Ditemukan 1136 data
110 — 55
DakwaanSubsidairitas diajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkansuatu akibat, dan akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung denganbeberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukantindak pidana tersebut ;Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan Subsidairitas tersebut, makaMajelis Hakim memulai pemeriksaan dari dakwaan primair, apabila dakwaanprimair sudah terbukti dalam persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkanpada dakwaan subsidair
213 — 255
Dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelumdipertimbangkan penuntutan pidana.Bahwa atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum ada di dalam Teori danpraktek Hukum dikatakan terjadi Praejudicieel geschil yaitu, terjadi titiksinggung antara Perkara Perdata dan Perkara Pidana, meskipun tindakpidananya belum diproses, tetapi kKemudian dikemukakan tentang tindakPidana berarti proses perdata bertitik singgung dengan perkara Pidana,hal tersebut sudah diatur dalam ketentuan pasal 81 KUHP., kalau terjadiPraejudicieel
67 — 169
sebelumnya ahli sudah dimintaiketerangan di penyidik dan membenarkan berita acarapemeriksaan ahli Bahwaahli menerangkan ahli sering menghitung adanyakerugian negara sudah sering akan tetapi untukpenghitungan ADD, ini yang pertama kalinya Bahwadasar penghitungan yag dilakukan oleh ahli yaitu ahlidiberikan lLaporan Pertanggungjawaban Alokasi DanaDesa (ADD) desa Lifofa tahun 2011 dan tahun 2012serta bukti bukti pertanggungjawabannya bersamadengan resume keterangan saksi Bahwaahli menerangkan titik singgung
165 — 169
bahwa didepan persidangan Tergugat 18 jugamenyatakan bahwa OS1 tersebut saat ini masin dalam prosesperkara Perlawanan Eksekusi yang diajukan oleh para Penggugatdi Pengadilan Negeri Kepanjen, hal mana diakui dan/atausetidaknya tidak dibantah oleh para Penggugat.Menimbang, bahwa permohonan eksekusi yang diajukan olehTergugat 18 didasarkan pada kepemilikan hak melalui lelang danbukan eksekusi atas putusan badan peradilan.Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka majelis hakimberkesimpulan tidak ada titik singgung
1.PRAJNA PUTRI
2.DHARMANANDA
3.SIDHARTA PRAJNA GAJA
4.RAHULA
5.SUKNAWAN PRAJNA GAJA
6.SUTJITRA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Intervensi:
1.KAMRIL NUR, S.H.
2.NASRI
3.YUSNITA
4.ERLAN
5.RAFLI
6.MAHANI, DKK
192 — 102
dengan 6 selebihnya tidak perludipertimbangkan lagi.DALAM POKOK SENGKETA :Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan eksepsi Tergugat IIIntervensi 1 sampai dengan 6 mengenai para Penggugat tidak mempunyaikepentingan dalam mengajukan gugatan in casu telah dikabulkan olehMajelis Hakim, maka terhadap pokok sengketanya tidak perludipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan para Penggugat dinyatakan tidakditerima.Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat maupun keterangansaksi yang tidak Majelis Hakim singgung
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
SURATNO KONADI
172 — 151
melakukan pelanggaranadministrasi tidak dapat dipidana atau dimintal pertanggungjawabanpidana misalnya perkara korupsi dimana presiden sendiri menyatakanapabila seseorang melakukan kesalahanan administrasi tidak serta mertaharus dikatakan korupsi, syarat untuk membedakan disini adalah dilihatdari sikap batin seperti apa, sikap batin seseorang tersebut apabiladikonstruksi menjadi 5 bagian yaitu : itikad baik; itikad tidak baik; itikad buruk; itikad buruk yang kriminal; tikad kriminal:;Jadi titik singgung
IRFAN KURNIA SALEH
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
304 — 264
harus mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan negara itu demikian selain sampaicontoh misalnya Ahli sebagai dosen swasta peneliti juga bisamendapat dana hibah dari Kementerian ristekdikti Ahli jugapertanggungjawaban berdasarkan standar tata kelola pelaporankeuangan negara meskipun Ahli bukan pegawai negeri sipil Ahlidosen swasta murni tapi pertanggungjawabkan karena teori alirantadi itu ;Bahwa Ahli melihatnya dari sudut kerugian negaranya dalampersfektif hukum Administrasi negara ahli sudah singgung
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
Drs. TETEN EFFENDI
147 — 73
atau dimintai pertanggungjawabanpidana misalnya perkara korupsi dimana presiden sendiri menyatakanapabila seseorang melakukan kesalahanan administrasi tidak serta mertaharus dikatakan korupsi, syarat untuk membedakan disini adalah dilihatdari sikap batin seperti apa, sikap batin Seseorang tersebut apabiladikonstruksi menjadi 5 bagian yaitu : tikad baik; itikad tidak baik; itikad buruk; itikad buruk yang kriminal:; tikad kriminal:;Halaman 131 dari 191 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN.SakJadi titik singgung
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BENFRID C.M. FOEH, SH
246 — 134
Dalamhalaman 25 Sema Nomor 07 Tahun 2012 terdapat permasalahanyakni Dimana letak titik singgung suatu perkara itu dinyatakansebagai pelanggaran terhadap UU Tindak Pidana Korupsi ataubukan? (Vide: Pasal 14 UU Tipikor). Terdapat catatan solusi yakniSolusi permasalahan ini ditunda, sambil menunggu usul MA untukmerevisi Pasal ini (Prof. Surya Jaya & Prof Krisna diminta Pimpinanrapat untuk menyiapkan bahan revisinya).
