M E N G A D I L I :- Menyatakan Terdakwa NOLAM NAPITUPULU dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pelanggaran tanpa hak memperdagangkan barang dan/jasa ;- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana kurung selama 5 (lima) bulan ; - Menetapkan barang bukti berupa : 1 bundel dokumen berupa laporan pengaduan, copy surat kuasa, copy sertifikat merek Logo Chanel yang sah terdaftar, serta Nota pembelian

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaanPenuntut Umum tersebut di atas yakni melaranggar pasal 94 UU No.1I5 Tahun 2011tentang Merk yang unsurunsurnya terdiri dari :1 Barang siapa ;Halaman 13 dari 20 Putusan No. 829/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.2 Memperdagangkan barang dan/jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwabarang/dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran ;1 Unsur Barang siapa.Menimbang, bahwa barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasisebagai subyek

bertanggungjawab terhadap semua perbuatan yang telahdilakukannya dimuka hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,yaitu:bahwa Terdakwa NALOM NAPITUPULU, yang identitasnya sebagaimanatersebutdalam surat dakwaan Penuntut umum adalah orang yang sehat jasmanidan rohani sertamampu bertanggungjawab dimuka hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsurbarang siapa telah terpenuhi ;2 Unsur Memperdagangkan barang

dan/jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwabarang/dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaranMenimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dariketerangan saksisaksi, saksi ahli maupun keterangan terdakwa sendiri serta barang buktiyaitu :e Bahwa Terdakwa mempunyai toko Artha Collection di ITC Fatmawati Lt.1 No.8,Jakarta Selatan dan mempunyai 2 (dua) orang karyawan yaitu saksi Rizky Rahmawatidan Lina Kurniasih.e Bahwa barangbarang yang dijual di toko Artha Collection

dan/jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang/danatau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran, telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata keseluruhan unsur dari dakwaanPenuntut Umum telah terpenuhi maka beralasan hukum bila Terdakwa dinyatakan telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dalampembelaannya secara terpisah pada pokoknya memohon agar

dan/jasa ;Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana kurung selama5 (lima) bulan ;Menetapkan barang bukti berupa : 1 bundel dokumen berupa laporan pengaduan, copy suratkuasa, copy sertifikat merek Logo Chanel yang sah terdaftar, serta Nota pembelian tanggal 09Januari 2012.

Pengiriman BarangNomor:124090 tanggal 17 Desember 2012 dan Surat Pesanan untukBis Sensor Quatro Adult dan Bis Sensor Pediatric tanggal 22 Oktober2012.93) 1 (satu) bundle Standar Dokumen Pengaduan Secara ElektronikPengadaan Barang Metode (Pelelangan Umum) denganPascakualifikasi;Hal. 27 dari 72 hal, Putusan Nomor 2413 K/Pid.Sus/201694) 3 (tiga) lembar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah KotaTanjungbalai Nomor: 802/5646/RSUD/X/2012 tanggal 02 Oktober 2015tentang Penetapan Panitita Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintahpada Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KBBersumber Dana Tugas Pembantuan APBNP di Lingkungan RumahSakit Umum Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012.Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ASRIL.SKM, M.Kes;8.

dan Jasa Pemerintahpada Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KBBersumber Dana Tugas Pembantuan APBNP di Lingkungan RumahSakit Umum Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012.Tetap terlampir dalam berkas perkara.9.

,M.Kes selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada KegiatanPengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr.

dan Jasa Pemerintahpada Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KBBersumber Dana Tugas Pembantuan APBNP di Lingkungan RumahSakit Umum Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012;Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Asril SKM., M.Kes;7.

dan Jasa Pemerintah padaKegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB BersumberDana Tugas Pembantuan APBNP di Lingkungan Rumah Sakit UmumDaerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012;Tetap terlampir dalam berkas perkara;4.

dan Jasa Pemerintah padaKegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB BersumberDana Tugas Pembantuan APBNP di Lingkungan Rumah Sakit UmumDaerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaraRIZKYVAN L.

