Ditemukan 1400 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menyalahgunakan menyalahgunaan
Penelusuran terkait : 77/pid.sus/2016/pn msb Seri Alias Dodi Bin Anton Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri 78/pid.sus/2016/pn msb Zulkarnaen Naing Taswir 150/pid.sus/2016/pn msb Anto bin pareak Pasal 127 ayat (1) Menyalagunakan narkotika golongan i bagi diri sendiri”; 157/pid.sus/2016/pn msb Ahmad farid alias farid bin sukri yunus
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2016 — Putus : 04-10-2016 — Upload : 18-11-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PN PN Tte
Tanggal 4 Oktober 2016 — MAJESTISA Alias TISA
116 — 44
  • tersebut, bila terjadi tindak pidana itukarena perbuatan itu sudah memenuhi unsur delik, dan bila itu masih dipenyidikan maka itu belum masuk Ranah pidana, dalam kasus inirekomendasi secara administrasi maka itu hukum administrasi bila sudahdikembalikan maka itu sudah selesai, dan tidak masuk dalam pasal 4karena belum masuk tidak pidana masih adminstrasi ;Bahwa menurut ahli Badan Pemeriksa Keuangan biasanya sudahmenyebut sesuai pospos yang bertanggungjawab, rekomendasiditujukan kepad pihak yang menyalagunakan
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-06-2016 — Upload : 29-06-2016
Putusan PT PALEMBANG Nomor 48/PDT/2016/PT.PLG
Tanggal 21 Juni 2016 — - PT. NETWORK ARMAS ARTINDO - KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR,dkk
74 — 59
  • No. 28 tahun 2009 terkait penyelenggaraan reklame;Hal. 13 dari 61 hal.Put.No.48/PDT/2016/PT.PLG.14313214Bahwa akan tetapi tanpa memperhatikan apa yang sudah Penggugat beritahukan, laluTergugat dengan menggunakan tata cara yang tidak benar dan tidak ada dasar hukumperpajakan yang jelas dan sah, dengan sengaja telah menyalagunakan jabatan ataukewenangaannya sehingga melampaui kewenangan dengan melakukan pemeriksaanpajak secara sepihak dan kemudian telah mengirim Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-08-2016 — Upload : 20-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1783 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 29 Agustus 2016 — MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H
83 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank Maluku Cabang Piru sebesar Rp1.640.000.000,00(satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dan DJAILUDIN KAISUPY,S.E. mendapatkan sebesar Rp1.399.900.000,00 (satu miliar tiga ratusSembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan dalil untukpenyelesaian masalah tapal batas antara Kabupaten Seram Bagian Baratdengan Kabupaten Maluku Tengah yang disidangkan pada MahkamahKonstitusi Jakarta, adalah perbuatan menyalagunakan wewenang karenaTerdakwa MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, S.H. dan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-07-2014 — Upload : 25-11-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 84/PID.SUS/TPK/2014.PN.SBY
Tanggal 17 Juli 2014 — ENDANG SRI WAHYUNI KEJAKSAAN NEGERI TUBAN
55 — 15
  • rupiah) telahdipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri, sehingga uang kas desaSembungrejo yang masih dipergunakan oleh terdakwa ENDANG SRIWAHYUNI BintiRUSMAN dan tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 275.668.105, (duaratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus lima rupiah);Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya atau kesempatannya selakuKepala Desa Sembungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban yang karena jabatannyatersebut telah menyalagunakan
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 08-06-2016 — Putus : 20-07-2016 — Upload : 02-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT BJM
Tanggal 20 Juli 2016 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Kamin. SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir. H. M. SABRIE MADANI, MM BIN H. MADANI Diwakili Oleh : Ir. H. M. SABRIE MADANI, MM BIN H. MADANI
78 — 30
  • Februari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Kantor DinasPeternakan Provinsi Kalimantan Selatan dan di Kabupaten Hulu Sungai Utaraatau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan atau turut sertamelakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, menyalagunakan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 06-02-2012 — Upload : 10-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 98/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 6 Februari 2012 —
59 — 24
  • Telah dipergunakan sebagaimana mestinyasesuai dengan Perbup No.1 Tahun 2009; dengan demikian tindakan terdakwatersebut di atas telah menyalagunakan kewenangan yang ada padanya dalampengelolaan dana ADD. desa Kalianan Kecamatan Krucil KabupatenProbolinggo; Menimbang, bahwa dengan uraian di atas Majelis Hakim berpendapatbahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi; 74Ad.4 Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-08-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2297 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 21 Agustus 2013 — Ir. EDY ERIANTO
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Manipulasi Pekerjaan Yang TidakSesuai dengan Spesifikasi Tehnis dalam Pekerjaan Pembangunan LumbungPangan/ Padi dan Silo dan Pembangunan Lantai Jemur di lokasi Desa HarapanJaya, Tasuk, Harapan Maju dan Tembudan Kabupaten Berau Tahun 20062007pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Kalimantan Timurmerupakan perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuanketentuansebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi dengan cara menyalagunakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-04-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 352 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 23 April 2013 — Drs. PHILIPS WONA
