Ditemukan 5678 data
Urut Berdasarkan
Register : 05-10-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 158/G/2018/PTUN.SBY Tanggal 11 Maret 2019 — Penggugat:
HANDOKO SINGOPRANOTO
Tergugat:
KEPALA PERWAKILAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN R.I. PERWAKILAN WILAYAH JAWA TIMUR
152 — 174
HANDOKO SINGOPRANOTO
Tergugat:
KEPALA PERWAKILAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN R.I. PERWAKILAN WILAYAH JAWA TIMUR
152 — 174
. ; 2) Bab III Huruf B angka 13: Kriteria alasan sah sehingga rekomendasi dapatdipertimbangkan tidak dapat ditindaklanjuti adalah:1) Force Majeur, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi,bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yangmengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.,;2) Subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan: Pejabatmenjadi tersangka dan ditahan; Pejabat menjadi terpidana; dan Objek yangdirekomendasikan dalam sengketa diperadilan. ;3) Rekomendasi
Register : 29-09-2014 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 58/PDT.G/2014/PN Sgl Tanggal 1 Juli 2015 — TJHANG THU FUI alias Amok lawan Tuan ANTONI alias Butun, dkk
111 — 18
111 — 18
Sehinggaketika Penggugat dan Tergugat dan Tergugat Il tidak melaksanakankewajibannya tersebut dan bukan karena keadaan memaksa (force majeur)maka Penggugat dan Tergugat dan Tergugat Il dianggap melakukan ingkarjanji atau waprestasi. Dalam teori hukumnya ada empat bentuk ingkar janjiyaitu:1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;2. Debitor terlambat memenuhi perikatan;3. Debitor keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan;4.
Register : 29-07-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Sdw Tanggal 5 Januari 2021 — Penggugat:
1.NGERA
2.YULIANA KUHUS
3.YULIANA R. LAVINA
Tergugat:
YENI
113 — 103
1.NGERA
2.YULIANA KUHUS
3.YULIANA R. LAVINA
Tergugat:
YENI
113 — 103
Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri KutaiBarat Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 15 Juli 2020 halaman 33,yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan tidak dimasukkannyaseluruh ahli waris sebagai pihak yang berperkara, mengakibatkan gugatanyang diajukan menjadi tidak lengkap/kurang pihak atau plurium litisconsortium, maka Majelis Hakim dalam perkara aquo berpendat bahwa,Majelis Hakim tidak terikat dengan putusan tersebut oleh karena dalamsistem Indonesia menganut asas the persuasive force
Register : 15-06-2016 — Putus : 30-09-2016 — Upload : 26-10-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 376/PDT/2016/PT.DKI Tanggal 30 September 2016 —
86 — 38
86 — 38
dengan demikian Perjanjian Distribusitersebut adalah SAH BERLAKU DAN MENGIKAT bagi Penggugat danTergugat.Bahwa hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat telah diatur dalamPasal 5 dan Pasal 6 Perjanjian Dsitribusi, yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 5Hak dan Kewajiban sebagai Eksportir (Penggugat)1.Eksportir wajib memberikan pelayanan informasi tentang produk,dan bantuan teknis yang memadai kepada Distributor mengenaiProduk yang dipasarkan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjianint.Kecuali dalam hal force
Putus : 14-12-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 PK/Pid/2016 Tanggal 14 Desember 2016 — HERU HENDRIYANTO alias EâÂÂEN alias KOMANG, DK
147 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
147 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
In countries which have not abolished the death penalty, sentence ofdeath may be imposed only for the most serious crimes in accordancewith the law in force at the time of the commission of the crime.Terjemahan resminya:1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya.Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampashak hidupnya secara Sewenangwenang.2.
In countries which have not abolished the death penalty,sentence of death may be imposed only for the mostserious crimes in accordance with the law in force at thetime of the commission of the crime.Terjemahan :Pasal 6 ICCPR1.Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekatpada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh Hukum. Tidakseorang pun dapat dirampas hak hidupnya secarasewenangwenang.2.
