Ditemukan 1154 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pembenaran pembunahan pembedahan pembenihan pembunuhan pembebasan pembekalan pembebanan perbenihan pembelahan pembenanan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 31-03-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg
Tanggal 12 Juli 2021 — Penggugat:
1.Tantio Dwi Putra, Dkk.
2.Nanang Arief Wicaksono
3.Mulyana
4.Muhammad Rizky Hidayat
5.Robi Apriawan
6.Evih Syaefulloh
7.Wardi Saputra
8.Mirza Rahman
Tergugat:
PT. Elangperdana Tyre Industry
130 — 39
  • Bahwa upayaupaya yang dilakukan Tergugat di atas sudah sejalan dengan :a)b)Penjelasan Pasal 81 angka 37 UndangUndang No. 11 Tahun 2020 TentangCipta Kerja, yang berbunyi :Pasal 151Ayat (1)Yang dimaksud dengan mengupayakan adalah kegiatankegiatan yang positifyang pada akhirnya dapat menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerjaantara lain pengaturan waktu kena, penghematan, pembenahan metodekerja, dan memberikan pembinaan kepada pekerja/buruh.Surat Edaran Menteri Nomor : SE907/MEN/PHIPPHI/X/2004
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Putus : 21-10-2014 — Upload : 07-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 187/Pdt.G/2014/PN Smg
Tanggal 21 Oktober 2014 — PT.AMPUH SEJAHTERA Ketua BPK Republik Indonesia cq Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah cq BERNADETTA ARUM DATI, SE ,MM,Ak dkk
101 — 27
  • Pembenahangambar perencanaan adalah kewajiban dari Penggugat yang juga telahmemiliki ahli dalam membuat desain perencanaan, sedangkankewajiban Konsultan Perencana adalah melakukan pengawasanberkala serta memberikan petunjuk terhadap pembenahan gambarperencanaan yang telah dibuatnya, apabila dirasa dalam pelaksanaan21.67pekerjaan belum sesuai dengan yang ada dilapangan.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-05-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
PT. BAMA MAPAN BAHAGISA
Tergugat:
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
205 — 94
  • X, di SIUP namun di cek dilapangan tidak ada, saat ahli cek salah satu PT tapi kantor itu sudahmenjadi kantor lain, ada yang menjadi bengkel AC, ada yang menjadikantor biro komunikasi, dari situ perlu ada sebuah pembenahan, sekarangini Semangatnnya adalah bagaimana perbaikan tata kelola perlindunganpekerja migran Indonesia;Bahwa terkait uji materi Permenaker No. 10 Tahun 2019 dan sudah adaputusan MA No. 15/P/HUM/2020, menurut ahli sudah tepat, karena dalampertimbangan hakim ada tiga hal (1) Menteri
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 13-08-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 01-05-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Sby
Tanggal 12 Desember 2018 — Penggugat:
ITOK FAJAR YUSMAN
Tergugat:
JOSEPH JULIANTO KANGINAN
144 — 73
  • inisebagaimana telah diatur dalam pasal 151 ayat (1) UU No. 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dengan tegas menyatakan:Pasal 151(1) Pengusaha, pekerja/ouruh, serikat pekerja/serikat buruh, danpemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar janganterjadi pemutusan hubungan kerja;Penjelasan :Yang dimaksud dengan segala upaya dalam ayat iniadalah kegiatankegiatan yag positif yang pada akhirnya dapatmenghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja antara lainpengaturan waktu kerja, penghematan, pembenahan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 08-09-2020 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 809/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 15 September 2021 — Penggugat:
Drg.Wiwekowati,M.Kes
Tergugat:
1.PT Duta Anggada Realty Tbk
2.PT Matahari Putra Prima Tbk
3.PT Mega Duta Persada
Turut Tergugat:
BPN Kota Denpasar
135 — 80
  • Objek Sengketasejak awal adalah lahan kosong yang dipergunakan untuk parkir bagi semuapengunjung dan dikelola oleh PARA TERGUGAT, hanya saja ketika TERGUGATlll memegang hak atas Objek Sengketa, maka TERGUGAT III sebagai pemeganghak sah atas Objek Sengketa melakukan pembenahan, memperjelas area parkir,mengatur dan mengelola Objek Sengketa sebagai lahan parkir dengan tarif yangjelas;Bahwa Objek Sengketa seluas + 180 m?
