Ditemukan 1388 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menyalahgunakan menyalahgunaan
Penelusuran terkait : 77/pid.sus/2016/pn msb Seri Alias Dodi Bin Anton Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri 158/pid.sus/2016/pn msb Rahmat alias bapak reski bin madehang Menyalagunakan narkotika golongan i bagi diri sendiri 78/pid.sus/2016/pn msb Zulkarnaen Naing Taswir 67/pid.sus/2016/pn msb Rawal Pak Rafli Dili 150/pid.sus/2016/pn msb Anto bin pareak Pasal 127 ayat (1) Menyalagunakan narkotika golongan i bagi diri sendiri”; 157/pid.sus/2016/pn msb Ahmad farid alias farid bin sukri yunus
Pengadilan PTUN MANADO TUN Pilkada
Register : 03-05-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 07-04-2017
Putusan PTUN MANADO Nomor 39/G/2016/PTUN.Mdo
Tanggal 31 Agustus 2016 — Penggugat : SYARIF DAREA Tergugat I : MENTERI DALAM NEGERI R.I Tergugat II : KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO Tergugat III : GUBERNUR SULAWESI UTARA Tergugat Interv. : DR. Ir. G.S. VICKY LUMENTUT, SH., M.Si, dk
160 — 54
  • Asas tidak menyalagunakan kewenangan;Bahwa tindakan Tergugat , Tergugat II dan Tergugat Ill yang telahmenerbitkan objek sengketa , objek sengketa II dan objek sengketa III telahjelasjelas menyalahgunakan kewenangan dengan melaksanakan pemilihanWalikota dan Wakil Walikota Manado yang dilaksanakan pada tanggal 17Februari 2016 dimana Tergugat II telan membuat jadwal pelaksanaanpemilinan Walikota dan Wakil Walikota Manado di tahun 2016 secara sepihakdan juga menetapkan hari pelaksanaannya secara sepihak
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 10-12-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 8 Oktober 2014 — DRH. R.R. RITA KUSUMANINGRUM Binti SUBANDI H.S, dkk.
75 — 20
  • belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa oleh karena pembelian sapi yang dilakukan oleh Suwarsihselaku Bendahara Tim Teknis dan penggunaan uang operasional tidak sesuai denganRUK, maka terdapat kelebihan dana yang kemudian dibagikan kepada Syafriadi sebagaiKepala Dinas peternakan Kota Lubuk Linggau selaku Kuasa Pengguna Anggaran dankepada para Terdakwa serta untuk kepentingan pribadi Suwarsih;Menimbang, bahwa dengan demikian maka para Terdakwa dalam melakukanperbuatan menyalagunakan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-01-2015 — Upload : 30-03-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 144/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby
Tanggal 9 Januari 2015 — SUPANDRI SUKANDAR KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG
46 — 55
  • CHAMIM THOHARI, S.H, selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang seharusnya memiliki tugas antara lainmengendalikan pelaksanaan kegiatan, dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan Perpakirankhususnya dalam pekerjaan Belanja Cetak Stiker Parkir Berlangganan pada kenyataannyatelah menyalagunakan kewenangannya dengan menunjuk atau mengarahkan CV SuryaGrafika untuk mengerjakan cetak stiker parkir berlangganan dengan dokumen analisa hargasatuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga telah terjadi
Pengadilan PTUN MANADO TUN Perijinan
Register : 02-03-2015 — Putus : 08-09-2015 — Upload : 30-05-2016
Putusan PTUN MANADO Nomor 09/G/2015/PTUN.MDO
Tanggal 8 September 2015 — Penggugat : PRISCA ANGELIKA JILL TURANGAN Tergugat I : KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, PEMERINTAH KOTA MANADO Tergugat II : KEPALA DINAS TATA KOTA, PEMERINTAH KOTA MANADO Tergugat III Intervensi : PT. Filadelfia Blessing Family
182 — 276
  • Prinsip Tidak Menyalagunakan Kewenangan:Adalah merupakan asas yang menentukan bahwa PejabatTata Usaha Negara, dalam setiap kegiatan penyelenggaranNegara tidak melampaui batas kewenangan yang sudahditentukan dalam Peraturan PerundangUndangan yangberlaku ;Bahwa jelas dalam perkara a quo PARA TERGGUAT dalammenetapkan Obyek Gugatan terbukti sudah melampauibatas kewenangan yang diberikan oleh Peraturan danPerundangUndangan karena mengabaikan persyaratanadministrasi serta teknis bangunan dan persyaratankeandalan
Pengadilan PN BANDUNG
Putus : 16-02-2012 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 99/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 16 Februari 2012 —
38 — 2
  • disebabkan karena penyalahngunaan wewenang Saudara terdakwa ZaenalArifin Bin Didn dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan keuanganKepada Desa dan Kelurahan tahun 2008 dan 2009 dimaksud, sehingga dapatmerugikan keuangan Negara/Daerah sekurangkurangnya Rp. 56.000.000,(lima puluhenam juta rupiah) dan dapat merusak nama baik/citra pemerintahan Desa SukjawargiKec.Cisurupan Kab Garut.wn Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelisberpendapat dengan demikian unsur Menyalagunakan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 15-04-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 07-09-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 50/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 7 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
