penugasan guru sebagai kepala sekolahdiatur dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah yangberbunyi : kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan33untuk memimpin taman kanakkanak/raudhotul athfal (TK/RA), taman kanakkanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolahdasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawyah(SMP/MTs), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB

Pada tahun 2012 hingga awal tahun 2018 ia kamisekolahkan ke SMPLB di Labui Banda Aceh. Selama sekolah di SLBtersebut, M. Amin sering sekali pulang ke rumah dan tidak betah sekolah.Zulisupandi selalu memaksanya untuk sekolah. Pada bulan maret tahun2018 ia tamat sekolan SMALB sehingga kembali lagi tinggal bersamakami. Saksi tidak ada memiliki surat dari lembaga yang berwenang dalamnegara Indonesia tentang pengangkatan M.

Peruntukan dana BOSSMK tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.69Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009 untukSMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB dan kebijakan DitPSMK yang meliputi : No Peruntukan Dana BOS Penjelasan1. Pembelian/Penggandaan buku teks Biaya untuk mengganti buku yang rusak danpelajaran menambah buku refrensi maupun buku tekspelajaran.2.

Peruntukan dana BOS SMK tersebutsesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.69 Tahun 2009tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009 untuk SMP/MTs,SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB dan kebijakan Dit PSMK yangmeliputi : No Peruntukan Dana BOS Penjelasan1.

Peruntukan dana BOS SMK tersebutsesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.69 Tahun 2009tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009 untuk SMP/MTs,SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB dan kebijakan Dit PSMK yangmeliputi : No Peruntukan Dana BOS Penjelasan1. Pembelian/Penggandaan buku Biaya untuk mengganti buku yang rusak danteks pelajaran menambah buku refrensi maupun buku tekspelajaran.2.

lembar progres pengiriman SMP Kecamatan Larantuka Dapodikdasmen semester ganjil 2016-2017;

Tahun Anggaran 2016 triwulan I periode (Januari-Maret) Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 04 April 2018;

dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 3.00.03.00.00.00.5.1;

Januari-Maret) Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Pd Nomor 241/17/SD/2007 tentang penetapan Pengurus Komite Sekolah Masa Bhakti 2007-2009 yang dikeluarkan di sungai kerjan pada tanggal 24 Februari 2007.29. 1 (satu) eksemplar foto copy draf MOU (perjanjian kerja sama) antara Dinas Pendidikan provinsi Jambi dengan PT.POS INDONESIA tentang penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB di lingkungan Dinas Pendidikan provinsi Jambi tahun 2009, Rabu 7 Januari 2009 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.30. 1 (satu

Pd Nomor 241/17/SD/2007tentang penetapan Pengurus Komite Sekolah Masa Bhakti20072009 yang dikeluarkan di sungai kerjan pada tanggal 24Februari 2007.hal 9 dari 198 halaman, Putusan No.34/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi.29 (satu) eksemplar foto copy draf MOU (perjanjian kerja sama)antara Dinas Pendidikan provinsi Jambi dengan PT.POSINDONESIA tentang penyaluran Dana Bantuan OperasionalSekolah (BOS) untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB dilingkungan Dinas Pendidikan provinsi Jambi tahun 2009, Rabu7 Januari 2009 yang telah

Sus/TPK/2013/PN.Jbi.20072009 yang dikeluarkan di Sungai Kerjan pada tanggal 24Februari 2007.29 (satu) eksemplar foto copy draf MOU (perjanjian kerja sama)antara Dinas Pendidikan provinsi Jambi dengan PT.POSINDONESIA tentang penyaluran Dana Bantuan OprasionalSekolah (BOS) untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB dilingkungan Dinas Pendidikan provinsi Jambi tahun 2009, Rabu7 Januari 2009 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.30 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar NegeriNomor SDN 102/ II Kel

Pd Nomor241/17/SD/2007 tentang penetapan Pengurus KomiteSekolah Masa Bhakti 20072009 yang dikeluarkan disungai kerjan pada tanggal 24 Februari 2007.29 (satu) eksemplar foto copy draf MOU (perjanjian kerjasama) antara Dinas Pendidikan provinsi Jambi denganPT.POS INDONESIA tentang penyaluran Dana BantuanOperasional Sekolah (BOS) untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB di lingkungan Dinas Pendidikan provinsi Jambihal 195 dari 198 halaman, Putusan No.34/Pid.

