kewajiban yang dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hakdan kewajiban tersebut.1)2)3)4)5)6)7)Bahwa benar berdasarkan buku Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi DeputiBidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan Negara adalah berkuranganyakekayaan Negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorangkarena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan olehkeadaan di luar kemampuan manusia (force

kewajiban yang dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hakdan kewayjiban tersebut.e Bahwa benar berdasarkan buku Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi DeputiBidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan Negara adalah berkuranganyakekayaan Negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, 1)2)3)4)5)6)7)penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorangkarena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan olehkeadaan di luar kemampuan manusia (force

15 Desember 2009;Bahwa berdasarkan fakta persidangan hingga masa kontrak berakhir pekerjaanpembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong tidak selesai seratus persenmelainkan sembilan puluh lima persen, sedangkan di dalam Keppres Nomor 80 Tahun2003 tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pekerjaan yang tidak selesai hinggaseratus persen sesuai kontrak;Bahwa namun demikian di dalam kontrak induk diatur menyangkut pekerjaan yangtidak selesai seratus persen yang disebabkan oleh adanya keadaan kahar/force

ANDI REMAN SUGTYAR bin KASTOER juga dalam lampiran 7dimana pada halaman 6 (enam) Kesepakatan Bersama tersebut disebutkan denganjelas tentang adanya kondisi atau keadaan kahar/force majeur akibat tingginyacurah hujan yang mengakibatkan terganggunya penyelesaian GOR TerpusatKabupaten Lebong, yaitu yang menyatakan: ...... kalau dilihat atas kejadian darilapangan telah memenuhi unsur aturan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentangadanya Perubahan Design dan masalah yang timbul di luar kendali penyediabarang

Diknaspora KabupatenLebong tentang permohonan perpanjangan waktu dikarenakan adanya curah hujanyang tinggi sehingga pekerjaan tidak mungkin dapat diselesaikan hingga masaakhir kontrak tanggal 31 Desember 2009 dan atas surat permohonan PTPembangunan Perumahan tersebut telah ditindak lanjuti dengan pertemuan danpembahasan dan disimpulkan perlu adanya perpanjangan waktu namun tidak adatindak lanjutnya;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 angka (5) kontrak induk apabila terjadikeadaankeadaan kahar/force

majeur, tindakan yang diambil untuk mengatasi keadaankahar/force majeur tersebut, diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak;Bahwa atas tidak selesainya pekerjaan pembangunan GOR Terpusat KabupatenLebong , faktanya telah disepakati antara Kepala Diknaspora Kabupaten Lebongsebagai Pengguna Anggaran sekaligus pengguna barang/jasa dan PT PembangunanPerumahan (persero) selaku Penyedia Barang/Jasa untuk dilakukan pengakhirankontrak yaitu dengan dilakukannya serah terima pekerjaan pada tanggal 15

INKE MINING GROUP, CO.LIMITED dan terjemahannyatanggal 19 Juni 2013, setelah diperiksa dan di teliti fotocopy tersebut asilidan bermeterai, lalu diberi tanda T10;11.Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Tentang Pelunasan Tunggakan PT.Nessa Golden Mining tanggal 5 Juni 2013, setelah diperiksa dan di telitifotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T11;12.Fotocopy Surat Declaration Of Force Majeure No.FM.02.MGC/ES/NGMPS/012013 tanggal 10 Januari 2013 dan prakiraan Harian TinggiGelombang

denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku telah timbulkerugian negara berdasarkan audit penghitungan kerugian negara,maka badan usaha bertanggungjawab terhadap kerugian negaradapat dimintakan pertangungjawaban hukum dalamhal inipertanggungjawaban dalam hukum pidana (tindak pidana korupsi).Bahwa berdasarkan keterangan ahli Syakran Rudy berpendapat :Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaanNegara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai,ataupun karena force

timbulkerugian negara berdasarkan audit penghitungan kerugian negara,maka badan usaha bertanggungjawab terhadap kerugian negaradapat dimintakan pertangungjawaban hukum dalamhal inipertanggungjawaban dalam hukum pidana (tindak pidana korupsi).Bahwa berdasarkan keterangan ahli Syakran Rudy berpendapat :Halaman 49 dari 129 Putusan Nomor 14/PID.SUSTPK/2021/PT PBR1)2)3)Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaanNegara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai,ataupun karena force

Berarti, putusan yang batal demihukum adalah putusan yang sejak semula never existed atautidak pernah ada dan dengan sendirinya putusan itu sejaksemula no legal force atau putusan itu sejak semula tidakmempunyai kekuatan hukum, karena sejak semula putusanyang batal demi hukum mesti dinyatakan tidak mempunyai artiapaapa. Jadi putusan yang batal demi hukum adalah suatuputusan yang bersifat void. Berdasar alasanalasan itu, apabilaHal. 56 dari 109 hal. Put.

