untuk sementara alat dihentikan dulukarena lahan ini masuk kedalam lahan yang kami milikidan tolong sampaikan kepada si pihak management ,kemudian Terdakwa memasang tali nilon warna birudengan panjang 100 m yang dibawa sdr.Bokong dari batas tanah yang berdekatan dengan jalanserta mengikat kabin excavator dengan menggunakan akarpohon ; Bahwa benar terhadap tanah yang diklaim oleh Terdakwabersama kelompok 214 setelah dilakukan pemeriksaan/pengambilan titik koordinat oleh ahli Hardiyono (ahlidari BPN

Kukar) diperoleh beberapa titik, yaitu NAMA TIT IK X YTIKONG 490805 9939870TIKONG I1 490922 9939957TIKONG III 489957 9939938 Terhadap hasil pengambilan titik tersebut dinyatakanlahan/tanah yang diklaim oleh Terdakwa bersamakelompok 214 adalah masuk dalam lahan konsesi tambangPT.

No. 1408K/Pid.Sus/201 1mengikat kabin excavator dengan menggunakan akar pohonBahwa benar terhadap tanah yang diklaim oleh Terdakwabersama kelompok 214 setelah dilakukanpemeriksaan/pengambilan titik koordinat oleh ahliHardiyono (ahli dari BPN Kukar) diperoleh beberapa titik, yaituNAMA TITIK X YTIKONG 490805 9939870TIKONG II 490922 9939957TIKONG III 489957 9939938Terhadap hasil pengambilan titik tersebut dinyatakanlahan/tanah yang diklaim oleh Terdakwa bersamakelompok 214 adalah masuk dalam lahan konsesi

Smruntuk melakukan pengurusan yang mana Terdakwa Slamet Sutokaryo danTerdakwa Muhdar meminta dana kembali sehingga diberikan pada bulan Mei,bulan Juni dan bulan Juli 2017, setelah itu dilakukan pengecekan tanahterakhir pada bulan Juli 2017 bersama pihak BPN Kukar, Terdakwa SlametSutokaryo, Terdakwa Muhdar dan Sdr. Syamsuddin dan Sdr.

Dilakukan pengoreksian angka zona yang salah, selanjutnyadiplotkankembali dengan koordinat yang adadst;Bahwa dalam pertimbangan selanjutnya menyimpulkan bahwa PemilikPeta adalah BPN dan PARA TERBANDING adalah Pemilik Sertifikat dan apayang dilakukan BPN dalam pengembalian batas telah benarPEMBANDINGsangat keberatan dengan kesimpulan Majelis pada pertimbangan inikarena sebelum dilakukan pengembalian batas telah beberapa kalidilakukan pertemuan dan pihak BPN Kukar telah menyampaikan bahwamereka tidak

Keteranganwajib menyesuaikan koordinat namun yang dilakukan BPN Kukar adalahmengesampingkan koordinat dan mengikuti keterangan. KeputusanBPN Kukar tersebut berdampak pada menjadi tidak pastinya suatu objekhak atas tanah karena menghilangkan kekuatan mengikat data awalyaitu peta pendaftaran yang merupakan data dasar dari sertifikat hakatas tanah.

RUSTAMAJI YATIM, Camat Muara Badak yaitu louRUSMINAH, Kaur Pemerintahan Desa Badak Baru yaitu ARDIANSYAH, KPP23Pratama Tenggarong yaitu EDI WAHYUDI, KPP Pratama Tenggarong yaituMUNAWAR, Kepala Sub seksi Pengaturan Pengusutan Tanah Pemerintah yaitu H.DIRHAMSYAH, BPN Kukar adalah ADRIANI, Stap Pelaksana Dinas Pendidikanyaitu RISWANDI, S.Hut, Staf pelaksanan Dinas Pendidikan yaitu SRI, SH. PemilikLahan yaitu KAMARUDDIN JAWAHIR.

Muara Badak).ADRIANI (Pegawai BPN KUKAR).JOKO PITONO, S.Sos (PPTK Dinas Pendidikan Kukar).KAMARUDDIN JAWAHIR (Pemilik lahan).ACHMAD SYARIFUDIN (Dinas Pertanian).Bahwa saksi tidak pernah melihat suratsurat yang dimaksud pada saat Sosialisasioa fF wo NY >pada hari Rabu, 24 september 2008 tersebut;34Bahwa lokasi lahan yang dibebaskan letaknya + 300 meter dari jalan poros/jalanraya dan tidak ada tanaman pertanian yang berada diatas tanah tersebut hanyarerumputan liar dan semak belukar;Bahwa saksi tidak

Bab X Penatausahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Azas UmumPenatausahaan Keuangan Daerah ; Pasal 184 ayat (2), Pejabat yangmenandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan suratbukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab ataskebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam Pembelaannyamenyatakan bahwa : terdakwa sebagai KPA dengan bantuan dari PPTK serta ataspetunjuk BPN Kukar

;Kaur Pemerintahan Desa Badak Baru (ARDIANSYAH.A);KPP Pratama Tenggarong (ADY WAHYUD)I);KPP Pratama Tenggarong (MUNAWAR);Kepala Sub Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah Pemerintah(H.DIRHAMSYAH);BPN Kukar (ADRIANI):Staf pelaksana Dinas Pendidikan (RISWANDI,S.Hut);Staf Pelaksana Dinas Pendidikan (BUSRI, SH);10.