mencapai suatu tujuan tertentudengan memanfaatkan sumber daya yang ada.Bahwa yang dimaksud Penyelenggara Pendidikan adalah : Pemerntah,pemerintah daerah, atau masyarakat (yang telah memenuhi persyaratanyang di tetapkan) yang menyelenggarakan pendidikan.Bahwa yang dimaksud Satuan Pendidikan adalah : Satuan Pendidikanadalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikanpada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikanmeliputi pendidikan dasar (SD/MI, SDLB, SMP/MTs, SMPLB

tidak tahu, karena hal tersebut merupakan tanggungjawab Kepala Sekolah,saksi sebagai Kasi Kurikulum tidak tahu;Bahwa syaratsyarat untuk masuk SMA atau yang sederajad adalah sudah lulusdan mempunyai ijazah sekolah di tingkat bawahnya yaitu SMP atau yangsederajad;Bahwa dalam hal penerimaan siswa setingkat SMA, SMP maupun SD diaturdalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor420/6718/436.6.4/2010, pada Pasal 5 ke 8, Persyaratan calon siswa kelas XSMA adalah:1 Telah tamat dan lulus SMP/SMPLB

tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak perlu dibuktikankerugian negara yang nyata nyata ada, tetapi berpotensi menimbulkan kerugiannegara saja sudah cukup karena rumusan deliknya bersifat delik formil bukandelik materiil;e Bahwa beradasakan UU RI no. 20 Tahun 2003 dan Keputusan Kepala DinasPendidikan Kota Surabaya Nomor : 420/6718/436.6.4/2010, tentang pedomanpelaksanan penerimaan peserta didik, pada Pasal 5 ke 8, Persyaratan calon siswakelas X SMA adalah:e = Telah tamat dan lulus SMP/SMPLB

Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri danSMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah,kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dansekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagiHalaman 189 dari 390 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2020/PN.Amb.sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsipendidikan sebagai kegiatan nirlaba,sehingga Sumbangan/pungutantidak boleh berlebih;2.

Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri danSMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah,kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dansekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan / pungutan bagisekolan RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsipendidikan sebagai kegiatan nirlaba , sehingga sumbangan /pungutan tidak boleh berlebih;Halaman 220 dari 390 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2020/PN.Amb.2.

atau pemerintah daerah;c) Meringankan beban biaya operasinal sekolah bagi peserta didikSD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan /ataud) Membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua / walinya tidakmampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan olehmasyarakat;Halaman 276 dari 390 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2020/PN.Amb.

Selain daripadaitu, diharapkan program BOS juga dapat ikut berperan dalammempercepat pencapaian standar pelayanan minimal disekolah.Secara khusus program BOS bertujuan untuk Membebaskanpungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri danSMP/SMPLB/SDSMP SATAP/ SMPT negeri terhadap biayaoperasi sekolah;Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dariselurunh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolahnegeri maupun swasta;Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didikdi sekolah

Penggunaan DAK bidang pendidikan untuk SMP/SMPLB dalamrehabilitasi ruang belajar termasuk perabot mengacu padaspesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran Ilperaturan ini. Sedangkan dalam pengadaan peralatanlaboratorium IPA, peralatan laboratorium bahasa, dan peralatanIPS mengacu pada spesifikasi teknis sebagaimana tercantumdalam lampiran Ill.2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 merupakanacuan minimal dalam pelaksanaan rehabilitasi/poengadaan.3.

Kelompok Kerja Data Pendidikan (KKDATADIK) yang dimaksud padadictum pertama melaksanakan tugas Pendataan Pendidikan meliputijenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs/SMPLB serta menyelesaikanadministrasi pendataan secara menyelurun sesuai dengan keperluandan permintaan data dari Pemerintah Pusat, dan keperluan Data Daerah;b.

DENGAN MELAKUKAN PERBUATANmenerbitkan Surat Keputusan Nomor 420/351/DisdikPTK/VII/ 2017tanggal 1 Maret 2017 tentang Penunjukan Kelompok Kerja DataPendidikan (KKDATADIK) Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan yangbertugas melaksanakan tugas Pendataan Pendidikan meliputi jenjangTK/RA, SD/MI, SMP/MTs/SMPLB serta menyelesaikan administrasipendataan secara menyeluruh sesuai dengan keperluan danpermintaan data dari Pemerintah Pusat, dan keperluan Data Daerah;b.

Peruntukan dana BOS SMK tersebut sesuai dengan Peraturan MenteriPendidikan Nasional No.69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non PersonaliaTahun 2009 untuk SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB dan kebijakan DitPSMK yang meliputi : No Peruntukan Dana BOS Penjelasan1. Pembelian/Penggandaan Biaya untuk mengganti buku yang rusak danbuku teks pelajaran menambah buku refrensi maupun buku tekspelajaran.2.

