Ditemukan 915 data
59 — 22
Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang dwangsong sebesarRp.5.000.000, (lima juta rupiah) perhari jika lalai mekasanakan putusanini dengan baik dan benar, terhitung semenjak Putusan ini berkekuatanhukum tetap,7. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini,8.
EVIE MUSTIKAWATI ARIFIN
Tergugat:
PT. ASURANSI STACO MANDIRI
72 — 17
kerja antara Penggugatdan Tergugat dinyatakan putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan, danselama bulan April 2018 sampai sekarang Penggugat tidak melaksanakanpekerjaan di Tergugat disamping itu Penggugat tidak mengajukan bukti yangrelevan, maka Majelis Hakim berpendirian penyelesaian yang adil dan realistisadalah menolak petitum tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkangugatan pada petitum ke8 Penggugat, yang memerintahkan Tergugat untukmembayar uang paksa (dwangsong
112 — 51
Tergugat menyerahkan separuh atau 2, apa yang menjadihak Penggugat dari harta bersama, namun jika tidak dapat dibagi secaranatura, akan dijual atau dilelang kemudian hasilnya dibagi sesuai denganhakhak masingmasing antara Penggugat dan Tergugat;11.Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari obyeksengketa yakni rumah dan tanahnya untuk mentaati dan mematuhi isiputusan tanpa ada beban dan syarat apapun kepada Penggugat;12.Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uangpaksa (Dwangsong
sri dewi ferentina,AMD.KEB
Tergugat:
TRI JOKO SUMEDI
Turut Tergugat:
BUDI ARIYANTO
129 — 45
Bahwa agar menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti olehTergugat dan Turut Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukummembayar uang paksa (Dwangsong) kepada Penggugat sebesarRp.1.000.000, (Satu juta rupiah) per hari, setiap Tergugat lalai memenuhi isiputusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;18.
Hengki Hermansyah
Tergugat:
1.Nyonya Indriana Elititin
2.Nyoya Tjhang Irma Tjahyadi
3.Darsono Sugiarto dalam hal ini suami dari Alm. Nyonya Anita Sutanto
4.Darsono Sugiarto
5.Widodo Sugiarto
6.PT. Graha Terra Assetindo
7.Lingling
8.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Agraria, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional
9.Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H
104 — 75
Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayaruang paksa (dwangsong) sebesar Rp5.000.000, (lima juta rupiah) kepadaPenggugat Rekonpensi , Penggugat Rekonpensi II, Penggugat RekonpensiIll, dengan tunai dan kontan setiap hari atas keterlambatan dalammemenuhi isi putusan dalam perkara a quo;7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun adaupaya hukum berupa banding, verzet dan kasasi;8.
82 — 48
19 Nopember2012, dan/ atau Surat Keterangaan Jual Beli atau Sertifikat Hak Milik (SHM) ataukahsuratperjanjian gadai, surat kontrak atapun surat surat lainya baik atas nama TergugatTergugat ataupun atas nama orang lain yang erat hubungannya atau keterkaitannyadengan harta harta obyek sengketa a quo adalah tidak sah dan tidak mempunyaikekuatann hukum apapun serta tidak mengikat kepada Penggugat Penggugat.Deh Menghukum pula kepada Tergugat Tergugat secara tanggung renteng untukmembayar uang paksa (dwangsong
I Putu Wirawan, SH
Tergugat:
I Komang Budiarsana, SE
68 — 47
haruslah dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 8 yang menyatakan agarmenghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugatsebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isiputusan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampaidilaksanakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara yang diajukan olehPenggugat merupakan sengketa warisan, maka terhadap keterlambatanpenyerahan obyek sengketa oleh Tergugat tidak bisa dikenakan uang paksa(dwangsong
152 — 34
