Ditemukan 5680 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum fance filce fince majene majeri forte florce fonce folce majekur mansure mannure majenne maserre
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 08-12-2015 — Upload : 15-06-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 165/Pdt.G/2015/PN Mks
Tanggal 8 Desember 2015 —
55 — 5
  • diatasnya yang terletak di jalan Babussalam 2 no.14 KelurahanParopo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dengan sertfikat Hak Milik No. 20947seluas 386 m2 atas nama pemegang hak Suryati, selanjutnya dalam pemeriksaan perkara inidisebut objek sengketa.Bahwa pada mulanya pembayaran Penggugat terhadap Tergugat I berjalan sebagaimanamestinya karena kondisi usaha Penggugat berjalan dengan lancar, namun pada akhir tahun2013 usaha Penggugat berupa kioskios di pasar sentral Makassar mengalami kebakaran(force
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-04-2017 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 25 Juli 2017 — YUDIA PRATIWIYANTO, S.E, DK
85 — 14
  • Peranan dan tanggung jawab masingmasing pihak dikaitkan denganresiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupunsetelah berakhirnya perjanjian kerjasama.Ayat (2) Halhal yang diatur dalam perjanjian kerjasama meliputi maksuddan tujuan, subjek, bentuk dan lingkup kerjasama, wilayah, jangka waktu,Halaman 19 dari 124 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2017/PN Pik jaminan pelaksanaan, masa transisi, hak dan kewajiban para pihak,kewajiban asuransi, kKeadaan memaksa (Force majeur), pengakhiran,penyelesaian
    AGRO RESTU BUMIuntuk mengadakan mesin feed mill akan tetapi menurut ahli bentukperjanjian tersebut terlalu sederhana yang mana tidak menyangkut Halhalyang diatur dalam perjanjian kerjasama meliputi maksud dan tujuan, subjek,bentuk dan lingkup kerjasama, wilayah, jangka waktu, jaminan pelaksanaan,masa transisi, hak dan kewajiban para pihak, kewajiban asuransi, keadaanmemaksa (Force majeur), pengakhiran, penyelesaian perselisihanarbitrasi,perpajakan, masa berlakunya perjanjian kerja sama dan lainlain
    Peranan dan tanggung jawab masingmasing pihak dikaitkan denganresiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupunsetelah berakhirnya perjanjian kerjasama.Ayat (2) Halhal yang diatur dalam perjanjian kerjasama meliputi maksuddan tujuan, subjek, bentuk dan lingkup kerjasama, wilayah, jangka waktu,jaminan pelaksanaan, masa transisi, hak dan kewajiban para pihak,kewajiban asuransi, kKeadaan memaksa (Force majeur), pengakhiran,penyelesaian perselisihanarbitrasi, perpajakan, masa berlakunyaperjanjian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-12-2011 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2074 K/PID.SUS/2011
Tanggal 21 Desember 2011 — Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika ; Ir. HARI EDI YOEWONO
42 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • which did not constitute a criminal offenceunder national or international law at the time when it wascommitted (tidak seorangpun dipertanggungjawabkan untuksuatu tindak pidana, yang tidak merupakan tindak pidanamenurut hukum nasional atau hukum intermnasional, pada saatperbuatan itu dilakukan) ;5 Pasal 24 ayat (1) Statua Roma tentang InternationalCriminal Court ( ICC ) National Personal NonRetroaktif ;e No person shall be criminally responsible under this statue forconduct prior to the entry the force
Pengadilan PN KUDUS Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 13-04-2017
Putusan PN KUDUS Nomor r56/Pdt.G/2016/PNKds.
