Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce florce forte folce mansure majekur majenne mannure maserre
Penelusuran terkait : 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha force one nopol. : kt 5056 k warna merah biru putih dengan no mesin : 4wh-509592 dan no rangka : mh34nst0113k832096
Pengadilan MS BANDA ACEH Perdata Agama Ekonomi Syariah
Register : 20-07-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 177/Pdt.G/2016/MS.Bna
Tanggal 26 Oktober 2016 — Penggugat dan Tergugat
295 — 97
  • Akad Tabarru adalah bentuk Akadyang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukantujuan untuk komersil;Bahwa dana yang diberikan oleh Peserta adalah merupakan suatubentuk Penghibahan yang bertujuan untuk menolong sesama Pesertayang mengalami musibah, bukan karena perbuatan jahat dilakukandengan sengaja oleh peserta asuransi sendiri, akan tetapi merupakanmurni yang terjadi karena musibah bukan karena kehendak dankemauaan dari Peserta Asuransi (Bukan Musibah karena BencanaAlam atau force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-08-2015 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 345 K/TUN/2015
Tanggal 19 Agustus 2015 — PT. INDO CREATIVE MEBEL VS KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING EMPAT (KPP PMA IV)
173 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kekuasaannya.Penjelasan Pasal 25 ayat (3) UU KUP:Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam waktu 3(tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejaktanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dengan maksud agar Wajib Pajak mempunyai waktuyang cukup memadai untuk mempersiapkan surat keberatan besertaalasannya;Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidakdapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaanWajib Pajak (force
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 18-01-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg
Tanggal 31 Mei 2017 — ACE SURYADI, dkk.; Melawan; PT.KURNIA ASTASURYA;
82 — 16
  • berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugatdengan Tergugat pendapat Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan diatasadalah tanpa adanya kesalahan sehingga terhadap hal tersebut untukmenentukan hakhak yang diterima Para Penggugat dengan berdasarkan kepadaKetentuan Pasal 164 ayat (3) UU No 13 Tahun 2003 yaitu : Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh, karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturutatau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 26-06-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 05-12-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat:
HASAN CHUDORI, DKK
Tergugat:
PT. ISPAT INDO
116 — 18
  • karyawan/pekerja ditempat tersebut, oleh karena itu. menurut TERGUGAT perludilakukannya pengurangan jumlah karyawan/pekerja di tempattersebut untuk mengurangi kerugian yang lebih banyak, hal inidilakukan karena berdasarkan pada Pasal 164 ayat 3 UndangUndangNomor: 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Pasal 164 ayat 3Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kenaterhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 28-12-2021 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PT SAMARINDA Nomor 237/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 17 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : NY. NURSIDAH Diwakili Oleh : Ungkap Simamora, SH
Terbanding/Tergugat I : KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR CQ DIREKTUR KRIMINAL KHUSUS POLDA KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Tergugat II : PT. BANK BUKOPIN Tbk. Cabang Balikpapan
Terbanding/Tergugat III : KOPERASI KARYAWAN BANK BUKOPIN
Terbanding/Tergugat IV : ENDANG JUMIATI
Terbanding/Tergugat V : ARSIL AJIM
Terbanding/Turut Tergugat I : OTORITAS JASA KEUANGAN OJK Pusat
Terbanding/Turut Tergugat II : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
217 — 213
  • dilakukan pemblokiran secarapermanent, tetapi untuk pro justitia;Halaman 67 dari 70 halaman Putusan No.237/PDT/2021/PT SMRMenimbang, bahwa terkait pro justitia terhadap adanya dugaan tindakpidana yang predicate crime masuk dalam kategori pada Undang UndangTindak pidana pencucian uang, sehingga pemblokiran membuktikan adanyadugaan kuat keterkaitan dana tersebut dengan Tindak pidana pencucian uang,atau indikasi kuat awal tindak pidana pencucian uang;Menimbang bahwa tindakan upaya paksa (coercive force
Pengadilan PA BATAM Perdata Agama
Register : 09-11-2020 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PA BATAM Nomor 1738/Pdt.G/2020/PA.Btm
Tanggal 1 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
95 — 54
