Ditemukan 5678 data
I Putu Eka Suyantha
Terdakwa:
PANJI PRADANA BIN BAMBANG SUKOCO
151 — 35
lalai.Sementara menurut Buku PedomanPenugasan Bidang Investigasi yang diterbitkan melalui Peraturan Kepala BPKPNomor: PER1314/K/D6/2012, Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnyakekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengandengan prestasi yang setara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
majeure).
71 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian tidak ada kewenanganTerdakwa yang disalahgunakan;Bahwa semua saksi dalam perkara ini menyatakan tidak ada kerugianNegara karena rusaknya senderan disebabkan force majeur berupa bencanaalam dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;4. Bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan para Terdakwa selakuHal. 25 dari 53 hal. Put.
1.PT K-LINK INDONESIA
2.PT K-LINK NUSANTARA
3.PT KLINK MITRA GLOBALINDO
Tergugat:
PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE
284 — 206
Digital Mobile on Boarding System Terintegrasi dalam aplikasiPRU Force direncanakan dapat diimplementasikan pada pekanke3 Juni 2019;b. ELearning/OnLine Traning Terintegrasi dalam PRUForcedirencanakan akan diluncurkan paling lambat September 2019;c. Compensation Engine (Middleware System). PLA dan KLinktelah melakukan pembahasan teknis yang melibatkan timInformation Technology (IT) pada tanggal 5 Maret 2019;Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 247/Padt.G/2021/PN Jkt. Sel10.11.d.
AMRI RAHMANTO SAYEKTI, SH.MH
Terdakwa:
ADE ZAINAL BIN ZAINAL ALIAS ADE
111 — 51
Memberikan keterangan sebagai Ahli dalam pemeriksaan Pita Cukaisebagai anggota tim Task Force Konsorsium Perum Peruri;c. Memonitor, mengawasi, dan mengontrol proses produksi Pita Cukaidari proses awal sampai dengan hasil jadi;Bahwa Riwayat Pendidikan terakhir Ahli adalah Strata 1 (S1) TeknikMesin di Universitas Muria Kudus, lulus tahun 2000;Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli yaitu:a. Tahun 19921995 bekerja sebagai operator mesin di PT. PuraNusapersada;b.
M. NASIR DAY, selaku Direktur PT Sarana Pembangunan Riau
Tergugat:
1.Kingswood Capital Ltd.
2.H. Rahman Akil, MBA
814 — 308
JktSelmeliputi maksud dan tujuan, subyek, bentuk dan lingkup kerjasama, wilayah,jangka waktu, jaminan pelaksanaan, masa transisi, hak dan kewajiban parapihak, kewajiban asuransi, kKeadaan memaksa (force majeur), pengakhiran,penyelesaian perselisihanarbitrase, perpajakan, masa berlakunya perjanjiankerjasama dan lainlain yang diperlukan;Pasal 10 ayat (3): Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) dibuat dengan Akte Notaris;Pasal 11: Kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan setelahmendaoatkan
284 — 173
memberikan atau berbuat sesuatu yang di wajibkan, ataumelakukan perbuatan yang terlarang baginya;h) Halhal yang tidak terduga (ketidaksesuai dan / atau pelanggaran yang didapatdengan membandingkan antara Fatwa MUI dengan fakta yang di jalankan dalamtransaksi yang menyebabkan trasaksi Murabahah tidak memenuhi syarat dan22rukun) sehingga menyebabkan terjadinya kegagalan dalam melaksanakankontrak dan/atau akad, hal tersebut bukan termasuk kategori dalam Wanprestasi melainkan termasuk dalam kategori force
83 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan keterangan saksisaksi dimuka persidangan aquo merupakanbukti persangkaan kuat yang didasarkan pada keterangan saksi,de factoTergugat/Pemohon Kasasi tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)kepada Para Penggugat/Termohon Kasasi dengan alasan efisiensi murni,melainkan karena keadaan memaksa (force majeur) yaitu. kondisiTergugat/Pemohon Kasasi mengalami kerugian secara teruS menerus(kerugian bersifat masif) selama lebih dari 2 (dua) tahun berturutturutsebagaimana disebutkan dalam Pasal
INDRA AGUS LUKMAN, AP., M.Si bin LUKMAN
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi
295 — 206
