Ditemukan 3977 data
90 — 5
terjadi keributan;e Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pejabat yangberwenang;e Bahwa terhadap barang bukti telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksisaksi;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk subsidiaritas, yaitu Terdakwa didakwa melangar
1.JAMES EDY SADIKIN, S.H.MH
2.AGUNG SUSANTO,SH
3.SUWANDI, SH
4.MUHAMMAD AULIA PERDANA, SH
5.TRI AGUNG SANTOSO, SH.
Terdakwa:
PT. BELITUNG MANDIRI MULIA INDAH
468 — 113
Untuk itu kegiatan reklamasi PTBelitung Mandiri Mulia Indah telah melangar Pasal 22 atau Pasal 34,UU 32 Tahun 2009 yaitu kewajiban memiliki Amdal atau UKL UPL danuntuk itu dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 109 UU 32 Tahun2009;Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidakkeberatan;2. DR. Dadan Mulyana, S.
54 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa persoalan yang muncul adalah perbuatan melawan hukumdalam arti melanggar undangundang sebagai produk legislasi ataukah melangar aturan sebagai produk regulasi?. Bahwa menurut Von Feuerbach (Van Bamellen 1987:49) sbb: (1)Setiap penggunaan pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan hukumpidana (nulla poena sine lege); (2). Penggunaan pidana hanyamungkin dilakukan jika terjadi perbuatan yang diancam pidana olehundangundang (nulla poena sine crimine); (3).
26 — 2
Penuntut Umum telah didakwasebagai berikut :PERTAMA: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal62 jo Pasal 71 ayat (1) UU No.5 tahun 1997 ;KEDUA ~ :Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 60 ayat (2) jo Pasal 71 ayat (1) UU No.5 tahun 1997 ;Halaman dari 50 halamanPutusan No.926/Pid.B/2012/PNMDNKETIGA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal60 ayat (3) jo Pasal 71 UU No.5 tahun 1997 ;ATAUKEEMPAT : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Melangar
85 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan sah dan berharga atas penerbitan Surat Pemberhentian Kerja281/HRDDSVXV2013 tanggal 26 November 2013;Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensiterbukti melangar UndangUndang Pasal 140, 142 UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 jo. tentang Ketenagakerjaan jo.
90 — 41
melanggar hak para Penggugat, yang kemudian berakibatpada kerugian para Penggugat, baik secara materil maupun imateril;Halaman 4 dari 40Putusan Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Olm16.17.Bahwa para Penggugat telah berulang kali menegur agar para Tergugatmenghentikan kegiatan di atas tanah sengketa, namun tetap tidak dihiraukanhingga gugatan pertama atas tanah obyek sengketa yang diperkarakansekarang, diajukan (perkara perdata nomor : 07/Pdt.G/2013/PN.OLM);Bahwa perbuatan para Tergugat tanoa alas hak dan melangar
54 — 182
Tergugat berpisah rumahhanya baru 60 hari, berarti masih belum melanggar Sigat Talig, karenahanya baru terhitung 60 hari berpisah tempat tinggal tersebut, namun walauTergugat dan Penggugat tidak tinggal serumah hubungan suami isteri tetapberlangsung / kebutuhan lahir dan batin selalu terpenuhi, hal ini Tergugatlakukan setiap 1 (Satu) minggu Tergugat selalu datang menemul Penggugat dirumah orang tuanya di Janapria, maka dengan demikian Tergugat tidakmelanggar Sigat Taliq Tergugat;Menimbang bahwa suami melangar
1.MANSYUR
2.SUKARDIN
3.ZULFIKAR
Tergugat:
KEPALA DESA BAKA JAYA KABUPATEN DOMPU
114 — 46
Melangar larangan sebagai Perangkat Desa.(3). Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camatatas nama Bupati/Walikota.(4).
SENATOR BORIS PANJAITAN, SH
Terdakwa:
ERIFKI AGUSTIAN Alias ERIF Bin NASAN SAPUTRA
55 — 44
masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatunkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau hukuman bukanlahmerupakan suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakaninsttumen yang diberikan oleh Negara untuk dilakukan pembinaan bagiTerdakwa yang sudah melakukan perbuatan yang melangar
1.MUH.ANSHAR, SH
2.MUHAMMAD SAID LUBIS, SH
Terdakwa:
YUDEN ALIAS CHIP BIN DAMAI TJANU
36 — 25
Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp.2.500,(dua ribu lima ratus rupiah).Menimbang, bahwa atas tuntutan dari penuntut umum tersebut terdakwamengajukan pembelaan melalui penasihat hukumnya secara tertulis yang manapada pokoknya menerangkan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan primer yaitu melangar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika dan dakwaan subsider
73 — 34
Pasal64 Ayat (1) KUHP dan Subsidiair melangar Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHPatau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP Jo.
