EDDY YOHANEStelah membatalkan taruhan jam 19.00 WIB tanggal 3 April 2008(disparitas hukuman pada perbuatan yang sama) ;Hal mana mencerminkan adanya disparitas hukuman yang mencolok,sehingga menimbulkan disparitas keadilan padahal atas suatu perkarayang sama ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa terlepas dari alasanalasan kasasi, Yudex Factie telah kelirudalam menerapkan hukum dengan memberikan pertimbangan hukum yangOnvoldoende gemotiveerd, sebab alasan yang

Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana (UndangUndang Nomor 8 Tahun 19871);Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 585 K/Pid.Sus/2020 Bahwa namun demikian hukuman yang dijatuhkan Judex Facti kepadaTerdakwa atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak tepat, oleh karena itudemi keseimbangan antara perbuatan atau kesalahan Terdakwa dengansanksi yang dijatuhnkan dengan melihat jumlah barang bukti relatif kecildan untuk mencegah disparitas

hukuman terhadap perkara sejenis, makaputusan Judex Facti beralasan hukum diperbaiki mengenai lamanyapidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau UndangUndang maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak dengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi MedanNomor 993/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 14 Oktober 2019

agardihukum pidana 2 (dua) tahun penjara akan tetapi Majelis Hakim justrumenghukum para terdakwa lebih bera/tinggi dari tuntutan Jaksa PenuntutHalaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1659/Pid.Sus/2021/PT MDNUmum yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Majelis Hakimakan menjatunkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan ParaTerdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastianhukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadapputusanputusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untukmenghindari disparitas

hukuman merupakan pertimbangan yang sangatjelas keliru dan tidak berdasar.

Majelis Hakim seharusnyaakan lebih ringan daripada tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum karenadilihat dari segi keadilan maka hukuman tersebut tidak adil bagi ParaTerdakwa jika dibendingkan dengan yang diterima oleh orangorang lainyang hanya sebagai pengguna narkoba yang hanya mendapat hukumanyang ringan, demikian juga asas kemanfaatan yang akan diterima olehPara Terdakwa justru akan menjadikan para Terdakwa semakin susahuntuk direhabilitasi dan jika Majelis Hakim pertimbangannya untukmenghindari disparitas

hukuman terhadap putusanputusan terdahulujuga semakin membuat pertimbangan Majelis Hakim semakin keliru olehkarena tidak ada standard hukuman yang konsisten dijalankan dalampersidangan, sebab tidak ada hukuman yang sama untuk tindak pidanayang sama yang diterima oleh terdakwa dan bahkan justru kadangkalahukuman yang dijatunkan kepada seorang terdakwa lebih tinggi daripadaseorang terdakwa yang melakukan tindak pidana yang seharusnyadijatuhkan hukuman yang lebih tinggi;Bahwa seharusnya sebagaimana

jumlahyang cukup banyak dan narkotika jenis pil ekstasi tersebut untukdiperjualbelikan kepada masyarakat.Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuanundangundang;Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat danPengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara inimenimbulkan Disparitas.Bahwa selain dari pada hal tersebut diatas, Majelis Hakim PengadilanNegeri Rantau Prapat kurang memperhatikan bahwa dalam putusannyatersebut telah mengakibatkan terjadinya Disparitas

hukuman antara perkaraatas nama YULI MALISA Alias YULI yang terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasainarkotika golongan I, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut olehkarena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dendasebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) Bulan,dengan putusan atas nama DOI HASIBUAN Alias DOI Alias EDOI (padaberkas terpisah

dalamjaringan peredaran Narkotika.Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan Pengadilan TinggiMedan menjatuhi hukuman kepada Terdakwa terlalu ringan dengan dilihatjumlah pil ekstasi yang diterima Terdakwa cukup banyak dan bukan untukdikonsumsi sendiri melainkan untuk diperjual belikan.Bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan Pengadilan Tinggi Medanmenjatuhi hukuman tidak sesuai dengan faktafakta yang terungkapdipersidangan, bahwa Terdakwa terlibat dalam transaksi narkotika.Bahwa telah terjadi Disparitas

hukuman antara Terdakwa dan saksi DOIHASIBUAN Alias DOLI Alias EDOI (pada berkas terpisah) yang manasaksi dijatuhi hukuman pidana penjara 14 (empat) Belas Tahun DendaRp. 1.000.000.000, (Satu) milyar rupiah) Sub 1 (satu) Tahun Penjara.Bahwa amar putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menyatakanbahwa barang bukti uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam rats ribu rupiah)Hal. 13 dari 16 hal.

Tujuan Penuntut Umum agar Majelis HakimPengadilan Tinggi memperhatikan putusan dimaksud adalah mohon agartidak terjadi disparitas hukuman antara Terdakwa FATIMAH ZAINOBM. NASIR dengan T. YTUSRAN HADI Alias TODEK Bin T.

putusannya yang menyatakan bahwa sesuai denganhasil pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan sebagai perantara (kurir) barang Narkorba Golongan lebih dari5 gram, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama memutus Terdakwabersalah dengan menjatuhkan hukuman 20 (tahun) penjara dan dendaRp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sedangkan di tingkat bandingTerdakwa dihukum seumur hidup;2) Bahwa dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa di tingkat banding,jelas telah terjadi disparitas

hukuman yang sangat jauh berbeda, yangmenurut hemat Pemohon Kasasi patut untuk dikoreksi oleh Majelis HakimAgung di tingkat kasasi;3) Bahwa memang pada hakikatnya dalam menjatuhkan putusan, Hakim tidakboleh diintervensi oleh pihak manapun, akan tetapi dalam UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakimwajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat dan hakim juga wajibmempertimbangkan sifat baik dan jahat pada

No. 664 K/PID.SUS/2016guidelines), di mana saat ini Hakimhakim Indonesia pun sebenarnya sudahmenyadari persoalan disparitas itu, meskipun berat ringannya hukumanmenjadi wewenang hakim tingkat pertama dan banding, tetapi dalambeberapa putusan, Hakim Agung mengoreksi vonis itu dengan alasanpemidanaan yang tidak proporsional:;6) Bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung ada beberapa contohputusan hakim Judex Facti yang dikoreksi oleh Hakim Agung dalam tingkatkasasi karena terjadi disparitas hukuman kepada

Dalam putusan kedua, misalnya, Mahkamah Agungmelihat disparitas hukuman antara yang hanya turut serta dengan pelakuutama mengedarkan uang palsu;7) Bahwa selain yurisprudensi di atas ada juga putusan masalah disparitashukuman yang dikoreksi oleh Hakim Agung dalam tingkat kasasi yakniPutusan Mahkamah Agung perkara Nomor 143K/Pid/1993, di mana dalampertimbangannya Majelis Hakim Agung dipimpin M.

Bahwa namun demikian hukuman yang dijatunkan Judex Facti kepadaTerdakwa atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak tepat dan untukmencegah disparitas hukuman terhadap perkara sejenis. Oleh karenaitu putusan Judex Facti beralasan hukum diperbaiki mengenai lamanyapidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawahini;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusanjJudex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauHal. 6 dari 8 hal.

Bahwa namun demikian hukuman yang dijatuhkan Judex Factikepada Terdakwa atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak tepat danuntuk mencegah disparitas hukuman terhadap perkara sejenis. Olehkarena itu putusan Judex Facti beralasan hukum diperbaiki mengenailamanya pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusandibawah ini:Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusanJudex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauHal. 6 dari 8 hal.

berkenaan dengan tidakditerapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidakditerapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidakdilaksanakan menurut ketentuan undangundang, dan apakah Pengadilantelah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981);Bahwa namun demikian hukuman yang dijatunkan Judex Facti kepadaTerdakwa atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak tepat dan untukmencegah disparitas

hukuman terhadap perkara sejenis, oleh karena ituHalaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 420 K/Pid.Sus/2020putusan Judex Facti beralasan hukum diperbaiki mengenai lamanyapidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau UndangUndang maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak dengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian Putusan

Raya, masingmasing pada tanggal 9 Oktober 2019;Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum maupunTerdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut caraserta syaratsyarat yang ditentukan dalam undangundang, maka permintaanbanding tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya padapokoknya mengemukakan keberatan terhadap penjatuhan hukumanTerdakwa oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya yang didasarkanpertimbangan agar tidak menimbulkan disparitas

hukuman dengan perkaraHal. 6 dari 9 hal.

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkantentang berat ringannya hukuman yang akan dijatunkan kepada Terdakwa yangdalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjaraselama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim akanmenjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengandidasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatanserta mempertimbangkan terhadap putusanputusan terdahulu dalam perkarayang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas

hukuman;Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklahsematamata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapatmemperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yangdijatunkan kepadanya;Menimbang, bahwa karena terdakwa ditangkap dan ditahan selama inimaka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatunkan dan berdasarkan Pasal 193ayat (2) Huruf b KUHP ditetapkan pula terdakwa

dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikanbahwa maksud dan tujuan pemidanaan sematamata bukan merupakanpembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agarterdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkankelak dikemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik,yang taat dan patuh pada segala peraturan perundangundangan yangberlaku disamping mencegah dilakukannya tindak pidana denganmenegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat, selain ituuntuk menghindari disparitas

hukuman dalam perkara yang sama dandalam wilayah hukum yang sama ;; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telahdikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4)KUHAP masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan ; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahananterhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkanpasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwatetap berada dalam tahanan ;Menimbang

bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkantentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yangdalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjaraselama selama itahun penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkanhukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepadaasas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan sertamempertimbangkan terhadap putusanputusan terdahulu dalam perkara yangsejenis untuk menghindari terjadinya disparitas

hukuman;Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklahsematamata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar TerdakwaHalaman 10 dari 12 Putusan Nomor 832/Pid.B/2017/PN Lbpdapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalanihukuman yang dijatunkan kepadanya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan, dantelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masapenangkapan dan penanahan tersebut harus dikurangkan seluruhnya daripidana yang

bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkantentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yangdalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjaraselama 13 (tiga belas) tahun maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukumanyang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asaskeadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkanterhadap putusanputusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untukmenghindari terjadinya disparitas

hukuman;Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklahsematamata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapatmemperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yangdijatunkan kepadanya;Menimbang, bahwa karena terdakwa ditangkap dan ditahan selama inimaka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhnkan dan berdasarkan Pasal 193ayat (2) Huruf b KUHP ditetapkan pula terdakwa

Bahwa adanya disparitas hukuman terhadap sesama Terdakwa.Pasalnya, teman Pemohon Peninjauan Kembali atas nama TerdakwaLiscandra Can alias Abak bin Zulkifli berdasarkan Putusan Nomor642/Pid.Sus/2013/PN.PBR tanggal 14 November 2013 dihukum 15 (limabelas) tahun penjara yang telah berkekuatan hukum tetap yang juga ikutterlibat dengan kesalahan yang sama memperoleh hukuman yang lebihringan dari pada diri Pemohon Peninjauan Kembali (Bukti PK1);Bahwa Judex Juris telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruanyang

Dengan adanyabukti baru (Novum) sebagaimana tersebut di atas maka Majelis HakimPengadilan Negeri Pekanbaru juncto putusan Pengadilan Tinggi Riau junctoputusan Mahkamah Agung telah mengadili dan menghukum PemohonPeninjauan Kembali telah terjadi disparitas hukuman terhadap sesamaTerdakwa.

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkantentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yangdalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim akanmenjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengandidasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatanserta mempertimbangkan terhadap putusanputusan terdahulu dalam perkarayang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas

hukuman;Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwatidaklahsematamata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapatmemperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yangdijatunkan kepadanya;Menimbang, bahwa karena terdakwa ditangkap dan ditahan selama inimaka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatunkan dan berdasarkan Pasal 193ayat (2) Huruf b KUHP ditetapkan pula terdakwa

perkara ;Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dariJaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan syaratsyaratyang ditentukan Undangundang ( sebelum 7 hari ), maka permintaan bandingtersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan banding dari penuntut Umumbandingnya adalah sebagai berikut : Kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbanganMajelis Hakim Pengadilan Negeri Praya tersebut tidak memenuhi rasakeadilan serta disparitas

Hukuman dalam masyarakat dan tidak akanmenimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencurian sehingga akanmengakibatkan bertambahnya pelaku tindak pidana pencurian ; Oleh karena itu dengan ini, mohon kepada Pengadilan Tinggi Matarammenerima permohonan banding dan menyatakan para Terdakwa bersalahmelakukan tindak pidana pencurian melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3, ke4dan ke5 KUHP serta menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa sesualdengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami

golongan , karenanyaada alasan pemaaf;Bahwa pertimbangan sedemikian adalah sangat kurang cermat/kurangpertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd), karena Terdakwa dengan sengajaberusaha mencari narkotika atas pesanan dari Nila Novitasari (pacarnya) adalahsudah dilakukan dengan penuh kesadaran berniat sehingga shabu yangdiinginkan terbukti didapatkan oleh Terdakwa dengan minta tolong padatemannya Rudi Hartono, sehingga tindakan Terdakwa telah sempurna (vo/toit),karenanya harus dihukum;Namun untuk menjaga disparitas

hukuman dimana untuk perkara in casu adahubungan dengan perkara Nila Novitasari yang sudah diputus dengan hukuman2 (dua) tahun karenanya hukuman Terdakwa perlu untuk dipertimbangkan;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akanmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan:Halhal yang memberatkan:Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan merusak generasimuda khususnya diri Terdakwa sendiri;Halhal yang meringankan: Terdakwa mengaku terus terang, sopan dalam

berat ringannya hukuman yang akan dijatunkan kepada Terdakwa yangdalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjaraselama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan maka Majelis Hakim akanmenjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengandidasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatanHalaman 6 dari 8 Putusan Nomor 887/PID.B/2017/PN Lbpserta mempertimbangkan terhadap putusanputusan terdahulu dalam perkarayang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas

hukuman;Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwatidaklahsematamata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapatmemperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yangdijatunkan kepadanya;Menimbang, bahwa karena terdakwa ditangkap dan ditahan selama inimaka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatunkan dan berdasarkan Pasal 193ayat (2) Huruf b KUHP ditetapkan pula terdakwa