hari persidangan perkara praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tlkmulai sidang pertama sampai dijatunkan putusan dan terdapat hari persidangandilangsungkan sampai malam baik terhadap jawab menjawab dan pemeriksaanbukti surat dan saksi dari Pemohon maupun Termohon; Tindakan Termohonyang tidak menghadiri sidang pertama perkara praperadilan tanggal 19 Oktober2021 tanpa memberikan alasan yang sah maupun resmi sementara relaspanggilan sudah sah dan patut kepada Termohon padahal tidak ada terjadiforce majeure
114 — 14
TIDAK ADA ORDER/kurang Order", bisa saja atau"sepantasnya TIDAK mempekerjakan sama sekali Para Penggugat ",akan tetapi TERGUGAT berusaha maksimal untuk tetap mempekerjakanPara Penggugat walaupun tidak penuh 7 (tujuh) jam, melainkan 4(empat) jam kerja saja ;Ketentuan Peraturan Perusahaan Bab Ill Pasal 16 ayat (5) butir huruf a"Pengaturan dan Pengurangan har dan jam kerja dilakukan olehperusahaan dengan mempertimbangkan kondisi order perusahaankarena pengaruh kondisi ekonomi global atau halhal lain / Force
147 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
In countries which have not abolished the death penalty, sentence ofdeath may be imposed only for the most serious crimes in accordancewith the law in force at the time of the commission of the crime.Terjemahan resminya:1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya.Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampashak hidupnya secara Sewenangwenang.2.
In countries which have not abolished the death penalty,sentence of death may be imposed only for the mostserious crimes in accordance with the law in force at thetime of the commission of the crime.Terjemahan :Pasal 6 ICCPR1.Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekatpada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh Hukum. Tidakseorang pun dapat dirampas hak hidupnya secarasewenangwenang.2.
67 — 13
R.Joesoehadi ,Kerugian Negara adalah pengurangankekayaan Negera yang di sebabkan oleh suatutindakan melanggar hukum , kelalaian seseorang danatau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dandiluar kemampuan manusia ( force majeure ).3.
berkurangnya kekayaannegara atau bertambahnya kewajiban negara tanpadi imbangi prestasi yang di sebabkan oleh suatuperbuatan melawan hukum.Mengacu ke pengertian keuangan Negara makakerugian keuangan negara dapat dirumuskansebagai berikut :Berkurangnya kekayaan negara yang disebabkanoleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang / kesempatan atausarana yang ada pada seseorang karena jabatanatau kedudukan , kelalaian seseorang dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuanmanusia ( force
majeure )Bahwa dengan adanya dugaan Kredit Fiktif pada PD.BKK Pekalongan Utara Kota Pekalongan periode Juli2010 sampai dengan Januari 2011 tersebut merugikankeuangan negara/daerah dalam hal ini di PD BKKPekalongan Utara, Hasil audit penghitungan kerugiankeuangan Negara atas dugaan Kredit Fiktif pada PD.
488 — 199
JADDi PUTERA GEMILANG bilamanalidak terjadi force MAJOUE ooo... ccc ccceeccccesesseeseccostessesseceeeeeee cc.Ro ean anunne near amemnnmmmnennueauunetteccas PENJAMIN TERGUGAT II danTERGUGAT Ill) dengan sepenuh kemampuannya akan mencarialternatif dan sepenuhnya bertanggungjawab agar halhal yangmerugikan tersebut tidak terjadi.Bahwa PENGGUGAT tegaskan secara terang dan jelas, dimana atasPerjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara No. 01///20011 yangdibuat dan disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT
mendukung sukses dan lancarnya kedua Perjanjian tersebut di atas ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Perjanjian PenjaminanPerusahaan (Corporate Guarantee) tersebut dinyatakan, bahwa sebagaimanadisebut surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara tersebut diatas, Penjamin diwajibkan bertanggungjawab sepenuhnya atas sukses danlancarnya kedua perjanjian tersebut di atas dan atas keamanan dana talangantunai beserta dana kompensasi yang menjadi Hak PT Jaddi Putera Gemilangbilamana tidak terjadi force
136 — 25
Ahli menerangkan bahwa Menghentikan sementara kegiatan penambangan denganalasan kehabisan modal bukan merupakan force majeur sehingga dalam hal ini PTKISASINGG cer cvs osmomacemnaras z /Pts.