SUDARTIK selakuPPK, Pejabat Penerbit SPM, melakukan perbuatan melawan hukum secarabersamasama Asril SKM., M.Kes., selaku Ketua Penitia Pengadaan Barangdan Jasa Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr.Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai, Rizkyvan L Tobing selaku Direktur PT.ADITYA WIGUNA KENCANA/Rekanan/Penyedia Barang dan Jasa(penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Ridwan Winata selaku DirekturPT.

Tengku Mansyur KotaTanjungbalai yang bersumber dari dana APBNP Tahun Anggaran 2012dalammelakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugianHal. 50 dari 62 hal, Putusan Nomor 2406 K/PID.SUS/2016keuangan Negara dan atau perekonomian Negara, bukanlah merupakanperbuatan yang berdiri sendiri, akan tetapi berkaitan dengan pelaku lain yaitusecara bersamasama dengansaksi Rizkyvan L Tobing selaku Direktur PTAdityaWiguna Kencana selaku penyedia barang dan jasa dalam KegiatanPengadaan Alat Kedokteran

dan Jasa Pemerintah padaKegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB BersumberDana Tugas Pembantuan APBNP di Lingkungan Rumah Sakit UmumDaerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012;Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Asril SKM., M.Kes;6.

dibatalkan dan Mahkamah Agung akanmengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini:Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan ;Halhal yang memberatkan: e Sifat dari tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crime yaitu kejahatanluar biasa yang sangat tercela dan melukai perasaan masyarakat;e Terdakwa tidak membantu) pemerintah dalam upaya melaksanakanpembangunan khususnya dalam kegiatan pengadaan barang

dan jasa;Halhal yang meringankan : e Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 73/Pid.Sus/2013/PT.TPK.SmgTanggal 23 Oktober 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harusdibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut,seperti tertera dibawah ini ;Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi

JASUKA BANGUN PRATAMA;- TERGUGAT : PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SAMARINDA

,MH "Beralamat di Jalan Gatot SubrotoNomor.2A Banjarmasin;Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Maret 2010;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGATME LAWANPANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PERUSAHAAN DAERAH AIRMINUM KOTA SAMARINDA, Berkedudukan di Jalan TirtaKencana No.1Samarinda;Dalam hal ini memberikuasa kepada :ROBERT NABABAN,SHARIFIN SIMANJUNTAK, SHKeduanya kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat pada Kantor Advokat "ROBERT NABABAN& REKAN",Beralamat di JalanIr.P.M.Noor KomplekRuko Surya

Bima Putra Bangsa dengan Nomor 006/CBAISO/SEK/XII/10tanggal 1 Desember 2010 kepada saksi RIVAI selaku KPA ProyekPembangunan dan peningkatan jaringan irigasi Jangkang Kompleks diKecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010;Bahwa selanjutnya Terdakwa MAWARDI, ST selaku Ketua PanitiaPengadaan Barang dan Jasa bersamasama saksi Ir. Hari Liewarnata, MMAlias Apin selaku Direktur PT. Citra Bangun Adigraha dan saksi Il Ir.Bambang Widianto selaku Direktur PT.

karenakonstruksi perkara yang didakwakan kepada Pembandinghanya didasarkan pada Unlaw full gathering of evidencesyakni beranjak dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yangdibuat oleh Penyidik Polda Kalimantan Barat yang tidakmemahami permasalahanpermasalahan konstruksi Jaringanlrigasi, sehingga proses pemeriksaan yang dilakukan baikterhadap pembanding maupun para saksi yang diperiksa dipersidangan tidak optimal dan menyeluruh bahkan sangatkeliru didalam memahami tugas dan tanggung jawab PanitiaPengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah, sehingga dakwaanHal. 81 dari 114 hal.

Yang artinya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahBerdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumHal. 85 dari 114 hal. Put.

Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah:1) Pasal 5 e, f, g dan h KEPRES Nomor 80 Tahun 2003 Tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yangHal. 8 dari 58 hal. Put.

dan Jasa.2) Pasal 9 ayat (4) dan (5) KEPRES Nomor 80 Tahun 2003 TentangPedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menentukan:Pengguna Barang dan Jasa bertanggung jawab dari segi AdministrasiFisik, Keuangan dan Fungsional atas Pengadaan Barang dan Jasayang dilaksanakannya.10.