  • Keadaan memaksa (force majeur);Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam bagian penutup akad(P.1) bahwa surat perjanjian (akad) tersebut telah dibacakan oleh Titik Aminah,S.H., M.Kn., Notaris di Batam kepada para pihak tersebut seketika telahditandatangani oleh para pihak dan saksisaksi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka akadpembiayaan Multijasa ljarah Nomor 0/BPRSVC/IJARAH/VIII/2017 tanggal 14Agustus 2017 yang dibuat Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syaratdan rukun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1827 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — BUT. CNOOC SES, LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
248 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • entered into by a resident of the UnitedKingdom with the Government of Indonesia, its instrumentality, itsrelevant state oil and gas company or any other entity thereof,provided such contracts:(a) were concluded on or before 31st December 1983; or(6) were being negotiated at 31st December 1983 and the Ministerof Finance of Indonesia determined before the date of signatureof this Agreement that the profits or income arising from suchcontracts should be taxed in Indonesia in accordance with thelaws in force
Pengadilan PN SINGKEL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-12-2015 — Upload : 05-04-2016
Putusan PN SINGKEL Nomor 10/PDT.G/2015/PN.SKL
Tanggal 23 Desember 2015 — -YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH – PERWAKILAN ACEH SINGKIL, MELAWAN TATO HALIM, Dk.;
381 — 178
  • Asas ini menjadi dasar hukum Internasionalkarena termaktub dalam pasal 26 Konversi Wina 1969 yang menyatakan bahwa every treaty in force is binding ipon the parties to it and must be performed bythem in good faith ( setiap perjanjian mengikat para pihak dan harusdilaksanakan dengan itikad baik ) Pasta Sunt Servanda pertama kali diperkenalkanoleh Groyius yang kemudian mencari dasar pada sebuah hukum perikatan denganmengambil prinsip prinsip hukum alam, khususnya kodrat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-09-2014 — Upload : 12-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1051 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 11 September 2014 — RAHMAT AMBO, S.T
52 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • negara/daerah, karena jika Pemohon Kasasi berniat tidakmembayarkan denda keterlambatan pekerjaan tersebut, maka padasaat BAP PHO sudah ditandatangani seharusnya kami selaku pemilikproyek (owner) sudah wajib melakukan pembayaran Termin terakhirsebesar 95%, tetapi hal tersebut tidak kami lakukan;Dan dasar kontraktor dalam melaksanakan penyelesaian pekerjaanPembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato sampai meluncur padatahun anggaran berikutnya (tahun 2010), yaitu dengan adanya suratpenyataan tentang Force
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 23-04-2024 — Putus : 03-06-2024 — Upload : 03-06-2024
Putusan PT PADANG Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG
Tanggal 3 Juni 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : AWILDA, SH,dkk
Terbanding/Terdakwa : ANDI ADAM PUTRA TOMO
149 — 0
- 1 (satu) bundel asli SK tahun 2021
- 1 (satu) lembar Asli Notulen Hasil Rapat tanggal 17 November 2021 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera barat
- 1 (satu) rangkap Asli Surat Keterangan Kejadian Lapangan (Force Majeure) Ternak sapi Lokal Nomor : 117/EMIR-ADM/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/23/BAHN/DPKH-SB/2021;
Pengadilan PN JAMBI Perdata Khusus
Register : 23-07-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
PT AGRINDO PANCA TUNGGAL PERKASA
Tergugat:
1.IVO KRISNADI
2.ABDURRAHMAN
3.SAHRONI
4.MUHAMMAD ISMAEL
5.ISMAIL
6.HABIBI
7.SOBIRIN
8.RIZKI AKBAR
9.AMIN SETIAWAN
10.MUHAMMAD AMIN
11.ANDI CANDRA
12.TAUFIK
13.RAHMAN
14.M. ZAYADI
15.AL AHYUDI
16.AMAR HANAPI
17.ROY WIJAKSONO
18.EDISON
19.ISHAK
20.ISKANDAR.Z
21.JONIANSYAH
22.RIDWAN
23.AGUS SAHRIAL
24.SAMSUL BAHRI
25.ASAN FIRDAUS
125 — 14
  • lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, diPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, makadasar Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat Rekonvensi ini denganalasan pengurangan tenaga kerja (efisensi), karena kelebihan tenagasecurity, maka merujuk pada ketentuan Pasal 164 ayat (3) Pengusahadapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-08-2015 — Upload : 04-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 10 Agustus 2015 — SAIFUL ADUAR, S.Pd., M.Pd. bin H. ALI
83 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa meskipun Hukum Acara Pidana tidak menganut asas stare decisisatau the binding force of precedent, namun untuk memelihara keseragamanputusan Mahkamah Agung (consistency in court decision) bahwa alasanlain untuk mengikuti putusanputusan Mahkamah Agung yang sebelumnyatersebut, karena putusanputusan a quo merupakan "*pedoman dalammemeriksa dan mengadili perkara yang sama, dan selain itu merupakanpula sumber hukum dan pembentukan hukum ; Menimbang, bahwapendirian Mahkamah Agung tersebut selain untuk
Pengadilan PN JAKARTA UTARA
Register : 13-10-2014 — Putus : 02-04-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 413/Pdt.G/2014/PN.JKT.UTR.
Tanggal 2 April 2015 —
154 — 79
  • Fee kepada Penggugat sampaidengan masa Perjanjian Waralaba berakhir;Ada pun besarnya Royalty Fee berdasarkan Pasal 5 ayat 6 PerjanjianWaralaba adalah 5% dari pendapatan kotor semua outlet restoran Komala milikTergugat; Berdasarkan Perjanjian Waralaba, Pendapatan Kotor sendiri dinyatakan sebagaiberikut:Gross Monthly Recipts means the gross sales turnover of the FranchiseesBusiness arising directly or indirectly from the conduct of the Business at Outletduring each month that this Agreement is in force
Pengadilan PN Teluk Kuantan Pidana Umum
Register : 04-03-2020 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tlk
Tanggal 28 April 2020 — Penuntut Umum:
1.JEFRI HARDI., S.H
2.GALIH AZIZ, SH
Terdakwa:
1.MUHAMAD HUSIN BIN TARMIZI
2.SISWANDI ALS IWAN BIN SARKILIS
3.IRWAN FIRZAL ALS WAWAN BIN MARTINUS
4.ROLI ANGGA CITA ALS ROLI BIN SUDISMAN
5.DEKA PUTRA ALS DEKA BIN SYOFIAN
6.SUWANDI ALS GODOK BIN KASMIN
61 — 24
  • Yangdimaksudkan dengan kekerasan yang dilakukan secara terbuka ataukekerasan yang sifatnya terbuka itu ialah vis publica (kekuatan umum),force ouverte (kekerasan terbuka) menurut pasal 440 C.P. atau /emploipublic et flagarant de violence (penggunaan dari kekerasan orangbanyak) yang dilakukan terhadap orangorang dan barangbarang.Menimbang, bahwa menurut R.
Pengadilan PN PUWAKARTA Pidana Umum Pencurian
Putus : 04-04-2011 — Upload : 25-04-2014
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 44/Pid.B/2011/PN.PWK
Tanggal 4 April 2011 — terdakwa I SUROTO Alias MASROTO Alias BRAM Bin SURYADI terdakwa II SOLEH Alias MARTIN Alias BOTAK Bin SUHAEDI
84 — 18
  • Selain dari pada itu, nyata juga bagiMajelis bahwa perbuatan Terdakwa SUROTO Alias MASROTO Alias BRAM Bin SURYADIdan Terdakwa SOLEH Alias MARTIN Alias BOTAK Bin SUHAEDI sebagaimana yangdidakwakan Jaksa Penuntut Umum itu bukanlah merupakan Pembelaan Terpaksa, bukanmerupakan hasil dari force majeur, bukan merupakan pelaksanaan perintah yang salah dantidak pula dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan perintah perundanganundangan sehinggadengan demikian maka Majelis dapat memastikan bahwa Para Terdakwa
Pengadilan PN KAB SEMARANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-11-2021 — Putus : 11-01-2022 — Upload : 12-01-2022
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Unr
Tanggal 11 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.Herwin Setyawan, S.H.
2.Dwi Endah Susilowati, S.H.
Terdakwa:
Ngadiman Alias Joko Bin Anam
60 — 22

  • l. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Force No. Pol. : H 4167 HI, warna Putih, tahun 2015.

    Dikembalikan kepada Terdakwa;

    1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-08-2012 — Putus : 17-12-2012 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 12/PID.SUS/2012/PN.MTR
Tanggal 17 Desember 2012 — Pidana - DR. H. ASNAWI, MA
101 — 51
  • dan isi Pasal 11ayat (1), Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (1) Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak)Nomor: 693A/KP.00.1/VHI/2005 tanggal 30 November 2005 tersebut di atas dan keteranganahli: I Gede Eka Priyoga, SE, AK, danahli:Amiruddin, SH.M.Hum, maka majelis menyimpulkan bahwa Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 693A/KP.00.1/VIU/2005 tanggal 30 November 2005tersebut adalah Jump sum atau fix priceoleh karena itu tidak dapat diubah (addendum), kecuali disebabkan olehkeadaan memaksa (force
    majeure), dan risiko yang timbul berupa perbaikan gedung Rektorat, Fakultas Dakwah dan Fakultas Syariah IAIN Mataram adalah tanggung jawab PT Karya Pratama Rekajaya (Toty Cung);Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka perbuatanTerdakwa membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Perubahan (addendum)Terhadap Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30November 2005 Nomor: 487/KU.00.1/12/2006 tanggal 24 Juli 2006, dan Surat PerjanjianPekerjaan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-08-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 154 / Pid.Sus / TPK / 2015/ PN.Bdg.
Tanggal 14 Desember 2015 — -DRS. DIKDIK JASMEDI , MM -DRS. S U H E R M A N. -DEDI SURYANA.
130 — 17
  • penggunaananggaran belanja langsung oleh SKPD Satuan Polisi Pamong PrajaKebupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013.Bahwa perihal adanya kerugian keuangan negara yaitu berkurangnya kekayaannegara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasiyang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorangkarena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan olehkeadaan di luar kemampuan manusia (force
    majeure).
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 01-04-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 05-05-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 1/PID.TPK/2021/PT SMR
Tanggal 5 Mei 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : A. JOHANSYAH Bin Alm MUHAMMAD HASAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANDI YAPRIZAL, SH
139 — 61
  • Pasal 26 jo Pasal 27 jo Pasal 28 joPasal 29 mengenai jangka waktu penahanan dikaitkan denganpenundaan sidang di masa kahar atau force majeure jugabertentangan dengan kebijakan persidangan daring;Halaman 131 dari 192 Putusan Nomor 1/PID.TPK/2021/PT SMR10.Bahwa Saksi Sdr. Edi Juniardi dan Saksi Sdri.
Yurisprudensi Hukum Perdata Agama Ekonomi Syariah Hak Tanggungan Syariah
Kata Kunci : Murabahah, wanprestasi, eksekusi, hak tanggungan
3/Yur/Ag/2018
6578 — 0
  • Pelaksanaaneksekusi terhadap hak tanggungan syariah oleh kreditur yang dilakukan sebelumjatuh tempo perjanjian berakhir dapat dibenarkan. Pelaksanaan eksekusi tersebutbukanlah perbuatan melawan hukum bila debitur ternyata telah ... [Selengkapnya]
  • Putusan tersebutmemutus tentang kondisi force majeuryang digunakan debitur sebagai alasan untuk dapat dibebaskan kewajibanpembayaran utang dan sikap kreditur yang melelang jaminan utang dalamperjanjian murabahah.
    Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyebutkan :

    Bahwa dalil gugatanPemohon Kasasi/Penggugat agar dibebaskan dari kewajiban pembayaran utang karenaterjadi force majeur dimana usaha Pemohon Kasasi mengalami penurunan disebabkanadanya kebijakan tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yangmengakibatkan pelanggan Pemohon Kasasi/Penggugat beralih menggunakan BPJS,sehingga usaha Pemohon Kasasi/Penggugat mengalami penurunan
    , tidak dapatdibenarkan karena kebijakan pemerintah tersebut tidak secara langsungmenyebabkan terjadinya penurunan terhadap usaha Pemohon Kasasi/Penggugat, lagipula Pemohon Kasasi/Penggugat tidak membuktikan bahwa kebijakan pemerintahtentang BPJS tersebut telah secara langsung menyebabkan bankrutnya usahaPemohon Kasasi/Penggugat, oleh karena itu dalil-dalil gugatan PemohonKasasi/Penggugat tentang force majeur harus ditolak;
    Bahwa sebaliknyaTermohon