Peruntukan dana BOS SMK tersebut sesuai dengan Peraturan MenteriPendidikan Nasional No.69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non PersonaliaTahun 2009 untuk SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB dan kebijakan DitPSMK yang meliputi : No Peruntukan Dana BOS Penjelasan1. Pembelian/Penggandaan buku Biaya untuk mengganti buku yang rusak danteks pelajaran menambah buku refrensi maupun buku tekspelajaran.2.

Peruntukan dana BOS SMK tersebut sesuai dengan Peraturan MenteriPendidikan Nasional No.69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non PersonaliaTahun 2009 untuk SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB dan kebijakan DitPSMK yang meliputi :Hal. 77 dari 134 hal. Put.No.38/PID.TPK/2020/PT.Mks NoPeruntukan Dana BOSPenjelasan Pembelian/Penggandaan bukuteks pelajaranBiaya untuk mengganti buku yang rusak danmenambah buku refrensi maupun buku tekspelajaran.

Bahwa menurut pendapat ahli dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 tahun2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/MadrasahIbtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), SekolahMenengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), SekolahDasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan SekolahMenengah Atas Luar Biasa (SMALB) telah ditetapkan besarnya penarikan/pungutan terhadaporang

akibatnyapenarikan/pungutan terhadap orang tua peserta didik jumlahnya melebihi dari ketetapan dariMenteri Pendidikan Nasional tersebut adalah dalam hal Peraturan Menteri PendidikanNasional Nomor 69 tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia tahun 2009untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MD, Sekolah Menengah Pertama/ MadrasahTsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), SekolahMenengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah PertamaLuar Biasa (SMPLB

Bahwa menurut pendapat ahli dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 tahun 2009 tentang Standar Biaya OperasiNonpersonalia tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah(SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar LuarBiasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) telahditetapkan besarnya penarikan/pungutan terhadap

pungutan terhadap orang tua peserta didik192jumlahnya melebihi dari ketetapan dari Menteri Pendidikan Nasional tersebut adalah dalam hal Peraturan Menteri PendidikanNasional Nomor 69 tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/MadrasahIbtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah(SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa(SMPLB

Sabandar,untuk membawa hasil scanning LJUN SD/MI/SDLB tahun 2012sekaligus finalisasi data UN SMA/MA/SMA/SMP/MTS/SMPLB, UASBNSD/MI/SDLB di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ProvinsiPapua, dikeluarkan di Nabire tanggal 5 Mei 2012;Tiket Pesawat Merpati dengan Kode booking MSW9LA a.n. NixonSabandar, dengan rute NabireJayapura pada tanggal 31 Mei 2012;Tiket Pesawat Merpati dengan Kode booking M3WR2U a.n.

Sabandar,untuk membawa hasil scanning LJUN SD/MI/SDLB tahun 2012sekaligus finalisasi data UN SMA/MA/SMA/SMP/MTS/SMPLB, UASBNSD/MI/SDLB di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ProvinsiPapua, dikeluarkan di Nabire tanggal 5 Mei 2012;Tiket Pesawat Merpati dengan Kode booking MS3W9LA a.n. NixonSabandar, dengan rute NabireJayapura pada tanggal 31 Mei 2012;Tiket Pesawat Merpati dengan Kode booking M3WR2U a.n.

No. 2502 K/Pid.Sus/2015398.399.400.401.402.403.404.405.406.407.408.409.410.411.412.413.414.Boarding pass pesawat Merpati dan Express Air, serta airport tax;kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 800/1072/2012 dikeluarkandi Nabire tanggal 31 Desember 2012;Surat Tugas No. 800/1303/2012 ditujukan kepada Nixon M.Sabandar, untuk membawa hasil scanning LJUN SD/MI/SDLBtahun 2012 sekaligus finalisasi data UNSMA/MA/SMA/SMP/MTS/SMPLB, UASBN SD/MI/SDLB di DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua, dikeluarkan

Sabandar,untuk membawa hasil scanning LJUN SD/MI/SDLB tahun 2012sekaligus finalisasi data UN SMA/MA/SMA/SMP/MTS/SMPLB, UASBNSD/MI/SDLB di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ProvinsiPapua, dikeluarkan di Nabire tanggal 5 Mei 2012;Tiket Pesawat Merpati dengan Kode booking M38W9LA a.n. NixonSabandar, dengan rute NabireJayapura pada tanggal 31 Mei 2012;Tiket Pesawat Merpati dengan Kode booking M3WR2U a.n.

Peruntukan dana BOSSMK tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.69Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009untuk SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB dan kebijakanDit PSMK yang meliputi : NoPeruntukan Dana BOS Penjelasan Pembelian/Penggandaan bukuteks pelajaranBiaya untuk mengganti buku yang rusak danmenambah buku refrensi maupun buku tekspelajaran.

Peruntukan dana BOSSMK tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.69Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009Halaman 44 dari 140 hal.Putusan Nomor 40/PIDTPK/2020/PT MKSuntuk SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB dan kebijakanDit PSMK yang meliputi : NoPeruntukan Dana BOSPenjelasan Pembelian/Penggandaan bukuteks pelajaranBiaya untuk mengganti buku yang rusak danmenambah buku refrensi maupun buku tekspelajaran.

Peruntukan dana BOSSMK tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.69Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009untuk SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB dan kebijakanDit PSMK yang meliputi : No Peruntukan Dana BOS Penjelasan Halaman 80 dari 140 hal.Putusan Nomor 40/PIDTPK/2020/PT MKS Pembelian/Penggandaanbuku teks pelajaranrusak danbuku teksBiaya untuk mengganti buku yangmenambah buku refrensi maupunpelajaran. 2.

Larantuka Dapodikdasmen semester genap 2017-2018;

Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB Negeri danSMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) Negeri terhadap biaya operasionalsekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI)dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagisekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsipendidikan sebagai kegiatan Nirlaba, sehingga sumbangan/pungutantidak boleh berlebih;2.

untuk membiayai rehabilitasi ruang kelas danpengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan dengan proporsi :a. rehabilitasi ruaang kelas sebesar 80% dan b. pengadaan saranapeningkatan mutu pendidikan 20%c) PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIA Nomor 57 Tahun 2011 TENTANGPETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUSBIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012 UNTUKSEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEKOLAH MENENGAHPERTAMA LUAR BIASA pasal 1 : DAK Bidang PendididkanTahun Anggaran 2012 untuk SMP/SMPLB

untuk membiayai rehabilitasi ruang kelas danpengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan dengan proporsi :a. rehabilitasi ruang kelas sebesar 80% dan b. pengadaan saranapeningkatan mutu pendidikan 20%PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIA Nomor 57 Tahun 2011 TENTANGPETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUSBIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012 UNTUKSEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEKOLAH MENENGAHPERTAMA LUAR BIASA pasal 1 : DAK Bidang PendididkanTahun Anggaran 2012 untuk SMP/SMPLB

membiayai rehabilitasi ruang kelas dan46pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan dengan proporsi :a. rehabilitasi ruang kelas sebesar 80% dan b. pengadaan saranapeningkatan mutu pendidikan 20%c) PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIA Nomor 57 Tahun 2011 TENTANGPETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUSBIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012 UNTUKSEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEKOLAH MENENGAHPERTAMA LUAR BIASA pasal 1 : DAK Bidang PendididkanTahun Anggaran 2012 untuk SMP/SMPLB

untuk membiayai rehabilitasi ruang kelas danpengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan dengan proporsi :a. rehabilitasi ruang kelas sebesar 80% dan b. pengadaan saranapeningkatan mutu pendidikan 20%c) PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIA Nomor 57 Tahun 2011 TENTANGPETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUSBIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012 UNTUKSEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEKOLAH MENENGAHPERTAMA LUAR BIASA pasal 1 : DAK Bidang PendididkanTahun Anggaran 2012 untuk SMP/SMPLB

7. Asli 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD II Kabupaten Triwulan I Tahun 2016;
8. Asli 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD II Kabupaten Triwulan II Tahun 2016;
9. Asli 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD II Kabupaten Triwulan III Tahun 2016;
10. Fotocopy 4 (empat) lbr Keputusan Ka.Dinas Pendidikan Kab.Bangka Nomor : 188.45/048.a/DIK/2016 tgl 11 Januari 2016 ttg Penetapan Dana Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/MI SD/MI, SMP/SMPLB

Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Belinyu Nomor : 299/029/DIK/SMPN5/2017 Tanggal 05 Juli 2017 Tentang Susunan Panitia Kegiatan Orientasi Siswa Baru SMPN 5 Belinyu Kabupaten Bangka Tahun Pelajaran 2017/2018
Dikembalikan kepada saksi Zudyansyah,S.Pd;

