SUKRIYADI als SUKRU dan isterinyaASNAWIYAH dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Force Onewarna merah menuju rumah terdakwa SUKRIYADI als SUKRU bersamaHalaman 13 dari 41 Putusan Nomor292/Pid.B/2016/PN.Ktbsama dengan sdr. AMIR yang menggunakan sepeda motor Honda Revowarna merah, sdr. ANWAR yang berboncengan dengan sdr.

Yahyah, M.Si;Bahwa dokumen pemilinan sudah ditentukan dalam sistem;Bahwa dimungkinkan ketika ada peraturan terbaruterkaitpengadaan barang dan jasa, membutuhkan waktu untukmenginput halhal yang ada dalam peraturan yang baru ke dalamsistem;Bahwa terkait perkara ini, peraturan yang digunakan saatpembuatan dokumen pemilihan oleh Pokja adalah Perpres Nomor16 Tahun 2018;Bahwa yang dimaksud dengan post (atau force) bidding, apabilamenambah/mengurangi selain daripada yang termuat dalamdokumen pemilihan sehingga

dalam kaitan pemutusan hubungan kerja inidisimpulkan terkesan lebih memaksa agar para Penggugat mengambil kompensasitersebut;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 151 ayat(2) terkait wajib dirundingkandan ketentuan Pasal 164 ayat(1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan menyebutkan Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungankerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaanmemaksa (force

Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan / sita eksekusi / sitapidana kusus lelang non eksekusi ; e) Tidak memenuhi legalitas formal subjekk dan objek lelang karenaterdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang ; f) Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumenkepemilikan kepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal18 (OD) ge 910h) Pengumuman lelang yang dilaksanakan penjual tidak dilaksanakan sesual peraturan perundangundangan ;i) Keadaan memaksa (force

harus dilaksanakan olehTergugat demi menyelamatkan perusahaan maka Pengurangan/PemutusanHubungan kerja tersebut mengarah ke Efisiensi separti yang ditegaskan dalampasal 164 ayat (8) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan.Pasal 164 ayat (3) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/oburuh karena perusahaan tutup bukan mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturut turut atau bukan karena keadaan memaksa (force

MenteriPertambangan dan Energi Nomor : 02p/451/M.PE/1991 tentanghubungan pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan untukkepentingan umum dengan masyarakat, pihak PLN wajibmemberikan kompensasi secara terus menerus melebihi jangkawaktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) denganketentuan bahwa peraturan pelaksanaannya diatur pengusahadan disahkan oleh Ditrektur Jenderal , pelanggaran terhadapprinsip ini tentu ada konsekuensi hukumnya kecuali terbuktidengan adanya keadaan mendesak diluar Kemampuan manusia(force

Bahwa berdasarkan gugatan Eksekusi Nomor 02/Pdt.E/2015/PN.Smnyang pada hakekatnya adalah permohonan dari pihak yangdimenangkan dalam putusan untuk mohon pelaksanan putusan(eksekusi) kepada pengadilan yang akan melaksanakan secara paksa(execution force). Walaupun HIR tidak mengatur eksekusi riil, makaberdasar Pasal 1033 Rv telah lazim dijalankan oleh praktik hukumacara perdata.

Bahwa berdasarkan gugatan Eksekusi Nomor 02/Pdt.E/2015/PN.Smnyang pada hakekatnya adalah permohonan dari pihak yangdimenangkan dalam putusan untuk mohon pelaksanan putusan(eksekusi) kepada pengadilan yang akan melaksanakan secara paksa(execution force).99Walaupun HIR tidak mengatur eksekusi riil, maka berdasar Pasal1033 Rv telah lazim dijalankan oleh praktik hukum acara perdata.

Bahwa namun demikian di dalam Kontrak Induk diatur menyangkutpekerjaan yang tidak selesai seratus persen yang disebabkan olehadanya keadaan kahar/force majeur yang mengakibatkan kedua belahpihak tidak dapat memenuhi kewajiban yang ditentukan di dalamkontrak, sebagaimana diatur dalam Kontrak Induk Pasal 14 ayat (3)huruf a, yang menyatakan sebagai berikut :Keadaan memaksa yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :a. adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanahlongsor wabah penyakit

ANDI REMAN SUGIYAR binKASTOER juga dalam lampiran 7 dimana pada halaman 6 (enam)Kesepakatan Bersama tersebut disebutkan dengan jelas tentangadanya kondisi atau keadaan kahar/force majeur akibat tingginyacurah hujan yang mengakibatkan terganggunya penyelesaian GORitTerpusat Kabupaten Lebong, yaitu yang menyatakan : ,... kalaudilihat atas kejadian dari lapangan telah memenuhi unsur aturanKeppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang adanya perubahan designdan masalah yang timbul di luar kendali penyedia barang

Pembangunan Perumahantersebut telah ditindak lanjuti dengan pertemuan dan pembahasandan disimpulkan perlu adanya perpanjangan waktu namun tidak adatindak lanjutnya;3.15.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 angka (5) Kontrak Indukapabila terjadi kKeadaankeadaan kahar/force majeur, tindakan yangdiambil untuk mengatasi keadaan kahar/force majeur tersebut,diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak;3.16.

Pengadaan steel pipe dan pengelasan untuk casing Pekerjaan coring sheet pile Instalasi Pemasangan kabelkabel dan angkurangkur di lokasi Penyediaan peralatan untuk pekerjaan Tie Back : DYWIDAG hydraulic jack DYWIDAG hydraulic pump DYWIDAG gout pump Pekerjaan drilling Pekerjaan instalasi Pekerjaan Stressing Pekerjaan grouting Supervise : Pekerjaan instalasi Pekerjaan Stressing Pekerjaan grouting Stressing : Pembuatan perhitungan jacking force Penarikan kabel prategang Laporan penarikan kabel Pekerjaan

perkara tindakpidana korupsi;Halaman 157 dari 248 Putusan Nomor: 32/Pid.SusTPK/2015/PN.Srg.Bahwa Ahli mendalami bidang Hukum Keuangan Negara;Bahwa Ahli juga ikut dalam penyusunan UndangUndang Keuangan danPengelolaan Keuangan Negara;Bahwa menurut pendapat Ahli, penggunaan Anggaran yang dikeluarkansebagian dan dipergunakan untuk penggunaan anggaran yang lain yangberbeda mata anggaran tidak dibenarkan;Bahwa menurut pendapat Ahli pengalihan anggaran tersebut tidak bisadilaksanakan walaupun dengan alasan force

kondisiforce majeur pun ada mata anggaran yang sudah dipersiapkan dan dibahasterlebin dahulu bersama dengan DPR selaku Legislatif;Bahwa menurut pendapat Ahli kerugian keuangan negara adalahkekurangan asset / keuangan negara karena perbuatan melawan hukumada 3 unsur : Harus ada pernyataan tentang kerugian oleh Ahli di bidangnya; Harus ada yang menghitung tentang kerugian, bisa oleh BPK, BPKP,Irjen; Harus ada yang menetapkan kerugian, yaitu Majelis Hakim;Bahwa menurut pendapat Ahli, yang dimaksud force

RATNA SARUMPAET; 23. 1 (satu) buah amplop AMORA TOUR berisi 1 lembar tiket pesawat;24. 1 (satu) bundel Surat Tugas Nomor: 4897/-1.858.52 dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov DKI;25. 1 (satu) bundel bahan paparan dengan judul 11th WOMANPLAYWRIGHT INTERNATIONAL CONFERENCE, Chile 2018;26. 10 (sepuluh) tablet Obat IMBOOST FORCE;27. 1 (satu) lembar Kwitansi Rumah Sakit Khusus Bedah BINA ESTETIKA, tanggal 1 Oktober 2018;tetap terlampir dalam berkas;28. 1 (satu) buah kartu Platinum

RATNA SARUMPAET1 (satu) buah amplop AMORA TOUR berisi 1 lembar tiket pesawat.1 (satu) bundel Surat Tugas Nomor: 4897/1.858.52 dari DinasPariwisata dan Kebudayaan Pemprov DKI.1 (satu) bundel bahan paparan dengan judul 11%WOMANPLAYWRIGHT INTERNATIONAL CONFERENCE, Chile2018.10 (sepuluh) tablet Obat IMBOOST FORCE..1 (satu) lembar Kwitansi Rumah Sakit Knusus Bedah BINA ESTETIKA,tanggal 1 Oktober 2018.

RATNA SARUMPAET;23.1 (satu) buah amplop AMORA TOUR berisi 1 lembar tiket pesawat.24.1 (satu) bundel Surat Tugas Nomor: 4897/1.858.52 dari Dinas Pariwisatadan Kebudayaan Pemprov DKI.25.1 (satu) bundel bahan paparan dengan judul 11 WOMANPLAYWRIGHTINTERNATIONAL CONFERENCE, Chile 2018.26.10 (sepuluh) tablet Obat IMBOOST FORCE..27.1 (satu) lembar Kwitansi Rumah Sakit Knusus Bedah BINA ESTETIKA,tanggal 1 Oktober 2018.28.1 (satu) buah kartu Platinum BCA Silver.29.1 (satu) buah kartu Platinupm BCA Black30.1

(satu) bundel bahan paparan dengan judul 11"WOMANPLAYWRIGHT INTERNATIONAL CONFERENCE, Chile2018;26.10 (sepuluh) tablet Obat IMBOOST FORCE;27.1 (satu) lembar Kwitansi Rumah Sakit Knusus Bedah BINA ESTETIKA,tanggal 1 Oktober 2018;tetap terlampir dalam berkas;28.1 (satu) buah kartu Platinum BCA Silver;29.1 (satu) buah kartu Platinuom BCA Black;30.1 (satu) buah Iphone 8+ warna merah;31.1 (satu) buah Mac mini seri No.CO7J66WPDUJDO berikut kabel adaptor;32.1 (satu) buah Laptop Mac Book Model.

HANNAN B uang sebesar Rp. 29.500.000 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Agustus 2017;

- 2 (dua) lembar foto copi dilegalisir rekening giro Murni Berlian motors PT no rekening 1900488889 periode 31 juii 2017 samapi 31 agustus 2017;

- 1 (satu) lembar Surat keputusan no. 48A/PERS/MBM-SBY/II/2014 tentang pengangkatan jabatan sales force Pt.

INKE MINING GROUP, CO.LIMITED dan terjemahannyatanggal 19 Juni 2013, setelah diperiksa dan di teliti fotocopy tersebut asilidan bermeterai, lalu diberi tanda T10;11.Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Tentang Pelunasan Tunggakan PT.Nessa Golden Mining tanggal 5 Juni 2013, setelah diperiksa dan di telitifotocopy tersebut sesuai asli dan bermeterai, lalu diberi tanda T11;12.Fotocopy Surat Declaration Of Force Majeure No.FM.02.MGC/ES/NGMPS/012013 tanggal 10 Januari 2013 dan prakiraan Harian TinggiGelombang

disampaikankepada Bupati.Pasal 16 ayat (6) : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (5) Tim Pengawas mempunyai wewenang : a. memberikanpertimbangan kepada Bupati tentang rencana pengesahan danpengangkatan calon kepala desa terpilih ; b. memberikan petunjuk danpengarahan kepada panitia pemilihan yang berkaitan dengan teknispelaksanaan pemilihan kepala desa ; c. dihapus ; dan d. menunda ataumenghentikan pelaksanaan tahapan pemilihnan kepala desa apabila terjadikeadaan luar biasa (force

untuk disampaikan kepada Bupati.Pasal 16 ayat (6) :Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) TimPengawas mempunyai wewenang :a. memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang rencana pengesahandan pengangkatan calon kepala desa terpilih ;b. memberikan petunjuk dan pengarahan kepada panitia pemilihan yangberkaitan dengan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa ;c. dihapus ; dand. menunda atau menghentikan pelaksanaan tahapan pemilihan kepaladesa apabila teyadi keadaan luar biasa (force

dengan latar warna abu -abu;

(dua) buah atribut lambang bintang 5 melingkar denganlatar warna abu abu;21) 1 (satu) buah atribut bertuliskan SLW (Soldier LegerWorld) dengan latar warna abu abu;22) 2 (dua) buah buah atribut bertuliskan SLW (Soldier LegerWorld) dengan latar warna hitam;23) 1 (Satu) buah atribut wing tingkat 5 warna hitam;24) 1 (Satu) buah atribut wing tingkat 10 warna hitam;25) 1 (satu) buah atribut pasukan kaisar bertuliskan ABCD(America British Corp Diplomatic);26) 1 (Satu) buah atribut bertuliskan Imperisl Force

lambang bintang 5 melingkar dengan latar warnaabu abu;21) 1 (satu) buah atribut bertuliskan SLW (Soldier Leger World) denganlatar warna abu abu;22) 2 (dua) buah buah atribut bertuliskan SLW (Soldier Leger World)dengan latar warna hitam;23) 1 (satu) buah atribut wing tingkat 5 warna hitam;Hal 110 dari 139 X24) 1 (satu) buah atribut wing tingkat 10 warna hitam;25) 1 (Satu) buah atribut pasukan kaisar bertuliskan ABCD (America BritishCorp Diplomatic);26) 1 (Satu) buah atribut bertuliskan Imperisl Force

buah atribut lambang bintang 5 melingkar denganlatar warna abu abu;104) 1 (satu) buah atribut bertuliskan SLW (Soldier LegerWorld) dengan latar warna abu abu;105) 2 (dua) buah buah atribut bertuliskan SLW (Soldier LegerWorld) dengan latar warna hitam;106) 1 (Satu) buah atribut wing tingkat 5 warna hitam;107) 1 (Satu) buah atribut wing tingkat 10 warna hitam;108) 1 (satu) buah atribut pasukan kaisar bertuliskan ABCD(America British Corp Diplomatic);109) 1 (Satu) buah atribut bertuliskan Imperisl Force

PID.SUSTPK/2021/PT PBRperaturan perundangundangan yang berlaku telah timbul kerugian negaraberdasarkan audit penghitungan kerugian negara, maka badan usahabertanggungjawab terhadap' kerugian negara dapat dimintakanpertangungjawaban hukum dalam hal ini pertanggungjawaban dalamhukum pidana (tindak pidana korupsi); Bahwa berdasarkan keterangan ahli Syakran Rudy berpendapat:1) Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaan Negarakarena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupunkarena force

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Syakran Rudy berpendapat :1)2)Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaan Negarakarena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupunkarena force majeur.

, hal mana semua point ini harus dapat di buktikan olehPenggugat sebagaimana prinsip dari suatu gugatan, siapa yangmendalilkan dia yang harus membuktikan.Bahwa sebagai pertimbangan dan tambahan untuk majelis hakim,bahwakeadaan perusahaan pada saat ini sangatlah memprhatinkan, selama 5 tahunbelakangani ini terus mengalami kerugian yang disebabkan oleh banjir yangmeranda perusahaan (Force major) hampir setiap tahunnya, membuatperusahaan jadi lumpur total sampai berbulanbulan yang mengakibatkanmesinmesin

Jombang Terdakwa sudah ada dan Terdakwa sudahmenjabat sebagai salesman TASK FORCE wilayah bojonegoro. ;Bahwa saksi bekerja di PT. GAWIH JAYA Area Jombang dengan alamatJI. Panglima Sudirman no. 51 Kec./Kab. Jombang sejak bulan Mei 2016dan langsung menjabat sebagai AWH. ;Bahwa Tugas dan jabatan dari Terdakwa sebagai salesman TASKFORCE wilayah bojonegoro di PT. GAWIH JAYA Area Jombang denganalamat Jl. Panglima Sudirman no. 51 Kec./Kab.

obat Cobazim;

Tidak ada kondisi darurat atau force mayor seperti adanya bencanaalam, atau meninggal dunia atau cacat seumur hidup yang terjadi padapejabat lama yang menjadi sebab bagi Tergugat untuk menunjukPelakSana TUQS; 222222 2 2n nnn nnn ene nn nnn nnn nn nnn nnn neem neec. Tergugat tidak memberhentikan Penggugat secara tetap dari jabatanHal 6dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPRsebelumnya, sehingga sesungguhnya ada dua Direktur atau Pimpinanpada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor;9.

Hakim berpendapat bahwaPemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak Juli 2015 berdasar hukum untukdikabulkan ;Menimbang, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan olehTergugat kepada Para Penggugat karena Efesiensi maka sesuai Pasal 164 ayat(3) UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, berbunyi sebagai berikut :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2(dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force