Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce florce forte folce mansure majekur maserre majenne mannure
Penelusuran terkait : 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha force one nopol. : kt 5056 k warna merah biru putih dengan no mesin : 4wh-509592 dan no rangka : mh34nst0113k832096
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 12-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 11-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/TUN/2012
Tanggal 5 Maret 2013 — 1. PT. PRIBUMI SANGA-SANGA COAL, 2. BUPATI KUTAI KARTANEGARA vs PT. SAWIT KALTIM LESTARI;
127 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebab, kalauperkaranya sama atau sejenis tetapi diputuskan tidak sama atau tidakserupa atau bertentangan satu sama lain maka akan menimbulkanketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan mengesankan hakimhakimbertindak berat sebelah atau memihak dalam memutuskan perkaraperkaratersebut, yang putusannya saling bertentangan satu sama lain.113.Bahwa dalam perkaraperkara tersebut di atas, seharusnya berlaku prinsipthe binding force of precedentatau yang dalam Bahasa Latin dikenaldengan prinsip stare decisis
    Adapunargumentasi yang sering digunakan hakim untuk membenarkanpenggunaan prinsip the binding force of precedent atau stare decisis etquita non moveretersebut adalah agar tidak ada kejanggalan kalauperistiwa yang serupa diputus berlainan. Prof. Dr. R.M.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus Pidsus Pra Peradilan
Register : 23-12-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 169/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 24 Januari 2017 — ATTY SUHARTI, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Lahir Jakarta, 24 November 1955, Agama Islam, Alamat: Jl. Pesantren Komplek PPTM No. C.II, Rt 04, Rw o7, Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, Indonesia, Alamat tinggal di Sari Asih IV No. 16, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, Pekerjaan Walikota Non Aktif Kota Cimahi, Jawa Barat, dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Kuasanya bernama : Andi Syafrani, SH. MCCL., M.A. Fernandez, SHI., MH., Rivaldi, SH., Ade Yan Yan Hs., SH., Mellisa Anggraini , SH.MH. dan Teuku Madar Ardian, SHI., para Advokat, dan Konsultan Hukum pada Z.i.A & A Partners Law Firm, beralamat di Jalan Gedung Darul Marfu lt. 3 Jalan H. Zaenuddin No.43 Radio Dalam Gandaria Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai……………….………...………….. PEMOHON.
466 — 2307
  • Pembuktian unsurunsur tindakpidana sudah masuk dalam materi pokok perkara dan bukan lagiterhadap tindakan formil yang dilakukan oleh Termohon.Bahwa yang berwenang untuk menentukan nilai kKekuatan pembuktian(bewijskracht, probatory force/conclusive force) dari unsurunsur tindakpidana sepenuhnya menjadi kKewenangan majelis hakim dalam prosespersidangan pengadilan pokok perkara.Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak beralasan hukum apabila HakimPraperadilan dalam perkara a quo yang memeriksa, mengadili
Restatement Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan
Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;
Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
7555 — 10875
  • Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]
  • Mekanisme perampasan aset sebagaimana NCB asset forfeituresebenarnya telah sejalan dengan beberapa konvensi Internasional yang sudah diratifikasi olehPemerintah Indonesia, seperti Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme(diratifikasi melalui UndangUndang Nomor 6 Tahun 2006) dan UNCAC yang diratifikasimelalui UndangUndang Nomor 7 tahun 2006, dan memenuhi standar 40 RecommendationsFinancial Action Task Force (FATF) on Money Laundering yang juga menggariskan pentingnyarezim perampasan
    Pemerintah Republik Indonesia sepertiKonvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme atau International Convention forthe Suppression of the Financing of Terrorism yang diratifikasi melalui UndangUndang Nomor 6Tahun 2006 dan Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Antikorupsi atau UnitedNations Convention against Corruption (UNCAC) yang diratifikasi melalui UndangUndangNomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC dan memenuhi standar Revised 40+9Recommendations Financial Action Task Force
Pengadilan PN DOMPU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 20-11-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PN DOMPU Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Dpu
Tanggal 16 Februari 2021 — Penuntut Umum:
BUDI RAHARJO,SH.
Terdakwa:
KAMARUZZAMAN
92 — 18

  • Dirampas untuk dimusnahkan;

    • 1 (satu) unit HP NOKIA warna putih;
    • 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna putih;
    • 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX Type (251) FORCE SPORTY (1FD) warna hitam dengan Nopol : EA 3310 LB, beserta kunci kontak;

    Dirampas untuk Negara;

    1. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
Pengadilan PN DUMAI Pidana Khusus Anak
Putus : 05-10-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN DUMAI Nomor 10/Pid.Sus.Anak.2016/PN Dum
Tanggal 5 Oktober 2016 — - ANGGA PALEPI Als RANGGA Bin BUKHORI
233 — 75
  • diperiksa dikepolisianpada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 yang didampingi oleh orang tuanyaBukhori, Pembimbing Pemasyarakatan Mulkan Siregar, S.Sy dan dari P2TP2AKota Dumai Zulkifli, Amd.Keb, Terdakwa menerangkan pada point 10, bahwapada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwamelihat Stevani Pasaribu dan Friskila Pasaribu sedang membeli jajan dikedaiDevi, kemudian Terdakwa mendekatinya dan datang kesamping rumah Angeldidekat kedai Devi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Force
Pengadilan PA BOJONEGORO Perdata Agama
Register : 02-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 1082/Pdt.G/2019/PA.Bjn
Tanggal 3 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 4
  • Suamiyang sudah mengikrarkan talaknya dengan mudah melupakan kewajibannyadengan berbagai macam alasan, seperti ketidak sanggupan atau menunggu upayapaksa dari pengadilan (execution force) sementara isteri harus berfikir panjanguntuk mengajukan permohonan eksekusi dengan biaya yang biasanya lebihbanyak daripada hak yang akan diperolehnya, akibatnya putusan pengadilan jauhdari rasa keadilan (legal justice) dan kemanfaatan (legal certanty), selanjutnyadengan sendirinya membuka ruang kesengsaraan berkepanjangan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 18-09-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 133/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 September 2018 — Pemohon:
PT. BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA
Termohon:
1.PT. MULTI BUANA INSTRUMINDO
2.BUDI YULIANTO
286 — 126
  • Nasabah yangtidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak bolehdikenakan sanksi.2. Sanksi didasarkan pada prinsip tazir, yaitu bertujuan agar nasabahlebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.Halaman 35 Putusan No.133/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga.Jkt. Pst3. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukanatas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani.4.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Tanah
Register : 26-07-2010 — Putus : 05-05-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 77/Pdt.G/2010/PN.Yk
Tanggal 5 Mei 2011 — Ny.Hj.SUNARTIN,BA melawan KALBU SUTARJOKO GUNAWAN R.ROOSPRAYITNO
136 — 30
  • 3 haruslah ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena perikatan jual belitertanggal 19 April 2008 s telah dinyatakan sah danberkekuatan hukum dan penguasaan atas obyek sengketa tidakbertentangan dengan hukum, maka Para Tergugat tidakterbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan olehkarenanya petitum ke 4, ke 6 sampai dengan petitum ke 12haruslah ditolak pula ;Menimbang, bahwa oleh karena perikatan jual beli sah,sedangkan pelaksanaan daripada isi perikatan belum selesaiyang disebabkan suatu keadaan force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-09-2014 — Upload : 24-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 29 September 2014 — COKORDA GEDE DHARMA PUTRA, S.T, DKK
48 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Air yang sertamerta masuk melalui celah paving dan merendam konstruksi senderantersebut menyebabkan terjadinya tractive force atau gaya rembesan yangmenyebabkan terjadinya penggerusan tanah isian atau timbunan. Sehinggatanah timbunan akan hanyut terbawa tekanan air.
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 13-03-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 33/Pdt.Bth/2018/PN Son
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penggugat:
SRIYANI
Tergugat:
1.Kepala Cabang Bank BRI Sorong
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Soron
3.William Thunggawan
54 — 31
  • dilaksanakan telah sesuai ketentuan dansah menurut hukum, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan berdasarkanHalaman 23 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Padt.Plw/2018/PN SonPasal 4 PMK 27/PMK.06/2016 yang berbunyi sebagai berikut: lelang yang telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan;dan Pasal 31 PMK 27/PMK.06/2016 yang menyatakan bahwa Pembatalanlelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang dalamhal:1) keadaan memaksa (force
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 09-04-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PN BATAM Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Btm
Tanggal 9 Nopember 2021 — Penggugat:
1.FAM FENDY HARTONO
2.PT. BATUBARASELARAS SAPTA
Tergugat:
2.U Lai
3.PT. Citra Indo Sentosa
4.PT. Citra Indo Tambang
478 — 282
  • Karena itu, manakala salah satupihak tidak melaksanakan kewajibannya tersebut dan bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) maka salah satu pihak dapat dianggap melakukaningkar janji atau waprestasi;Menimbang, bahwa ketentuan asas konsensualisme yang terkandungdalam Pasal 1320 jo.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 08-09-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
M HABI HENDARSO SH MH
Terdakwa:
IRAWAN Bin BONASIR Alm
139 — 25
  • terutama untukkegiatan bidang pembangunan sebesar Rp. 571.050.500,00 dan SistemInformasi Desa Melalui Koran Desa sebesar Rp. 17.500.000,00;Bahwa kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negaraatau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasiyang setara, yang disebabkan diantaranya : 1) adanya penyimpangan dariketentuan/kriteria yang dipergunakan dalam bidang keuangannegara/daerah, 2) kelalaian seseorang dan/atau 3) disebabkan oleh keadaan diluar Kemampuan manusia (force
    majeure);Bahwa Dalam konteks ini, jumlan uang sebesar Rp122.612.500,00merupakan kerugian keuangan Negara atas Pelaksanaan atau PengelolaanDana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 di Desa Taman Negeri KecamatanWay Bungur Kabupaten Lampung Timur karena nilai yangdipertanggungjawabkan dalam kegiatan Bidang Pembangunan (pembeliansemen, batu belah, pasir pasang ongkos tukang dan alat kerja) dankegiatan Bidang Pemberdayaan (Sistem Informasi melalui Koran) tidaksesuai dengan realisasinya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 15-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1016 K/PID.SUS/2017
Tanggal 15 Juni 2017 — Ir. H. PRAYITNO
1158 — 691 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada ... [Selengkapnya]
  • Kerugian disebabkan kondisiforce majeure ....; atau 3). Kesusutan wajar yang tidak melebihi batasambang toleransi;Bahwa kerugian pergudangan akibat kekurangan atau kehilanganbarang dapat diajukan tuntutan ganti rugi terhadap Kepala Gudangdan/atau Kerani dan/atau Juru Timbang, kecuali dapat membuktikansebaliknya bukan akibat dari kesalahan atau kelalaian KepalaGudang, force majeure atau kesusutan barang secara wajar ;.
Pengadilan PN JAMBI Perdata Khusus PHI
Register : 19-04-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jmb
Tanggal 1 Agustus 2018 — NAZLI BIN RAMLI AR (penggugat) lawan PT. RESTORASI EKOSISTEM INDONESIA (REKI) (tergugat)
184 — 51
  • REKI, mengacu padaTask Force berdasarkan Keputusan Presiden Direktur bahwa seluruh staffdibawah kepemimpinan PENGGUGAT di BKO dan Departemen CR & CT tidaklagi difungsikan dan terhadap diri PENGGUGAT tidak lagi memegang tugas,jabatan dan tanggung jawab alias di Non Job kan oleh TERGUGAT;Bahwa pada tanggal 28 Mei 2017 PENGGUGAT mendapat laporan dari Anggotatiem Perelindungan Hutan, bahwa telah terjadi pencurian kayu logging yangdilakukan oleh oknum Supervisor Pengaman PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Putus : 16-03-2016 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 266/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 16 Maret 2016 — LIM KOK TJIONG >< PT. PULAU SEROJA JAYA
129 — 132
  • menyatakan bahwa biaya operasional diusulkanoleh Penggugat;Menimbang, bahwa perihal kewenangan Penggugat tersebut juga sesuai denganketerangan yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit Investigatif (vide bukti T/PR5)yang menyebutkan, Dana Operasional adalah bagian dari biaya operasional yangdikeluarkan perusahaan Tergugat kepada pihakpihak yang membantu keamanan,kelancaran dan keselamatan pelayaran kapalkapal tug boat/tunda dengan resikokecelakaan kandas, tabrakan, tenggelam atau kebakaran serta resiko force
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 29-11-2012 — Putus : 22-08-2013 — Upload : 25-02-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 545/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 22 Agustus 2013 — Tuan HO FERDY alias HO FERDY >< Tuan JOHANES NENO, SE,Cs
180 — 91
  • ditetapkan tersebut selama 1(satu) bulan dengan pertimbanganbahwa dengan adanya perpanjangan tersebut akan lebih besarkemungkinan untuk melaksanakan pengelolaan tambang tersebut ;2) Apabila telah melampuai masa perpanjangan waktu seperti yangtersebut pada ayat (1) di atas, ternyata para pihak belum juga dapatmelaksanakan prestasi maka para pihak dengan ini menyatakansetuju dan sepakat baik sekarang maupun pada saatnya dikemudianhari nanti untuk mengakhiri perjanjian ini, kecuali dengan adanyaalasan force
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus PHI
Putus : 16-08-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 36/G/2016/PHI.Sby
Tanggal 16 Agustus 2016 — ROSYIDAH WIJAYANTI, DKK MELAWAN 1. PT. INFOMEDIA NUSANTARA Cabang Surabaya,DKK
121 — 32
  • dikategorikan melakukan tindakan efisiensi;11.8.Bahwa, apabila perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap para pekerja dengan kategori tindakan efisiensi, maka para pekerjamasih berhak atas pesangon yang besarnya berpedoman pada ketentuanPasal 164 ayat (8) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 yangmenyatakan, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/oburuh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa(force
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 15-11-2017 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 362/Pdt.G/2017/PN Mks
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
104 — 26
  • Bank Utama.Bahwa karena adanya force majeur beberapa bulan setelah lelang yakniterjadinya kerusuhan sosial di Kota Makassar (Ujung Pandang) di tahun1997 yang berlanjut pada kerusuhan sosial dan krisis Keuangan skalanasional di tahun 1998 dimana PT.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 29-03-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 21-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 150/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 21 April 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
59 — 38
  • Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuaiperaturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesual dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual;atauk. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yangdilelang;18.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 K/Pid/2006
NILA KUSUMA
58 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dibuktikan maka sangatberalasan hukum untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum.Bahwa dari pemeriksaan saksi yang dihadapkan di persidangan ternyataTerdakwa sebagai pimpinan proyek telah selesai dalam pengerjaan proyektersebut.Bahwa tindakan Terdakwa untuk mencairkan dana adalah setelahadanya kesepakatan dari Pemda Rohil dengan membuat addendumperpanjangan waktu pengerjaan proyek dan hal ini dilakukan karenakeadaan overmach di lapangan yakni berupa keadaan kahar seperti banjir(force