Ditemukan 6225 data
AGUS SUBAGYA, SH
Terdakwa:
Drs MAHMUDI BIN WIRYA SUHARTA
183 — 50
melakukan pemeriksaan terhadap keadaanatau. kondisi kelengkapan barang/jasa/kontruksi/oangunan sebelumdipasang sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan yangberlaku pada kegiatan proyek Pembangunan Fisik Terminal Km. 6 KotaBanjarmasin Tahun Anggaran 2013 s/d 2015;Bahwa Saksi sejak ditunjuk sebagai Tim Pemeriksa Barang/Pekerjaantidak pernah merasa berkompeten untuk tugas tersebut dan Saksi maumenandatangani berita acara karena menurut PPTK pekerjaan tersebutsudah diperiksa oleh Tim Pengawas, Tim Tekhnis
122 — 24
pertanian, perikanan dankehutananPemberian dukungan atas penyelenggaraan bidang penyuluhanpenyuluhan pertanian, perikanan dan kehutananPembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi bidang penyuluhanpertanian, perikanan dan kehutananPenyelenggaraan Administrasi KesekretariatanPelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasdan fungsinya;Bahwa adapun untuk uraian tugas selengkapnya berdasarkan PeraturanBupati Majalengka Nomr 8 tahun 2011 tentang rincian tugas pokok danfungsi lembaga tekhnis
654 — 201
Dimana pembangunan yang dilakukan oleh ParaTerbanding/Para Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 7ayat (1), dan ayat (2) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002Tentang Bangunan Gedung yang menyatakan:Pasal 7 ayat (1) setiap bangunan gedung harus memenuhipersyaratan administrative dan persyaratan tekhnis sesuaidengan fungsi bangunan gedungPasal 7 ayat (2) Persyaratan administrative bangunan gedungsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratanstatus hak atas tanah, status kepemilikan bangunan
199 — 514
Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penyusunan norma,standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan tekhnis dan supervisi, sertapelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan perencanaan danpersiapan pengadaan tanah pemerintah.b.
Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penyusunan norma,standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan tekhnis dan supervisi, sertapelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengadaan tanahpemerintah.Ahli tidak memiliki Sertifikat Khusus, namun mempunyai keahlian pengadaan tanahmelekat karena jabatan yang Ahli pegang;Ahli sudah 4 (empat) kali memberikan keterangan sebagai Ahli yang berkaitan denganmonogeHal 168Putusan Pengadilan Tipikor MedanNo.55/Pid.SusTP
171 — 149
pendiriannya saksi tidak tahu dan tahunya sebagai Badan Usaha MilikDaerah berkantor di Pangkalan Bun.Bahwa hubungan kemitraan didasari adanya kebijakan Pemerintah DaerahKabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai program pengembanganjagung hibrida pada tahun 2009, selaku Dinas Teknis melakukan pencariandan inventarisasi terhadap calon petani / calon lokasi (CP/CL) dari hasil dataCP/CL yang diperoleh dibuat Surat Keputusan oleh Bupati Kotawaringin Baratdan Dinas Pertanian melakukan pendampingan tekhnis
156 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
Krakatau SteelNomor 32/C/DUKS/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 tentang Sistem danProsedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan tanggal dalam poin 2.11ditetaokan bahwa Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan dapatmelakukan pengadaan jasa non pembangunan dengan pemilihanlangsung apabila memenuhi kriteria kKebutuhan darurat / mendesak danditinjau secara tekhnis maupun ekonomis masih memungkinkandilakukan pengadaan jasa non pembangunan dengan pemilihanlangsung.