1. Foto Copy 4 (Empat) lembar SK Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Nomor : 188.45/ 034/ DINDIKBUD/2017 Tanggal 07 Januari 2017 Tentang Penetapan Dana Alokasi Bantuan Operasional Sekolah(BOS) SD/ MI/SMPLB

Bangka No. 188.45/048.01/Dik/2016 Tgl 11 Januari 2016 tentang penetapan Dana alokasi BOS SD/MI/SMP/ SMPLB/SMPT/Negeri dan Swasta melalui anggaran pendapatan belanja daerah Kab. Bang ka bidang Pendidikan Tahun 2016 Periode bulan Januari s/d Desember 2016;
3. SK.

Rincian pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS APBN Tahun anggaran 2016 Tw. 2 (dua) SMPN 5 Belinyu;
13. Rincian pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS APBN Tahun anggaran 2016 Tw. 3 (Tiga) SMPN 5 Belinyu;
14. Pemerintah Kabupaten Bangka Dinas Pendidikan Perihal persiapan penyaluran Dana BOS APBN Triwulan ke I Tahun 2016;
15. SK BOS APBN Triwulan I Periode Januari s/d Maret 2016 SD/SLB/ SMP/SMPLB

Negeri dan Swasta Pemerintah Kabupaten Bangka Dinas Pendidikan;
16. SK BOS APBN Triwulan II Periode April s/d Juni 2016 SD/SLB/ SMP/SMPLB Negeri dan Swasta Pemerintah Kabupaten Bangka Dinas Pendidikan;
17. SK BOS APBN Triwulan III Periode Juli s/d September 2016 SD/SLB/SMP/SMPLB Negeri dan Swasta Pemerintah Kabupaten Bangka Dinas Pendidikan;
18. SK BOS APBN Triwulan IV Periode Oktober s/d Desember 2016 SD/SLB/SMP/SMPLB Negeri dan Swasta Pemerintah

SMPIMTs/SMPLB/SMPT/Salafiyahlsekolah agama non Islam setara SMP dikota sebesar Rp.575.000,00/siswaitahun dan Rp. 570.000,00/siswaitahun dikabupaten.Sehingga total besaran dana BOS APBN, BOS Provinsi dan BOS Buku yangditerirna oleh Terdakwa H.

jutadelapan ratus tujuh puluhribu tujuh ratus lima puluhrupiah) untuk siswasebanyak 39 (tiga puluhsembi Ian) orang.Bahwa padatahun 2011,Yayasan AtTaqwamenerima danaBOS APBNtahap 1(satu) sebesarRp34.491.500,00dengan rinciansebagai berikutBahwa besarandana BOSAPBN yangdiberikankepadaSekolahlMadrasahlPonpes sesuaiketentuanProgram BOSuntuk tahunanggaran 200512006 s.dtahun anggaran2008 adalahsebagaiberikut : SDIMITSDLB/Salafiyahlsekolahagama nonIslam setaraSD sebesarRp254.000,00/siswaitahun; SMPIMTs/SMPLB

52421IMPN/OT/2005 tanggal28Oesember 2005 perihal Pembentukan Tim PKPS BBM Bidang Pendidikantahun 2005 ;e Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Program KompensasiSubsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) Bidang Pendidikan OepartemenPendidikan Nasional, Oepartemen Agama tahun 2005 ; Bahwa benar Prosedur dan Pengajuan Dana PKPS BBM dan Dana Bos diajukanoleh pihak Sekolah yang menyelenggarakan wajardikdas mengajukan kepadaPemerintah sesuai dengan jenis pendidikannya yaitu tingkat SO/SOLB danSMP/SMPLB

Pendidikan Nasional Nomor : 524211 MPN/OT/2005, tang gal 28Desember 2008 perihal Pembentukan Tim PKPS BBM Bidang Pendidikan Tahun2006. petunjuk Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Program KompensasiSubsidi Bahan Bakar Minyak (PKPSBBM) Bidang Pendidikan DepartemenPendidikan Nasional, Departemen Agama Tahun 2005. bahwa benar sepengatahuan saksi pada tahun 2006 mekanisme pengajuan danaPKPS BBM dan BaS adalah sekolah mengajukan kepada Pemerintah sesuaidengan jenis pedidikan yaitu SD/SDLB dan SMP/SMPLB