Register : 23-11-2010 — Putus : 14-04-2011 — Upload : 04-04-2012
Putusan PN BATANG Nomor 187/Pid.Sus/2010/PN.Btg Tanggal 14 April 2011 — Tanti Ambar Susanti, ST binti Suwandi
137 — 24
137 — 24
dipenuhinya pekerjaan tetapi terlambat dantidak dipenuhinya prestasi tidak sebagaimana mestinya.Bahwa pinjam meminjam bendera tidak boleh dilaksanakannamun dalam prakteknya pinjam meminjam bendera dalamperjanjian pemborongan dilakukan berdasarkankebiasaan.Bahwa pertangungjawabannya secara perdata jika terjadipinjam meminjam bendera.Bahwa dalam suatu kontrak antara serah terimapekerjaan tahap pertama (PHO) dengan serah terimatahap kedua (FHO) merupakan satu kesatuan yang tidakbisa dipisahkan.Bahwa keadaan force
ketentuan hukum perdata / kontrak.= Bahwa bicara mengenai wanprestasi merupakan hal yangmendasar tentang hukum kontrak.= Bahwa pinjam meminjam bendera tidak boleh dilaksanakan226namun dalam prakteknya pinjam meminjam bendera dalamperjanjian pemborongan dilakukan berdasarkan kebiasaandan pertangungjawabannya secara perdata;Bahwa dalam suatu kontrak antara serah terimapekerjaan tahap pertama (PHO) dengan serah terimatahap kedua (FHO) merupakan satu kesatuan yang tidakbisa dipisahkan.Bahwa keadaan force
Register : 22-08-2011 — Putus : 06-11-2012 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 377/PDT.G/2011/PN.BDG Tanggal 6 Nopember 2012 — PT Bank Jakarta LAWAN PT Bank Tabungan Negara, Cs
189 — 45
189 — 45
, kecuali terdapat halhal yang tidak terduga, seperti krisis ekonomiyang menycbabkan sebagian besar lembaga perbankan masuk dalam proerampenyehatan ,Bahwa dengan adanya program pemerintah dalam rangka penyehatan perbankan makaperjanjianperjaryian yang telah terjadi sebelumnya dapat batal demi hukum :Bahwa berlakunya suatu peraturan yang bersifat Nasional yang menyebabkan suatuperjanjian tidak dapat dijalankan sebagaimana diperjanjikan dapat saja terjadi apabilatimbul suatu kejadian tak terduga (force
Putus : 12-10-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1865 K/Pdt/2016 Tanggal 12 Oktober 2016 — PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO),Tbk. vs HENDRIK HAKIM, dk
123 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
123 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena keadaan memaksa (force majeur), diluar kemampuan Debitur;Untuk menentukan apakah seorang Debitur bersalah melakukanWanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana Debitur dikatakansengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Dalam hal ini, ada tigakeadaan, yaitu:a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru; danc.
Putus : 30-03-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017 Tanggal 30 Maret 2017 — I. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) ARBITRATION CENTER, dk vs PT PELAYARAN NIAGA NUSANTARA
673 — 658 — Berkekuatan Hukum Tetap
673 — 658 — Berkekuatan Hukum Tetap
khususnyapemberian Hak Tanggungan yang menjadi alat bukti adanya penjaminandengan pembebanan Hak Tanggungan adalah pada Akta Pemberian HakTanggungan yang dibuat oleh PPAT sebagaimana dimaksud dalamPasal 10 ayat (2) UUHT, dengan demikian adalah sah dan mempunyaikekuatan hukum karena telah dilakukan dengan akta PPAT dan telahberdasarkan asas konstante handeling, karena akta otentik isinya harusdianggap benar "res judicata pro veritate habitur dan mempunyaikekuatan hukum mengikat (bindende kracht, binding force
Register : 03-09-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 73/G/2018/PTUN.Mks Tanggal 4 Desember 2018 — Penggugat:
HENDRIK WIJAYA
Tergugat:
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
286 — 188
HENDRIK WIJAYA
Tergugat:
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
286 — 188
yang dimintai bantuan jika tidak ada permintaan bantuanMenimbang, bahwa sedangkan Pasal 37 UndangUndang AdministrasiPemerintahan menyebutkan bahwa tanggung jawab terhadapkeputusan dan/atau tindakan dalam bantuan kedinasan dibebankankepada Badan/dan atau Pejabat Pemerintahan yang membutuhkanbantuan kedinasan kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuanperaturan perundangundangan dan/afau kesepakatan tertulis keduabelah pihak ;Menimbang, bahwa meskipun Indonesia tidak menganut sistem thebinding force
Putusan Pengadilan TinggiTUN Jakarta Nomor 219/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 4 Oktober 2017yang dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan:halaman 71 dari 162 Putusan No. 73/ G/ 2018/ PTUN.MksMenimbang, bahwa meskipun Indonesia tidak rnenganut sistem thebinding force of jurisprudence atau stare decisions, namun MajelisHakim boleh mengikuti yurisprudensi putusan MahkamahAgung sebagai sumber hukum materil yang telah banyakdiputuskan sebagaimana disebutkan' diatas yang seluruhnyamenyatakan gugatan
Register : 29-10-2014 — Putus : 17-03-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna Tanggal 17 Maret 2015 — MHD. YUSUF, SE Bin MHD. SYAH.