172 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
Resikotersebut muncul sebagai akibat terjadinya kredit macet subprimemorgage yang merupakan kejadian yang terjadi di luar kesalahanPenggugat maupun Tergugat, dengan kata lain disebut sebagaikeadaan memaksa (force majeur). Resiko merupakan buntut dari suatukeadaan memaksa, sebagaimana ganti rugi adalah buntut dariwanprestasi ('Hukum Perjanjian", Prof. Subekti, SH, 2002. Hal. 59);Bahwa sehubungan dengan pembatasan terhadap asas kebebasanberkontrak Prof.
67 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apalagi kontrak tersebut sudah disertaidengan surat dukungan dari perusahaan perusahaan pendukungyang menjamin ketersediaan barang sesuai kontrak dst nya;Hal senada juga disampaikan oleh ahli Jhon AndariastaBarus, SE ata, yang menerangkan dalam persidangan bahwasesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003, addendum dalamkontrak dimungkinkan apabila barang yang dimaksud sudah tidakdiproduksi lagi atau terjadi suatu keadaan force majure dalamkontrak /umpsum tidak diperkenankan adanya tambah kurang ataspengadaan
34 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
STI berjarak sekitar 600 meter) dan saksike lokasi menggunakan/memakai sarana sepeda motor roda 2 (dua) jenisYamaha Force One serta sendiri saja;Bahwa benar saksi ada melihat Terdakwa ada membawa pemukul jeniskayu serta saat itu untuk Korban FAUZ!
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
HENDRI YUZAL
468 — 1074
Kemudian yang menyangkut TupoksiDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, laluTupoksi yang menyangkut pengentasan kemiskinan karena diNasional Ketuanya adalah Wakil Presiden dan di Propinsi KetuaHalaman 41 Putusan Nomor 98/Pid.SusTPK/2018/PN Jkt.Pst.Gugus Tugasnya (task force) ialah Wagub dan untuk diKabupaten ialah Wabup; Bahwa Saksi tidak masuk di dalam Tim Pengelolaan AnggaranPropinsi Aceh.
Hum tanggal 13 April 2018;1 (Satu) bundel copy cap basah dokumen KeputusanGubernur Aceh Nomor 821.21/255/2018 TentangPenunjukan Technical Assistance Gubernur Aceh atasnama Fenny Steffy Burase tanggal 6 April 2018;1 (Satu) bundel copy cap basah dokumen KeputusanGubernur Aceh Nomor 903/12/2018 TentangPembentukan Tim Penguatan (Task Force) PercepatanPengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan danBelanja Aceh tanggal 12 Januari 2018;1 (Satu) bundel copy cap basah dokumen KeputusanGubernur Aceh Nomor 903
/12/2018 TentangPembentukan Tim Penguatan (Task Force) PercepatanPengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan danBelanja Aceh tanggal 12 Januari 2018;1 (Satu) bundel copy cap basah dokumen KeputusanGubernur Aceh Nomor 903/41/2017 TentangPembentukan Tim Penguatan (Task Force) PercepatanPengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan danBelanja Aceh tanggal 9 Februari 2017;1 (satu) bundel copy cap basah dokumen DaftarPembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Gubernur/WakilGubernur) Bulan Januari s.d Agustus 2018 dan
Hum tanggal 13 April2018;1 (Satu) bundel copy cap basah dokumen KeputusanGubernur Aceh Nomor 821.21/255/2018 TentangPenunjukan Technical Assistance Gubernur Acehatas nama FENNY STEFFY BURASE tanggal 6 April2018;1 (Satu) bundel copy cap basah dokumen KeputusanGubernur Aceh Nomor 903/12/2018 TentangPembentukan Tim Penguatan (Task Force)Percepatan Pengendalian Kegiatan AnggaranPendapatan dan Belanja Aceh tanggal 12 Januari2018;1 (Satu) bundel copy cap basah dokumen KeputusanGubernur Aceh Nomor 903/12
/2018 TentangPembentukan Tim Penguatan (Task Force)Percepatan Pengendalian kKegiatan AnggaranPendapatan dan Belanja Aceh tanggal 12 Januari2018;1 (Satu) bundel copy cap basah dokumen KeputusanHalaman 432 Putusan Nomor 98/Pid.SusTPK/2018/PN Jkt.Pst.No.No.No.No.No.No.No.No.No.No.No.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB265.266.267.268.269.270.271.272.273.274.Gubernur Aceh Nomor 903/41/2017 TentangPembentukan Tim Penguatan (Task Force)Percepatan Pengendalian kKegiatan AnggaranPendapatan dan Belanja Aceh tanggal 9 Februari2017
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
Drs. TETEN EFFENDI
166 — 90
;Bahwa klausula batal dengan sendirinya tersebut perlu dibatalkan olehlembaga peradilan menurut ahli bahwa Pengadilan merujuk kepadanorma yang mengatakan jika tidak dipenuhi persyaratan yang adadidalam keputusan tersebut maka Pengadilan menguatkan normatersebut;Bahwa didalam sebuah kewajibankewajiban yang harus dilaksanakantersebut ada suatu kondisikondisi yang secara hukum tidak bisa atautertunda dilaksanakan kewajiban tersebut akibat adanya force majeurseperti huruhara yang bersifat nasional akan
tetapi Huruhara yangbersifat nasional mungkin saja dapat dikatakan sebagai force majeurharus dilihat dari skalanya apakah kecil, sedang atau besar ;Bahwa Kondisi Indonesia di bulan Mei 1998 secara sosial politikbergejolak ;Bahwa keadaankeadaan yang ada ditengah masyarakat tersebut bisamenjadi pertimbangan oleh lembaga peradilan untuk mengambilkeputusan;Bahwa didalam hukum administrasi negara secara substansial dikenalbatal demi hukum atau batal dengan sendirinya ;Bahwa dakwaan yang tidak memenuhi
belum stabil warganegara tersebut masih bisa dipertimbangkan untuk tidak memenuhikewajibannya dan tidak ada pertanggungjawaban warga negara ketikanegara dalam keadaan bahaya;Bahwa seseorang yang menggunakan keputusan yang tidak berlaku lagiatau batal dengan sendirinya dengan keadaan seperti yang tadidisebutkan untuk mengurus izin lainnya dapat dituduh menggunakansurat palsu. bahwa menurut pendapat Ahli apabila pejabat administrasimemaklumi dan menganggap telah dipenuhinya syaratsyarat dalamkondisi force
PT Gerrindo Surya Makmur
Tergugat:
PT Asuransi Central Asia
408 — 132
Cargo), maka Penanggung sudah tidak lagi mempunyai hubunganhukum untuk didudukkan sebagai Tergugatsebab tidak lagi ada hak bagi Penggugatuntuk menuntut pembayaran klaim kepada Tergugat.Bahwa Penggugat yang menyewa BG Taurus 01 dari pemiliknya, yakni PT AlfaindoKaryakartika, seharusnya tidak menerima begitu saja penolakan dari PTAlfaindo Karyakartika dalam suratnya No. 01 / CMR.38 TRSO1 / IV / 18tertanggal 12 April 2018 yang menyatakan kehilangan dan/atau kerusakanObjek Pertanggungan disebabkan force
PT. NALA PALMA CADUDASA
Tergugat:
1.FIRMA
2.APRAN.
3.ALI HUSNI
4.HAMDANI
5.SERANI
6.EDEW
339 — 32
menyatakanbahwa Surat Pemutusan Hubungan Kemitraan No. 001/NPC/VI/2018 adalahsah, oleh karenanya Hubungan Kerja Para Penggugat Rekonvensi danTergugat Rekonvensi berakhir terhitung sejak tanggal 1 Juni 2018;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi : Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/burun karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force