No. 515 K/Pid.Sus/2017apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitandengan Pengadaan Barang dan Jasa.2) Pasal 9 ayat (4) dan (5) KEPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah yangmenentukan: Pengguna Barang dan Jasa bertanggung jawab darisegi Administrasi Fisik, Keuangan dan Fungsional atas PengadaanBarang dan Jasa yang dilaksanakannya.10.

HELWIS, SH.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir ringkasan surat permintaanpembayaran langsung barang dan jasa (SPPLSBARANG DAN JASA)Nomor: 21/SPPLS/BPAD/2007 tanggal 24 September 2007 yangditandatangani bendahara pengeluaran Tispawendri.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir rincian surat permintaan pembayaranlangsung barang dan jasa (SPPLSBARANG DAN JASA) Nomor : 21/SPPLS/IX/2007 tanggal 24 September 2007 sebesarRp/773.256.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluhHal. 22 dari

HELWIS, SH.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir ringkasan surat permintaanpembayaran langsung barang dan jasa (SPPLSBARANG DANJASA) Nomor 21/SPPLS/BPAD/2007 tanggal 24 September 2007yang ditandatangani bendahara pengeluaran Tispawendri.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir rincian surat permintaanpembayaran langsung barang dan jasa (SPPLSBARANG DANJASA) Nomor: 21/SPPLS/IX/2007 tanggal 24 September 2007sebesar Rp/73.256.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta duaratus lima puluh enam ribu rupiah)

No. 463 K/PID.SUS/2017f) Surat Pernyataan Tanggung jawab ditanda tangani olehPengguna Anggaran;g) Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS;h) SPM (surat perintah membayar);i) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPPLS barang dan jasa)l;j) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPPLS barang dan jasa)ll;k) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPPLS barang dan jasa)Ill;l) Surat Permintaan PembayaranSPP. barang dan jasa )1;m) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang

No. 463 K/PID.SUS/2017f) Surat Pernyataan Tanggung jawab ditanda tangani oleh PenggunaAnggaran;g) Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS;h) SPM (surat perintah membayar);i) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPPLS barang dan jasa)l;j) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPPLS barang dan jasa)ll;k) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPPLS barang dan jasa)lll;) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa )1;( 1;n) Surat Permintaan Pembayaran (SPP

No. 463 K/PID.SUS/2017h) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPPLS Barang dan jasa) ;i) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPPLS Barang dan jasa) II;j) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPPLS Barang dan jasa) III;k) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Il;m) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ill;n) Lembar Kontrol;0) Mohon Pencairan Dana dari rekanan kepada PenggunaAnggaran;p) Berita Acara Pembayaran;q) Tanda Penerimaan

(SPPLS barang dan jasa)Il;k) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa(SPPLS barang dan jasa)Ill;!)

Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa )l;m) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa )Il;n) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa )IIl;0) Surat Permintaan Pembayaran (SPP barang dan jasa )III;p) Lembar Konirol ;Hal. 80 dari 86 hal. Put.

Surat Pengumuman Pelelangan Umum PanitiaPengadaan Barang dan Jasa Bandar Udara juwataTarakan Nomor : 001/SK/WAS.BDR/KU.103/BMJWT/VI/2010, tanggal 20 Juli 2010;uu. Surat Direktur Utama PT. PROFESITAMAPERKASA An. Ir. SUTRISNO, MT NomorPROFESITAMA DIRUT/ 002/2010 VIII, tanggal 26Agustus 2010 Perihal Penyampaian Dokumen PenawaranJasa Konsultasi Paket Pekerjaan PENGAWASANPERBAIKAN TANAH LANDASAN PACU TAHAP (VOLUME 75.000 M2);Ww. Surat Direktur Utama PT. PROFESITAMAPERKASA An. Ir.

Dikeluarkan oleh SMKNegeri 2 Tarakan Pemerintah Kota Tarakan Dinas Pendidikan.XX 31. 4 (empat) Lembar Asli Surat Keputusan Kuasa PenggunaVill Anggaran Bandar Udara Juwata Tarakan Tahun Anggaran 2010Nomor : 267/KU.103/BM.JWT/XII/2009, tanggal 22 Desember 2009tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa BandarUdara Juwata Tarakan Tahun Anggaran 2010 yang ditandatanganioleh H.