DIRHAMSYAH selaku Kasubsi Pengaturan Penguasaan TanahPemerintah;Bahwa dari pihak BPN Kukar tidak pernah menanyakan kepada saksitentang keberadaan surat keterangan untuk Melepaskan Hak AtasTanah yang asli, sehingga mereka tetap mengacu pada fotocopySurat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dengannominal masingmasing Rp. 800.000.000,/1 persil (2hektar) atau20.000 m2;Bahwa saksi pernah mengundang staf dari kantor pajak pratamasebanyak 1 (Satu) kali pada saat acara negosiasi harga pada tanggal16

ADRIANI (Pegawai BPN KUKAR);4. JOKO PITONO, S.Sos (PPTK Dinas Pendidikan Kukar);5. KAMARUDDIN JAWAHIR (Pemilik lahan);6. ACHMAD SYARIFUDIN (Dinas Pertanian);Bahwa saksi tidak pernah melihat suratsurat yang dimaksud padasaat Sosialisasi pada hari Rabu, 24 september 2008 tersebut;Bahwa lokasi antara calon tanah SMKN 1 Muara Badak denganKantor Kec.

Pembanding sangat keberatan dengan kesimpulanmajelis pada pertimbangan ini karena sebelum dilakukanpengembalian batas telah beberapa kali dilakukan pertemuan danpihak BPN Kukar telah menyampaikan bahwa mereka tidakmengetahui dimana letak dari tanah yang diklaim oleh ParaTerbanding dengan alasan bahwa karena sertifikat Para Terbandingdibuat oleh pejabat terdahulu dan pihak BPN memiliki data yangberbeda dengan apa yang ditunjuk oleh Para Terbanding.

Keterangan wajibmenyesuaikan koordinat namun yang dilakukan BPN Kukar adalahhal 165 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMRmengesampingkan koordinat dan mengikuti keterangan. KeputusanBPN Kukar tersebut berdampak pada menjadi tidak pastinya suatuobjek hak atas tanah karena menghilangkan kekuatan mengikatdata awal yaitu peta pendaftaran yang merupakan data dasar darisertifikat hak atas tanah.

PT Sawit Golden Prima setelah keluar SK izin lokasi dari Bupati Kukarkemudian mengajukan HGU ke BPN Kukar, dilakukan pengukurantanah (Kadaster) hasilnya berupa Peta Bidang, lalau pantia menelitiluas tanah sesuai peta bidang secara yuridis dan faktual, setelah itukeluar SHGU 25 tahun.Bahwa, saksi tidak ikut ke Pendopo bertemu Bupati terkait izin lokasi PTSawit Golden Prima.Bahwa SK Bupati Kukar nomor 590/525.29/007/A.Ptn tanggal 8 Juli 2010tentang pemberian izin inti plasma perkebunan Kelapa Sawit

PTMaduIndah Sejahtera sebagai berikut :a.b.Tanggal 5 Agustus 2009 saksimengikuti peninjauan lapanganperwakilan bagian Hukum, ke lokasi Kecamatan Muara kaman, timberkoordinasi dengan Muspika Kecanatan Muara kaman, peninjauanlapangan 1 jam,.saksi menulis saran/masukan sbb : kondisilapangan masih zona awal belantara, belum ada kegiatan, tidak adapatok tanda batas lokasi yang dimohon ada tanaman tumbuh dimasyarakat sekitar pinggir Sungai, kemudian saran saksiperusahaan pemohon agar berkoordinasi dengan BPN

Kukar untukmendapatkan advis teknis tentang keadaan area yang dimohn izinlokasi, mentaati Perda nomor 32/2000 tentang izin lokasi, saransaksi diserahkan kepada perwakilan bagian administrasi Pertanahan(teguh Rustiawan dan Rusman).Tanggal 20 Mei 2010, rapat koordinasi tim terpadu, ataspermohonan izin lokasi dari PT sawit Golden Prima untukperkebunan kelapa sawai di Desa Kupang baru, Kecamatan Muarakaman, lokasinya sama dengan lokasi yang dimohon PT.