Bahwa adanya permohonan penggugat atas uang paksa (dwangsong) padapoint 17 posita gugatan Penggugat, sebagaimna diketahui bahwa dapatdikenakan dwangsom hanyalah putusan yang bersifat kondematoir berupaHalaman 12 dari 50 Putusan Nomor 06/PDT.G/2016/PN Skw.hukuman pokok untuk melakukan prestasi lain, yang bukan berupa suatuputusan untuk pembayaran sejumlah uang.Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 791K/Sip/1972 dan PutusanMahkamah Agung RI Nomor: 3703K/Sip/1986 yang menolak dwangsom ataspembayaran
Terbanding/Tergugat I : HASYIM DJAFAR
Terbanding/Tergugat II : PT. BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK., KANTOR CABANG MANADO
Terbanding/Tergugat III : KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KJJP JIMMY PRASETYO dan REKAN
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO
79 — 43
Sip/1976, tertanggal 7 Desember1976, menjelaskan hal berkaitan dengan dwangsom tuntutan uang paksaharus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riiljika putusan tersebut mempunyai kekuatan yang pasti.Bahwa selanjutnya terkait dengan adanya dwangsom pada petitumPenggugat, hanya berkaitan dengan tuntutan ganti rugi berupa ganti rugisejumlah uang yang bersifat untuk dilaksanakan oleh Pihak Tergugat Il.Bahwa dalam persoalan pembayaran ganti rugi berupa uang, sudahdijelaskan bahwa dwangsong
111 — 24
mempunyaikekuatan hukum yang tetap.Menghukum TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI untukmenyerahkan tanah darat di Blok Jalan Sindangsari dengan nomor SPPT / Nomorobyek Pajak 016.00020 atasnama Suhalmi (Suhaemi) dengan luas 1.525 m2,yang terletak di Blok Jalan Sindangsari, Desa Sukajaya, Kecamatan CimerakKabupaten Pangandaran yang sudah dibeli dari TERGUGAT Il kepadaPENGGUGAT dan PENGGUGAT II pada saat putusan ini mempunyai kekuatanhukum yang tetap.Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsong
113 — 27
Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa(dwangsong) sebesar Rp. 10.000.000, perhari apabila lalai melaksanakan8.
1.Dedi Darmawan
2.Ardi Gunawan
3.Syaeful Rohman
4.Riki Afriansyah
5.Ardiansyah
6.Nurhadi Susanto
Tergugat:
PT. ELANGPERDANA TYRE INDUSTRY
97 — 43
Elangperdana Tyre Industry periode2020 2022, tidak dapat dijadikan landasan oleh Para Penggugat untukmeminta uang paksa (dwangsong). Oleh karenanya, dalil Para Penggugatmengenai uang paksa (dwangsom) patut untuk di tolak.30. Bahwa halhal lain yang tidak ditanggapi secara khusus dalam Jawaban ini,seluruhnya dinyatakan sebagai ditolak.DALAM REKONVENSI :1. Bahwa segala yang sudah diuraikan dalam bagian Konvensi mohondianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalamRekonvensi.2.
78 — 11
menuruthukum, maka sangat beralasan pula apabila Para Penggugat Rekonpensimemohon agar di lakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas barangbarang bergerak maupun barangbarang tidak bergerak milik Para TergugatKonpensi ;Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat Rekonpensi ini sangatberdasarkan menurut hukum serta didasari atas alatalat bukti yang sahmenurut hukum dan oleh karena putusan ini nantinya jangan sampai ilisionersehingga beralasan apabila Para Tergugat Konpensi dihukum untukmembayar uang paksa (dwangsong
ARFAN AIDU
Tergugat:
1.H. ABDUL MAJID
2.JUNARDIN
3.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN KOTA BAUBAU
92 — 24
Bahwa terhadap dalil Gugatan Para penggugat pada Poin 28, sampaidengan poin 33 yang pada intinya tindakan Tergugat Menguasai danMembuat Sertifikat Hak Milik atas tanah Objek sengketa TersebutHalaman 28 dari 84 Putusan No. 23/Pdt.G/2017/PN Bauserta menyatakan pebuatan Tergugat adalah Melawan Hukum danbertentangan dengan Kepentingan Penggugat kemudianmemerintahkan kepada tergugat untuk membayar uang Dwangsong;Bahwa terhadap Dalil Penggugat Tersebut diatas, saya Tergugat menyatakan Dalil Tersebut sangatlah
