Ditemukan 1916 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kompetensi kompentensi kopensi konperensi koesensi kopentensi konepensi konevensi
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-03-2019 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 98/Pdt.G/2015/PN Jap
Tanggal 6 April 2016 — Penggugat : - Ir. MIKAEL KAMBUAYA alias MAIKEL KAMBUAYA Tergugat : - 1.ALFIANSYAH LIKADINATA - 2.H. SYAMSUNAR RASYID - 3.DANIEL HAMADI - 4.Pemerintah RI Cq Kepala BPN RI Cq Kakanwil BPN Prov Papua Cq Kakan BPN Kota Jayapura
117 — 65
  • berkas perkara beserta turunanresmi putusan Pengadilan Negeri Klas A Jayapura tanggal 06 April 2016 Nomor98/Pdt.G/2015/PN Jap dan telah pula membaca serta memperhatikan denganseksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding /Tergugat I/ Tergugat Intervensi , Pembanding Il/ Tergugat II/ TergugatIntervensi Il, dan Pembanding II/ Turut Tergugat II/ Tergugat Intervensi IV,berpendapat :DALAM EKSEPSI :Menimbang, bahwa alasanalasan dan pertimbangan putusan HakimTingkat Pertama dalam eksepsi kopetensi
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-09-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PLG
Tanggal 7 Desember 2016 — SUNARDI BIN REJO SUWITO
45 — 15
  • Bupati OKU Timur Nomor : 107 / KPTS / BKD.1.2/ 2010, Tanggal 17 September 2010.e Tugas dan Tanggung Jawab saksi sebagai pengawas sekolahyaitu diantaranya :Standar isi : untuk membina kepsek guru untuk memahami danmenyusun kurikulum untuk dilaksanakan pada suatu sekolah.Standar proses : untuk membimbing kepsek dan guru untukmelaksanakan pendidikan dan pengajaran.Standar kelayakan pendidikan : untuk membantu dan mendorong agarguru guru mempunyai standar pendidik yang memenuhi syarat ( S1 ).Standar kopetensi
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 Tahun 2006
3207 — 1666
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • Masalahpenangguhan penahanan termasuk dalam kopetensi peradilan umum bukanMakamah Konstitusi, karena materi penangguhan penahanan diatur dalamKUHAP.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Tanah
Putus : 08-07-2015 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 366/Pdt.G/2014/PN.SMG
Tanggal 8 Juli 2015 — Enrico Sulistiono Abadi. (Penggugat) Melawan 1.PT.Bank CIMB Niaga Semarang. (Tergugat) 2.KPKNL Semarang. 3.Kantor Pertanahan Kota Semarang. 4.Direktorat Jendral Pajak Pratama Semarang Barat. 5.Yudha Tri Sakti.
128 — 25
  • Tentang Kopetensi Absolut Bahwa Gugatan Penggugat adalah sebelumnya tentang penetapantertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarayang merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku yang bersifat Konkritindividual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorangatau Badan Hukum Perdata dan seterusnya kasus ini adalahkewenangan Peradilan Tata Usaha Negara bukan kewenanganPengadilan Negeri;2.