108 — 27
108 — 27
berkurangnya uang, barang akibat kelalaianatau kesengajaan yang melawan hukum.eKepala daerah merupakan pejabat tertinggi di daerah yang dalam pengelolaankeuangan daerah mendelegasikan / melimpahkan kewenangannya kepadaSekda sebagai Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian Sekdamelimpahkan ke SKPD yakni Kepala dinas Kepala dinas (Kadis).e Tertib dan taat merupakan asasasas umum pengelolaan keuangan daerah.ePenyimpangan terhadap asasasas umum pengelolaan keuangan daerah dapatdilakukan jika daerah dalam keadaan force
Jika proposal diterima, uang juga tidaklangsung cair.e Setelah adanya disposisi Bupati lalu diteruskan ke bagian keuangan Setdakab.ePenarikan uang dengan menggunakan kas bon ketika daerah dalam keadaankonflik atau force majeur dibolehkan.eDahulu petugas verifikasi di bawah bagian keuangan namun sekarang ada dibawah SKPD.e Petugas verifikasi dalam melakukan verifikasi hanya meneliti pada kebenarankelengkapan dokumen formil saja bukan kebenaran materiil (isi dokumen)karena tidak cukup waktu jika menilai
Register : 05-08-2015 — Putus : 06-01-2016 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN DEMAK Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Dmk Tanggal 6 Januari 2016 — KAMISAN HAMZAH
lawan
PT BANK DANAMON, Tbk, dkk
145 — 30
145 — 30
Keadaan memaksa (force majeur)/kahar;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/PemilikBarang; atauk.
Putus : 19-04-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 936/Pdt.G/2015/PN.Sby Tanggal 19 April 2016 — SULISTIAWATI
melawan
Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya
105 — 20
105 — 20
Keadaan memaksa (force majeur)/kahar; j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/PemilikBarang; atau k.