68 — 19
Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang biaya pembayaranPBB atas rumah tersebut sejak tahun 2008 s/d 2015 sejumlah Rp 4.867.927,( empat jutadelapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah ), berdasarkanbukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi bukti T11 yang tidak dibantah TergugatRekonvensi/telah dibenarkan, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa( dwangsong
1.IYOS ROSTINAH
2.ROSTIATI
Tergugat:
dr. Ernie Juanita Hamzah
Turut Tergugat:
1.Camat Gunung Putri
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
63 — 41
IMATERIL DARI PENGGUGATPoin 23 dan 24 yang pada intinya mendalilkan Turut Tergugat Il telahmelakukan Perbuatan melanggar hukum karena dalam menerbitkanSertipikat obyek sengketa menggunakan bukti peralihan hak berupa AktaJual Beli Nomor : 45/AKTA/1972 tanggal 5 Agustus 1972 dan Akta Jual BellNomor : 332/5/Gnp/1993 tanggal 22 Desember 1993 yang cacat hukum,maka harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugianMaterial sebesar Rp. 10.000.000,000, ( Sepuluh Milyar Rupiah ) dan uangPaksa (dwangsong
291 — 20
Tergugat.Bahwa terhadap dalil gugatan pada halaman 5 nomor 14 dan 15, Secara Tegas ParaTergugat menyatakan menolak dalil tersebut.Bahwa terhadap dalil Gugatan pada halaman 6 nomor 16 huruf a dan b, Para Penggugatmenanggapinya sebagai berikut: Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat Nomor 7, Penggugat meminta meminta agarMajelis Hakim menjatuhkan hukuman membayar sejumlah uang kepada penggugat,berdasarkan hal tersebut maka uang paksa (dwangsom) secara hukum tidak bolehdimintakan untuk itu maka uang paksa (Dwangsong
131 — 65
tanah danbangunan yang sah, melakukan pemanfaatan ataupun pembongkaranbangunan yang notabennya dalah milik Tergugat II sendiri ;6 Bahwa menanggapi dalil Posita gugatan Penggugat point 12, yangmeminta adanya Putusan Provisi, yaitu agar Tergugat II dan/atau siapasaja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan danmenyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong yakni tanah danbangunan yang terletak dijalan jagran No. 18 Yogyakarta, bila perludengan bantuan alat negara dan permintaan uang paksa (Dwangsong
1.MUHAMMAD FADHILLA ISMALI,
2.REVANI DINA FITRA,
Tergugat:
VIVIEN TRIANI,
Turut Tergugat:
1.NOTARIS dan PPAT CHRISNA SARI, S.H., M.Kn.
2.Badan Pertanahan Nasional Kementerian ATR BPN KOTA BOGOR,
82 — 23
Para Penggugat untuk mengajukan agar Tergugat diwajibkan membayar uangpaksa (DWANGSOM) apabila tidak memenuhi isi keputusan hukum yangberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewidsde) dalam perkara ini dankarenanya mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor atau Majelis HakimYang Memeriksa Perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa(dwangsong), sebesar Rp. 1.000.000,00 ( Satu juta rupiah) kepada ParaPenggugat untuk setiap harinya apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isiputusan hukum
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Cq. Bupati Kutai Kartanegara
Terbanding/Tergugat II : DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Terbanding/Tergugat III : PUSKESMAS SUNGAI MERIAM KECAMATAN ANGGANA
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Terbanding/Tergugat V : KANTOR KECAMATAN ANGGANA
Terbanding/Tergugat VI : KANTOR DESA SUNGAI MARIAM KEC. ANGGANA
83 — 42
Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat III Menolak membayar uang paksa(dwangsong).DALAM EKSEPSI :1. Menerima Eksepsi Tergugat (I, Il, Ill, dan Turut Tergugat Il)seluruhnya;2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (NietOnvanklijke Verklaard);DALAM POKOK PERKARA :Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 151/PDT/2020/PT SMR1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (NietOnvanklijke Verklaard);2.