Ditemukan 8025 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : rusaknya rumansa rugaya rukaya rupanda rupanna rupanta rupana rukanda rumahnya
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-02-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 04/Pid .Sus/2014/P. Tpikor.YK
Tanggal 5 Juni 2014 — SARDJIJANA Bin (Alm) MARDIWIYONO
63 — 13
  • Yulia Rustiyaningsih, SIP M.AP memang telah memerintahkankepada PPTK untuk menyelesaikan pengeluaran tersebut dengan pihaklain yang bisa memberikan dukungan, namun rupanya PPTK tidakHalaman 25 dari 214 Putusan Nomor : 04/Pid.Sus/2014/P.Tpkor Yk18,19.melakukan hal tersebut tapi diambilkan dari kegiatan pembinaan danpengembangan antraksi Budaya.Bahwa dimuka persidangan, Saksi Yulia Rustiyaningsih, SIP M.AP juga telahmenjelaskan bahwa yang dimaksud pihak lain yang bisa memberikan dukungan(dalam Laporan
Pengadilan PA DEPOK Perdata Agama Harta Bersama
Register : 23-08-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 11-02-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk
Tanggal 21 Januari 2020 — PENGGUGAT; TERGUGAT
539 — 441
  • Namun rupanya,Penggugat Konvensi tidak menyertakan alasanalasan penolakan yangrelevan untuk dipertimbangkan. Adapun alasanalasan penolakan yangdigunakan Penggugat Konvensi adalah: e Bahwa mobil Toyota Alphard (No. Pol: B 28 RRW) adalah harta bersama yangdiperoleh dalam perkawinan, dari PT. Mega Surya Lintas Khatulistiwa. Pada nomorpolisi tersebut, angka 28 adalah tanggal lahir Tergugat, huruf RRW adalah singkatandari nama Rara Wilis Kencana.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 03-07-2019 — Putus : 12-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1071/Pid.B/2019/PN Plg
Tanggal 12 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Ursulla Dewi, SH, MH
Terdakwa:
1.EFTIYANI, SH BIN SANIP
2.ALEX BERZILI, S.Si Bin H. SAHRUL BERMAWI
3.SYAFARUDIN ADAM Bin ROZALI HAROM
4.ABDUL MALIK, S.HI, M.H Bin SYAFEI USMAN
5.Dr. YETTY OKTARINA, SP, M.Si Binti A. RACHMAN
315 — 50
  • saksi membenarkan keteranganya didalam berita acarapemeriksaan penyidik;Bahwa saksi pada saat penyelenggaran Pemilu 2019 tanggal 17 April2019 selaku Ketua PPS Kel. 1 ilir Palembang, yang betugasmenyenggarakan Pemungutan suara di Kel. 1 Ilir, Pelambang;Tugas pokok KPPS melaksanakan Pemilu di TPS yang membawahi 18TPS dengan pelaksanaan tugas menunggu informsi dari TPSTPStentang kegiatan di 18 TPS tersebut;Bahwa awalnya tidak ada masalah di ke 18 TPS tersebut;Bahwa pada waktu Pemilu 2019 tersebut rupanya
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 09-03-2018 — Putus : 27-07-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 27 Juli 2018 — Penuntut Umum:
INDRA RIVANI, S.Hut., S.H., M.H.
Terdakwa:
Prof. Dr. THOMAS SUSADYA SUTEDJAWIDJAJA., S.E., M.M.
165 — 41
  • Namun saksi baru mengetahuinya setelahmendapatkan surat panggilan dari pihak Kejaksaan Negeri Kutai Baratdan akhirnya saksi mengecek apakah benar saksi terlibat dalam TimVisitasi tersebut ke Dinas Pendidikan, dan rupanya saksi barumengetahui bahwa saksi adalah Wakil Ketua Tim Monitoring danevaluasi pemberian dana bantuan hibah dan bantuan sosial ProvinsiKalimantan Timur Tahun Anggaran 2012 sesuai Surat Keputusan KepalaDinas Pendidikan Prov.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-08-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 12 Januari 2017 — Hj. DARINI KURNIAWATI
58 — 17
  • Dst...Dan bahwa proses terjadinya addendum tidak serta merta disetujui olehPPK, tetapi telah dilakukan beberapa kali pembicaraan antara penyedia,PPTK, PPK, Pejabat Pengadaan dan PA dengan disertai surat permohonanaddendum dari penyedia ke PA dan PPK, juga ada surat keterangan tidakdiproduksinya lagi PM 10 HVAS type 3500 AFC dari PT.Ondotekhnoplusdilampiri surat keterangan dari Pabrik HiQ tertuju ke PA BLH Kab.Kotim.PPK sudah memberi saran kepada penyedia untuk mencari di distributorlain, tetapi rupanya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-02-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1744 K/PID.SUS/2015
Tanggal 15 Februari 2016 — Mursimin Bin M.Siam(T1),Dkk
121 — 220 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1744 K/PID.SUS/2015Saksi ADI MUKHLIS masih raguragu dengan masalah ini karena saksiADI MUKHLIS tidak tahu proses sebelumnya, rupanya keraguraguansaksi ADI MUKHLIS terbaca oleh kawankawan, melihat saksi ADIMUKHLIS raguragu, lalu Terdakwa H.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-11-2017 — Putus : 23-03-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 23 Maret 2018 — RAMLI YAMAN, SPd. MM
120 — 108
  • diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan;Bahwa saat diperiksa Penyidik Kejaksaan itu saksi ditanyakan soalperjanjian atau kontrak dan penandatanganan surat kuasa khusus;Bahwa awalnya sekitar tanggal 4 Februari 2015 saksi ditelepon olehsaudara Hendra Karianga selaku staf ahli bidang hukum Pemkab Morotai,dan memminta saksi untuk datang ke Morotai dan setibanya saksi diMorotai, saksi hubungi saudara Hendra Karianga dan kemudian saksidisuruh agar langsung menuju ke rumah terdakwa, di rumah terdakwatersebut rupanya
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 01-03-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 17 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HAFRIZAL, SH.,MH
Terdakwa:
TGK. RIDWAN BIN YUSUF
120 — 31
  • tersebut untuk menandatanganifaktur yang sudah terdapat nama Saksi di dalam LPJ tersebut, ketikaitu TGK RIDWAN meminta Saksi untuk mempercepat tanda tangansaksi karena saat itu sedang melayani banyak orang yang datang daningin melakukan fotocopy sehinggga Saksi tidak mengecek lagi isi darifaktur tersebut karena Saksi kira faktur yang saksi cap stempel danyang akan Saksi tandatangani tersebut merupakan barang yangmemang benar TGK RIDWAN beli sehingga Saksi tidak keberatanuntuk menandatanganinya, dan rupanya
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 1 Juni 2015 — TIMOTIUS MAHAR, SE Bin MAHAR (Alm)
61 — 21
  • Maharselanjutnya mobil saksi parkirkan di halaman rumah Ebed dimana saksiketemu dengan ajudan dan supir Ketua DPRD dan ada 2 (dua) orang lagiyang bekerja dengan Timotius Mahar, kemudian saksi masuk ke dalamrumah waktu itu masih ada Rony dan Timotius Mahar dan Mahmud,selanjutnya Ketua DPRD Mahmud memberi saksi uang sebesar Rp.165.000.000, dibungkus dengan kantong plastik kresek tapi warna saksilupa, selanjutnya ke luar dari rumah Timotius Mahar namun didepanrumah Timotius Mahar terdangar ada rebutribut rupanya
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 04-06-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 239/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 27 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : RUSBIN SITUMORANG
Terbanding/Tergugat I : Pernando Situmorang
Terbanding/Tergugat II : Mangara Tua Situmorang
Terbanding/Tergugat III : Marisi Situmorang
Terbanding/Tergugat IV : Naria Mariana Sirumorang
Terbanding/Tergugat V : Sudirman Situmorang
Terbanding/Tergugat VI : Jagar Tua Situmorang
Terbanding/Tergugat VII : Maslan D. Sitanggang
Terbanding/Tergugat VIII : Mekka Sitanggang
Terbanding/Tergugat IX : Ria Sitanggang
Terbanding/Tergugat X : Santun Sitanggang
Terbanding/Tergugat XI : Pardamean Sitanggang
Terbanding/Tergugat XII : Adiman Silalahi
Terbanding/Tergugat XIII : Tupan Silalahi
Terbanding/Tergugat XIV : Riston Silalahi
Terbanding/Tergugat XV : Marudut Silalahi
Terbanding/Tergugat XVI : Ny. Rosdiana Tagi Malau boru Bakkara
Terbanding/Tergugat XVII : Sahat Malau
Terbanding/Tergugat XVIII : Gedi Sinurat
Terbanding/Tergugat XIX : Jauttin Simbolon
Terbanding/Tergugat XX : Oster Situmorang
140 — 841
  • Rupanya Kuasa Hukum Pembanding tidakdapat menilai mana surat Besluit yang asli dan surat Besluit potocopy.1.3. Tentang tata cara mengeluarkan kutipan surat di PengadilanNegeri, bukan seperti yang dilakukan oleh Panitera PengadilanNegeri Balige Monang Sianturi, SH. Tata cara pemberian kutipansurat bukan dengan cara mempoto copy dan di atas poto copytersebut diketik kalimat dikeluarkan atas permintaan danditandatangani.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 31-03-2020 — Putus : 18-06-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PN PADANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg
Tanggal 18 Juni 2020 — Penuntut Umum:
RIKHI BENINDO MAGHAZ,SH.DKK
Terdakwa:
MUHAMAD YAMIN KAHAR alias YAMIN.
329 — 153
  • Karena Hendra rupanya temankuliah Wanda; Bahwa Sepengetahuan saksi, selain RAB tidak ada lagi yang saksiberikan kepada Wanda; Bahwa Pak Hanif tidak ada diskusi perkembangan lelang dengan saksi; Bahwa Terkait permintaan Rp150 juta ada dibahas dalam rapat denganDayat PT. Yaek Ipda Cont waktu itu untuk kekurangan biaya di lapangan. Banyaksekali kekurangan di lapangan seperti hutang dengan para tukang, pasir dansebagainya yang harus diselesaikan.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 25-06-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1661 — 3237
  • Oleh karena itu kongres yang di DellSerdang rupanya hasilnya yng didaftarkan di Kemenkumham untukmendapatkan pengesahan.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 25-05-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 138/Pid.B/2015/PN.Plg
Tanggal 25 Mei 2015 — A. RASYID BIN GANI
94 — 9
  • Kalau tuntutan sebesar itu terhadap kami berdasarkan niat, kami tidak pernah niatjahat sedikitpun terhadap BRI, kami di tuduh JPU dari awal sudah berencanamengambil uang BRI itu salah besar tuduhan tersebut ini hutang bisnis murni dariawal, rupanya setelah beberapa tahun jalan sistem pencairannya salah jadi masalahdi intern BRI. Dan kami dari pihak nasabah kena imbasnya buktinya kami tidak niatjahat dari awal kami sangat kooperatif bila dipercayakan untuk penyelesaianmasalah ini.3.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 11-05-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 219/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 2 Juli 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
209 — 170
  • objek tanah melainkan melaluiperalihan dari pihak lain;Bahwa ternyata Saksi Penggugat Intervensi tidakmengetahui mengenai bukti P Int 18 padahal dalam dalilgugatan Penggugat Intervensi bukti P Int18 adalah salahsatu dasar hukum dan alas hak Penggugat Interensi di atasobjek perkara, dengan demikian Bukti P Int18 harusdikesampingkan;Bahwa ternyata juga selain bukti P Int18 yang menjadidasar hukum dan alas hak Penggugat Intervensi diatasobjek perkara terddapat juga bukti lain yaitu bukti P Int19yang rupanya
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-10-2015 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 11-03-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 1 Maret 2016 — YOSEPHINA BUNGA MBELO, A.Md Alias EVI
115 — 65
  • Tetapi rupanya saudari YOSEPHINA BUNGAMBELO tidak menyetor dana tersebut. ;Bahwa sebagai Kasubag Keungan Dispenda Kab.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 07-05-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 31-08-2018
Putusan PN PADANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg
Tanggal 20 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
FENGKY ANDRIAS,SH
Terdakwa:
WAHYUDI EKO WIBOWO
137 — 11
  • Namun setelah saksi tanyalangsung kepada terdakwa Eko dia mengatakan ya itu yang iaterima laporannya, disitu dicairkan.2. terhadap anggaran sebanyak Rp. 27.000.000,(dua puluh tujuh jutarupiah) pengeluaran kontingen tidak dibukukan rupanya hilangbuktibukti oleh terdakwa, sehingga waktu itu ditemukan kembalididalam mobilnya.Bahwa berdasarkan kewajiban Koni Kota Bukittinggi kepada PemkoKota Bukittinggi seharusnya tanggal 10 Desember 216 sudahdilaporkan, oleh karena adanya keterlambatan oleh panitia
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Register : 17-10-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 23 Februari 2017 — 1.JOHAR FIRDAUS 2.SUPARMAN
550 — 222
  • Misalnya saya diajak orang pergi ke pantai misalnya, bawa mobilbersamasama tapi ternyata yang mengajak saya rupanya mau menjualnarkotika masa saya harus dipertanggungjawabkan atas sesuatu yangsaya tidak ketahui. Kalau saya tahu kemudian saya beranggapan bahwa inikayaknya mencurigakan, maka saya sepatutnya saja tahu, itu sudahmasuk; Bahwa jika seseorang menjanjikan hadiah berupa jabatan, menurut ahlijanji/nadiah dalam tindak pidana korupsi belum sampai kesana konteksnya;11. Ahli DR.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 31-03-2015 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 11-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 9/PID.TPK/2015/PT BDG
Tanggal 22 April 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : RISMA ANSYARI
Pembanding/Terdakwa : NY. PASTI SEREFINA SINAGA Diwakili Oleh : Didit Wijayanto Wijaya, SH, MH, SE, MBA, dkk
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : NY. PASTI SEREFINA SINAGA Diwakili Oleh : Didit Wijayanto Wijaya, SH, MH, SE, MBA, dkk
202 — 385
  • Alat bukti petunjuk yang berupa dokumen yangdiperoleh dari hasil penyadapan dan perekaman berupa percakapantelepon, transkip percakapan telepon, transkip SMS dan percakapandari Blackberry Messenger yang dilakukan oleh Penyelidik dan atauPenyidik KPK sesuai dengan perundangundangan yang berlaku;Bahwa tentang perkataan Ketua Majelis Hakim, menurut hemat kamiPemohon Banding rupanya salah tafsir terhadap perkataan Ketua MajelisHakim tingkat pertama a quo oleh karena pemohon banding hanyamengutip sebagian
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 08-05-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 42/Pid.Sus/2013/PN.Plg
Muslimin, A.Md. Bin Johan
310 — 26
  • Kalau tuntutan sebesar itu terhadap kami berdasarkan niat, kami tidak pernah niatjahat sedikitpun terhadap BRI, kami di tuduh JPU dari awal sudah berencanamengambil uang BRI itu salah besar tuduhan tersebut ini hutang bisnis murni dariawal, rupanya setelah beberapa tahun jalan sistem pencairannya salah jadi masalahdi intern BRI. Dan kami dari pihak nasabah kena imbasnya buktinya kami tidak niatjahat dari awal kami sangat kooperatif bila dipercayakan untuk penyelesaian masalah3.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-07-2015 — Upload : 24-07-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr
Tanggal 24 Juli 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014; Dalam hal ini diwakili oleh: 1. Ir. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; 2. IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; Beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.; 2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.; 3. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.; 4. Gamal Resmanto, S.H.; 5. Widodo Iswantoro, S.H.; 6. Samsudin, S.H.; 7. Kristian Masiku, S.H.; 8. Justinus Tampubolon, S.H.; 9. Janter Manurung, S.H.; 10. Eggar Duara Prabhowo, S.H.; 11. Yudha Rangga, S.H.; 12. Mansur Munir, S.H.; 13. Arfa Gunawan, S.H.; 14. Gousta Feriza, S.H.; 15. Sururudin, S.H.; 16. Rozy Fahmi, S.H.; 17. Nur Syamsiati Duha, S.H.; 18. Eddi Mulyono, S.H.; 19. Deni Aulia Ahmad, S.H.; 20. Adria Indra Cahyadi, S.H.; 21. Bayu Nugroho, S.H.; 22. Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.; 23. Gugum Ridho Putra, S.H.; 24. Rubhen Emerson Alfredho, S.H.; Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PARTAI GOLKAR dari Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2015; L A W A N 1. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, masing-masing selaku Panitia MUNAS ANCOL tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, dan masing-masing serta berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Hasil MUNAS Ancol tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; 34. Fahmi Hanafiah, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 2. MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara, yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jakarta Utara, yang turut serta menghadiri dan berpartisipasi dalam MUNAS IX Partai GOLKAR tanggal 6 Desember 2014 s.d. tanggal 8 Desember 2014 di Ancol, beralamat di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Walang Baru No. 12 Jakarta Utara, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; MUHAMMAD BANDU dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. J.S. Simatupang, S.H.; 4. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 5. Taufik Irawan, S.H.; 6. Horas M.T. Siagian, S.H.; 7. Saut Lumbanraja, S.H.; 8. M. Jaya Butar-Butar, S.H., M.H.; 9. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 10. Alexander Laka Duma, S.H.; 11. Irwan, S.H.; 12. Ichwan Setiawan, S.H.; 13. Linda Sugianto, S.H.; 14. Pither Singkali, S.H., M.H.; 15. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 16. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 17. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 18. Jannes L. Toruan, S.H.; 19. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 20. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 21. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 22. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 23. Simon Manurung, S.H.; 24. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 25. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 26. Iskandar, S.H., S.E., M.H.; 27. Nana Sumarna, S.H.; 28. Adi Satria Nofi, S.H.; 29. Daniel Tonapu Masileu, S.H.; 30. Vincen Rautealo, S.H.; 31. Duma Barrung, S.H., M.H.; 32. Elyas M. Situmorang, S.H.; 33. Muhammad Yusuf Sahide, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015; PRIYONO JOKO ALAM dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-Butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 3. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini YASONNA H. LAOLY, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selaku PLT. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015; DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada: 1. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum.; Direktur Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 2. Baroto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 3. Nur Yanto, S.H., M.H.; Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 4. Ani Turbiana, S.H.; Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Hukum Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 5. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 6. Agus Riyanto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 7. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H.; Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 8. Tjasdirin, S.H., M.H.; Kasubbag Tata Usaha Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 9. Oryza, S.H.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 10. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 11. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.; Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 12. Dharmawan Hendarto, S.H.; Dokumentasi Hukum pada Subdit Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Maret 2015;
514 — 1605
  • Bahwa Pembentukan dan PengAngkaan TIM PENYELAMAT PARTAIGOLONGAN KARYA (TPPG), yang bertugas "hanya" menyelamatkanPartai Golongan Karya dengan mempersiapkan MUNAS IX selambatlambatnya Januari 2015, juga membuktikan TPPG tidak memilikiwewenang dan fungsi yang sama dengan Ketua Umum Partai GOLKARsebagaimana diatur dalam AD/ART;Bahwa Penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Partai Golongan Karya diAncol, Jakarta tanggal 6 s/d 8 Desember 2014 adalah DPP Partai Golkar MasaBakti 20092015 minus PENGGUGAT, rupanya