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 18-05-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 109/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat:
PT. ASFIZ LANGGENG ABADI diwakili oleh : ZARKASI (Direktur)
Tergugat:
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
314 — 141
  • X, di SIUP namun di cek di lapangan tidak ada, saat ahli ceksalah satu PT tapi kantor itu sudah menjadi kantor lain, ada yangmenjadi bengkel AC, ada yang menjadi kantor biro komunikasi, dari situperlu ada sebuah pembenahan, sekarang ini sSemangatnnya adalahbagaimana perbaikan tata kelola perlindungan pekerja migranIndonesia ;Halaman 49 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUNJKT Bahwa menurut ahli mencoba mencermati terkait uji materi PermenakerNo. 10 Tahun 2019 dan sudah ada putusannya
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-12-2021 — Putus : 01-11-2019 — Upload : 03-12-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor PK 107/Pdt.G/2019/PN Kpn
Tanggal 1 Nopember 2019 — Perdata Sunaeni, Dkk melawan KUD Dengkol
161 — 54
  • kekeluargaan oleh pihak Turut Tergugat dengan para ahli wars, yanghal tersebut ditandai dengan penegasan Turut Tergugat dihadapan beberapaahli waris untuk menyatakan bahwa Turut Tergugat hanya meminjam untukdipergunakan sebagai kantor KUD, dan juga sebagai kompensasi maka TurutTergugat menerima salah satu ahli waris yakni Bpk.Tani dan juga 2 orangwarga yang tinggal di lingkungan sekitar KUD untuk menjadi karyawan dan ikutmenjaga KUD.Bahwa pada waktu menempati obyek sengketa, Turut Tergugat sempatmelakukan pembenahan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-05-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 103/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
PT. BINA MANDIRI MULIA RAHARJA
Tergugat:
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
236 — 236
  • X, di SIUP namun di cek di lapangan tidak ada, saat ahli ceksalah satu PT tapi kantor itu Ssudah menjadi kantor lain, ada yang menjadibengkel AC, ada yang menjadi kantor biro komunikasi, dari situ perlu adasebuah pembenahan, sekarang ini sSemangatnnya adalah bagaimanaperbaikan tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia ;Bahwa uji materi Permenaker No. 10 Tahun 2019 dan sudah ada putusannya,Putusan Mahkamah Agung No. 15/P/HUM/2020, menurut hemat ahli sudahsangat tepat, karena pertimbangan hakim
Pengadilan PT GORONTALO Pidana Khusus
Register : 04-12-2023 — Putus : 18-12-2023 — Upload : 18-12-2023
Putusan PT GORONTALO Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO
Tanggal 18 Desember 2023 — Pembanding/Penuntut Umum I : IRPAN HARIONO, SH
Terbanding/Terdakwa : YOFAN HENGA alias DEDE
149 — 105
- 7 (Tujuh) lembar foto kegiatan pembenahan lapangan sepak takraw.
- 7 (Tujuh) lembar foto kegiatan pembenahan lapangan sepak bola.
(satu) lembar kwitansi untuk pembayaran ongkos kerja pembenahan lapangan 8 desa dalam rangka kegiatan sepak bola piala gemilang liga Desa U-19 tahun 2020 rayon Limboto Cs sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)
- 7 (tujuh) lembar foto dokumentasi kegiatan
4.156.
Administrasi belanja pembenahan lapangan sepak takraw enam desa se Kecamatan Limboto,Cs kegiatan Piala Gemilang Liga Desa U-19 tanggal 24 Maret tahun 2020 Rayon II Limboto,Cs terdiri dari ;
- 1 (satu) lembar berita acara penyelesaian pekerjaan belanja pembenahan lapangan sepak takraw enam desa se Kecamatan Limboto,CS Kegiatan Piala ggemilang Liga Desa U-19 Tahun 2020 Rayon II Limboto Cs,
- 1 (satu) lembar Nota pesanan lampiran belanja bahan pembenahan lapangan sepak takraw
Administrasi belanja pembenahan lapangan Volly Ball enam desa se Kecamatan Limboto,Cs kegiatan Piala Gemilang Liga Desa U-19 tanggal 30 Maret tahun 2020 Rayon II Limboto,Cs terdiri dari ;
- 1 (satu) lembar berita acara penyelesaian pekerjaan belanja pembenahan lapangan Volly Ball enam desa se Kecamatan Limboto,CS Kegiatan Piala ggemilang Liga Desa U-19 Tahun 2020 Rayon II Limboto Cs,
- 1 (satu) lembar Nota pesanan lampiran belanja bahan pembenahan lapangan Volly Ball piala
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-05-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 106/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat:
PT. SENTOSA KARYA MANDIRI
Tergugat:
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
280 — 158
  • X, di SIUP namun di cek di lapangan tidak ada, saat ahli ceksalah satu PT tapi kantor itu sudah menjadi kantor lain, ada yangmenjadi bengkel AC, ada yang menjadi kantor biro komunikasi, dari situperlu ada sebuah pembenahan, sekarang ini sSemangatnnya adalahbagaimana perbaikan tata kelola perlindungan pekerja migranIndonesia;Bahwa menurut ahli mencoba mencermati terkait uji materi PermenakerNo. 10 Tahun 2019 dan sudah ada putusannya, Putusan MahkamahAgung No. 15/P/HUM/2020, menurut hemat ahli sudah
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata Tanah
Register : 15-05-2014 — Putus : 20-11-2014 — Upload : 04-03-2015
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 26/PDT.G/2014/PN Rap
Tanggal 20 Nopember 2014 — Perdata - EDWARD SITORUS Dkk Lawan - SALMON SIMANJUNTAK Dk
76 — 6
  • RezaAndrian Fachri, SH. jabatan Kasubsi Peralihan,Pembenahan Hak dan PPAT pada Kantor PertanahanKabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 03 Juni 2014 Nomor : 570.1/1022/VII/2014, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 03 Juli 2014Nomor : 100/SKC/2014/PNRAP;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berkas perkara ;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihakTENTANG
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-05-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 102/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
PT. LERES KAHURIPAN SEJATI
Tergugat:
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
213 — 84
  • X, di SIUP namun di cek di lapangan tidak ada, saat ahli ceksalah satu PT tapi kantor itu Ssudah menjadi kantor lain, ada yang menjadibengkel AC, ada yang menjadi kantor biro komunikasi, dari situ perlu adasebuah pembenahan, sekarang ini sSemangatnnya adalah bagaimanaperbaikan tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia;Halaman 49 dari 68 halaman Putusan No.102 /G/2020/PTUNJKTBahwa uji materi Permenaker No. 10 Tahun 2019 dan sudah ada putusannya,Putusan Mahkamah Agung No. 15/P/HUM/2020, menurut
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-08-2017 — Putus : 23-11-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 515/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 23 Nopember 2017 — Ir.STEFANUS SETIONO GUNAWAN CS >< Ir.DADI DARMAWAN CS
127 — 78
  • ternyata adapihak yang sebenarnya tidak berhak malah mendapat suatupenyelesaian dari PT.PISS;Hal 8 Putusan No. 515/PDT/2017/PT.DKI.10.11.12.13.14.Bahwa TERGUGAT dengan itikad buruk sengaja bertindaksendiri sebagai PEMOHON PKPU tanpa hak dan kapasitas,sebagaimana yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan,berdalih sangat yakin bahwa PT.PISS' masih sanggupmenyelesaikan kewajiban pembayaran hutanghutangnya, dengandalih bahwa PT.PISS masih mempunyai prospek baik dalamusahanya apabila telah dilakukan pembenahan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-05-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 105/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat:
PT. ANUGERAH USAHA JAYA
Tergugat:
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
302 — 158
  • X di SIUP namun di cekdi lapangan tidak ada, saat ahli cek salah satu perusahaan tapi kantor itusudah menjadi kantor lain, ada yang menjadi bengkel AC, ada yangmenjadi kantor biro komunikasi, dari situ perlu ada sebuah pembenahan,sekarang ini semangatnnya adalah bagaimana perbaikan tata kelolaperlindungan pekerja migran Indonesia ;Bahwa mengenai uji materi Permenaker No. 10 Tahun 2019 dan sudahada putusannya, Putusan Mahkamah Agung No. 15/P/HUM/2020,menurut hemat ahli sudah sangat tepat, karena pertimbangan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 07-02-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 456/Pdt/2018/PT.SMG
MARHADI MARNADI dkk lawan SRI LISNAWATI dkk
86 — 44
  • Tergugat perlu meluruskan tuduhan dari Para Penggugat tersebut, fakta yangsesungguhnya terjadi adalah bahwa setelah perjanjian jual beli terjadi danproses sertifikasi selesai maka kemudian alm Budi Suroso bermaksud untukmulai melakukan pembenahan atas bangunan yang mangkrak tersebut,kenapa mangkrak ?