Artinya Tindak PidanaPerbankan dibatasi dengan ketentuan pasal 14 UU Tipikor.Bagaimana kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung dapatmengalahkan UndangUndang dalam posisi/kedudukan di dalamHierarki PerundangUndangan, sementara telah ditegaskan puladalam halaman 26 Sema No 7 Tahun 2012 tentang catatan solusiterhadap permasalahan Dimana letak titik singgung suatu perkara itudinyatakan sebagai pelanggaran terhadap UU Tindak Pidana Korupsiatau bukan?
64 — 30
Dakwaan subsiderdiajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, danakibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuanpasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut ;Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsider tersebut, maka MajelisHakim memulai pemeriksaan dari dakwaan pertama atau primer, apabila dakwaanprimer sudah terbukti dalam persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkanpada dakwaan subsider
70 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada umumnya, suatu putusan yang dikategori onvoldoendegemotiveerd, sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapan hukumpembuktian.
461 — 322
Selpertanggungjawaban berdasarkan standar tata kelola pelaporankeuangan negara meskipun Ahli bukan pegawai negeri sipil Ahidosen swasta murni tapi pertanggungjawabkan karena teori alirantadi itu ;Bahwa Ahli melihatnya dari sudut kerugian negaranya dalampersfektif hukum Administrasi negara ahli sudah singgung sejak awalbahwa karena paradigma Anggaran kita menggunakan ferformacebase budgeting, anggaran berbasis kinerja parameternya adalahbukan sekedar input digunakannya Input masukan tetapi juga tidaksebenarnya
PT Nunukan Jaya Lestari
Tergugat:
BUPATI NUNUKAN
Intervensi:
PT. ADINDO HUTANI LESTARI
1034 — 1812
Bahwa sebagaimana telah Penggugat singgung sebelumnya, peraturanterkait dengan perizinan Izin Usaha Perkebunan yang berlaku dandijadikan dasar oleh Tergugat dalam mengeluarkan IUP Penggugatadalah Kepmentan 357/2002.103.
1.DODY SUKMONO
2.AGUNG SATRIO WIBOWO
3.WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
HARTOYO
156 — 49
KUHP tersebut, iniyang Ahli maksudkan subjek hukum pemberi di dalam pasal 13 UU Tipikorini ada yang aktif, ada yang pasif, pasif sebagaimana yang kami uraikan,aktif, tentu tadi adalah ia dengan sengaja memberi oleh karena ia mengirapemberiannya itu dapat mempengaruhi proses kemenangannya di dalamproses tender tersebut, jadi ada aktif dan pasif;Bahwa berkaitan dengan unsur yang dimaksud dalam unsur subjektif tadi,maka kalau unsur subjektifnya tadi lebin kurang hampir sama denganyang tadi Ahli sudah singgung
Tapimenerima, ia masuk, ke dalam ruang lingkup yang dimaksud dalam UUTipikor, jadi nggak bisa ia dikatakan berada di luar sana, tidak bisa tundukpada hukum administrasi;Bahwa jadi subjek penerima baik aktif maupun pasif sebagaimanakonsekuensi yang terimanya oleh subjek pemberi tadi dalam dakwaannya,maka terjadi Kausalitas yang tidak terputus apabila yang Ahli singgung tadi,jika Terdakwa pemberi menerima dkaan dengan dakwaan kesatu Pasal 5Halaman 260 dari 363 Putusan Nomor 34/Pid.
Terbanding/Tergugat I : Doktorandus RUDI ALAMSYAH alias Drs. H. RUDI ALAMSJAH
Terbanding/Tergugat II : DEDI SUGANDA
Terbanding/Tergugat III : HANI ROSTIKA
Terbanding/Tergugat IV : AGUS SETIAWAN
Terbanding/Tergugat V : ANI MARYANI
Terbanding/Tergugat VI : DUDI SUMANTRI
Terbanding/Tergugat VII : HS ROCHENDI NURYA
Terbanding/Tergugat VIII : Hj. IMAS NINGRUM YANI
Terbanding/Tergugat IX : DRA NENI RIAWATI
Terbanding/Tergugat X : H.AA GUMILAR SE
Terbanding/Tergugat XI : DENI MULYANA SYUKUR
Terbanding/Tergugat XII : MENTERI Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat XIII : GUBERNUR JAWA BARAT
Terbanding/Tergugat XIV : BUPATI KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Tergugat XV : BUPATI KABUPATEN BANDUNG BARAT
Terbanding/Tergugat XVI : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
Terbanding/Tergugat XVII : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPTEN BANDUNG BARAT
Terbanding/Turut Tergugat I : KETUA DPRD KABUP
242 — 160
Titik singgung yang paling mungkin terjadi dalamkasus yang seperti itu adalah gugatan perdata TUN dengan gugatanperdata hak milik atau PMH. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 10UndangUndang No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan UndangUndangNo. 35 Tahun 1999) sekarang diatur dalam Pasal 2 Jo.
168 — 150
tindak pidana yang dilakukannya (M.YAHYA HARAHAP, SH.Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan EdisiKedua Halaman 389) ;Sedang dalam dakwaan subsidairitas biasanya disusun secara berurutan dari yangterberat sampai yang teringan dalam pasal yang serumpun ;Menimbang, bahwa pada lazimnya ditinjau dari teori dan praktek bentukdakwaan Subsidair diajukan, apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkansuatu akibat, dan akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung
HADEMAN, SH
Terdakwa:
SURAHMAN, S.Sos
226 — 128
pengembalian kerugian keuasngan negara karena masih dalamwaktu yang berlaku ;Bahwa SOP sudah dijalankan tetapi ada salah satu yang tidak dipenuhiadalah hubungan antara nasabah dengan bank dan hubungan tersebutmerupakan hubungan perdata dan kalau SOP tidak dilaksanakan adatahapamtahapan dan laporan dan tindak pidana Perbankan harus adaPutusan nomor 1/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr Halaman 154 dari 231laporan dari OJK, jadi kalau ada pelanggaran SOP merugikan keuangannegara maka termasuk ranah Tipikor ;Bahwa titik singgung
HADEMAN, SH
Terdakwa:
SYARIFUDIN RAMDAN, SE
234 — 127
kredit sebelum jatuh tempo namanya pelunasanbukan pengembalian kerugian keuasngan negara karena masih dalamwaktu yang berlaku ;Bahwa SOP sudah dijalankan tetapi ada salah satu yang tidak dipenuhiadalah hubungan antara nasabah dengan bank dan hubungan tersebutmerupakan hubungan perdata dan kalau SOP tidak dilaksanakan adatahapamtahapan dan laporan dan tindak pidana Perbankan harus adalaporan dari OJK, jadi kalau ada pelanggaran SOP merugikan keuangannegara maka termasuk ranah Tipikor ;Bahwa titik singgung
1.ELNI SUSANTI
2.YULIA RAHMANA INDRIAWATI
3.INDAH SUCIATI
4.EUIS SUPAEDAH
5.REPI HERLIAN
6.SLAMET
7.Ir SAID IQBAL ME
8.RIDEN HATAM AZIZ SH
9.IWAN KUSMAWAN AMD
10.RAMIDI
11.MIDIAN YULIUS
12.ENDRA SURYADI
13.TRI PRIYONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PT JMTECH BUSANA GLOBAL
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.PT HS APPAREL
3.PT DADA INDONESIA
4.PT SELARAS KAUSA BUSANA
5.PT ANUGERAH ABADI BERSAMA
239 — 121
Untuk menjawab hal tersebut, sebagaimana Tergugattelah singgung sebelumnya pada uraian argumentasi di atas, maka dapatmerujuk apa yang disampaikan oleh Maria Farida Indrati S. yangmenyatakan bahwa suatu keputusan (beschikkiking) bersifat sekaliselesai (enmahlig), sedangkan peraturan (regeling) selalu berlaku terusmenerus (dauerhaftig). Apabila dilihat sifatnya, maka ketiga keputusan yang menjadi objek sengketa in casu yaitu:1.
428 — 302
memang harus sesuaidengan bukti yang ada, yang penting didalam perjanjian pokoknyamenyebutkan identitasnya dalam posisi seperti apa dan dia mendapatkanmanfaat kalau terjadi ;Bahwa kaitan dari Pasal 1340 KUHPerdata Memang perjanjian ituprinsipnya untuk para pihak dalam keadaan tertentu boleh, tentu syaratsyarat yang diminta oleh orang ketiga juga tidak boleh bertentangandengan hukum sehingga dia bisa memanfaatkan sesuai dengan keinginanpara pihak yang membuat perjanjian pokok ;Bahwa berkaitan titik singgung