HUSNI DJAU, SE, MM (Selaku Kuasa Pengguna Anggaran)serta Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor :267/KU.103/BM.JWT/XII/2009, tanggal 22 Desember 2009 tentangSusunan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Bandar Udara JuwataTarakan TA. 2010 yang ditandatangani oleh H. HUSNI DJAU, SE, MM(Selaku Kuasa Pengguna Anggaran).XX 32. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kuasax. Pengguna Anggaran Bandar Udara Juwata Tarakan NomorHal. 43 dari 183 hal. Put.

No. 1993 K/PID.SUS/20197/KU.103/BM.JWT/I/2009, tanggal 7 Januari 2009 tentangPembentukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Bandar UdaraJuwata Tarakan Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh H.HUSNI DJAU, SE., MM (Selaku Kuasa Pengguna Anggaran) serta 1(satu) Lempar Fotocopy Legalisisr Lampiran Keputusan KuasaPengguna Anggaran Nomor : 7/KU.103/BM.JWT/I/2009, tanggal 7Januari 2009 tentang Susunan Panitia Pengadaan Barang Dan JasaBandar Udara Juwata Tarakan TA. 2009 yang ditandatangani oleh H.HUSNI

dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dandiberlakukan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah.

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP03204/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00091/207/11/055/15 tanggal 14 Desember 2015 Masa Pajak Februari2011, sehingga perhitungan pajak menurut Penggugat adalah sebagaiberikut

permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballtersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakantidak dapat diterima gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP03204/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang

dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00091/207/11/055/15 tanggal 14 Desember 2015 Masa Pajak Februari 2011, atas namaHalaman 4 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 1390/B/PK/Pjk/2019Penggugat NPWP 01.869.615.3055.000, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya gugatan PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan TermohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP03204/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang

dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B KarenaPermohonan Wajib Pajak, atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00091/207/11/055/15tanggal 14 Desember 2015 Masa Pajak Februari 2011 oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta

Put10904/PP/M.V/16/2007. yang telah berkekuatan hukum yangtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali dahulu sebagaiPemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :Bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Oktober 2003Nomor : 00077/207/03/059/05 tanggal 10 Juni 2005, yang di dalamnyamenyatakan :Hal 1 dari 10 hal.

Put.No. 37 B/PK/PJK/2008Juni 2007 No. 10904/PP/M.V/16/2007 yang telah berkekuatan tetap tersebutadalah sebagai berikut : Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atasKeputusan Terbanding Nomor : KEP1158/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 29Juni 2006 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampaidengan Oktober 2003 Nomor : 00077/207/03/059/05 tanggal 10 Juni 2005,atas nama : PT.

Put.No. 37 B/PK/PJK/2008Bahwa Pasal 1 angka 17 Undangundang No. 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan Barang Mewahsebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang No. 8 Tahun2000 menjelaskan : Dasar Pengenaan pajak adalah jumlah harga jual,penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapbkan denganKeputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitungpajak yang terutang ;Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal

1 angka 17 UU No. 8Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir denganUUNo. 18 Tahun 2000, telah ditetaokan Keputusan Menteri Kauangan Nomor: 567/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Nilai Lain sebagaidasar pengenaan pajak dan terakhir dirubah dnegan Keputusan MenteriKeuangan Nomor : 251/KMK.03/2002 tanggal 31 Mei 2002 tentangPerubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 567/KMK.04/2000 tentang NilaiLain Sebagai

dan Jasa dan PajakPenjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11Tahun 1994, atas penyerahan listrik yang mempunyai daya lebih dari 6.600watt dikenakan Pajak Pertambahan Nilai ;Bahwa dengan demikian komponen yang mendasari ditetaokannya DasarPengenaan Pajak atas Service Charge berupa komponen listrik yangsebelumnya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, menjadi dikenakanPajak Pertambahan Nilai, sehingga perhitungan yang mendasariditetapbkannya Dasar Pengenaan Pajak atas service