Pengadilan PA STABAT Perdata Agama
Register : 25-09-2020 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PA STABAT Nomor 1485/Pdt.G/2020/PA.Stb
Tanggal 1 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
127 — 61
  • perubahan keduaUndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang dipertegas kembali pada Buku IIhalaman 59 huruf (b) sengketa dibidang kewarisan yang pewarisnya beragamaIslam meskipun sebagian atau seluruh ahli warisnya non muslim berdasarkanketentuan tersebut seluruh ahli waris baik beragama islam atau non muslimdapat dijadikan pihak dalam perkara warisan dalam perkara aquo, olehkarenanya eksepsi para Tergugat dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa karena eksepsi para Tergugat berkaitan denganKopetensi Obsolut bukan Kopetensi
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-09-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 735/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 14 September 2017 — LIE LANNI ELLISANTI melawan PT. CITRA GRAHAMEGA ASRI Dkk
117 — 47
  • Bahwa walaupun bukan kopetensi Tergugat Il untuk mengomentari pemahamanperbuatan melawan hukum terhadap Badan Pertanahan Nasional yangnotabenenya adalah Pejabat Tata Usaha Negara, bilamana surat keputusanBPN tersebut cacat hukum, yang diuji adalah produk Pejabat Tata UsahaNegara, namun BPN dalam hal ini sudah bertindak hukum sempurna terangbenderang tentang proses balik nama serta sesuai dengan prosedur penerbitansertifikat yang baru sehingga perbuatan hukum yang dilakukan pihak Tergugat dengan Turut
Pengadilan PN KENDAL Perdata
Register : 04-02-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 12-04-2016
Putusan PN KENDAL Nomor 22/Pdt.P/2016/PN.Kdl
Tanggal 17 Maret 2016 — 1.SAMSUDIN, AMD 2.SUDARYANTO 3.SUTRIYO 4.AHMAD JAMAL 5.SUGITO 6.ROHMAD 7.DJUPRI 8.TRIYONO 9.SISWANTO 10.SUKIS 11.ROHMAN Termohon: Ir. USMAN Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Kendal
55 — 18
  • dengan Kabupaten Pekalongan, bisa juga untukmenghubungkan dengan Kabupaten Temanggung (bukan jalanKabupaten);Bahwa surat yang dipergunakan untuk bukti T8 dan T9 adalahdidapatdari Tim Appraisal;Bahwasaksi di Kementrian PU & PERA Kabupaten Kendal sebagaiStaf PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk pengadaan tanahjalan tol;Bahwamenurut pengetahuan saksi secara umum, untuk jalan yangterkena proyek jalan tol trans jawa ruas BatangSemarang di DesaPasekaran adalah Jalan Propinsi;Bahwa saksi tidak mempunyai kopetensi
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 28-03-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penggugat:
1.AGUS HASTRANI
2.ANDI SETIAWAN
3.ARIANSYAH
4.ASPUL ANWAR
5.DENI RISWANDI
6.DERA
7.DEWI SILFIANA
8.DWI HARGIYANTO
9.EKO ANDRIANTO
10.ENIK AMBARWATI
11.GUNAWAN PRASETIYO
12.HERI MOSES GINTING
13.ISWANTINI FAUZIAH ROHMI
14.JONI HENDRIK K
15.KANDAR ONAWISANDRI
16.MUJIONO
17.NURUL MUSLIMIN
18.PRAMONO EKO SAPUTRA
19.RONI FASLAH
20.SALMAH
21.SIDO MULYONO
22.SUNARKO
23.UJANG SAMSUL
24.WARSITO JOKO PRAHTOMO
25.ABDUL MAJID
26.AHMAD MUJAHIDIN
27.AHMAD PONIRAN
28.ALFIAH AYU
29.ANAFIU SAFITRI
30.ANDY YULIANTO
31.ARIF RIFAI AHIRUDIN
32.ASWADI
33.DEDY SAPUTRA
34.DIDI RIYANDI
35.FERY PRASETYO
36.INKA LARASATI
37.ISHARIADI
38.ISMAIL
39.JUMARI
40.LASRI
41.MARTONO
42.MARZUKI
43.MOH. AINUR HUDA
44.MUHTAROM
45.MUJIATI
46.MULYADI S
47.NAWAWI ANDRIONO
48.NORYANTO
49.NURSALIM
50.PANI
51
Tergugat:
PT. MAHAKAM SAWIT PLANTATION
81 — 12
  • Sawit Khatulistiwa PlantationMenimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebutTergugat mengajukan Jawaban tertanggal 27 Mei 2019, denganmengemukakan halhal sebagai berikut :DALAM EKSEPSIPengadilan Negeri Khususnya Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Samarinda secara Absolute tidak berwenangmengadili perkara Aquo (Kompetensi Absolute) / (Kopetensi Relatif)Domisisli hukum dan tempat tinggal Tergugat.1.