Putus : 04-08-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN PALU Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Pal Tanggal 4 Agustus 2015 — HUTMAN,DKK VS DIREKTUR UTAMA PT. FAIRCO MITRA ANEKA WOOD INDISTRI, DKK
78 — 20
78 — 20
namun kenyataannyabahwa perusahaan Tergugat telah melakukan penutupan perusahaandengan alasan perusahaaan tutup, maka tindakan T ergugat tersebut sangatmerugikan para Penggugat.12.13.14.15.16.Bahwa berdasarkan pada Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No. 13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan :"..Pengusaha dapat mefkukan pemutusan hubungan kerja terhadappekena/buruh karena perusahaan tutup bukan karena perusahaanmengaami kerugan 2dua) tahun berturutturut, atau bukan karenakeadaan memaksa (force
Register : 12-12-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 02-03-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN Tanggal 27 Februari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum IV : FIRMAN H. SIMORANGKIR, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : RATNA FEBER YANTI DAKHI
172 — 92
Terbanding/Terdakwa : RATNA FEBER YANTI DAKHI
172 — 92
Pengadilan Negeri Gunung Sitoli memberikan pertimbangan :Menimbang, bahwa perbuatan Faozanolo Halawa yang menerbitkansurat keterangan kematian Apenius Halawa yang menyatakan ApeniusHalawa meninggal dunia tanggal 2 Desember 2017 yang nyatanyatadiketahui oleh Faozanolo Halawa bahwa Apenius Halawa bahwaApenius Halawa meninggal dunia pada tanggal 8 November 2017 sertaperbuatan Terdakwa yang mempertanyakan kepada Gracia Flonia BrPasaribu Alias Keke apakah bisa dilakukan klaim asuransi Jiwa sebelumpolis in force
Putus : 08-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354 K/PID/2017 Tanggal 8 Juni 2017 — Dr. Med. dr. Polentyno Girsang, Sp.B, KBD, FinaCs, FICS
127 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
127 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Denganadanya usaha itikad baik tersebut maka akan menjadikan itikad baikHal. 47 dari 56 hal, Putusan Nomor 354 K/PID/2017sebagai sesuatu yang universal social force yang mengaturhubungan antara sosial mereka ditengahtengah para pemegangsaham. Dan di dalam hal ini setiap warga negara dituntut harusmemiliki kewajiban untuk bertindak dengan beritikad baik terhadapsemua warga negara.13. Bahwa untuk tidak adanya permasalahan hukum yang berlarutlarutmenurut pengurus PT.
Putus : 20-12-2017 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 797 K/Ag/2017 Tanggal 20 Desember 2017 — PEMOHON KASASI VS TERMOHON KASASI
67 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
(tiga puluhenam milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapanpuluh ribu rupiah);12.Bahwa harta bersama tersebut sampai sekarang masih dikuasai olehTergugat dan belum dilakukan pembagian sesuai /egitimite force masingmasing antara Penggugat dengan Tergugat;13.Bahwa, apabila Tergugat mempertahankannya maka perlu dilakukanupaya paksa melalui Pengadilan Agama Majalengka yakni harusditetapbkan berupa penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara yanghasil dari Penjualan Lelang tersebut
Putus : 20-07-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 572/B/PK/PJK/2016 Tanggal 20 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
150 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
150 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
As of;December 31, 2008, the Company had three majorSubsidiaries and three associates, which are engaged in themanufacture and sale of cars and related accessories,financial business, the manufacture and sale of gearboxesand insurance brokerage business,8 FORCE MOTORS LIMITED S711 Motor vehicles The Company is involved in manufacture and sale of 209,357) 55,589 26.55%and passenger Automobiles, The generic names of three principalcarbodies products/services of the company are Light and HeavyVehicles
Register : 25-02-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-03-2017
Putusan PN JOMBANG Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.JBG Tanggal 26 Nopember 2015 — FENTY DANU ANDARINI sebagai PENGGUGAT
Lawan :
Direktur Utama PT.BPR Wijaya Prima sebagai Tergugat I
Kementerian Keuangan RI cq.KPKNL sebagai Tergugat II
Tuan Sucahyo Pranowo sebagai Turut Tergugat
116 — 33
116 — 33
d yang berbunyi :Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/sita eksekusi/sita pidana,khusus lelang noneksekusi.Sedangkan obyek jaminan yang menjadisengketa adalah barang eksekusi, tidak dalam status sita jaminan/sitaeksekusi/sita pidana dengan adanya Sertipikat HakTanggungan dari Badan Pertanahan Nasional dengan berirahirah yangdipersamakan dengan putusan pengadilan, atau Tergugat dan Tergugat lldalam melaksanakan lelang adalah Lelang Eksekusi.o Huruf , yang berbunyi :Keadaan Memaksa (force
Putus : 27-04-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 K/PID.SUS/2011 Tanggal 27 April 2011 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara VS COKORDA GDE DHARMA PUTRA, ST., DKK
71 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian tidak ada kewenanganTerdakwa yang disalahgunakan;Bahwa semua saksi dalam perkara ini menyatakan tidak ada kerugianNegara karena rusaknya senderan disebabkan force majeur berupa bencanaalam dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;4. Bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan para Terdakwa selakuHal. 25 dari 53 hal. Put.