M E N GA D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DADANG SURYANTO BIN SUPANDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Mengadili

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa UMAR Bin LAHUNDE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhendro, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ROZIKIN BIN SUMADI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Juriah Febriana Hasibuan tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yon Permadian Tesna, ST tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa PHOBIE BIN (ALM) EFENDI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI , sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang

MUNASIR GARWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;2. Membebaskan Terdakwa Drs. H. MUNASIR GARWAN dari Dakwaan Primair; 3. Menyatakan Terdakwa Drs.

2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPSUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa Drs.

Hukuman dijatuhkanberdasarkan ancaman yang dirumuskan dalam dakwaan yang telah terbukti ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, terdakwa telah didakwa olehPenuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi joUndang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Putusan Nomor 03/Pid.SusTPK/2017/PNTteHal. 122 dari...Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut;1. Setiap Orang ;2. Yang secara melawan hukum ;3.

Sebagai suatu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling).Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satupersatu unsurunsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang UndangRl Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo.

MUNASIR GARWAN tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1)jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;2. Membebaskan Terdakwa Drs. H. MUNASIR GARWAN dari Dakwaan Primair;3. Menyatakan Terdakwa Drs. H.

Memperhatikan akan pasal-pasal Undang-Undang, khususnya Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo.

MISUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

MISUR terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b,ayat (2), ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangpemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana dalam dakwaan Primair.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAMISUR HADI pgl.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangnomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun2001 tentang perubahan UndangUndang nomor 31 tahun 1999tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (I) ke1KUHP.

Lebih Subsidair, melanggar Pasal 9 jo Pasal 18 UndangUndang nomor31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun2001 tentang perubahan UndangUndang nomor 31 tahun 1999tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (I) ke1KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk subsideritas, makaMajelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 2 ayat(1) jo.

MISUR tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;3.

Menyatakan Terdakwa Fahri, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam dakwaan Primair;

1. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa Fahri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo.

Menyatakan terdakwa SUPRAPTO BIN SUMARTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Kesatu Primair ;

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair ;

3.

Menyatakan Terdakwa Yohan Charles I Lengkey, S.E. tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

2.

perawat ponkesdes di KabupatenMalang, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesarRp. 676.500.000, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Timuratas perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran HonorariumPerawat Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) Di Dinas KesehatanKabupaten Malang Tahun 2015.Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diancam pidana dandiatur pada Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIR :Bahwa terdakwaYOHAN CHARLES LENGKEY, SE, selaku KasubagKeuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang berdasarkan Surat KeputusanBupati Malang Nomor 821.2/360/421.202/2013 tentang pengangkatan dalamHal.19.dari 58 hal.

Membebaskan Terdakwa YOHAN CHARLES LENGKEY, SE dari DakwaanPrimair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;3.

Menyatakan Terdakwa Yohan Charles Lengkey, SE tidak terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorups ;. Membebaskan Terdakwa Yohan Charles!

I Lengkey, SE dari Dakwaan Primairsebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;. Menyatakan Terdakwa Yohan Charles Lengkey, SE terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdalam Pasal 3 Jo.

Daid tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Suhri Abbas.M.Si Bin Abbas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

MISUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut

MISUR terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHPidana dalam dakwaan Primair.Hal 24 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg2.

TPK/2017/PN.Pdg., tanggal 8 Februari 2018 danpermintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepadaTerdakwa tanggal 15 Februari 2018;Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum, tanggal 20 Februari 2018 yangditerima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas APadang tanggal 21 Februari 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa : Menurut Penuntut Umum dakwaan yang terbukti pada diri Terdakwa adalahdakwaan Primair melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001; Menurut Penuntut Umum uang pengganti yang semestinya dibayar oleh Terdakwaadalah Rp233.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) sebagai bentukpertanggungjawaban Terdakwa selaku Wali Nagari dalam penyaluran kredit mikroyang tidak tepat sasaran; Penuntut Umum keberatan terhadap lamanya pidana penjara selama 1

MISUR tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam DakwaanPrimair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut; Menyatakan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa OBETNEGO SONDA,ST als OBED tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair ;

   perbuatan Terdakwa pengelolaan kas bendahara pengekuaranDinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja anggaran tahun 2016mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus jutarupiah) atau setidak tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan HasilAudit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan PengawasanKeuangan dan pembangunan perwakilan provensi sulawesi selatan nomor :SR589/PW21/5/2017, tanggal 18 Oktober 2017.Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

   2 Ayat (1) Jo.

   Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDIAIRBahwa Terdakwa OBEDNEGO SONDA, ST alias OBED, selaku stafkeuangan pada dinas kesehatan kab.

-------------MENGADILI:-------------

1. Menyatakan terdakwa NURIASA SEMBIRING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair;

Menyatakan Terdakwa GAZALI ABDUL GANI,SE tidak terbukti melanggar Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPIdana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair ;

2.