128 — 35
BPN Semarang dan peninjauan ke lokasi DesaNyatnyono dilaporkan bahwa berdasarkan keterangan kantor BPNSemarang pelepasan Sertifikat Hak Milik secara sukarela (tanpa gantirugi) sudah sah tanpa harus ada SK pembatalan dari Kanwil BPN JawaTengah apabila dicatat dalam daftar buku tanah dan penarikan sertifikatHak Miliknya dan BPN Semarang akan mengirimkan surat kepadaGubernur Jateng ; Bahwa tugas saksi selaku wakil Ketua adalah memfasilitasi pelaksanaantugas kesekretariatan Panitia Tim Penaksir yang tekhnis
175 — 351 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sedangkanpembuatan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang dibuatsecara tidak benar sehingga menurut Majelis Hakim merupakan perbuatanmelawan hukum adalah merupakan perbuatan dan tanggung jawab saksiLeni Ruth Takarendehang sebagai pejabat pelaksana teknis dalampengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuanperundangundangan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa haltersebut bukan kesalahan dan tanggungjawab Terdakwa/Pemohon PKsebagai pejabat pembuat kebijakan bukan pejabat tekhnis
91 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bintang Sembilan;Bahwa berdasarkan uraian diatas sebenarnya Pemohon Kasasi tidakmempunyai kewenangan dalam proses pencairan dana dan teknis pelaksanaananggaran di lapangan melainkan tugas Terdakwa selaku Pengguna Anggaranhanya berkaitan dengan administrasi terkait dengan pembentukan PejabatPengadaan dan sebagai fungsi pengawasan dalam pelaksanaan anggaranserta kontrol dari Kepala Dinas / Pengguna Anggaran kaitan dengan ada atautidak adanya ketersediaan anggaran bukan terkait dengan tekhnis pelaksanaankegiatan.Bahwa
55 — 13
Kegiatan dari unit tekhnis ( Dinas Tata Kota dan Keindahan kota atau sekarangdisebut juga Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan perumahan) mengusulkanPenetapan Lokasi kepada Walikota yang disampaikan melalui Kabag TataPemerintahan untuk meminta Koreksi format penetapan Lokasi sebelumdimajukan ke Walikota2. Bagian Perlengkapan membentuk Tim pengadaan dan Pembebasan Tanah3. Diadakannya rapat menyangkut tentang RUSUNAWA4. Tim melakukan sosialisasi kemudian melakukan musyawarah harga ganti rugi5.
82 — 15
MineralKabupaten Jepara Nomor : 050/189/2009 tentangpenunjukan Pimpinan Program/Kegiatan, Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan, Pengawas Lapangan, Staf Teknik DanAdministrasi Keuangan di Lingkungan Dinas PekerjaanUmum dan Energi Sumber Daya Mineral Kegiatan APBDTahun 2009 tanggal 26 Pebruari 2009 sedangkan Tahun2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PekerjaanUmum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten JeparaNomor : 050/256/2010 tentang penunjukan PimpinanProgram/Kegiatan, Pejabat Pelaksana Tekhnis
H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terdakwa:
Muhammad Nawir, SE Alias Nawir Bin H. Bado
105 — 0
- 6 (enam) lembar sertifikat Bimbingan tekhnis Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan Anggaran Daerah di Hotel Spark tanggal 09 s/d 12 Januari 2016 yang diselenggarakan oleh LP3M STIPAN.
- 1 (Satu) lembar sertifikat Bimbingan tekhnis sosialisasi Permendagri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan produk hukum dan perundangundangan daerah serta prosedur penyusunan produk hukum daerah di Hotel Jayakarta tanggal 02 s/d 05 April 2016 yang diselenggarakan oleh LP3M STIPAN.
- 1 (Satu) lembar Piagam Penghargaan workshop tentang Bintek yang diselenggarakan oleh Divisi Diklat DPP Partai Demoktrat di Jakarta di Jakarta tanggal 21 23 Oktober 2016.
- 20 (Dua puluh) lembar sertifikat kegiatan Bimbingan tekhnis optimalisasi fungsi dan wewenang DPRD dalam proses penyusunan dan pembahasan APBD serta failitasi sekwan dalam fungsi DPRD yang diselenggarakan oleh DPRD Kab. enrekang pada tanggal 1720 Nnovember 2016 di Hotel grand Asia Makassar.
- 13 (Tiga belas) lembar Sertifikat Bimbingan tekhnis Kebijakan biaya perjalanan dinas berdasarkan PMK No. 65 tahun 2015 tentang standar biaya masukan TA. 2016 dan PMK No. 115 Tahun 2015 tentang standar biaya keluaran TA. 2016 serta pandangan legislatif tentang tindak pidana korupsi diselenggarakan oleh LOSARI di hotel maleo Makassar tanggal 10 13 Maret 2016.
- 15 (Lima belas) lembar Sertifikat Bimbingn tekhnis Sosialisasi permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang pembentukan prodik daerah dan optimalisasi peran aparatur sekertaris DPRD dalam Pemnjabaran APBD di hotel Clarion makassar tanggal 710 April 2016 oleh LPMKP2D.
- 21 (Dua puluh Satu) lembar sertifikat Bimbingan tekhnis gambaran hak keuangan DPRD Pasca UU No. 23 / 2014 di hotel Kuta Playa Bali tanggal 1518 Mei 2016 oleh LOPPNAS.
164 — 64
kepadakhalayak umum, Melakukan Proses aanwijzing, Melalukan Proses Pendaftaranpeserta lelang, melakukan Proses pemasukan dokumen penawaran dari parapeserta Lelang, melakukan Proses pembukaan dokumen penawaran dari parapeserta lelang, Pembuatan berita Acara Hasil Pelelangan, pengumumanPemenang Lelang , Panitia Lelang menunggu apakah ada sanggahan dansanggahan banding dari peserta lelang melakukan Proses evaluasi dokumenpenawaran dari para peserta lelang yang terdiri dari :> Evaluasi administrasi;> Evaluasi tekhnis
YOGI APRIANTO, S.H.