No. 2228 K/PID.SUS/2012Ad.1.2.Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan tingkat bandingmenemukan putusan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 197Ayat (1) juncto Pasal 197 Ayat (2), sikap yang mestidilakukannya: Membatalkan putusan tersebut dan menyatakan putusan ituno legal force atau declared void serta menyatakan putusanitu never existed, yakni menyatakan putusan itu sejak semulatidak mempunyai kekuatan hukum serta sejak semulaputusan itu dianggap tidak pernah ada; Terhadap putusan yang batal demi hukum

Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara adalahberkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatanatau kedudukan, kelalaian manusia (force majeure). Dalam penjabarannya., suatu kerugian Negaradapat terjadi dalam bentuk :.:. Pengeluaran suatu sumber atau kekayaan Negara atau daerah yang seharusnya tidakdikeluarkan atau yang seharusnya tidak terjadi..:.

jasadalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi;g Cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salahsatu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;h Penyelesaian Perselisihan, yang memuat ketentuan tentang tata carapenyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;Pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang memuat ketentuan tentangpemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapatdipenuhinya kewajiban salah satu pihak;Keadaan memaksa (force

majeure, yang memuat ketentuan tentang kejadianyang timbul di luar kemanan dan kemampuan para pihak, yang menimbulkankerugian bagi salah satu pihak;k Kegagalan Bangunan, yang memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasadan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan;Perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihakdalam Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;m Aspek Lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhanketentuan tentang lingkungan.Kontrak

jasa dalammelakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi;Cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satupihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;Penyelesaian Perselisihan, yang memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaianperselisihan akibat ketidaksepakatan;Pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang memuat ketentuan tentang pemutusankontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajibansalah satu pihak;Keadaan memaksa (force

majeure, yang memuat ketentuan tentang kejadian yangtimbul di luar kemanan dan kemampuan para pihak, yang menimbulkan kerugianbagi salah satu pihak;Kegagalan Bangunan, yang memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasadan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan;Perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalamPelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;42m Aspek Lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhanketentuan tentang lingkungan

dapat dijadikan milik negara berhubung denganpelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negaraadalah berkurangnya kekayaan Negara atau bertambahnya kewajibanNegara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan olehsuatu tindakan Melawan Hukum, Penyalahgunaan Wewenang/Kesempatanatau Sarana yang ada pada seseorang karena Jabatan atau Kedudukannya,Kelalaian Seseorang, dan/atau disebabkan oleh Keadaan di LuarKemampuan Manusia (Force

Majeure).Ahli menerangkan bahwa dalam melakukan Penghitungan KerugianKeuangan Negara terhadap Kegiatan Pengelolaan Dana APBDes Desa BatuEjung, Kec.

pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ;Bahwa dalam Pasal 7 Kontrak tersebut Terdakwa I BAMBANGHERMANTO DJAFAR, selaku Pihak Kedua memiliki kewajiban sebagai berikutPihak...e Pihak Kedua wajib menyerahkan pekerjaan bilamana pekerjaan sudah selesai100% dan dapat diterima dengan baik oleh Pengguna Barang dengan disertaiBerita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan Barang ;e Bilamana batas waktu penyerahan pekerjaan dilampaui baik sebagian ataukeseluruhan barang dipesan, selain force

melewati/ lebihdari Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta Rupiah)/e Minggu keI dibulan berikutnya membayarkekurangan sisa tagihan dari ongkos kirim yang telahlewat dari poit A atau yang lebih/ melewati darijumlah total ongkos kiriman sebesar Rp. 180.000.000(seratus delapan puluh juta Rupiah).e Apabila tagihan invoice terdapat beberapa tagihanongkos kirim yang ada diantara ongkos kirim tersebutlewat dari kesepakatan Lead Time yang telahditentukan karena sesuatu) hal yang terjadidilapangan (Force

Keadaan memaksa (force majeur)/kahar;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/PemilikBarang; atauk.

Darussalam BerlianMotor preode 01/01/2017 31/01/2017;Bukti T7: fotocopy Kartu Nama dengan Logo/lambang TigaBerlian atas nama NURIDA/Sales Force yang dikeluarkan PT. DarussalamBerlian Motor JIn.

Yahyah, M.Si;Bahwa dokumen pemilinan sudah ditentukan dalam sistem;Bahwa dimungkinkan ketika ada peraturan terbaru terkaitpengadaan barang dan jasa, membutuhkan waktu untukmenginput halhal yang ada dalam peraturan yang baru ke dalamsistem;Bahwa terkait perkara ini, peraturan yang digunakan saatpembuatan dokumen pemilihan oleh Pokja adalah Perpres Nomor16 Tahun 2018;Bahwa yang dimaksud dengan post (atau force) bidding, apabilamenambah/mengurangi selain daripada yang termuat dalamdokumen pemilihan

tersebutdiatas, majelis hakim menemukan fakta bahwa terhitung sejak tanggal 14Halaman 38 dari 46 Putusan PHI Nomor 1/Padt.SusPHI/2021/PN TteJanuari 2020 Para Tergugat telah memberhentikan Penggugat dengan dasaralasan efisiensi dosen;Menimbang, bahwa menurut Pasal 164 ayat 3 UU No 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan dijelaskan Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

Kegiatan yang dapat dibuatkan DPAL harus memenuhi kriteria bahwakegiatan tersebut tidak selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkandalam pernanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak, akibat di luar kendalipenyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa (force majeure).b) Butir 39 Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihakketiga terkait dengan:a. pekeraan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;Halaman ke 28 Putusan Perkara No. : 32/Pid.Sus/TPK/2020/PN.SBYb. akibat pemberian

Kegiatan yang dapat dibuatkan DPAL harus memenuhi kriteriabahwa kegiatan tersebut tidak selesai sesuai dengan jadwal yangditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak, akibatdi luar kendali penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa(force majeure).b) Butir 39 Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepadapihak ketiga terkait dengan:a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;b. akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasamenyelesaikan pekerjaan

hukum tetap yangpada amar putusannya menyebutkan TURUT TERGUGAT telahmelakukan wanprestasi.7.2 Selain itu, dalam paragraf 6 Advance Payment Bond jugamenentukan batas waktu permintaan klaim pencairan bond, yangselengkapnya berbunyi sebagai berikut :If the PRINCIPAL is able to fulfill the mentioned contract agreement(Building Concentrator) and legally hand over 20% share of Principalto the Obligee, under the mentioned contract agreement, this bondshall be not effective, otherwse it wil remain in full force

)Tidak lulus masa percobaan Tidak berhak kompensasi Pasal 154Selesainya PRWT Tidak Berhak atas Pasal 154 huruf bKompensasi Pekerja melakukan PelanggaranPerjanjian Kerja, Perjanjian KerjaBersama, atau Peraturan Perusahaan1 kali UP, 1 kali UPMK, danUPHPasal 161 Ayat (3) Pekerja mengajukan PHK karenapelanggaran pengusaha2 kali UP, 1 kali UPMK, danUPHPasal 169 Ayat (1) Pernikahan antar pekerja (jika diaturoleh perusahaan )1 kali UP, 1 kali UPMK, danUPHPasal 153 PHK Massal karena perusahaan rugiatau force

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 Ayat (3) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukanefisiensi, dengan ketentuan pekerja/ouruh berhak atas pesangon sebesar 2(dua) kali ketentuan Pasal 158 Ayat (2), uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (satu) kali ketentuan

Kebun yang luasnya 2,5 (dua setengah) hektar danketiganya dibeli oleh Terdakwa;Bahwa pembelian kebun tersebut awalnya diberikan dengan sepedamotor Yamaha Force One pada Mamak Saksi Korbanseharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) denganketentuan tanah tidak boleh diperjualbelikan;Bahwa nama Mamak Saksi Korban MM tersebut adalahINANG almarhum;Bahwa harga buah kelapa sawit saat ini adalah Rp2.600,00 (dua ribuenam ratus rupiah) atau Rp.2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) perkilonya;Bahwa

Dan PT DEF (DEFDepartement Store) menyediakan tempat/counter bagi Pemohon Bandinguntuk menjual produknya dengan perjanjian Pemohon Banding akanmemberikan margin antara 31.5% sampai dengan 35% dari omzet penjualankepada pihak yang menyediakan tempat;Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 264/C/PK/PJK/2014Bahwa untuk keperluan tersebut, Pemohon Banding harus merekrut danmembayar sendiri gaji pramuniaganya, dan apabila terjadi kehilanganbarang di counter dan atau terjadi force majeur menjadi beban