278 — 298
  • Berdasarkan fakta hukum di atas jelasTergugat dalam menerbitkan surat penetapan dan Surat PenetapanPerihal Daftar Tenaga Kerja Dan Selisin Upah Tahun 2018 telahmelanggar asas tidak menyalagunakan wewenang sekaligus pulapelanggaran terhadap Asas Kecermatan;16.Bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas, karenanya beralasanhukum apabila Surat Keputusan Kepala UPTD PengawasanKetenagakerjaan Wilayah Il (Tergugat) berupa Penetapan PengawasKetenagakerjaan UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II DinasTenaga
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-04-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 07-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/PID.Sus/TPK/2014/PN.JKT PST
Tanggal 17 Juli 2014 — Pidana Korupsi - IR. H. LUBIS LATIEF, M.Si
59 — 10
  • Menyalagunakan Kewenangan. Kesempatan atau Sarana Yang AdaPadanya Karena Jabatan atau Kedudukan4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut melakukanperbuatan pidanaad.1.
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 14-10-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 24/G/2021/PTUN.GTO
Tanggal 19 Januari 2022 — Penggugat:
RIDWAN YASIN, S.H., M.H.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
329 — 530
  • Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan dalamgugatannya bahwa penerbitan objek sengketa a quo yang didasarkan atas laporanhasil pemeriksaan dari tim pemeriksa terkait dugaan pelanggaran disiplin yangdilakukan Penggugat yang hasilnya menyatakan bahwa Penggugat terbukti telahmenyalahgunakan wewenang namun belum pernah ada hasil pengawasan olehAparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang menyatakan bahwa benarPenggugat telah menyalagunakan wewenang;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 23-10-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 02-02-2021
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 204-K/PM.II-08/AD/X/2020
Tanggal 17 Desember 2020 — Oditur:
Masripin
Terdakwa:
Qiran Harahap
102 — 30
  • SertuGiran Harahap No.2 tersebut di atas adalah benar mengandungMetamfetamina terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 LampiranUndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keduaNarkotika Golongan telah terpenuhi.Unsur ketiga "Bagi diri sendiri.Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukanorang lain, berarti pelaku mengkomsumsi narkotika untuk diri sendiriatau menyalagunakan pemakaian narkotika untuk diri
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-04-2016 — Putus : 25-08-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg
Tanggal 25 Agustus 2016 — ERI SETIADI Bin EDI SUKADI;
86 — 32
  • Sehingga unsurmenyalahgunakan kesempatan, menyalahgunakan sarana karena tugaskedudukan yang ada pada diri terdakwa;Menimbang, berdasarkan alasan alasan dan pertimbangan diatasunsure menyalagunakan, kesempatan atau sarana yang ada padanyatelah terpenuhi;Ad.4.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 03-02-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 23 Juni 2021 — Penuntut Umum:
DWI ROMADONNA,SH
Terdakwa:
AGUS ZAENUDDIN bin ABDUL MANAN
178 — 33
  • pesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas A Bandungyang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak PidanaKorupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UndangUndang Nomor 46Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang melakukan atauturut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2016 — Putus : 04-10-2016 — Upload : 18-11-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN PN Tte
Tanggal 4 Oktober 2016 — HIDAYAT NAHUMARURY,SE Alias DAYAT
120 — 74
  • pidanatersebut, bila terjadi tindak pidana itu karena perbuatan itu sudahmemenuhi unsur delik, dan bila itu masih di penyidikan maka itu belummasuk Ranah pidana, dalam kasus ini rekomendasi secara administrasimaka itu hukum administrasi bila sudah dikembalikan maka itu sudahselesai, dan tidak masuk dalam pasal 4 karena belum masuk tidakpidana masih adminstrasi ;Bahwa menurut ahli Badan Pemeriksa Keuangan biasanya sudahmenyebut sesuai pospos yang bertanggungjawab, rekomendasiditujukan kepad pihak yang menyalagunakan
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 04-05-2020 — Putus : 03-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 9/PID.TPK/2020/PT MKS
Tanggal 3 Agustus 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ALIM BAHRI, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SYARIFUDDIN SUPU alias PODDING Diwakili Oleh : Ridwan, SH
136 — 54
  • Hal ini senada denganPutusan Mahkamah Agung RI Nomor ; 892 K/Pd/1983, Tanggal 18 Desember1984, yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Para Terdakwadengan menyalagunakan kesempatan karena kedudukanya masing masingsebagai Direktur CV.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-03-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor '82/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks
Tanggal 19 Maret 2019 — - JPU Vs. - MUHAMMAD ARFIAN., S.Pd. M.Pd
144 — 37
  • yang terungkap dalampemeriksaan di persidangan dari keterangan saksisaksi, keterangan AhliKeterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukumsebagaimana telah dipertimbangkan pada unsure menguntungkan diri sendiriorang lain atau suatu korporasi telah teroenuhi, maka dengan demikian menurutMajelis Hakim dengan sendirinya unsure dengan merugikan keuangan Nagaraatau perekonomian Negara telah terpenuhi pula karena adanya keuntungan yangdiperoleh sebagai akibat perouatan yang menyalagunakan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-06-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 11 Juni 2019 — Penuntut Umum: FAISAH, SH.MH Terdakwa: MANSYUR SIKKI, S.Pd., M.Pd alias MANSYUR bin SIKKI
206 — 49
  • Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan.Menimbang, bahwa pengertian menyalagunakan kewenangan sesuai denganYurispudensi adalah suatu perbuatan peyalagunaan, penyimpangan ataumelanggar salah satu kewajiban atau kKeduddukan yang memanngku jabatan umumuntuk melakukan sebagaian dari tugas pemerintah ataupun bagianbaginnya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalahserangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku
    Sebaimana PutusanMahkamah Agung R.I tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892 K/Pid/1983 yangdalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa dan terdakwa Ildengan menyalagunakan kesempatan karena kedudukannya masingmasingsebaagai Direktur dan Pelaksana dari CV, telah dinyatakan melakukan tndak pidanaHal 194dari 238 Putusan Nomor 106/Pid. Sus. TPK/2018/PN Mks.korupsi sebaagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) hurufb UndangUndang R11No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-10-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1971 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 7 Oktober 2015 — RIDWAN, S.Pd., bin BURHANI
71 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,M.Pd. selaku Ketua, Suparsito, S.Pd Selaku Sekretaris, Syamsul Hidayatdan Hardi selaku Anggota, selaku yang bersamasama melakukanperbuatan menyalagunakan kewenangan dan menyalahgunakankesempatan yang menimbulkan kerugian kKeuangan daerah KabupatenSambas. Atas dasar alasan tersebut, Terdakwa Ridwan, S.Pd. selakuPPK tidak ada melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dantidak ada melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian keuanganDerah Kabupaten Sambas.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-07-2012 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 06/PID/TPK/2012/PN.TK
Tanggal 18 Juli 2012 — - JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN - MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA
75 — 15
  • Pada umumnya kesempatan inidiperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dariketentuanketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaanmenafsirkan secara salah terhadap ketentuan ketentuan tersebut; Dengan menyalagunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukandari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan sarana adalahsyarat, cara atau media.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-05-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 12 Mei 2015 — MOHAMMAD NURKASAN, S.Sos, Msi. KEJAKSAAN NEGERI BANGIL
47 — 16
  • Rp.46.500.000, (empat puluhenam juta lima ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas TerdakwaMOHAMMAD NURKASAN,S.SOS, MSi telah menyalagunakan kewenangan ataukesempatan yang ada pada diri Terdakwa dalam kedudukannya selaku selaku PPTK yangbertugas mengendalikan kegiatan , Melaporkan perkembangan pelaksanaankegiatan.sertaMenyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan namun hal tersebut didak dijalankan, hal tersebut bertentangan dengan :e Peraturan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 18-07-2017 — Putus : 20-11-2017 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks
Tanggal 20 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
SISWANDI, SH
Terdakwa:
Drs. H. ABD. WARIS
150 — 58
  • Parman No. 120 Kamali Kecamatan Makale Kabupaten Tana Torajaatau setidaktidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yangberwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-01-2017 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — SITNA, SP alias OTES binti DJUMA UMARSUNI
120 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SITNA, SP alias OTESBinti DJUMA UMARSUNI, tidak terbukti mempergunakan uang/danaRanperda, juga tidak terbukti telah menyalagunakan wewenangmengeluarkan uang dari kas daerah, karena memang tidak punyawewenang untuk mengeluarkan uang dari kas daerah, juga tidakterbukti menandatangani kuitansi atau dokument terkait keluar uang darikas daerah seperti SP2D, SPMU, SPP dan kuitansi pengeluaran danataupun penerimaan uang. Semua dilakukan oleh Terpidana Drs.Hal. 110 dari 126 hal. Put.