Wasi Susanti melawan BTPN
47 — 14
  • Asas ini menjadi dasar hukuminternasioonal karena termaktub dalam Pasal 26 Konvensi wina 1969 yangmenyatakan bahwa EVERY TREATY IN FORCE IN BINDING UPON THEPARTIES TO IT AND MUST BE PERFOMED BY THEM IN GOOD FAITH(setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikadbaik);Halaman 49 dari 53Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pat.G/2016/PN KdsMenimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TLIA, THB, THC, THID, TllEmengenai Perjanjian Kredit antara PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 28-05-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 243 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 28 Mei 2014 — PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) Kab.Bengkalis VS 1. IRWAN, DKK
46 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidakberoperasional lagi sesuai dengan keterangan saksi yang bernama Sudandridengan demikian akibat hukum terhadap Para Penggugat adalah berdasarkanPasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;e Bahwa Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan menyebutkan:"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PN LABUHA Perdata
Register : 26-09-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN LABUHA Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Lbh
Tanggal 12 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
120 — 186
  • menegaskan bahwa Tidak adapenggantain biaya,kerugian, dan Bunga dan/atau Margin jika dalamkeadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan,debitur dan/atau nasabah terhalang untuk memberikan atauberbuat sesuatu yang di wajibkan , atau melaksanakan sesuatuperbuatan yang terlarang baginya,g) Halhal yang tidak terduga sehingga menyebabkan terjadinyakegagalan dalam melaksanakan kontrak dan/atau akad, haltersebut bukan termasuk kategori dalam Wan prestasi melainkantermasuk dalam kategori force
Pengadilan PN Suka Makmue Pidana Umum
Register : 19-08-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PN Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm
Tanggal 9 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
HALAND PERDANA PUTRA, S.H.
Terdakwa:
EDI YANTO Bin MAK SYAH
1724 — 2008
  • keadilan restorative ini,pemidanaan ditempatkan sebagai Ultimum Remedium The Last Resort yangdigunakan apabila sanksisanksi lainnya dirasakan tidak efektif untuk dikenakankepada pelaku;Menimbang, bahwa terdapat banyak alasan untuk menjustifikasipentingnya implementasi keadilan restorative seperti korban mendapatkankeadilannya (victim justice), pelaku terhindar dari stigma atau label negatifsebagai pelaku kejahatan, pelaku sepenuhnya menyadari dan insyaf ataskesalahan perbuatannya tanpa harus dipaksa (force
Pengadilan PA Teluk Kuantan Perdata Agama
Register : 27-03-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PA Teluk Kuantan Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Tlk
Tanggal 5 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
261 — 146
  • yang dituangkan dalam perjanjian pokok, maka para pihakkehilangan hak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapatyang termuat dalam perjanjiannya kepada pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum Pacta Sunt Servanda(aggrements must be kept) yang menyatakan bahwa setiap perjanjianmenjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.Asas ini menjadi dasar hukum Internasional karena termaktub dalam Pasal 26Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa every treaty in force
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata
Register : 20-11-2017 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Yyk
Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat: Mr. LIN NAN KUE Tergugat: 1.PT. GRAHA KENCANA MEGAH 2.SUGENG NUGROHO 3.RUDY GUNAWAN
480 — 114
  • Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi, Karena menjadikanProyek Pembangunan Malioboro Heritage menjadi Terhambat, terlebihlagi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi tidak dapatmenjual/mengalinkan kepada pihak lain atas 60 Kondotel yang sudahdipesan oleh Tergugat Rekonpensi/PenggugatKonpensi ;Bahwa didalam Marketing Agreement tertanggal 30 Januari 2015, PartIll, 12 TERM di nyatakan :The Commencement date of theAppointment shall be the effective date ofThis Agreement which shall continue in Full Force
