Ditemukan 1873 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 16-12-2013 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 341 PK/Pdt/2012
Tanggal 16 Desember 2013 — Nyonya E. ROSMAWATY SANUSI VS Ny. LANNY MIGUNA dan 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA BARAT cq. BUPATI BANDUNG BARAT cq. CAMAT KECAMATAN PARONGPONG, 2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG, 3. Ahli waris almarhum SAHUDI, yang terdiri dari: 3.1. Alm. Hj. UKA, 3.2. Alm. ACE SUTARYA, 3.3. J I J I, 3.4. Alm. ACIH KURNIASIH, 3.5. SUMARNA, 3.6. AFUK JUJUN, 3.7. IMAS AELAH,
41 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RosmawatySanusi (Tergugat Il) secara tumpang tindin di atas tanah milikPenggugat: Sertifikat Hak Milik No. 9/Cihideung tanggal 26 Agustus1974, Gambar Situasi Nomor 1038/1974, luas 9.610 meter persegi,terakhir atas nama Lanny Miguna (Penggugat) yang sudah diterbitkanpada tahun 1974;Hal. 21 dari 140 Hal. Putusan Nomor 341 PK/Pdt/20122216.17.22e Tergugat Il yang membeli tanah Persil 109 D.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 16-11-2020 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 23-04-2021
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 17/G/2020/PTUN.TPI
Tanggal 1 April 2021 — Penggugat : PT. Tria Talang Emas yang diwakili oleh Ir. Henry Supanni Tergugat : Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
421 — 294
  • Oleh karenanya, tidak adatumpang tindin atau konflik dalam proses pemberian alokasi lahan dariTergugat kepada Tergugat II Intervensi sehingga alokasi lahan yangditerima Tergugat II Intervensi merupakan bentuk alokasi yang sah danpatut serta berkesesuaian dengan peraturan perundangundangan yangberlaku.Halaman 67 dari 170 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2020/PTUN. TPI14.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum
Register : 24-01-2022 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 132/Pid/2022/PT MDN
Tanggal 17 Februari 2022 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
59 — 33
  • Jika sebabmusabab sengketa tumpang tindin kepemilikan atas objek sengketabermuara dari Surat Keterangan Lurah Kelurahan BP. Nauli , maka parapihak bersengketa lah yang berkewajiban membuktikan dalil dalilnya.Halaman 65 dari 131 Putusan Nomor 132/Pdt/2021/PT MDNBahwa Lurah Kelurahan BP.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 02-11-2017 — Putus : 19-03-2018 — Upload : 26-03-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 231/G/2017/PTUN.JKT
Tanggal 19 Maret 2018 — PT. JASUKA BANGUN PRATAMA : 1. KELOMPOK KERJA (POKJA) SATKER PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM STRATEGIS DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Dan PERUMAHAN RAKYA,dkk.
75 — 41
  • mengadilinya,dengan demikian perkara ini tidak memenuhi kualitas sebagai Sengketa TataUsaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Peradilan Tata UsahaNegara, karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenangsecara absolut untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis juga mempertimbangkanbahwa penyelesaian sepenuhnya sengketa terkait lelang oleh pengadilanperdata dalam lingkup peradilan umum bertujuan pula untuk menghindariPutusan Pengadilan yang tumpang tindin
Pengadilan PN PATI Perdata
Register : 20-03-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN PATI Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Pti
Tanggal 28 Agustus 2019 — 1.SLAMET WARSITO 2.WIDYA RINI KUSUMANINGRUM memberikan kuasa kepada MUHARSUKO,SH.MH, SARKONO,SH, AHMAD MUTHOHAR,SH , AHMAD RUDI FIRDAUS,SH,LENY PUJIASTUTI,SH, ANGGORO SUNUTOMO,SH, HERIYONO,SH,SUHARYOSO,SH DAN ISTIYANI MARDININGRUM,SH, kesemua nya Advokat dan Konsultan hukum yang berkantor pada kantor Advokat Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum ( BPKH – MKGR ) Jawa Tengah Advokat y melawan 1. PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT “MANDIRI ARTHA ABADI”,berkedudukan di Ruko Plasa Puri No. 26 A - 30 A, Kabupaten Pati.Selanjutnya mohon disebut sebagai ..……….… TERGUGAT I. 2. SUJARSI,Umur 46 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kauman RT 003 RW 003, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Selanjutnya mohon disebut sebagai …..………. TERGUGAT II. 3. ELIS FARIDA, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kauman RT 003 RW 003, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Selanjutnya mohon disebut sebagai .………….. TERGUGAT III. 4. ZYLVA ZAVARAYANA,Umur 19 Tahun, Pekerjaan Mahasiswi,bertempat tinggal di Desa Kauman RT 003 RW 003, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Selanjutnya mohon disebut sebagai .….………. TERGUGAT IV. 5. CHRISTIANA, S.H.,Notaris / PPAT berkantor di Jalan MR. Iskandar No. 442, Kabupaten Pati. Selanjutnya mohon disebut sebagai ……………. TERGUGAT V. 6. GATOT SUGIARTO, S.H.,PPAT berkantor di Jalan Supriyadi No. 65 B, Kabupaten Pati. Selanjutnya mohon disebut sebagai …………. TERGUGAT VI. 7. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI,berkedudukan di Jalan Raya Kudus - Pati KM. 3,5, Gebyaran, Sukoharjo, Margorejo, Kabupaten Pati. Selanjutnya mohon disebut sebagai ….….……. TERGUGAT VII.
530 — 223
  • Tergugat tidak perlu lagi memintaPenggugat dan Penggugat II untuk menandatangani Akta Notaris mengenaiPerjanjian penyerahan Jaminan sebagai Penyelesaian Hutang bukti T1,5,623dan Akta Notaris mengenai surat kuasa menjual bukti T1,5,62427 tertanggal6 Mei 2017 serta Akta Notaris mengenai Perjanjian Pengosongan bukti T1,5,628 juga tgl 6 Mei 2019, oleh karena apabila obyek sengketa sudah diikat olehhak tanggungan mempunyai kekhususan parate eksekusi atau eksekusilangsung, terlalu berlebihan dan tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 10-04-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 170 K/Pdt/2017
Tanggal 10 April 2017 — HAMZAH VS HARJANTO JASIN DKK;
3499 — 3034 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sesuai dengan dalil point 16 Posita Gugatan PenggugatKonpensi yang menyatakan sebagai berikut :Bahwa Tergugat , Tergugat II, Tergugat Ill, serta Tergugat IV sampaidengan Tergugat XI/Ahli Waris (alm) Dadang Sjamsi mengajukangugatan kembali sebagaimana dalam Gugatannya di PTUN Serangdengan nomor 19/G/2013/PTUNSRG mengaku sebagai Pemilik tanahyang sama (tumpang tindin) dengan tanah milik Penggugat diatasSertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 326/Gembor Udik, Seluas 25.564 m?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 22-04-2015 — Upload : 11-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 878 K/PID.SUS/2014
Tanggal 22 April 2015 — MANSYURIA DACHI
170 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sali Rajimin Putra, tumpang tindin dengantanah milik saksi Umar Suhaimi, sesuai dengan surat pernyataan/pengakuantertanggal 01 Maret 2004 yang diketahui dan ditandatangani oleh saksiSyamsir selaku Kepala Desa Petangguhan dimana dalam surat pernyataan/Hal. 81 dari 121 hal. Put. No. 878 K/PID.SUS/2014pengakuan tersebut, saksi Umar Suhaimi memiliki atau menguasai,menguasai tanah darat seluas + 7.628 M? ;Bahwa adapun sumber dana yang digunakan PT.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 27-03-2017 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 09-01-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 16/G/2017/PTUN.SMD
Tanggal 28 Nopember 2017 — Penggugat:
1.ACHMAD AR
2.DEKY RUSIANTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
Intervensi:
1.SOETIAWAN HALIM
2.NUGROHO PUTRO ZAENAL PRATAMA
303 — 131
  • atas nama LA URA lokasi letak tanah diKelurahan Sempaja yang beralih menjadi atas nama HERMAWAN IMOEKdan Sertipikat Hak Milik yang dimohonkan pengukuran ulang/pengembalianbatas oleh Saudari MARISCA VALENCIA ternyata lokasi Sertipikat Hak MilikNomor : 1541 berubah lokasi letak tanah di Kelurahan Sempaja Selatan.Terjadikesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atauperhitungan luas, terjadi kesalahan prosedur dalam proses penetapandan/atau pendaftaran tanah sehingga terjadi tumpang tindin
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Perijinan
Register : 01-09-2014 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 14-06-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 064/G/2014/PTUN Smg
Tanggal 16 April 2015 — JOKO PRIANTO Dkk dan YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA Melawan I. GUBERNUR JAWA TENGAH II. PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk – sekarang bernama PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
784 — 605
  • Bahwa terkait dengan dalil Para Penggugat yang intinya bahwa berdasarkanKeppres No.26/2011 disebutkan bahwa koordinat CAT Watuputih, dianggaptumpang tindin dengan wilayah pertambangan PT. Semen Gresik (Persero)Tbk. adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut :a. Bahwa Apabila koordinat lintang dan bujur CAT Watuputin berdasarkanKeputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 dituangkan dalam peta IUPPT.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 06-07-2015 — Putus : 11-08-2015 — Upload : 25-01-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 69/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Sel.
Tanggal 11 Agustus 2015 —
303 — 491
  • Desember 2012;11) Berdasarkan KUHAP, Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, pendapatahli, serta praktek peradilan di Indonesia sebagaimana telah diuraikandi atas, maka sudah seharusnya permohonan Praperadilan yangdiajukan Pemohon perkara a quo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatandinyatakan GUGUR oleh Hakim.12) Termohon berpendapat bahwa tujuan Hukum Acara Pidana adalahuntuk menciptakan harmonisasi dalam penegakan hukum agar tidakterjadi tumpang tindin
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 15-04-2021 — Putus : 07-06-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 189/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 7 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat : Muhammad alias Muhammad bin Saleh bertindak selaku ahli waris dari Almarhumah Aliah Binti Said Diwakili Oleh : Bonifasius Gunung, S.H.,
Terbanding/Tergugat I : Tuan Asmawi Bin Kodir Als. Asmawi Modir
Terbanding/Tergugat II : Tuan Muchtar Bin Napih Als. Muchtar
Terbanding/Tergugat III : Tuan Aseffudin selaku ahli waris dari Sanan Bin Napih
Terbanding/Tergugat IV : Ahli Waris Alm. H. IMAN BIN MILAN, yaitu Ny. Ibun Binti H. Iman, Ny. Lia Binti H. Iman, Ny. Suni Binti H. Iman, Ny. Hj. Sanih Binti Kuruh, dan Tuan H. Amjah Bin H. Iman,
Terbanding/Tergugat V : Tuan Soemali Soenanta
Terbanding/Tergugat VI : P.T. Kilap Propertindo
Terbanding/Tergugat VII : Menteri Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat VIII : PPAT Notaris Daisy Rosalina Suniadji, S.H.,
Terbanding/Tergugat IX : PPAT Notaris Helmi, S.H.,
Terbanding/Tergugat X : Bank Panin
Terbanding/Tergugat XI : Wali Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat XII : Camat Kecamatan Bekasi Selatan
Terbanding/Tergugat XIII : Lurah Pekayon Jaya
Terbanding/Turut Tergugat I : Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah II Ditjen Pajak Jawa Barat Cq. Kantor Pelayanan PBB Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat II : Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia PUPR
Terbanding/Turut Tergugat III : P.T. Jasa Marga Persero Tbk
104 — 57
  • Pekayon Jaya atas nama Tergugat VI adalah perbuatanmelawan hukum (PMH).Posita Gugatan Penggugat tersebut adalah keliru, tidak jelas obyeknya dantumpang tindin argumentasi hukumnya, karena obyek gugatan dari GugatanPenggugat a quo seharusnya adalah perbuatan melawan hukum paraTergugat, bukanlah sertifikat sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN yangdianggap pula sebagai suatu perbuatan melawan hukum dari para Tergugat;Bahwa petitum petitum dalam Gugatan Penggugat dalam pokok perkaraangka 6 (enam), angka
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-11-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 11-03-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 122/PDT/2018/PT PLG
Tanggal 17 Januari 2019 — 1. KOKO GUNAWAN THAMRIN; 2.JUNAIDI, ST; HAYATUDIN; Ny. LAMTANA; YUANA; Ny.ANI; SOPIAN MARLIUS; LIBERTY SEMBIRING; RUSMIDI; 3.SULAIMAN SALIM; 4.HERMAN SANTOSO; LAWAN 1. SUPRI; 2. Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Wilayah Sumatera Selatan 3.ROYIS; 4.JAMINAH; 5. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang
165 — 67
  • TENTANG PEMERIKSAAN SETEMPATBahwa pada saat pemeriksaan setempat, Terbanding/Penggugat tidakmampu menunjukkan batasbatas tanahnya, dan tidak mampuHalaman 77 dari 154halaman putusan No. 122/PDT/2018/PT.PLGmenunjukkan tanah Terbanding/Penggugat yang mana yang suratnyatumpang tindin dengan Para Pembanding /Para Turut Terbanding,Terbanding/Penggugat hanya menunjukkan secara global bahwa batastanahnya diberi tanda Bendera Merah yang mana pada saat itu hanyadilihat dari kejauhan tanpa melihat langsung
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
PRIYA AGUNG JATMIKO, SH., MH
Terdakwa:
Drs.SYAMSUL HADI, Ak. CA
222 — 111
  • 201.412/2015 11/03/2015 23/03/2015x.700/19/201.412/2015 01/07/2015 08/07/2015x.700/20/201.412/2015 03/07/2015 14/07/2015700/350/201.412/2015 16/09/2015 30/09/2015700/351/201.412/2015 16/09/2015 30/09/2015700/349/201.412/2015 16/09/2015 30/09/2015x.700/29/201.412/2015 22/09/2015 30/09/2015Jumlah 5.151 Bahwa Kegiatan Pengawasan Internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro denganAnggaran tahun 2016 yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran2016 terdapat hari penugasan yang tumpang tindin
    Namun memang setelahanggaran TA 2015 disetujui pada pelaksanaan terjadi tumpang tindin sehinggaterdakwa Syamsul Hadi melalui Surat Bupati meminta BPKP untuk melakukanpemeriksaan terhadap pelaksanaan anggaran ;Bahwa pemeriksaan BPKP dilakukan pada tahun 2016 dan hasilnya diterbitkanpada akhir tahun 2016 sehingga penyusunan anggaran biaya khususpemeriksaan / pengawasan untuk TA 2016 dan 2017 tetap disetujui karena menunggu hasil dari BPKP.Bahwa hasil pemeriksaan BPKP telah saksi sampaikan kepada Bupati
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 03-08-2021 — Putus : 24-09-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 133/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 24 September 2021 — Pembanding/Penggugat I : Usman Jaya
Pembanding/Penggugat II : Fandy Wijaya Oeij
Pembanding/Penggugat III : Irwan WIjaya
Terbanding/Tergugat I : Hendro Sujarwo
Terbanding/Tergugat II : Fusanto Wijaya
Terbanding/Turut Tergugat I : CV. ALASKA PRIMA COAL
Terbanding/Turut Tergugat II : H. IRIANSYAH
Terbanding/Turut Tergugat III : ABD. JAFAR
Terbanding/Turut Tergugat IV : H. SYAILI AKBAR
113 — 48
  • Saat ini, tanah tersebut tercatatpada bukti SPMHAT legalisasi No. 07/Pem/SS/III/2005 atas nama IrwanWijaya;Bahwa benar, dalil Para Pelawan pada angka 21 gugatan perlawanan.Turut Terlawan Il memang pernah menjual tanah kepada TerlawanTersita, Sesual dokumen SPMHAT legalisasi No. 08/Pem/SS/III/2005atas nama Fusanto Wijaya;Halaman 40 dari 140 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2021/PT SMR10.11.Perlu Turut Terlawan II tegaskan, bahwa tanah Terlawan Tersita tersebut,tidaklah tumpang tindin dengan tanah Terlawan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 04-10-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 489/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 5 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : Herijan Julianto
Terbanding/Tergugat I : Jaka Malik Ibrohim
Terbanding/Tergugat II : Asep Supriatna
Terbanding/Tergugat III : Endut Rahma
Terbanding/Tergugat IV : Enjang Nandang
Terbanding/Tergugat V : Endang Salim
Terbanding/Tergugat VI : Asep Mulyadi
Terbanding/Tergugat VII : Enca
Terbanding/Tergugat VIII : Sugiono
Terbanding/Tergugat IX : Endi
Terbanding/Tergugat X : Nurhayati
Terbanding/Tergugat XI : Sunarwan
Terbanding/Tergugat XII : Supriyanto
Terbanding/Tergugat XIII : Rudy Siswanto
Terbanding/Tergugat XIV : Muhamad Ansori
Terbanding/Tergugat XV : Merry
Terbanding/Tergugat XVI : Hendro
Terbanding/Tergugat XVII : Rohendi
Terbanding/Tergugat XVIII : Parijan
Terbanding/Tergugat XIX : Oman Suganda
Terbanding/Tergugat XX : Diana
Terbanding/Tergugat XXI : Dedi Suryadi
Terbanding/Tergugat XXII : Rasmadi
Terbanding/Tergugat XXIII : Sutarmo
Terbanding/Tergugat XXIV : Sutrisno
Terbanding/Tergugat XXV : Yuyu Wahyudin
81 — 60
  • Bahwa Gugatan Derden Verzet sebagaimana dalam perkara No.229/Pdt.Plw/2018/PN.BDG yang diajuakn dipengadilan Negeri Bandung,akan menimbulkan tumpang tindin dan kekacauan peradilan di Indonesia,hal ini dikarenakan akan terjadi ketidak jelasan terhadap kepastian hukum,dimana Pengadilan Negeri yang bukan merupakan pengadilan yangmemutus perkara sebelumnya tibatiba membatalkan putusan tersebut,padahal antara pengadilan Negeri dan Pengadilan Hubungan IndustrialMerupakan suatu pengadilan yang sejajar ;10
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 03-05-2018 — Putus : 05-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 5 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. BRIAN ANJAT SENTOSA, diwakili ZENI HANDAYANINGRUM
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
317 — 326
  • Brian dan Saksi yang bunyinya bunyinya IUP tanggalbunyinya IUP tanggal 5 Februari 2015;Bahwa Saksi mengetahui sejak 2014 kerja di Real Kaltim tidak ada kegiatanpertambangan di area perkebunan;Bahwa Saksi pada tahun 2017 menyampaikan ke POLDA bahwa adanyatumpang tindin dengan lahan plasma dan kami minta kompensasi denganadanya 2 sampai 3 kali pertemuan dengan PT.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2283 — 657
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • KPK dibentuk sebagai"trigger mechanism" dari aparat penegak hukum lain yang sudah adasebelumnya yaitu Kepolisian dan Kejaksaan, sehingga kedudukan KPK disini bukan berarti tumpang tindin dan mengambil semua fungsi yang telahdimiliki oleh kedua aparat penegak hukum tersebut tetapi lebih kepada0fungsifungsi yang bersifat koordinatif.
    Keberadaan lembaga negara ada yangtercantum dalam undangundang dasar, ada pula yang tidak tercantum dalamundangundang dasar tetapi dibentuk berdasarkan undangundang, sepertihalnya KPK yang dibentuk berdasarkan UndangUndang Nomor 30 Tahun2002 yang diamanatkan oleh Pasal 43 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.259tentang Pasal 6 huruf c UU KPK, yang oleh Pemohon dianggapmenimbulkan tumpang tindin dan tidak memberi kepastian hukum, KPKmenyatakan bahwa UU KPK adalah
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 06-07-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 04-02-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 36/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
IMANG HALIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG
Intervensi:
1.Sitie Njoman, S.H.
2.Nanang Salikin
3.Liana Salikin
4.H. SOFYANSAH HASAN
5.Drs. SUPENDI, M.M.,
6.Drs. H. Dedi Budiawan, M.M.
7.ROMEO M. J. SUMENDAF
8.GILBERT JOEL SUMENDAF
260 — 133
  • dengan alas hak Akta Jual Beli No. 78/2019,Akta Jual Beli 80/2019, dan Akta Jual Beli 82/2019 telah tumpang tindihdengan tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI dengan alas hakSertifikat Hak Milik (SHM) No. 00439 tertanggal 7 September 2005.Karena berisi informasi menyesatkan dan mengadaada.Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT II INTERVENSI sampaikandalam bab eksepsi kewenangan absolut (exceptiodeclinatoir),PENGGUGAT terlebih dahulu harus membuktikan alas hak yangdidalilkan oleh PENGGUGAT telah tumpang tindin
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 27-12-2017 — Putus : 21-06-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 273/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 21 Juni 2018 — PT. SINAR CENTRA CIPTA : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, DKK
815 — 385
  • SEMARANG melalui Kepala KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas TanjungEmas Semarang telah mengajukan permohonan izinreklamasi Kalibaru Barat kepada Menteri Perhubungan Cq.Direktur Jenderal Perhubungan Laut sesuai surat NomorPP.006/01/01/KSOP.Tg.Emas17 tanggal 25 Januari 2017,namun masih terdapat kekurangan persyaratan yaitu StudiAnalisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup +;Lokasi reklamasi seluas + 22 Ha yang dimohonkan oleh PTPELABUHAN INDONESIA Ill (PERSERO) CABANGTANJUNG EMAS tumpang tindin
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-09-2016 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN PEKANBARU Nomor 206/Pdt.G/2016/PN Pbr
Tanggal 26 Juli 2017 — Hj.Mulyani Almashri, S.H VS Yusrizal, Dkk
129 — 7
  • bahwa selanjutnya Pasal 6 ayat (2) Perkaban No. 3 Tahun2011 menegaskan bahwa Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) antara lain, kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/ataupendaftaran hak tanah, kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihanhak dan/atau sertipikat pengganti, Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaranpenegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat, kesalahanprosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas,tumpang tindin