Ditemukan 1606 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : paba143 paba243 paba43 pasal pasalli pasalle pasalia pasallo pasalma pasal13 pasal143 pasal4 pasal363 pasalah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-05-2010 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1522 K/Pdt/ 2008
Tanggal 14 Mei 2010 — DRS. H.M. DAUD FATIMAH, DKK ; DRA. ISRAWATI, M.Si
89 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berwenangbertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, olehkarena itu Pemohon Kasasi Il Konvensi/Pemohon Kasasi Il Rekonvensidahulu Pembanding Il Konvensi/Pembanding Il Rekonvensi dahulu Tergugatll Konvensi/Pembanding ll Rekonvensi, Pemohon Kasasi illKonvensi/Pemohon Kasasi Ill Rekonvensi dahulu Pembanding illKonvensi/Pembanding Ill Rekonvensi dahulu Tergugat IlKonvensi/Pembanding Ill Rekonvensi dalam kapasitas selaku PengurusYayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh (Ketua dan Sekretaris) pasal43
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 20-11-2013 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 15-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 P/HUM/2013
Tanggal 30 Juni 2014 — KADIN INDONESIA VS PRESIDEN RI;
308 — 211 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • adalah Pengadilan sebagaipelaksana dari Kekuasaan Kehakiman di bawah MahkamahAgung yang sah, sehingga karena itu) Pengadilan Pajakmelaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka gunamenegakkan hukum dan keadilan dalam menyelesaikan sengketapajak, yang merupakan pengadilan khusus dan berada dalamlingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa karena itu Pengadilan Pajak tidak boleh diintervensi baikdalam menjatuhkan putusan maupun dalam kaitan denganregulasinya sehingga ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal43
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-04-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 392 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 17 April 2014 — EFFENDY KOMALA, Dk
129 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 392 K/Pid.Sus/201430 Jaksa Utama Pratama NIP 19591108 198503 2 001 ; 1 (satu) lembar Surat P18 Nomor : B3130/0.1.4/Euh. 1/5/2013 tanggal 17Mei 2013, perihal : Hasil Penyidikan atas nama tersangka Ngadiman. yangdisangka melanggar 39 ayat (1) huruf b jo Pasal 43 UU No. 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 dan Pasal 39 ayat (1) huruf d jo Pasal43 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan Belum Lengkap
    The Master SteelManufactory; 1 (satu) lembar Surat P18 Nomor : B3129/0.1.4/Euh.1/5/2013 tanggal 17Mei 2013, perihal : Hasil penyidikan atas nama tersangka Diah Soemedi,dkk. yang disangka melanggar 39 ayat (1) huruf b jo Pasal 43 UU No.6 tahun1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan sebagaimana telahdiubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 dan Pasal 39 ayat (1) huruf d jo Pasal43 UU No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakanbelum lengkap. Ditandatangani a.n.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 24-02-2021 — Putus : 17-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 17 Maret 2021 — Pemohon:
NUNI PRIHATININGSIH
Termohon:
Direktur Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak
164 — 95
  • Pasal43 ayat (1) UU KUP yang dilakukan melalui antara lain PT Virora CiptaIndonusa, NPWP 03.101.618.1017.000 yang menetapkan LukmanulHakim, sebagai tersangka, Termohon telah menerbitkan SuratPerintah penyidikan dan perubahannya karena perubahan penyidiksebagai berikut:a. Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN02.DIK/PJ.05/2015tanggal 27 Januari 2015.b. Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN24.DIK/PJ.05/2015tanggal 18 Agustus 2015.c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-06-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 K/Pdt/2015
Tanggal 18 Juni 2015 — SURYANI vs HENKY WONGSONEGORO
170 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 29 K/Padt/20153.14 Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal43 ayat (1) Undang Undang 1/1974 yang menyatakan "Anak yangdilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdatadengan ibunya dan keluarga ibunya" harus dibaca "Anak yangdilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata denganibunya dan keluarga ibunya serta dengan lakilaki sebagai ayahnyayang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologidan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 14-10-2019 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 34/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 13 Februari 2020 — Penggugat:
NELSON YOHOSUA ONDI
Tergugat:
BUPATI JAYAPURA
Intervensi:
IZAK RANDI HIKOYABI, S.E.