Terdakwa:
RIYANTO, S.Pd. MM Bin BADRUN
203 — 78
Fotocopy legalisir Permendikbud RI Nomor 31 tahun 2019 tentang Petunjuk Tekhnis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tanggal 05 September 2019.
104 — 38
Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penyusunannorma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan tekhnis dansupervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatanperencanaan dan persiapan pengadaan tanah pemerintah.b.
Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penyusunannorma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan tekhnis dansupervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporanpelaksanaan pengadaan tanah pemerintah.Ahli tidak memiliki Sertifikat Knusus, namun mempunyai keahlian pengadaantanah melekat karena jabatan yang Ahli pegang;Hal 180Putusan Pengadilan Tipikor MedanNo.54/Pid.
NELLY, SH
Terdakwa:
ANGGI ANGGRAINI, S.Kom binti SUKARMAN Alm
270 — 175
Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Tenaga Teknis/Pendukungtahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sekretariat KPU Kab Selumadari tahun 2018 s/ d 2019 bertugas dan bertanggungjawab dalamMembantu di Sub Bagian Tekhnis dan Membantu Kegiatan KPU KabSeluma.Bahwa Bendahara KPU Kab. Seluma pada periode Januari 2018 Desember 2018 adalah Sdr.ANGGI ANGGRAINI S.Kom.
Bensin kePemda Bengkulu antara surat Tanggapan Masyarakat Daftar Calonsementara, uang yang diterima Rp.50.000.00 (Lima puluh ribu rupiah)untuk satu orang, dari SPPD Ke SMA Negeri 01 (Sosialisasi PendidikanPemilin Tanggal 10092018, Honor yang diterima Rp.150.000.00(Seratus lima puluh ribu rupiah) dari Biaya transport penempelanpengumuman kelulusan tertulis PPS 5 Orang, honor yang diterimaRp.150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari sdr DAHAYAN selakuKasubag Tekhnis
AGUSTINA SH
Terdakwa:
HARI KURNIAWAN, Spt
186 — 23
Gayuh Setia Utama Kesanggupan dan Jaminan Tekhnis Peralatan No 2.1304/GSU/SK/078 tanggal 05 April 2013.
- Surat Pernyataan Dukungan dari PT. Gayuh Setia Utama kepada CV. Tiga Putra Prima No 2.1304/GSU/SK/076 tanggal 05 April 2013.
- Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama kepada CV. Tiga Putra Prima Jaminan Purna Jual dan Jaminan Ketersediaan Suku Cadang No 2.1304/GSU/SK/076 tanggal 05 April 2013.
- Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama kepada CV.
Tiga Putra Prima Kesanggupan dan Jaminan Tekhnis Peralatan No. 2.1304/GSU/SK/076 tanggal 05 April 2013.
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No 2.1310/GSU/ST/167 tanggal 25 Oktober 2013. dari PT. Gayuh Setia Utama kepada sdr. Rino. H.
- Faktur Pajak No. 010.900-13.77258393 tanggal 07 Juni 2013.
- Faktur Pajak No. 010.900-13.77258398 tanggal 25 Juni 2013.
- Surat Konfirmasi Pesanan X-Rey Mobile 100 Ma 100 kv dari PT.
1.AHMAD BAGIR, S.H.
2.YAN ASWARI, S.H., M.H.
Terdakwa:
Ir. ASRARUDIN KELIOBAS Bin Hi. ENTJE MARSIDANG KELIOBAS alias Hi. ASNAWI
130 — 6
- 1 bundel fotocopy Keputusan Bupati kaimana No. 05 Tahun 2012 tanggal.....Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, pejabata Penatausahaan dan bendahara-bendahara di lingkungan Pemerintah Kab.Kaimana.
65 — 8
Kegiatan Penyusunan Rencana Tekhnis Ruang Kawasan.9. Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidupc. 6 (Enam) bendel dokumen Surat Pertanggung Jawaban lengkap kegiatan Bidang Prasarana Wilayah pada Bappekab Jember, Tahun Anggaran 2009 tentang :1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi beserta produk berupa Buku Laporan Akhir Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi.2.
85 — 25
yangsebenarnyaBahwa saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PP TK)untuk 9 kegiatan di bidang akuntansi sesuai dengan KeputusanKepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong dengan Total pagu Rp. 2.529.231.940,.Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala bidang Akuntansi sejakakhir tahun 2007 s/d awal Tahun 2013 sekarang dengan Tupoksisaksi sebagai Kabid Akuntansi secara umum membanitu KepalaDinas guna penyusunan laporan keuangan daerah.Bahwa Selain Saksi selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis