ABBAS YUSUP Bin YUSUPpada waktu yang sudah tidak dapat diingat pada tahun 1992atau. setidak tidaknya pada tahun 1992 bertempat di Jl.Pagar Alam No.56 Kedaton Bandar Lampung atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di BandarLampung, telah menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik tentang sesuatu kejadian yangkebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, denganmaksud akan menggunakannya atau = menyuruh orang

No. 25 Kelurahan Jelekong (Akta HibahNo. 191/2002) atau apakah tanahtanah itu milik dari keempat orangPemberi Kuasa kepada saksi Wawan, sehingga putusan a quo tersebutbukanlah merupakan putusan bebas murni (Vrijspraak) yaitu. tidakdidasarkan pada tidak terbuktinya perbuatan yang didakwakan akan tetapikarena penafsiran Majelis Hakim terhadap perbuatan Para Terdakwa tidakdikaitkan dengan unsur *"menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik sebagaimana unsur pasal yang didakwakan

diancampidana melanggar Pasal 264 ayat (2) KUHP.ATAUKEDUA:Bahwa ia terdakwa MUSLIMIN HALISO pada hari hari tertentu yangtidak dapat diingatnya secara pasti sekitar pada tanggal 16 September 2016atau setidaktidaknya bulan September 2016 atau setidaktidaknya tahun 2016di Jalan Raya Mamboro, Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara KotaPalu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Palu, yang berwenang mengadli dan memeriksa perkaratersebut , dengan sengaja menyuruh

menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harusdinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruhorang lain memakai akta itu yang seolaholah keterangannya sesuaidengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yangdilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : Bahwa permasalahan ini terjadi ketika pada sekitar tanggal 08 Mei 2010diawali oleh terdakwa menjual sebidang tanah pekarangan kepada saksiNI

Menyatakan Terdakwa Susana Alias Chang Siu Shu bersalahmelakukan tindak pidana "Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik, dengan maksud memakai atau menyuruhorang lain memakai akta itu seolaholah keterangan sesuai dengankebenaran" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;2.

Labuhanbatu yangbukan berstatus pegawai negeri, karena pejabat menurut ketentuanhukum yang berlaku adalah :Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembagatertinggi/tinggi Negara, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukanoleh Undangundang (Pasal 1 angka 4).Pembahasan Ketentuan Pasal 266 KUHPidanaPasal 266 KUHPidana dan unsurunsurnya berbunyi sebagaiberikut :() Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik tentang

HIARIEJ),Bahwa pasal 266 ini berada di bawah bab tentang pemalsuan mengenaipasal 266 ayat 1 adalah menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik dengan suatu kejadian yang kebenarannyaharus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk menggunakan ataumenyuruh orang lain menggunakan Jadi intinya ini adalah orang tersebutatau pelaku menyuruh kepada seseorang atau kepada orang lainmembuat suatu akta otentik yang isinya tidak benar kemudian ayat 2 itumerupakan penegasan bahwa dengan

Ny.Maisyaroh binti Usman, anak Alm.Usman bin Siun,juga mengaku ahli waris Alm.Usman bin Siun memberikuasa lagi kepada Budi Prayogo.SR dengan Surat Kuasatanggal 21 Mei 2008;e Bahwa dengan surat kuasa tanggal 21 Mei 2008 tersebut pada tanggal 02 Juni2009 Budi Prayogo SR melaporkan saksi Eddy Korompis selaku Direktur PTPuninar Grup ke Polda Metro Jaya sebagai pelaku tindak pidana:a Pemalsuan surat sesuai Pasal 263 KUHPidana;b Pemalsuan Akta Otentik sesuai pasal 264 KUHPidana;c Menyuruh menempatkan keterangan

palsu kedalam suatu akta otentik pasal 266KUHPidana;d Penggelapan hak atas suatu barang tidak bergerak sesuai pasal 385KUHPidana;Dengan laporan Polisi : LP/1624/K/VI/2009/SPK/UnitI, tanggal 02 Junie Bahwa walaupun yang memberikan kuasa kepada Budi Prayogo SR, sesuai suratkuasa tanggal 21 Mei 2008 adalah : Ny.

saksi tersebut harus menerangkan apa yang dilihat sendiri, didengar sendiri,dialami sendiri, serta menyebut alasan pengetahuannya atas apa yang diterangkannya.Keterangan saksi yang disampaikan di sidang pengadilan mempunyai kekuatan pembuktianbebas, jadi tidak sempurna (Volledig Bewijskracht) dan menentukan (Beslissend)78tergantung penilaian hakim, maka keterangan para saksi tersebut juga tidak dapat dipakaisebagai alat bukti yang kuat dan menentukan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhiunsur menyuruh

menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik, tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari ketentuan pidana dalamdakwaan Primair yang didakwakan pada diri terdakwa tidak terpenuhi dalam perbuatanterdakwa, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnya kini dipertimbangkan dakwaan Subsidair dariPenuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP

Milik No. 35 dan No. 36 sebenarnyatidaklah hilang, sehingga keterangan Terdakwa yang menerangkan jika keduasertifikat tersebut telah hilang adalah sebuah keterangan palsu, dan karenaketerangan palsu tesebut telah digunakan oleh Terdakwa dalam pembuatansertifikat pengganti atas kedua Sertifikat Hak Milik No. 35 dan No. 36 hinggaakhirnya keterangan tersebut dicantumkan dalam Sertifikat Pengganti atasSertifikat Hak Milik No. 35 dan No. 36 yang diterbitkan BPN, maka MajelisHakim berkesimpulan unsur menyuruh

menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim padabagian pertimbangan unsur demi usur dapat diketahui jika Terdakwa telahbermaksud menggunakan atau memakai Sertifikat Pengganti atas Sertifikat HakMilik No. 35 dan No. 36 yang diterbitkan BPN tersebut, bahkan maksud sertakehendak atau niat Terdakwa memakai tersebut telah diwujudkan

Milik No. 35 dan No. 36 sebenarnyatidaklah hilang, sehingga keterangan Terdakwa yang menerangkan jika keduasertifikat tersebut telah hilang adalah sebuah keterangan palsu, dan karenaketerangan palsu tesebut telah digunakan oleh Terdakwa dalam pembuatansertifikat pengganti atas kedua Sertifikat Hak Milik No. 35 dan No. 36 hinggaakhirnya keterangan tersebut dicantumkan dalam Sertifikat Pengganti atasSertifikat Hak Milik No. 35 dan No. 36 yang diterbitkan BPN, maka MajelisHakim berkesimpulan unsur menyuruh

menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim padabagian pertimbangan unsur demi usur dapat diketahul jika Terdakwa telahbermaksud menggunakan atau memakai Sertifikat Pengganti atas Sertifikat HakMilik No. 35 dan No. 36 yang diterbitkan BPN tersebut, bahkan maksud sertakehendak atau niat Terdakwa memakai tersebut telah diwujudkan

Milik No. 35 dan No. 36 sebenarnyatidaklah hilang, sehingga keterangan Terdakwa yang menerangkan jika keduasertifikat tersebut telah hilang adalah sebuah keterangan palsu, dan karenaketerangan palsu tesebut telah digunakan oleh Terdakwa dalam pembuatansertifikat pengganti atas kedua Sertifikat Hak Milik No. 35 dan No. 36 hinggaakhirnya keterangan tersebut dicantumkan dalam Sertifikat Pengganti atasSertifikat Hak Milik No. 35 dan No. 36 yang diterbitkan BPN, maka MajelisHakim berkesimpulan unsur menyuruh

menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim padabagian pertimbangan unsur demi usur dapat diketahul jika Terdakwa telahbermaksud menggunakan atau memakai Sertifikat Pengganti atas Sertifikat HakMilik No. 35 dan No. 36 yang diterbitkan BPN tersebut, bahkan maksud sertakehendak atau niat Terdakwa memakai tersebut telah diwujudkan