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-08-2009 — Putus : 15-09-2010 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN PALU Nomor 353/Pid.B/2009/PN.PALU
Tanggal 15 September 2010 — NATHAN RANTE PALISU, S.H
143 — 58
  • SE32/D6/2003 tanggal 21 lanuari 2003 perihal Persepsi Kerugian Keuangan Negaradisebutkan bahwa Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaannegara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaankewenangan/ kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan67atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia (force majeure); Bahwa menurut auditor BPKP terdapat adanya Kerugian Negara atas DugaanPenyelewengan Hasi) Pungutan
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 27-12-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 930/Pdt.G/2016/PN Tng
Tanggal 21 Februari 2017 — Penggugat PT.KOMSERVICO MITRA GLOBAL Tergugat PERUM LEMBAGA PENYELANGGARAN PELAYAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
227 — 69
  • tanggalditerbitkannya surat peringatan terakhir ternyata PIHAK KEDUA tetaptidak memulihnkan kewajibannya sesuai Perjanjian ini, maka PIHAKPERTAMA dapat menjatuhkan sanksi dengan tidak menghilangkankewajibankewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh PIHAKKEDUA dalam Perjanjian ini, dalam hal demikian para Pihak sepakatsecara tegaS mengesampingkan ketentuanketentuan dalam Pasal1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata.(7) Pemutusan perjanjian juga dapat dilakukan apabila terjadi halhal di luarkekuasaan Para Pihak (Force
    Majeure) yang menyebabkan ParaPihak/salah satu Pihak tidak dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibandan tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini,sedangkan apabila keadan/peristiwa tersebut menyebabkan Pekerjaantidak dapat diserahkan tepat pada waktunya sebagaimana ditentukandalam Pasal 7 Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dapatmemperhitungkan kembali waktu penyerahannya.(8) Apabila dalam perencanaan Pekerjaan PIHAK KEDUA tidak cermatyang mengakibatkan timbulnya kerugian pada PIHAK
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-10-2014 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 94/Pdt.G/2013/PN.Ptk
Tanggal 22 Oktober 2014 — PT. PUTRA KHATULISTIWA M e l a w a n : 1. WALIKOTA PONTIANAK 2. DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM KOTA PONTIANAK 3. PT. CITRA CONTRAKTOR HASAJA
169 — 37
  • Dian Punakawan tanggal 1 Juni 2005 menyampaikanlaporan hasil koordinasi/ Task Force ke Dinas/ Instansi terkait Tim SKNo. 66 Tahun 2005. (Vide Surat No. 17/DPPtk/VI/2005 tanggal 8 Juni2005) ;Menindaklanjuti Surat Kepala Bappeda dan PMD Kota Pontianak No.644/111/BP3MK.4 tanggal 9 Juni 2005, PT. Dian Punakawanmenyampaikan data ke Bappeda dan PMD Kota Pontianak mengenai1111data dan persetujuan pemilik ruko pasar flamboyan. (Vide Surat No. 22/DPPtk/VI/2005 tanggal 1 Juni 2005).
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus PHI
Putus : 06-02-2017 — Upload : 26-05-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 175/G/2016/PHI Sby
Tanggal 6 Februari 2017 — MOHAMAD NURWATONI MELAWAN PT. PHILTERA
83 — 19
  • Putusan Nomor 175/G/2016/PHI SbyPasal 164.(1) Pengusaha dapat Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungankerja terhadap pekerna/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua)tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuanpekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuanPasal
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 02-02-2012 — Putus : 16-08-2012 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 55/Pdt/G/2012/PN.Bdg
Tanggal 16 Agustus 2012 — Dra. NILAWATY DJUANDA LAWAN NYI. RD. DJUHRIYAH BIN RD. H. MOCH SAYUTI,DKK
69 — 7
  • Dengan demikianmempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (executoriale kracht, executionary force) danjuga amar putusan menegaskan bahwa objek perkara yang akan dieksekusi dapat sajadilaksanakan meskipun objek perkara berada di tangan siapapun, maka adalah beralasandan berdasarkan hukum eksekusi harus dijalankan dan menolak tuntutan PROVISIPEMBANTAH pada surat bantahannya;Berdasarkan uraian tersebut di atas, TERBANTAH III, IV, V, VI, VII dan VII mohon kepadaMajelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili
Pengadilan PA BAUBAU Perdata Agama