Latar belakang,yang menyatakan bahwa " pemerintah memprogramkan Pmeberian Bantuan BagiSDIMIISDLB/SMPIMTS/SMPLB negeri/swasta dan pesantren Salafiyah sertasekolah keagamaan non islam setara SD dan SMP yang menyelenggarakanWajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tabun (Wajar Dikdas 9 tabun) yangselanjutnya disebut sekolab. Bagian 1 Petunjuk Pelaksanaan BaS, II. Program BaS, huruf B sekolah PenerimaBaS, dinyatakan Bahwa, " 1. Semua sekolah negeri dan swasta berhakmemperoleh BaS.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan /atau kegiatankepada atasan.e Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan olehatasan.Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Dinas PendidikanKabupaten Bekasi pada tanggal O07 Mei 2012 dalam DPA DinasPendidikan sudah ada bantuan Dana Alokasi Khusus bidang PendidikanTahun Anggaran 2011 untuk pembangunan prasarana pendidikan danpenyediaan sarana peningkatan mutu pendidikan sekolah SD/SDLB danSMP/SMPLB di Kab Bekasi dengan jumlah untuk SD sebesar

Kemudian tahun tahun 2012 disebesar Rp. 43.947.733.400, (empat puluh tiga milyar sembilan ratusempat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratusrupiah) digunakan untuk kegiatan secara rinci juga belum dapat saksiSampaikan karena dokumennya belum ada.Bahwa saksi tidak melakukan sosialisasi kepada sekolah SD/SDLB danSMP/SMPLB Negeri maupun swasta yang ada di Kabupaten Bekasibahwa Pemkab Bekasi mendapat DAK bidang Pendidikan TA.2011karena saksi pikir sosialisasi tersebut telah dilakukan

oleh kepala dinassebelumnya karena pada saat saksi menjabat sebagai Kepala DinasPendidikan anggaran tersebut telah masuk dalam DPA Dinas PendidikanTA 2012.Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemetaan dan mengusulkannamanama sekolah SD/SDLB dan SMPLB yang layak mendapatkan DAK2011 ke Bupati Bekasi karena pada saat saksi menjabat Kepala DinasPendidikan Kabupaten Bekasi sudah SK Bupati Bekasi tentangpenunjukkan sekolah yang mendapatkan batuan DAK Bidang PendidikanTA 2011.Bahwa Saksi tidak pernah menerima

sejumlahRp7.050.000.000,00 (tujuh milyar lima puluh juta rupiah) yangdilaksanakan oleh CV Karya MandiriPaket Pengadaan alat peraga pendidikan, sarana penunjangpembelajaran dan sarana TIK penunjang perpustakaan elektronikdan multimedia interaktif pembelajaran SD/SDLB dengan nilaikontrak sejumlah Rp7.952.776.000,00 (tujuh milyar sembilan ratuslima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) yangdilaksanakan oleh CV Kartika Fajar UtamaPaket Pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan bukupanduan pendidik SMP/SMPLB

sejumlahRp7.050.000.000,00 (tujuh milyar lima puluh juta rupiah) yangdilaksanakan oleh CV Karya MandiriPaket Pengadaan alat peraga pendidikan, sarana penunjangpembelajaran dan sarana TIK penunjang perpustakaan elektronik danmultimedia interaktif pembelajaran SD/SDLB dengan nilai kontraksejumlah Rp7.952.776.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluhdua juta tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dilaksanakan oleh CVKartika Fajar UtamaPaket Pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduanpendidik SMP/SMPLB

Bahasa, Alat LabIPA Alat Peraga Matematika, Alat Peraga IPS, Alat Olah raga dan Alat Kesenian).Kontrak Rp 7.050.000.000,00PPH Rp 105.750.000,00 1,5%PPN Rp 705.000.000,00 10% Kontrak setelah dipotong Pajak Rp 6.239.250.000,00 Komitmen fee Bupati Rp 467.943.750,00 7,5% Paket Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan BukuPanduan Pendidik SMP/SMPLB Kontrak Rp 12.232.346.500,00PPH Rp 183.485.197,50 1,5% Hal. 71 Putusan Perkara Nomor: 200/Pid.susTPK/2018/PN Sby.

Paket Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan BukuPanduan Pendidik SMP/SMPLB, dengan pelaksana CV.Adhikersa dengan nilai kontrak Rp. 12.232.346.500, sebagaiHal. 83 Putusan Perkara Nomor: 200/Pid.susTPK/2018/PN Sby.pendamping adalah CV. Bakti Dwi Tunggal, CV. Karya Mandini,CV. Sawunggaling, CV. Kartika Fajar Utama, CV. AdhijayaSakti, CV.