40 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 352 K/Pid.Sus/201313.14.menyalagunakan alatalat atau perlengkapan yang ada karena jabatan ataukedudukannya.Bahwa berdasarkan pendapat doktrina diatas, maka dapat disimpulkanbahwa frusa menyalahgunakan dalam unsur ini mengandung maknaperbuatan pelaku haruslah dilakukan dengan sengaja untuk mencapai tujuantertentu, misalnya untuk menguntungkan anak, saudara, cucu atau kronisendiri, termasuk menguntungkan diri sendiri, sehingga untuk membuktikanterbukti tidaknya unsur ini, maka perbuatan penyalahgunaan
Pengadilan PT MANADO Pidana Khusus
Register : 06-03-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT MANADO Nomor 7Pid.Sus-TPK/2020/PT MND
Tanggal 16 April 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : ALEXANDER SULUNG, SH
Terbanding/Terdakwa : SORAYA JUNIARTI TAUFIK alias AYA Binti TAUFIK MUHAMMAD
314 — 132
  • mengajukanKredit lagi karena masih mempunyai permasalahan/Blacklist (tunggakan) diBank Lain, atas permasalahan tersebut Saksi ABDUL HAMID PAKAYA aliasMIDUN Bin YUSUF PAKAYA meminta foto Copy KTP para calon Debitur yangakan mengajukan Kredit untuk dirubah Identitas Calon Debitur denganmembuat KTP dengan mencantumkan Nomor NIK yang tidak terdaftar dalamRegester Kependudukan dan membuat persyaratan kredit berupa dokumenPerizinan yang tidak terdaftar pada kantor yang berwenang, hal tersebutterdakwa telah menyalagunakan
    Bahwa Terdakwa selaku Account Officer (AO) dalam memproses PencairanKredit tidak melakukan penilaian Anggunan Kredit secara benar yaitu dengantidak menggunakan data pembanding serta terdakwa tidak melakukan surveyterhadap penilaian Anggunan, Agunan kredit tersebut seharusnya dinilai dengancara dan metode yang ada untuk menghasilkan nilai yang wajar dan dapatdipertanggung jawabkan, terdakwa telah menyalagunakan kewenangankarena tidak sesuai ketentuan Penilaian Agunan Kredit internal Bank dalamSurat
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 18-03-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 04-10-2021
Putusan PN AMBON Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Amb
Tanggal 16 September 2021 — Penggugat:
DOMINGGUS WATTILETE
Tergugat:
1.Ketua Saniri Negeri Nusaniwe
2.Ketua Tim Penyusun Peraturan Negeri Nusaniwe
3.Kepala Pemerintahan Negeri Nusaniwe duluhnya Penjabat
4.Walikota Ambon
Turut Tergugat:
Kepala Mata Rumah de Soysa
97 — 61
  • Menyalagunakan tugas, wewenang hak dan/atau kewajibannyasebagaimana dimaksud dalam pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33dan pasal 34.d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu, dane.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 09-01-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PTUN PALU Nomor 1/G/2019/PTUN.PL
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
ABDULLAH JIBRAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai
170 — 156
  • bataskewenangan yang sudah ditentukan dalam PeraturanPerundangUndangan yang berlaku.Bahwa jelas dalam hal ini terbuktisudah melampaui batas kewenangan yangdiberikan oleh Peraturandan/ atau PerundangUndangan karena mengabaikan persyaratanadministrasi yang telah diatur pada Peraturan dan/atau PerundangUndangan berlaku yang telah dipenuhi oleh TERGUGAT dalampengurusan hak kepemilikan status atas tanah dari PENGGUGAT.Bahwa terhadap hal tersebut, maka sangat NYATA dan JELASTERGUGAT melanggarAsas Tidak Menyalagunakan
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-10-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 01-02-2017
Putusan PT AMBON Nomor 19/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB
Tanggal 26 Oktober 2016 — SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd.M.Si
87 — 25
  • dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambonpadahal sesungguhnya pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut adalahsangat keliru karena putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebutmengandung kesalahan dan atau kekeliruan hal mana terlihat dalampertimbangan hukumnya halaman 154 samapi dengan halaman 177 daripertimbangan hukum tersebut mengandung kontradiksi dan atau bertolakbelakang antara satu dengan yang lain karena dalam pertimbangantersebut Majelis Hakim mempertimbangkan pada halaman 154 mengenaiunsur MENYALAGUNAKAN
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 03-09-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 29-11-2021
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 79-K/PM I-02/AD/IX/2021
Tanggal 11 Nopember 2021 — Muhammad Asrul Sagala, Koptu NRP 392003371269,
156 — 56
  • Putusan Nomor 79K/PM.102/AD/1X/2021MenimbangDengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keduaNarkotika Golongan I telah terpenuhi.Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwasendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkomsumsinarkotika untuk diri sendiri atau menyalagunakan pemakaiannarkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukanpada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwaberpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Pertanahan
Register : 10-01-2017 — Putus : 22-05-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PTUN JAMBI Nomor 3/G/2017/PTUN.JBI.