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 16-05-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 165/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 17 Oktober 2019 — Penggugat:
1.Drs. MH. Yunus, SH, MM
2.Erni Dian Fisesa, S.Pi, M.Si.
Tergugat:
1.Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
2.Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2DIKTI) Wilayah I Sumatera Utara,
168 — 232
  • Putusan Perkara Nomor 165/G/2019/PTUNMDNbahwa disebabkan laporan kemajuan komitmen tersebut tidakmendapat tanggapan, maka melalui surat Nomor204/SK/YBBI/XII/L7 tanggal 28 Desember 2017, Penggugatkembali membuat Laporan Kemajuan Komitmen terutamamengenai pengajuan namanama Dosen yang telah memenuhipersyaratan untuk mendapatkan Nomor Induk Dosen Nasional(NIDN) melalui situs Forum Laporan Pangkalan Data PerguruanTinggi Pendidikan Tinggi ( Forlap PDPT Dikti) serta laporanperbaikan fasilitas kampus, pembenahan
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 27-03-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Cbi
Tanggal 7 Desember 2020 — Penggugat:
JEMMY HENDRA UISAN
Tergugat:
1.PT. ARTHA PARAGUNA
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Kementerian Agraria Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional
72 — 41
  • membeli 7 (tujuh) sertifikat berbedabeda tempatnya ; Bahwa mengenai luas tanah yang 913 M2 ini salah satunya ; Bahwa pada saat saksi membeli tanah tersebut pada bulanOktober 2009 ada 7 (tujuh) bidang ; Bahwa membelinya secara bersamaan ; Bahwa yang ke 6 (enam) bidang tanah tersebut tidak adasengketa ; Bahwa tanah yang luasnya 913 M2 Sudah bersertifikat dan atasnama H.Fasmi Jamaran ; Bahwa mengapa tanah ini menjadi sengketa setelah saksi kuasaidan lakukan pondasi dan jalan baru sedang dilakukan pembenahan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 21-09-2016 — Upload : 12-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 786 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 21 September 2016 — PT MERCK SHARP DHOME PHAMA, Tbk. (dahulu PT SCHERING PLOUGH INDONESIA Tbk.) VS Ir. AGUNG SUSANTO, M.M
73 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rencana restrukturisasi atau reorganisasi perusahaan initidak hanya diimplementasikan oleh Penggugat di Indonesia, namunterjadi secara global oleh setiap perusahaan yang termasuk dalam grupperusahaan Penggugat;Bahwa rencana restrukturisasi atau reorganisasi perusahaan tersebutmengharuskan Penggugat untuk melakukan berbagai perubahan,pembenahan, dan efisiensi dalam berbagai aspek dan/atau bagian dariPenggugat, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan strukturorganisasi Penggugat.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-01-2014 — Upload : 05-03-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 73/Pid.Sus/2013/PN.Sby
Tanggal 7 Januari 2014 — HASAN ASHARI Bin BUDI UTOMO
58 — 14
  • juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secarabertahap dan pelaksanaan pekerjaan pengaspalan tersebut pada tanggal 26 s/d 27 Pebruari2013 yang telah melampaui tahun anggaran penerimaan bantuan keuangan desa tersebut,adapun kondisi jalan saat ini sudah mengalami kerusakan (aspal mengelupas), karena tidaksesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana yangdilampirkan dalam proposal pengajuan dana bantuan tersebut, terhadap kerusakan jalantersebut sudah dilakukan pembenahan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 13-08-2012 — Upload : 22-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 25/PID.SUS/2012/PN.SBY
Tanggal 13 Agustus 2012 —
39 — 14
  • ;Bahwa dana bantuan tersebut diterima oleh Saksi digunakan untukpemerataan / pembenahan lapangan sepak bola sebesar Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), konsumsi rapat Karang Tarunadan sisanya diserahkan kepada Pengurus baru. ;Bahwa Saksi pada tanggal 26 Mei 2006 menghadiri rapat pemilihanKetua Karang Taruna dan mendapat hidangan snack dan air minumkemasan gelas yang disediakan oleh Kelurahan.