    mempersingkat uraian dalam Putusan ini,maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang haruslahdianggap sudah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandalam putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa Tergugat dalam surat Jawabannya telahmengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan NegeriKhususnya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSamarinda secara Absolute tidak berwenang mengadili perkara Aquo(Kompetensi Absolute) / (Kopetensi
Pengadilan PA TERNATE Perdata Agama
Register : 06-05-2021 — Putus : 13-09-2021 — Upload : 13-09-2021
Putusan PA TERNATE Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Tte
Tanggal 13 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
119 — 98
  • Ttemenurut hukum acara perdata, asas nebis in idem tidak hanyaditentukan oleh kesamaan Para pihaknya saja, melainkan jugaadanya kesamaan dalam obyek sengketanya. hal ini terbuktiPara Penggugat telah mengajukan Gugatan Hak Waris untukdiminta dibagi kepada Para Penggugat sementara Obyek yangdimita tersebut Para Penggugat telah kalah di Pengadilan NegeriTernate dan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tersebut diatas;* KOPETENSI MENGADILI1.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 09-12-2019 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 28-02-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 601/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 24 Februari 2020 — Pembanding/Tergugat VIII : Bank Sumut Cabang Tebing Tinggi
Terbanding/Penggugat : Rukiah Rosalyna Siahaan
Turut Terbanding/Tergugat I : Abdul Halim
Turut Terbanding/Tergugat II : Fatimah Siregar
Turut Terbanding/Tergugat III : Abdul Razak
Turut Terbanding/Tergugat IV : Masta Damanik
Turut Terbanding/Tergugat V : Nastiti, SH
Turut Terbanding/Tergugat VI : Denilah Shofa Nasution, S.H. M.Kn.
Turut Terbanding/Tergugat VII : Badan Pertanahan Kota Pematang Siantar
41 — 25
  • DALAM EKSEPSIBahwa setelah Tergugat VII membaca dan teliti secara cermat Gugatanpenggungat, maka perkenankanlah Tergugat VII menyampaikan beberapakelemahan surat Gugatan penggugat, yang dalam hal ini dapat TERGUGAT VIIIbantah melalui Eksepsi (Tangkisan), sebagai berikut :Halaman 21 dari 83 halaman Putusan Nomor 601/Pdt/2019/PT MDNA.EKSEPSI KOPETENSI ABSOLUT (PENGADILAN NEGERIPEMATANGSIANTAR TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILIPERKARA AQUO)Bahwa di dalam posita maupun petitum gugatan penggugat
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata
Register : 09-12-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 09-12-2016
Putusan PN BOYOLALI Nomor -7/Pdt.G/2016/PNByl
Tanggal 29 Agustus 2016 — - HASTO PURNOMO; - EL. SUHARTI RAHAYU; - PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk; Cabang Simo; -KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA; -MARLINA TRI ASTUTI;
75 — 15
  • Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Byl11.1.Bahwa Tergugat dalam menentukan harga limit jauh dari hargaobyektif karena tidak melibatkan Appraisal yang bersifat indepedent.11.2.Bahwa Tergugatl dalam menentukan harga limit tidak pernahmelibatkan dan atau meminta surat keterangan dari PemerintahDesa mengenai Harga Pasar terhadap Obyek Sengketa.11.3.Bahwa Tergugat dalam menentukan harga limit tanpa didukungsurat keterangan dari Pemerintah Kecamatan maupun DPU & ESDMKabupaten Boyolali yang mempunyai kopetensi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 10-02-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 22-12-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 22/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 11 Agustus 2016 — Drs. WARIDJAN;1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,.2.SUGIHARTOYO, S.H.,
152 — 134
  • Bahwa sengketa hukum perdata merupakan kopetensi absolutdari pada peradilan umum, sehingga gugatan Penggugat menjadisangat tepat dan tidak salah alamat bilamana diajukan diPengadilan Umum sebagaimana yang didaftarkannya diPengadilan Negeri Banyuwangi dengan Nomor Register Perkara:223/Pdt.G/2015/PN.Bwi tanggal 24 Nopember 2015 ;.
Pengadilan PN RENGAT Perdata
Register : 23-04-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PN RENGAT Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Rgt
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat:
1.PAIJAN
2.BASIRUN
Tergugat:
1.PT. KENCANA AMAL TANI
2.BUPATI PEMERINTAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU
3.CAMAT BATANG GANSAL, KABUPATEN INDRAGIRI HULU
4.CAMAT SEBERIDA, KABUPATEN INDRAGIRI HULU
5.KEPALA DESA BELIMBING, KEC. BATANG GANSAL, KAB. INDRAGIRI HULU
6.KEPALA DESA RINGIN, KEC. BATANG GANSAL, KAB. INDRAGIRI HULU
7.KEPALA DESA KELESA, KEC. SEBERIDA, KAB. INDRAGIRI HULU
8.LURAH PANGKALAN KASAI, KEC. SEBERIDA, KAB. INDRAGIRI HULU
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu
336 — 307
  • sifatnyatidak mendesak dan tuntutan tersebut tidak memenuhi syaratsyarat sebagaimanadiatur didalam ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, sehingga tuntutan tersebutcukup beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak;DALAM EKSEPSIHalaman 67 dari 76 halaman Perkara No :11/Pdt.G/2020/PN.RgtMenimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Para Tergugat danTurut Tergiugat mengajukan tangkisan atau eksepsi yang pada pokoknya sebagaiberikut :Menimbang bahwa didalam eksepsi tergugat dan Tergugat II ada yangmengenai kopetensi
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-02-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 30/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 11 Februari 2015 — LA ODE YUSUF EFENDI SIPPA Bin LA ODE SIPPA
136 — 49
  • Penandatangan kontrak ;Kontrak ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2010 sebagaimanaNomor :556340/P1/VI/2010 ;Bahwa maksud daripada Pelelangan umum pasca kualifikasi adalahproses kopetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratantertentu lainnya dari penyedia barang /jasa setelah memasukkanpenawaranBahwa Metode Penilaian yang digunakan untuk PelaksanaanPelelangan pascakualifikasi yakni Penilaian Sistem Gugur maksudnyasetiap tahapan evaluasi menggugurkansebagai berikut :Bahwa Dokumen yang
    Saiji Gunu Makmur Abadiberdasarkan Pengumuman No. 196/DKP/PANPEL/V1/2010 tanggal31 Mei 2010.11.Masa sanggah12.Penunjukan pemenang13.Penandatangan kontrakHalaman 113 dari 337 Putusan Nomor : 30/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr.Kontrak ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2010sebagaimana Nomor : 556340/P1/V1/2010.Bahwa Maksud daripada Pelelangan umum pascakualifikasi adalahproses kopetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratantertentu lainnya dari penyedia barang /jasa setelah memasukkanpenawaran
    Penandatangan kontrakKontrak ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2010sebagaimana Nomor :556340/P1/V1/2010.Bahwa maksud daripada Pelelangan umum pascakualifikasi adalahproses kopetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratantertentu lainnya dari penyedia barang /jasa setelah memasukkanpenawaran ;Bahwa Metode Penilaian yang digunakan untuk PelaksanaanPelelangan pascakualifikasi yakni Penilaian Sistem Gugur maksudnyasetiap tahapan evaluasi menggugurkan ;Bahwa Dokumen yang dipersyaratkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 15-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 140 K/PDT.SUS/2011
1. PENGURUS HARIAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEDAULATAN., 2. PEMERINTAH RI CQ. DEP.KEH & HAM RI.; HERO SAMUDRA, SH., MH.
70 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 140 K/Pdt.SUS/2011pihak telah terikat dalam perjanjian arbitrase dalam AD/ART PartaiKedaulatan (vide : Bukti T.12) ;Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untukmemeriksa dan memutus terlebin dahulu Eksepsi Kewenangan Absolut inidengan menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakanPengadilan Negeri Jakarta Timur tidak mempunyai Kopetensi absolutuntuk mengadili perkara a quo ;Eksepsi Kompetensi Relatif
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-05-2016 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Bna
Tanggal 25 April 2016 — Drs. RAMLI RASYID, M.si, Mpd.
174 — 47
  • ZAKWANSYAH, STyang ditanda Tangani pada tanggal 23 Oktober 2012 senilai Rp.24.201.200.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelolapengembangan staf (Pelatihan Kurikulum Berbasis kopetensi danStudent Centered Learning (SCL) / Pelatihan system manajemen danBudaya Mutu) Kontrak No. 023.B / PA / PHPPKP / 08.2012 an.
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 29-08-2014 — Putus : 28-01-2016 — Upload : 18-01-2018
Putusan PN BEKASI Nomor 382 /Pdt.G/2014/PN.BKS
Tanggal 28 Januari 2016 — Ny. C. Dhoni Triwibawasari, SH sebagai Penggugat Melawan 1. Sdr. Helmi Akbar sebagai Tergugat I 2. Sdri. Notaris Tuti Sumarni, SH sebagai Tergugat II 3. Badan Pertanahan Nasional RI cq Kantor Wiilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat cq Kantor Pertanahan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat sebagaiTergugat III 4. PT. Bank Syariah Bank Rakyat Indonesia cq Bank Syariah Bank Rakyat Indonesia Cabang Cipulir cq Bank Syariah Bank Rakyat Indonesia Cabang Jakarta Kedoya cq Bank Syariah Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Bekasi - Pondok Gede sebagai Tergugat IV 5. PT. Bank Tabungan Negara ( Persero ) cq Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Bekasi sebagai Tergugat V 6. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk cq Bank Muamalat Cabang Kalimalang Bekasi sebagai Tergugat VI a. Sdr. Hastomo Tri Wibowo sebagai Turut Tergugat I b. Sdr. Iwan Suryaman sebagai Turut Tergugat II c. Sdr. Jayadi sebagai Turut Tergugat III d. Sdr. Teguh sebaggai Turut Tergugat IV e. Sdr. Kevin Alexander Rivan cc Triyoga sebagai Turut Tergugat V Sdri. Irma Damayanti sebagai Turut Tergugat VI
252 — 50
  • KOPETENSI ABSOLUTEBahwa membaca dalil Para Penggugat pada halaman 5 angka6, halaman 6 angka 7, angka 8 dan angka 9 dan Petitum angka5 dan angka 6 jelasjelas memohon pembatalan 20 sertipikatyang telah dipecah yang berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor10141/Jatiwaringin Surat Ukur Nomor 104/Jatiwaringin/2010tanggal 26 April 2010 luas 3.362 m?
Pengadilan PN TARAKAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-04-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 22-11-2019
Putusan PN TARAKAN Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Tar
Tanggal 15 Nopember 2018 — GUANTI KARNO Melawan PT Pertamina EP Asset V Tarakan Field
473 — 385
  • DALAM EKSEPSIBahwa Penggugat menolak seluruh dalil dalil Eksepsi dan JawabanTergugat kecuali terhadap hal hal yang diakui secara tegaskebenarannya.DALAM EKSEPSIEksepsi Prosesual Kopetensi Abaolut.A.
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama
Register : 17-01-2018 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 23-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 42/Pdt.G/2018/MS.Lsk
Tanggal 19 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
91 — 20
  • gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telahmengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Juli 2018,dan untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu telah dicatat dalam BeritaAcara Sidang, Majelis Hakim telah mengutip jawaban tersebut yang padapokoknya sebagai berikut :Dalam EksepsiBahwa para Tergugat menolak dengan Tegas dalildalil gugatan yangdikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap halhal yangdengan tegas para Tergugat akui dalam Esepsi dan Jawaban ini ;Kopetensi
Pengadilan PA Ngamprah Perdata Agama
Register : 24-01-2020 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 27-03-2020
Putusan PA Ngamprah Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Nph
Tanggal 17 Maret 2020 — Pemohon melawan Termohon
158 — 137
  • pertimbangan tersebut di mukadan perkara ini adalah perkara vo/untair (tanpa adanya pihak lawan) sertaperubahan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkantanpa menyimpang dari kejadian materiil, maka perubahan suratpermohonan Para Pemohon tertanggal 18 Februari 2020 dapatdiperkenankan;Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara permohonanPenetapa Ahli Waris yang Pewaris dan semua Para Pemohon beragamaIslam, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkara a quo adalah masukpada kewenangan/kopetensi