Tanggal 22 Mei 2017 — MUHAMMAD GANI VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAMBI
140 — 63
  • golongan danrahasia negara ; Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang menerbitkanobjek sengketa aquo telah memenuhi alasanalasan Penggugatuntuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi,sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) dan (2) UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara ; Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut diterbitkan denganalasan yang tidak berdasarkan pada ketentuan dan PeraturanPerundang Undangan, maka perbuatan Tergugat merupakanperbuatan yang sewenangwenang menyalagunakan
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Pilkada
Register : 28-02-2018 — Putus : 21-03-2018 — Upload : 26-03-2018
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 6/G/Pilkada/2018/PTTUN.MKS
Tanggal 21 Maret 2018 — MUNAFRI ARIFUDDIN, S.H.;DK MELAWAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR;
340 — 269
  • MohammadRamdhan Pomanto sebagai Walikota Makassar atauPetahana telah merugikan Penggugat, sebab Penggugatharus bersaing pada ajang Pemilihan Walikota dan WakilWalikota yang tidak mencerminkan asas keadilansebagaimana yang diamanatkan oleh UndangUndang,karena salah satu peserta Pemilihan yang berstatus sebagaipetahana telah menyalagunakan atau memanfaatkankewenangan, program dan kegiatan pemerintah kotaMakassar untuk kepentingan politiknya sebagai calonWalikota Makassar Tahun 2018;Bahwa oleh karena
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 13-06-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 18/PID.SUS/TPK/2012/PN SBY
JOKO PURNOMO Kejaksaan Negeri Sidoarjo
56 — 7
  • ahli yangdihadirkan Terdakwa dan Penasehat hukumnya) karena tindakanadministratif tersebut telah berdampak kepada public, yaitu hilangnyauang kas desa sebesar Rp 565.000.000, ;Bahwa tindakan adaministratif yang berdampak public, menurut majelisHakim tidaklah hanya dikategorikan administrative belaka, akan tetapidapat dikatagorikan tindakan atau perbuatan pidana ;58 Bahwa dengan demikian, jelas berbuatan terdakwa yang melakukanpembiaran dalam menjalankan kewenangan jelas merupakan perbuatanyang menyalagunakan
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Pertanahan
Putus : 24-10-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PTUN JAMBI Nomor 15/G/2018/PTUN.JBI
Tanggal 24 Oktober 2018 — ARIS NAIBAHO, dkk vs KEPALA DESA BANGUN SERANTEN
125 — 68
  • s/d Penggugat 20 yang tidak memilikiKepastian Hukum atas Kepemilikan tanah Penggugat 1 s/d Penggugat 20yang menjadi dasar dari Tujuan Pendaftaran Tanah.Selain bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan, tindakanTergugat juga telah bertentangan dengan azasazas umum pemerintahanyang baik sebagaimana ditentukan Pasal 10 ayat (1) UndangUndangNomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yangmenyebutkan :"AUPB yang dimaksud dalam undangundang ini meliputi asas:"Kepastian hukum, tidak menyalagunakan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 22-06-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 98/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 1 Nopember 2018 — Penggugat:
Drs., ARIEF BOEDIARTO, MSi
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
223 — 117
  • Nampak sekali bahwa pemeriksaan ini dapat batal demi hukum,karena kesalahan posedur dan dasar hukum yang mendasar, yaitu pemeriksa keliru dalam memakai dasar hukum pemeriksaan, seharusnyamemakai PP 48 tahun 2016, tidak memakai PP Nomer 53 tahun 2010,karena apabila terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan pejabatpemerintahan yang menyalagunakan wewenang harus diperiksaberdasarkan PP No 48 tahun 2016.
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 08-12-2020 — Putus : 30-12-2020 — Upload : 06-01-2021
Putusan PN MAMUJU Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam
Tanggal 30 Desember 2020 — Pemohon:
1.Eddy bertindak untuk atas nama PT Suasana Baru Line
2.Ileng Enos Rampu, S.T
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepala kepolisian Daerah Sulawesi Barat atau Ditreskrimsus POLDA SULBAR
178 — 525
  • Dengan demikian TERMOHON telahnyata menyalagunakan kewenangan yang diberikan peraturan perundangundangan serta melanggar Hak Asasi Manusia;7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-08-2009 — Upload : 29-10-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 238 K/PID.SUS/2008
Tanggal 20 Agustus 2009 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMBER ; SUWARNO Bin ARJA ;
45 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah Rp.4.950.000.Sehingga dengan Terdakwa menyalagunakan kewenangan, kesempatan,atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menggunakanuanguang tersebut untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain maka dariuang DAUD/K Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.40.040.000, Terdakwa hanyadapat mempertanggungjawabkan uang DAUD/K sebesar Rp.32.390.000,sedang uang yang sebesar Rp.7.650.000, tidak Terdakwa gunakansebagaimana ketentuan tersebut diatas kepentingan masyarakat umum tidaktercapai