Ditemukan 1152 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pembenaran pembunahan pembenihan pembedahan pembunuhan pembebasan pembekalan pembebanan perbenihan pembelahan pembenanan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 18-05-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 109/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat:
PT. ASFIZ LANGGENG ABADI diwakili oleh : ZARKASI (Direktur)
Tergugat:
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
320 — 146
  • X, di SIUP namun di cek di lapangan tidak ada, saat ahli ceksalah satu PT tapi kantor itu sudah menjadi kantor lain, ada yangmenjadi bengkel AC, ada yang menjadi kantor biro komunikasi, dari situperlu ada sebuah pembenahan, sekarang ini sSemangatnnya adalahbagaimana perbaikan tata kelola perlindungan pekerja migranIndonesia ;Halaman 49 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUNJKT Bahwa menurut ahli mencoba mencermati terkait uji materi PermenakerNo. 10 Tahun 2019 dan sudah ada putusannya
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 08-09-2020 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 809/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 15 September 2021 — Penggugat:
Drg.Wiwekowati,M.Kes
Tergugat:
1.PT Duta Anggada Realty Tbk
2.PT Matahari Putra Prima Tbk
3.PT Mega Duta Persada
Turut Tergugat:
BPN Kota Denpasar
143 — 86
  • Objek Sengketasejak awal adalah lahan kosong yang dipergunakan untuk parkir bagi semuapengunjung dan dikelola oleh PARA TERGUGAT, hanya saja ketika TERGUGATlll memegang hak atas Objek Sengketa, maka TERGUGAT III sebagai pemeganghak sah atas Objek Sengketa melakukan pembenahan, memperjelas area parkir,mengatur dan mengelola Objek Sengketa sebagai lahan parkir dengan tarif yangjelas;Bahwa Objek Sengketa seluas + 180 m?
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-12-2015 — Upload : 12-07-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 402/Pdt/2015/PT SMG
Tanggal 15 Desember 2015 — PT. AMPUH SEJAHTERA melawan 1. Ketua BPK Republik Indonesia cq Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah cq BERNADETTA ARUM DATI, SE ,MM,Ak, dkk
83 — 49
  • Pembenahan gambar perencanaanadalah kewajiban dari Penggugat yang juga telah memilikiahli dalam membuat desain perencanaan, sedangkankewajiban Konsultan Perencana adalah melakukanpengawasan berkala serta memberikan petunjuk terhadappembenahan gambar perencanaan yang telah dibuatnya,apabila dirasa dalam pelaksanaan pekerjaan belum sesuaidengan yang ada dilapangan.
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata
Register : 24-11-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 03-10-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 92/PDT/2015/PT PLK
Tanggal 17 Desember 2015 — Pembanding/Penggugat : WIBYANTO ONGGARA ACHMAD Diwakili Oleh : ERLINA R.TAMBUNAN,S.H
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA
Terbanding/Tergugat : WILLIAM, SE. Diwakili Oleh : NANANG SUJAHANTOPO, SH
45 — 23
  • Menggabungkan Peta ke dalam satu system tunggal yang terkontrol melaluisuatu aplikasi digital dan proses pemetaan yang dilaksanakan sejakdiberlakikannya PP 24 Tahun 1997 telah mengacu pada satu systemkoordinat nasional yang bertujuan penggabungan bidang tanah.( Vide bukti P8);. 12.Bahwa kalau memang itu yang menjadi alasan kenapa SHM Penggugatyang harus dikorbankan, mestinya kalau memang ada pembenahan danpenyesuaian harus ditata ulang baik yang lebih dulu maupun yang terbitbelakangan dan harus menjadi
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 21-12-2018 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 521/Pdt.G/2018/PN Bdg
Tanggal 18 Juli 2019 — Penggugat:
YOPPY SUTISNA SIP
Tergugat:
1.IKATAN WARGA KOMPLEK BATUNUNGGAL INDAH
2.DRS SUPRIHADI USMAN
3.ESRON PAKPAHAN SH.,MM
4.SUNARSONO
5.BAYU TRISNA RAMAHADI SIP MSI
6.BILLY MUHAMAD FAURY S AB
Turut Tergugat:
PT BATUNUNGGAL PERKASA
260 — 87
  • dan slip penarikan TURUT TERGUGAT II;Copy dari (Asli) Surat TERGUGAT IE untuk TERGUGAT VI tanggal 18April 2018 perihal Pertanggung jawaban atas laporan Keuanganperiode Februari 2017 sampai dengan Maret 2018;Copy dari (Hasil print out) Laporan Kas AprilJuni dari TERGUGAT VI;Copy dari (Asli) Surat dari PENGGUGAT No. 003/SKL/PKKPBIIWABI/XI/2007 perihal Klarifikasi Laporan Keuangan tanggal 10Nopember 2017 (Ttd PENGGUGAT);Copy dari (Asli) Surat dari PENGGUGAT No. 08/SKL/PKKPBIIWABI/XII/2017 perihal Pembenahan
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 04-05-2014 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 16-03-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 262/Pdt.G/2015/PN.Tng
Tanggal 17 Desember 2015 — PT.HIPMAWI MITRA X PERUM KERETA API INDONESIA
87 — 76
  • penggusuran tersebut ;Bahwa kawasan yang digusur tersebut dulu adalah merupakan ikon KotaTangerang, kawasan bersejarah dan setelah ada penggusuran ini lalulintas menjadi macet dan tidak karuan, hal tersebut saksi tahu karenasaksi sering melintas didaerah ini jika sedang berdinas ke Kantor DPRD ;Bahwa menurut saksi tidak jelas desain tata ruang juga maksud dantujuan pengembangan stasiun Kereta Api di Tangerang ;Bahwa dalam dengar pendapat yang dilakukan pada tanggal 30 April2015 pada intinya tidak menolak pembenahan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-05-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 105/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat:
PT. ANUGERAH USAHA JAYA
Tergugat:
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
306 — 161
  • X di SIUP namun di cekdi lapangan tidak ada, saat ahli cek salah satu perusahaan tapi kantor itusudah menjadi kantor lain, ada yang menjadi bengkel AC, ada yangmenjadi kantor biro komunikasi, dari situ perlu ada sebuah pembenahan,sekarang ini semangatnnya adalah bagaimana perbaikan tata kelolaperlindungan pekerja migran Indonesia ;Bahwa mengenai uji materi Permenaker No. 10 Tahun 2019 dan sudahada putusannya, Putusan Mahkamah Agung No. 15/P/HUM/2020,menurut hemat ahli sudah sangat tepat, karena pertimbangan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 07-02-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 456/Pdt/2018/PT.SMG
MARHADI MARNADI dkk lawan SRI LISNAWATI dkk
89 — 46
  • Tergugat perlu meluruskan tuduhan dari Para Penggugat tersebut, fakta yangsesungguhnya terjadi adalah bahwa setelah perjanjian jual beli terjadi danproses sertifikasi selesai maka kemudian alm Budi Suroso bermaksud untukmulai melakukan pembenahan atas bangunan yang mangkrak tersebut,kenapa mangkrak ?
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 13-08-2012 — Upload : 22-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 25/PID.SUS/2012/PN.SBY
Tanggal 13 Agustus 2012 —
40 — 14
  • ;Bahwa dana bantuan tersebut diterima oleh Saksi digunakan untukpemerataan / pembenahan lapangan sepak bola sebesar Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), konsumsi rapat Karang Tarunadan sisanya diserahkan kepada Pengurus baru. ;Bahwa Saksi pada tanggal 26 Mei 2006 menghadiri rapat pemilihanKetua Karang Taruna dan mendapat hidangan snack dan air minumkemasan gelas yang disediakan oleh Kelurahan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 518 K/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs. THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA, Bc.IP, S.H., M.Hum
87 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 518 K/TUN/2015Bila pembenahan kinerja sifatnya untuk menyeluruh atau menyangkutprogram kerja tahunan, maka Penggugat menindaklanjutinya denganmenerbitkan SURAT KEPUTUSAN;Surat Keputusan yang diterbitkan disampaikan kepada Pejabat ataustaf yang dituju, supaya dapat diketahui dan dipahami sertadilaksanakan.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata Tanah
Register : 15-05-2014 — Putus : 20-11-2014 — Upload : 04-03-2015
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 26/PDT.G/2014/PN Rap
Tanggal 20 Nopember 2014 — Perdata - EDWARD SITORUS Dkk Lawan - SALMON SIMANJUNTAK Dk
78 — 6
  • RezaAndrian Fachri, SH. jabatan Kasubsi Peralihan,Pembenahan Hak dan PPAT pada Kantor PertanahanKabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 03 Juni 2014 Nomor : 570.1/1022/VII/2014, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 03 Juli 2014Nomor : 100/SKC/2014/PNRAP;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berkas perkara ;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihakTENTANG
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-05-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 106/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat:
