpihak lain selain dari internal Dinas Kesehatan, yaitu : THRWakil Bupati 2 kali lebaran (20162017) @ 20.000.000,, THR Sekda 2 kalilebaran (20162017) @ 5.000.000,, THR Asisten , 2 kali lebaran(20162017) @ 1.000.000,, Jajaran staf BPPKAD

MM, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga danpekerjaanBahwa saksi sebagai Kepala BPPKAD Sarolangun tahun 2013.Bahwa saksi tahu ada pembangunan rumah pegawai di belakang KantorBupati.Bahwa saksi tidak tahu kalau sebagai anggota Koperasi PEMKASA dantidak pernah pula dipotong gaji untuk iuran wajib koperasi.Bahwa tahun 2005 saksi tidak pernah lihat ada pembangunan rumahpegawai.Bahwa yang saksi tahu tentang

:Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungankeluarga dengan terdakwa;Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KejaksaanTinggi Papua dalam perkara dimaksud dan saksi membenarkan isiHalaman 110 dari Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2016/PN JapBerita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disampaikan dalam Penyidikanserta keterangannya tersebut disampaikan tanpa ada paksaan;Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan danPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD

SE, dibawah janjipada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungankeluarga dengan terdakwa;Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KejaksaanTinggi Papua dalam perkara dimaksud dan saksi membenarkan isiBerita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disampaikan dalam Penyidikanserta keterangannya tersebut disampaikan tanpa ada paksaan;Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan danPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD

1 (satu) bundle fotocopy Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah regular tanggal 22 Mei 2019

50. 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15/P/2021 tanggal 16 Februari 2021

51. 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BPPKAD

BATI Pajak Air Tanah Sebesar Rp.1.323.550,- (satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen Kepala Bidang Pendataan Dan Penetapan (BPPKAD Pemkab Sragen);

BATI Pajak Air Tanah Sebesar Rp.1.323.550,- (satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) tanggal 1 Oktober 2019 yang ditandatangani Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen Kasubid Penetapan (BPPKAD Pemkab Sragen);

Rembang TA 2014 pagu Rp. 200.000.000,Bahwa sebagai Kepala BPPKAD berperan sebagai PPKD sesuaidengan Pasal 7 ayat (1) PPRI Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah dengan tugas sebagai berikut :Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan KeunganDaerah.Menyusun rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telahditetapkan dengan Peraturan Derah ;Melaksanakan fungsi Bendara Umum Daerah ;Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangkapertanggungjawaban