Ditemukan 5678 data
Urut Berdasarkan
Register : 29-09-2014 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 58/PDT.G/2014/PN Sgl Tanggal 1 Juli 2015 — TJHANG THU FUI alias Amok lawan Tuan ANTONI alias Butun, dkk
111 — 18
111 — 18
Sehinggaketika Penggugat dan Tergugat dan Tergugat Il tidak melaksanakankewajibannya tersebut dan bukan karena keadaan memaksa (force majeur)maka Penggugat dan Tergugat dan Tergugat Il dianggap melakukan ingkarjanji atau waprestasi. Dalam teori hukumnya ada empat bentuk ingkar janjiyaitu:1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;2. Debitor terlambat memenuhi perikatan;3. Debitor keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan;4.
Register : 10-04-2015 — Putus : 21-09-2015 — Upload : 08-10-2015
Putusan PN SOE Nomor -9/PDT.G./2015/PN SOE Tanggal 21 September 2015 — -JONATHAN NUBATONIS (PENGGUGAT I)
-NONI BANUNAEK (PENGGUGAT II)
MELAWAN
-PT. SOE MAKMUR RESOURCES (SMR) MANAGEMENT BARU (TERGUGAT I)
-FARIA ARISTA. S. I. Kom (Inspektur Polisi Satu) (TERGUGAT II)
-BRIPKA DOMINIKUS LAWEK, Pekerjaan Polisi (Penyidk Pembantu) (TERGUGAT III)
156 — 539
156 — 539
Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengankewenangannya wajid mengeluarkan keputusan tertulis diterima atauditolak disertai alasannya atau permohonan sebagaimana dimaksudpada ayat (8) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerimapermohonan tersebut.Pasal 113Ayat (1)Huruf a:Yang dimaksud keadaan kahar (force majeur) dalam ayat ini, antara lain ;perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemic, gempa bumi, banjir,kebakaran dan bencana alam diluar Kkemampuan manusia.Huruf b :Yang dimaksud
Putus : 30-03-2016 — Upload : 30-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 220 PK/Pid.Sus/2015 Tanggal 30 Maret 2016 — ANTONIUS HUTAURUK, S.H.
113 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 220 PK/Pid.Sus/2015 multilingualPembacaan : Digital dilengkapi Printer Alat Uji Rem Dan Berat Sumbu (Brake Tester) 1 unit 359.125.000,00(Type KBT 1000 SISAW1)Merk : Korea lyasakaNegara Asal : KoreaBeban Axle : 10.000 KgMax daya pengereman : 6.000 KgRoller: Inner x Outer : 700 x 2.700mmDiax length : 124mm x 1,000 mmCenterdistance : 406,4mmRevolution : 8,4 rpmSensor brake force : Load CellSensor Berat Axle : Load CellPowersource : PowerBox : 220V, 60 Hz/50 Hz:Drivemotor : AC 220/380 V, 3P, 60
Register : 29-07-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Sdw Tanggal 5 Januari 2021 — Penggugat:
1.NGERA
2.YULIANA KUHUS
3.YULIANA R. LAVINA
Tergugat:
YENI
113 — 103
1.NGERA
2.YULIANA KUHUS
3.YULIANA R. LAVINA
Tergugat:
YENI
113 — 103
Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri KutaiBarat Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 15 Juli 2020 halaman 33,yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan tidak dimasukkannyaseluruh ahli waris sebagai pihak yang berperkara, mengakibatkan gugatanyang diajukan menjadi tidak lengkap/kurang pihak atau plurium litisconsortium, maka Majelis Hakim dalam perkara aquo berpendat bahwa,Majelis Hakim tidak terikat dengan putusan tersebut oleh karena dalamsistem Indonesia menganut asas the persuasive force
Register : 15-06-2016 — Putus : 30-09-2016 — Upload : 26-10-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 376/PDT/2016/PT.DKI Tanggal 30 September 2016 —
86 — 38
86 — 38
dengan demikian Perjanjian Distribusitersebut adalah SAH BERLAKU DAN MENGIKAT bagi Penggugat danTergugat.Bahwa hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat telah diatur dalamPasal 5 dan Pasal 6 Perjanjian Dsitribusi, yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 5Hak dan Kewajiban sebagai Eksportir (Penggugat)1.Eksportir wajib memberikan pelayanan informasi tentang produk,dan bantuan teknis yang memadai kepada Distributor mengenaiProduk yang dipasarkan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjianint.Kecuali dalam hal force
Register : 23-11-2010 — Putus : 14-04-2011 — Upload : 04-04-2012
Putusan PN BATANG Nomor 187/Pid.Sus/2010/PN.Btg Tanggal 14 April 2011 — Tanti Ambar Susanti, ST binti Suwandi
137 — 24
137 — 24
dipenuhinya pekerjaan tetapi terlambat dantidak dipenuhinya prestasi tidak sebagaimana mestinya.Bahwa pinjam meminjam bendera tidak boleh dilaksanakannamun dalam prakteknya pinjam meminjam bendera dalamperjanjian pemborongan dilakukan berdasarkankebiasaan.Bahwa pertangungjawabannya secara perdata jika terjadipinjam meminjam bendera.Bahwa dalam suatu kontrak antara serah terimapekerjaan tahap pertama (PHO) dengan serah terimatahap kedua (FHO) merupakan satu kesatuan yang tidakbisa dipisahkan.Bahwa keadaan force
ketentuan hukum perdata / kontrak.= Bahwa bicara mengenai wanprestasi merupakan hal yangmendasar tentang hukum kontrak.= Bahwa pinjam meminjam bendera tidak boleh dilaksanakan226namun dalam prakteknya pinjam meminjam bendera dalamperjanjian pemborongan dilakukan berdasarkan kebiasaandan pertangungjawabannya secara perdata;Bahwa dalam suatu kontrak antara serah terimapekerjaan tahap pertama (PHO) dengan serah terimatahap kedua (FHO) merupakan satu kesatuan yang tidakbisa dipisahkan.Bahwa keadaan force
Putus : 30-03-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017 Tanggal 30 Maret 2017 — I. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) ARBITRATION CENTER, dk vs PT PELAYARAN NIAGA NUSANTARA
672 — 658 — Berkekuatan Hukum Tetap
672 — 658 — Berkekuatan Hukum Tetap
khususnyapemberian Hak Tanggungan yang menjadi alat bukti adanya penjaminandengan pembebanan Hak Tanggungan adalah pada Akta Pemberian HakTanggungan yang dibuat oleh PPAT sebagaimana dimaksud dalamPasal 10 ayat (2) UUHT, dengan demikian adalah sah dan mempunyaikekuatan hukum karena telah dilakukan dengan akta PPAT dan telahberdasarkan asas konstante handeling, karena akta otentik isinya harusdianggap benar "res judicata pro veritate habitur dan mempunyaikekuatan hukum mengikat (bindende kracht, binding force
Register : 22-08-2011 — Putus : 06-11-2012 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 377/PDT.G/2011/PN.BDG Tanggal 6 Nopember 2012 — PT Bank Jakarta LAWAN PT Bank Tabungan Negara, Cs
189 — 45
189 — 45
, kecuali terdapat halhal yang tidak terduga, seperti krisis ekonomiyang menycbabkan sebagian besar lembaga perbankan masuk dalam proerampenyehatan ,Bahwa dengan adanya program pemerintah dalam rangka penyehatan perbankan makaperjanjianperjaryian yang telah terjadi sebelumnya dapat batal demi hukum :Bahwa berlakunya suatu peraturan yang bersifat Nasional yang menyebabkan suatuperjanjian tidak dapat dijalankan sebagaimana diperjanjikan dapat saja terjadi apabilatimbul suatu kejadian tak terduga (force
Putus : 12-10-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1865 K/Pdt/2016 Tanggal 12 Oktober 2016 — PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO),Tbk. vs HENDRIK HAKIM, dk
123 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
123 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena keadaan memaksa (force majeur), diluar kemampuan Debitur;Untuk menentukan apakah seorang Debitur bersalah melakukanWanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana Debitur dikatakansengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Dalam hal ini, ada tigakeadaan, yaitu:a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru; danc.
Register : 03-09-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 73/G/2018/PTUN.Mks Tanggal 4 Desember 2018 — Penggugat:
HENDRIK WIJAYA
Tergugat:
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
286 — 188
HENDRIK WIJAYA
Tergugat:
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
286 — 188
yang dimintai bantuan jika tidak ada permintaan bantuanMenimbang, bahwa sedangkan Pasal 37 UndangUndang AdministrasiPemerintahan menyebutkan bahwa tanggung jawab terhadapkeputusan dan/atau tindakan dalam bantuan kedinasan dibebankankepada Badan/dan atau Pejabat Pemerintahan yang membutuhkanbantuan kedinasan kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuanperaturan perundangundangan dan/afau kesepakatan tertulis keduabelah pihak ;Menimbang, bahwa meskipun Indonesia tidak menganut sistem thebinding force
Putusan Pengadilan TinggiTUN Jakarta Nomor 219/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 4 Oktober 2017yang dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan:halaman 71 dari 162 Putusan No. 73/ G/ 2018/ PTUN.MksMenimbang, bahwa meskipun Indonesia tidak rnenganut sistem thebinding force of jurisprudence atau stare decisions, namun MajelisHakim boleh mengikuti yurisprudensi putusan MahkamahAgung sebagai sumber hukum materil yang telah banyakdiputuskan sebagaimana disebutkan' diatas yang seluruhnyamenyatakan gugatan
Putus : 05-04-2016 — Upload : 15-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1554 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 5 April 2016 — PT.KALLISTA ALAM, dalam hal ini diwakili oleh SUBIANTO RUSID
1489 — 1647 — Berkekuatan Hukum Tetap
1489 — 1647 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1554 K/Pid.Sus/20152.2.8.Zoe,dapat dilakukan secara instan dan seketika yang jelasjelas adalahmerupakan peritiwa alam (force majeur); Bahwa oleh karenanya kebakaran yang terjadi di lahan PT. KallistaAlam bukan merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimanaketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h Undangundang Nomor : 32 Tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,sehingga peristiwa kebakaran yang terjadi di lahan PT.
Register : 02-02-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 K/TUN/2016 Tanggal 7 Maret 2016 — MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA RI VS PERSATUAN SEPAK BOLA SELURUH INDONESIA (PSSI);
200 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
200 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
IndonesiaSuper League (ISL) bersamaan dengan terbitnya surat tegorantertulis ke Il tanggal 15 April 2015 dan selanjutnya Tergugatmenerbitkan surat tegoran tertulis kelIl tanggal 16 April 2015serta pada tanggal 1/7 April 2015 Tergugat menerbitkankeputusan objek sengketa.beeeee maka kompetisi Indonesia Super league (ISL) menjadi tidakdapat dilaksanakan karena kepolisian tidak memberikan izinuntuk melaksanakan pertandingan sehingga penggugatmenerbitkan surat keputusan pemberhentian kompetesi denganalasan force
Register : 05-08-2015 — Putus : 06-01-2016 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN DEMAK Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Dmk Tanggal 6 Januari 2016 — KAMISAN HAMZAH
lawan
PT BANK DANAMON, Tbk, dkk
145 — 30
145 — 30
Keadaan memaksa (force majeur)/kahar;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/PemilikBarang; atauk.
Putus : 19-04-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 936/Pdt.G/2015/PN.Sby Tanggal 19 April 2016 — SULISTIAWATI
melawan
Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya
105 — 20
105 — 20
Keadaan memaksa (force majeur)/kahar; j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/PemilikBarang; atau k.
Putus : 04-08-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN PALU Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Pal Tanggal 4 Agustus 2015 — HUTMAN,DKK VS DIREKTUR UTAMA PT. FAIRCO MITRA ANEKA WOOD INDISTRI, DKK
78 — 20
78 — 20
namun kenyataannyabahwa perusahaan Tergugat telah melakukan penutupan perusahaandengan alasan perusahaaan tutup, maka tindakan T ergugat tersebut sangatmerugikan para Penggugat.12.13.14.15.16.Bahwa berdasarkan pada Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No. 13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan :"..Pengusaha dapat mefkukan pemutusan hubungan kerja terhadappekena/buruh karena perusahaan tutup bukan karena perusahaanmengaami kerugan 2dua) tahun berturutturut, atau bukan karenakeadaan memaksa (force
Register : 12-12-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 02-03-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN Tanggal 27 Februari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum IV : FIRMAN H. SIMORANGKIR, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : RATNA FEBER YANTI DAKHI
172 — 92
Terbanding/Terdakwa : RATNA FEBER YANTI DAKHI
172 — 92
Pengadilan Negeri Gunung Sitoli memberikan pertimbangan :Menimbang, bahwa perbuatan Faozanolo Halawa yang menerbitkansurat keterangan kematian Apenius Halawa yang menyatakan ApeniusHalawa meninggal dunia tanggal 2 Desember 2017 yang nyatanyatadiketahui oleh Faozanolo Halawa bahwa Apenius Halawa bahwaApenius Halawa meninggal dunia pada tanggal 8 November 2017 sertaperbuatan Terdakwa yang mempertanyakan kepada Gracia Flonia BrPasaribu Alias Keke apakah bisa dilakukan klaim asuransi Jiwa sebelumpolis in force
Putus : 08-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354 K/PID/2017 Tanggal 8 Juni 2017 — Dr. Med. dr. Polentyno Girsang, Sp.B, KBD, FinaCs, FICS
127 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
127 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Denganadanya usaha itikad baik tersebut maka akan menjadikan itikad baikHal. 47 dari 56 hal, Putusan Nomor 354 K/PID/2017sebagai sesuatu yang universal social force yang mengaturhubungan antara sosial mereka ditengahtengah para pemegangsaham. Dan di dalam hal ini setiap warga negara dituntut harusmemiliki kewajiban untuk bertindak dengan beritikad baik terhadapsemua warga negara.13. Bahwa untuk tidak adanya permasalahan hukum yang berlarutlarutmenurut pengurus PT.
Putus : 20-12-2017 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 797 K/Ag/2017 Tanggal 20 Desember 2017 — PEMOHON KASASI VS TERMOHON KASASI
67 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
(tiga puluhenam milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapanpuluh ribu rupiah);12.Bahwa harta bersama tersebut sampai sekarang masih dikuasai olehTergugat dan belum dilakukan pembagian sesuai /egitimite force masingmasing antara Penggugat dengan Tergugat;13.Bahwa, apabila Tergugat mempertahankannya maka perlu dilakukanupaya paksa melalui Pengadilan Agama Majalengka yakni harusditetapbkan berupa penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara yanghasil dari Penjualan Lelang tersebut
Putus : 20-07-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 572/B/PK/PJK/2016 Tanggal 20 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
150 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
150 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
As of;December 31, 2008, the Company had three majorSubsidiaries and three associates, which are engaged in themanufacture and sale of cars and related accessories,financial business, the manufacture and sale of gearboxesand insurance brokerage business,8 FORCE MOTORS LIMITED S711 Motor vehicles The Company is involved in manufacture and sale of 209,357) 55,589 26.55%and passenger Automobiles, The generic names of three principalcarbodies products/services of the company are Light and HeavyVehicles
Register : 25-02-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-03-2017
Putusan PN JOMBANG Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.JBG Tanggal 26 Nopember 2015 — FENTY DANU ANDARINI sebagai PENGGUGAT
Lawan :
Direktur Utama PT.BPR Wijaya Prima sebagai Tergugat I
Kementerian Keuangan RI cq.KPKNL sebagai Tergugat II
Tuan Sucahyo Pranowo sebagai Turut Tergugat
116 — 33
116 — 33
d yang berbunyi :Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/sita eksekusi/sita pidana,khusus lelang noneksekusi.Sedangkan obyek jaminan yang menjadisengketa adalah barang eksekusi, tidak dalam status sita jaminan/sitaeksekusi/sita pidana dengan adanya Sertipikat HakTanggungan dari Badan Pertanahan Nasional dengan berirahirah yangdipersamakan dengan putusan pengadilan, atau Tergugat dan Tergugat lldalam melaksanakan lelang adalah Lelang Eksekusi.o Huruf , yang berbunyi :Keadaan Memaksa (force