REZA FIKRI DHARMAWAN,SH
Terdakwa:
ILHAM SUARDI Als. ILHAM Bin H. SAMSUARDI Alm
29 — 19
PDM50/PLW/02/2019 tanggal 28 Maret 2019adalah benar identitas dirinya Terdakwa;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaansehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampumembedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampuuntuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelahdipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Melangar
109 — 24
, dan tidak berdasar, oleh karena itudalil gugatan Penggugat tersebut mohon untuk ditolak atau tidak diterima.9 Bahwa, tanggapan atas dalil gugatan Penggugat pada Halaman 4 angka 10Gugatan a quo yang pada intinya yakni :Bahwa, perbuatan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut merupakansutau kejadian yang berulang ulang dan menjadi suatu kebiasaan sejak tahun2000 dan telah seijin dari Direktur PT Hati Muatiara Cabang Pusat, makaperbuatan tersebut adalah perbuatan yang dibenarkan dan tidak melangar
SETIAWAN PUTRA, S.Pd.SD.
Tergugat:
BUPATI KAUR
84 — 44
hukum yaitu Ketertiban danKeadilan, yang berakibat kurang kondusifnya masyarakatdan PNS/ASN yang saat ini ada dilingkup Pemerintahandaerah Kabupaten Kaur dan umumnya semua ASN/PNSyang ada di Provinsi Bengkulu;Asas KeterbukaanAdalah Asas Yang mendahulukan Kesejahteraan Umumdengan cara Yang aspiratif,Akomodatif danSelektif, dalamhubungan dengan Putusan A quo, Tergugat Dalammenjalankan tugasnya Tidak aspiratif dan tidakakomodatif dalam menyelengarakan Pemerintahan, dalamPutusan Aguo Tergugat telah melangar
44 — 7
Dengan demikianTerdakwa bersama Edi dan Wahyudi telah melangar hak subyektif saksiMuhammad Syarif atas kepemilikan dan penguasaan barangbarang tersebutsehingga merupakan perbuatan melawan hukum.
EDHY HARYANTO
Tergugat:
Kepala Desa Bonangrejo
56 — 30
tersebut tidak diketahuioleh Pimpiman Universitas Indonesia dan tidak sesuai ketentuan yangberlaku di Universitas Indonesia Seperti yang tercantum dalamperaturan Rektor Ul Nomor 020 Tahun 2016 Tentang PedomanPetunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama, dan Surat KeputusanRektor Univeersitas Indonesia Nomor 0037/SK/R/UI/2018 TentangProsedur Operasional Baku Layanan Pengajuan dan Pemrosesankerja sama di Universitas Indonesia; Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Tergugat dalam obyekgugatan a quo telah melangar
Pembanding/Tergugat III : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Cq. Dirjen Bina Marga Cq. Dirjen Jalan Bebas Hambatan, Jalan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan tanah Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar II
Terbanding/Penggugat I : MAHYUDIN
Terbanding/Penggugat II : Sutarji
Turut Terbanding/Tergugat II : Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatra JTTS Kabupaten Lampung Selatan
Turut Terbanding/Tergugat IV : Negara Republik Indonesia C.q. Presiden RI C.q. Pemerintah Provinsi Lampung
107 — 52
Sah karena sudah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan ketentuanyang berlaku;Telah Memenuhi Norma Kepatutan;Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian;Tidak SewenangWenang;Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);Auf ONSertipikat Hak Atas Tanah dimaksud dan memiliki kKekuatan hukummengikat;c. Menetapkan bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawanhukum;d.
Terbanding/Penggugat : SOFFIE Alias WARTI Diwakili Oleh : DEDE SUNARYA TP, S.H,MH.
Terbanding/Turut Tergugat I : Camat Pamanukan selaku PPAT
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah RI Cq. Kepala BPN Subang
Turut Terbanding/Tergugat II : MUYINAH Alias INAH alias SUMANAH Diwakili Oleh : SUTARNO SIRAIT, SH.
Turut Terbanding/Tergugat III : UMYATI Diwakili Oleh : SUTARNO SIRAIT, SH.
165 — 115
dijual oleh Tergugat II dan AWING Bin WASTIR tahun 1987, sehinggaHalaman 30 dari 38 halaman putusan Nomor 25/Pdt/2020/PT.BDG14.sejak tahun 1987 tanah tersebut milik Penggugat), Sejalan denganYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/Sip/1982, tanggal01 agustus 1983;Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat point 18 dan 19 hal 17 dan 18bahwa dalil gugatan tersebut adalah benar karena tindakan Turut Tergugat IIsebagai PPAT dalam pembuatan AJB No 281/ JB/IV/1994 tanggal 30 april 1994telah melangar
156 — 44
Pasal 64 Ayat (1)KUHP Atau Kedua Pasal 81 Ayat (2) Undangundang RI Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan yang lebih dekat dengan perbuatan yangdilakukan oleh terdakwa dengan pasal yang didakwakan oleh jaksa PenuntutUmum, selanjut setelah Majelis perhatikan maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan Alternatif ke dua yaitu melangar
54 — 8
membaca berkas perkara ini;e Setelah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum;e Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa dalam persidangan;e Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;e Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknyamohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan kepada Terdakwasebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa CECEP SUNANDAR BIN KORSASIHbersalah, melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimanadirumuskan dalam dakwaan kedua melangar