PT. SENTOSA KARYA MANDIRI
Tergugat:
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
287 — 161
  • X, di SIUP namun di cek di lapangan tidak ada, saat ahli ceksalah satu PT tapi kantor itu sudah menjadi kantor lain, ada yangmenjadi bengkel AC, ada yang menjadi kantor biro komunikasi, dari situperlu ada sebuah pembenahan, sekarang ini sSemangatnnya adalahbagaimana perbaikan tata kelola perlindungan pekerja migranIndonesia;Bahwa menurut ahli mencoba mencermati terkait uji materi PermenakerNo. 10 Tahun 2019 dan sudah ada putusannya, Putusan MahkamahAgung No. 15/P/HUM/2020, menurut hemat ahli sudah
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-05-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 102/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
PT. LERES KAHURIPAN SEJATI
Tergugat:
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
220 — 87
  • X, di SIUP namun di cek di lapangan tidak ada, saat ahli ceksalah satu PT tapi kantor itu Ssudah menjadi kantor lain, ada yang menjadibengkel AC, ada yang menjadi kantor biro komunikasi, dari situ perlu adasebuah pembenahan, sekarang ini sSemangatnnya adalah bagaimanaperbaikan tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia;Halaman 49 dari 68 halaman Putusan No.102 /G/2020/PTUNJKTBahwa uji materi Permenaker No. 10 Tahun 2019 dan sudah ada putusannya,Putusan Mahkamah Agung No. 15/P/HUM/2020, menurut
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-08-2017 — Putus : 23-11-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 515/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 23 Nopember 2017 — Ir.STEFANUS SETIONO GUNAWAN CS >< Ir.DADI DARMAWAN CS
134 — 85
  • ternyata adapihak yang sebenarnya tidak berhak malah mendapat suatupenyelesaian dari PT.PISS;Hal 8 Putusan No. 515/PDT/2017/PT.DKI.10.11.12.13.14.Bahwa TERGUGAT dengan itikad buruk sengaja bertindaksendiri sebagai PEMOHON PKPU tanpa hak dan kapasitas,sebagaimana yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan,berdalih sangat yakin bahwa PT.PISS' masih sanggupmenyelesaikan kewajiban pembayaran hutanghutangnya, dengandalih bahwa PT.PISS masih mempunyai prospek baik dalamusahanya apabila telah dilakukan pembenahan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 31-03-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg
Tanggal 12 Juli 2021 — Penggugat:
1.Tantio Dwi Putra, Dkk.
2.Nanang Arief Wicaksono
3.Mulyana
4.Muhammad Rizky Hidayat
5.Robi Apriawan
6.Evih Syaefulloh
7.Wardi Saputra
8.Mirza Rahman
Tergugat:
PT. Elangperdana Tyre Industry
137 — 39
  • Bahwa upayaupaya yang dilakukan Tergugat di atas sudah sejalan dengan :a)b)Penjelasan Pasal 81 angka 37 UndangUndang No. 11 Tahun 2020 TentangCipta Kerja, yang berbunyi :Pasal 151Ayat (1)Yang dimaksud dengan mengupayakan adalah kegiatankegiatan yang positifyang pada akhirnya dapat menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerjaantara lain pengaturan waktu kena, penghematan, pembenahan metodekerja, dan memberikan pembinaan kepada pekerja/buruh.Surat Edaran Menteri Nomor : SE907/MEN/PHIPPHI/X/2004
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 27-03-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Cbi
Tanggal 7 Desember 2020 — Penggugat:
JEMMY HENDRA UISAN
Tergugat:
1.PT. ARTHA PARAGUNA
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Kementerian Agraria Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional
75 — 42
  • membeli 7 (tujuh) sertifikat berbedabeda tempatnya ; Bahwa mengenai luas tanah yang 913 M2 ini salah satunya ; Bahwa pada saat saksi membeli tanah tersebut pada bulanOktober 2009 ada 7 (tujuh) bidang ; Bahwa membelinya secara bersamaan ; Bahwa yang ke 6 (enam) bidang tanah tersebut tidak adasengketa ; Bahwa tanah yang luasnya 913 M2 Sudah bersertifikat dan atasnama H.Fasmi Jamaran ; Bahwa mengapa tanah ini menjadi sengketa setelah saksi kuasaidan lakukan pondasi dan jalan baru sedang dilakukan pembenahan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 16-05-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 165/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 17 Oktober 2019 — Penggugat:
1.Drs. MH. Yunus, SH, MM
2.Erni Dian Fisesa, S.Pi, M.Si.
Tergugat:
1.Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
2.Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2DIKTI) Wilayah I Sumatera Utara,
173 — 235
  • Putusan Perkara Nomor 165/G/2019/PTUNMDNbahwa disebabkan laporan kemajuan komitmen tersebut tidakmendapat tanggapan, maka melalui surat Nomor204/SK/YBBI/XII/L7 tanggal 28 Desember 2017, Penggugatkembali membuat Laporan Kemajuan Komitmen terutamamengenai pengajuan namanama Dosen yang telah memenuhipersyaratan untuk mendapatkan Nomor Induk Dosen Nasional(NIDN) melalui situs Forum Laporan Pangkalan Data PerguruanTinggi Pendidikan Tinggi ( Forlap PDPT Dikti) serta laporanperbaikan fasilitas kampus, pembenahan
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 29-07-2016 — Putus : 25-08-2016 — Upload : 31-07-2019
Putusan PT PADANG Nomor 10/PID.TPK/2016/PT PDG
Tanggal 25 Agustus 2016 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ZULKARNAIN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MUHAMMAD DAHRIL LUBIS Alias M. DAHRIL LUBIS
86 — 30
  • Dana APB Nagari Cubadak untuk belanja bahan/bibit tanamanuntuk pembenahan kantor sebesar Rp.1.920.000, (Satu juta sembilanratus dua puluh ribu rupiah) tidak digunakan untuk belanja bahan/bibittanaman untuk pembenahan kantor tetapi diambil terdakwa denganmembuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebesarRp. 2.000.000, (dua juta rupiah) telah digunakan, dengan membuatkwitansi fiktif (tidak diterima oleh penerima) kepada Mulyati sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) sedangkan yang dibelanjakan
    Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja bahan/bibittanaman untuk pembenahan kantor dibuat dengan suratpertanggungjawaban yang bertandatangan palsu Mulyati yaitu padaKwitansi No. 85/013 tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp. 2.000.000,. (duajuta rupiah)6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 21-09-2016 — Upload : 12-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 786 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 21 September 2016 — PT MERCK SHARP DHOME PHAMA, Tbk. (dahulu PT SCHERING PLOUGH INDONESIA Tbk.) VS Ir. AGUNG SUSANTO, M.M
76 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rencana restrukturisasi atau reorganisasi perusahaan initidak hanya diimplementasikan oleh Penggugat di Indonesia, namunterjadi secara global oleh setiap perusahaan yang termasuk dalam grupperusahaan Penggugat;Bahwa rencana restrukturisasi atau reorganisasi perusahaan tersebutmengharuskan Penggugat untuk melakukan berbagai perubahan,pembenahan, dan efisiensi dalam berbagai aspek dan/atau bagian dariPenggugat, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan strukturorganisasi Penggugat.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-01-2014 — Upload : 05-03-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 73/Pid.Sus/2013/PN.Sby
Tanggal 7 Januari 2014 — HASAN ASHARI Bin BUDI UTOMO
63 — 14
  • juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secarabertahap dan pelaksanaan pekerjaan pengaspalan tersebut pada tanggal 26 s/d 27 Pebruari2013 yang telah melampaui tahun anggaran penerimaan bantuan keuangan desa tersebut,adapun kondisi jalan saat ini sudah mengalami kerusakan (aspal mengelupas), karena tidaksesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana yangdilampirkan dalam proposal pengajuan dana bantuan tersebut, terhadap kerusakan jalantersebut sudah dilakukan pembenahan