Register : 16-09-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PA BAUBAU Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
57 — 21
  • Hal ini tentu dapat mencederai rasa keadilan pihakisteri, Karena apa yang menjadi haknya sesuai putusan pengadilan, tidak sertamerta bisa diperolehnya, sedangkan suami yang sudah mengikrarkan talaknyadapat dengan mudah melupakan kewajibannya dengan berbagai macam alasan,seperti ketidak sanggupan atau menunggu upaya paksa dari pengadilan(execution force), Ssementara istri harus berfikir panjang untuk mengajukanpermohonan eksekusi dengan biaya yang biasanya lebih banyak daripada hakyang akan diperolehnya
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 30-01-2020 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 26-03-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 7/PDT/2020/PT BJM
Tanggal 26 Maret 2020 — Pembanding/Terbanding/Penggugat I : HJ NOOR HAINAH Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat II : HJ NOOR AISYAH binti H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat III : SITI FATIMAH binti H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat IV : H. ABDULLAH, SE. bin H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat V : SITI RAHMAH binti H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat VI : SARI MULIA, SH. binti H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Terbanding/Pembanding/Tergugat : H. SYAR'IE
Terbanding/Turut Tergugat : ACHMAD ALIANSYAH
149 — 120
  • .; HUKUMPERJANJIAN; 2008; hal. 55), antara lain :(1) Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa(overmacht atau force majeur);(2) Mengajukan bahwa si berpiutang (kreditur) sendiri jugatelah lalai (exceptio non adimpleti contractus);(3) Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknyauntuk menuntut (rechtsverwerking).9. Bahwa dengan demikian, Hakim Tingkat Pertama telah salahdalam menerapkan Hukum Pembuktian;10.
Pengadilan PA LIMBOTO Perdata Agama
Register : 07-10-2013 — Putus : 21-05-2013 — Upload : 10-11-2014
Putusan PA LIMBOTO Nomor 388/Pdt.G/2013/PA Lbt.
Tanggal 21 Mei 2013 — Kusmayadi H. Nurkamiden, Mulyati Zess melawan PT. Bank Syariah Mega Indonesia Mega Mitra Syariah Unit Sentral , Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah XVI Manado Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Gorontalo
318 — 100
  • Nasabah yang tidak/oelum mampu membayar disebabkan force majeurtidak boleh dikenakan sanksi.Hal. 36 dari 43 Put. No. 388/Pdt.G/2013/PA Lbt.3. Nasabah mampu yang menundanunda pembayaran dan / atau tidakmempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya bolehdikenakan sanksi.4. Sanksi didasarkan pada prinsip tazir, yaitu bertujuan agar nasabah lebihdisiplin dalam melaksanakan kewajibannya.5.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus PHI
Register : 26-04-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr
Tanggal 3 Agustus 2017 — HARYADI Vs PT. SHILED ON SERVICE
131 — 45
  • Bahwa ketentuan Pasal 164 butir 3 UU No. 13 tahun 2003menyatakan sebagai berikut :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangonsebesar 2 (dua) kali ketentuan Psal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-02-2013 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 634/B/PK/PJK/2010
Tanggal 14 Februari 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PERFEKTA NUSA
32 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajakkecuali karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak (force majeur)yang harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasatersebut;9. Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding diPengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam PutusanHalaman 20 dari 40 halaman.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 30-01-2017 — Putus : 03-07-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 26/PDT.SUS-PHI/2017/PN.BDG
Tanggal 3 Juli 2017 — EDWIN TANJUNG RUDI KURNIAWAN L A W A N, PT. ALUMUNIUM COMPANY EXTRUSION INDONESIA ALIAS PT. ALCOMEXINDO,
41 — 10
  • Pemutusan Hubungan Kerja terhadappara Penggugat disebabkan karena adanya penurunan produksisehingga dilakukan tindakan efisiensi, menurut Tergugat tindakanPemutusan hubungan kerja tersebut tidak bertentangan denganUndangUndang Ketenagakerjaan karena sudah diatur dalam pasal164 ayat (8) yang bunyinya sebagai berikut: Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force