147 — 52
  • S.Sossedangkan 4 (empat) peserta lainnya termasuk Penggugat dan Tergugat IlIntervensi dinyatakan lolos tahapan Uji Kepatutan dan Kelayakan karenamemperoleh nilai akhir Uji Kepatutan dan Kelayakan di atas 7,5 (tujuh koma lima)dengan keterangan direkomendasikan disarankan sesuai dengan ketentuan Pasal43 ayat 4 ) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 yang perinciannilai masingmasing para peserta calon direksi sebagai berikut :1. Nelson Yohosua Ondy, S.IP in casu Penggugat : 83,172.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 731 PK/Pdt/2016
Tanggal 17 Januari 2017 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, dkk vs Y. JABERLIN LUMBAN GAOL
214 — 188 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Inventaris KekayaanNegara, merupakan gugatan yang salah alamat (error in persona),karena telah jelas bahwa inventarisasi (penatausahaan) atas BarangMilik Negara (dalam hal ini objek gugatan a quo) bukan/tidakmerupakan tanggung jawab dan kewenangan dari Tergugat IV;Bahwa selanjutnya pada petitum angka 5 gugatannya, Penggugat padapokoknya juga menuntut agar Tergugat IV menghapus/mengeluarkanobjek gugatan a quo dari Inventaris Kekayaan Negara;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 juncto Pasal 42 juncto Pasal43
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 18-04-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 228/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 11 Maret 2019 — Penggugat:
1.R. B. BOEDI MOELJO bin R. SOEDIRGO
2.R.A. ENDANG SOEMIJATI INDARTIATI binti SOEDIRGO
3.R.A. SRI KOENTARI binti SOEDIRGO
Tergugat:
1.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL JAKARTA WILAYAH I
2.STEPHANI ANWAR
3.R. BAMBANG WISIK SOETOMO bin R. SOEDIRGO
82 — 22
  • Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, maka telah jelasdan tidak terbantahkan lagi bahwa Penjual in casu Panitera PengadilanAgama Jakarta Pusat telah melaksanakan kewajibannya sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan dalam hal ini adalah Pasal43 PMK 27/2016 yang menyatakan setiap pelaksanaan lelangdisyaratkan adanya Nilai Limit.31.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 12-02-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/Pdt.Sus-PAILIT/2016/PN.NIaga.Jkt.Pst
Tanggal 19 Mei 2016 — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG >< SOEBALI SUDJIE
806 — 2674
  • Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal212 harus diajukan oleh seorang advokat;Hal. 11 dari 70 halaman, Pts.Perk.No.07/Pdt.SusPAILIT/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.Dan seperti dipersyaratkan oleh:BUKU Il MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNISPERADILAN PERDATA KHUSUS (Vide T 1) sebagaimana dikutip sebagai berikut:Pemohon harus diwakili oleh Advokat berdasarkan
Pengadilan PN CIBINONG
Putus : 10-10-2013 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN CIBINONG Nomor 197/Pdt.G/2012/PN.Cbn
Tanggal 10 Oktober 2013 —
90 — 64
  • Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal43 ayat (3) ditandatangani olehpenghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah resmi;Pembacaan penerjemahaan atau penjelasan dan penandatangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) Pasal 43 ayat (2) ayat (3) dan ayat (5)dinyatakan secara tegas pada akhir akta;33.34.Bahwa pada tanggal 9 Maret 2012 selain melakukan Penandatanganperjanjian pengikatan Jual beli antara Tergugat I dan Penggugat TergugatI juga menyerahkan uang sisa pembayaran sebagai pelunasan ataspembelian
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 13-09-2018 — Putus : 26-12-2018 — Upload : 08-02-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 40/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 26 Desember 2018 — Penggugat:
ZAINUDDIN
Tergugat:
BUPATI ACEH BARAT
146 — 61
  • Keputusan Tergugat Ini merupakanKeputusan yang salah dan tidak berdasar Hukum yang berlaku samasekali sebab tidak sesuai dengan ketentuan pasal 41, Pasal 42, Pasal43, Pasal 44, Pasal 45 UndangUndang RI Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa, Pasal 41 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 TentangTata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik;Bahwa di dalam ketentuan a quo tidak terdapat satu pasal yang dapatdijadikan rujukan/acuan bagi Tergugat bahwasannya Hasil audit dari TimIspektorat Kabupaten Aceh Barat terhadap
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 14-11-2019 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 67/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 13 Februari 2020 — Penggugat:
JULIADI
Tergugat:
BUPATI KEPULAUAN MERANTI
268 — 98
  • Bahwa perlakuan tidak sama yang dilakukan Tergugattentang keabsahan surat suara di TPS 01 dan TPS 02padahal bentuk coblosan surat suara sama bertentanganPasal 23 ayat 1 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal43 ayat 1...1.4 Bahwa perbuatan Panitia Pilkades yang merupakanperpanjangan tangan tergugat dalam melaksanakan pemilihankepala desa Nipah Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timurhalaman 30 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUNPBRKabupaten Kepulauan Meranti yang tidak menetapkan tata carapemilinan
Pengadilan PN BATAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-02-2014 — Putus : 25-11-2014 — Upload : 14-04-2015
Putusan PN BATAM Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.BTM
Tanggal 25 Nopember 2014 — MADE BAYU ADISASTRA; 1. SAWALUDDIN BIN DAHLAN NASUTION, DKK
70 — 103
  • Hak Pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberiwewenang kepada Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam untuk:LsMerencanakan peruntukkan dan Penggunaan tanahtersebut;Menggunakan tanah tersebut untuk keperluanpelaksanaan tugasnya;Menyerahkan bagianbagian dari tanah tersebutkepada pihak ketiga dengan hak pakai sesuai denganketentuan ketentuan pasal 41 sampai dengan pasal43 Undang Undang Pokok agraria;Menerima uang pemasukan /ganti rugi dan uangwajib tahunan;Peraturan Menteri Dalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-07-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1484 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 Juli 2015 — SIAUW JOENG MING alias AMING ;
72 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ltd adaperjanjian lisensi dan terdaftar di Ditjen HKI sebagaimana dimaksuddalam UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal43 ayat (3) dan ayat (4) ;a. Pasal 43 ayat (1), isinya : "Pemilik Merek terdaftar berhakmemberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjianbahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebutuntuk sebagai atau seluruh jenis barang atau jasa.b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 16-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 16 Maret 2016 — YAYASAN KESEHATAN PGI CIKINI VS Dr. RADJA B.S SIMANJUNTAK, Sp.An., M.M
76 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., sebagai Direktur Umum Dalam Jajaran DireksiRumah Sakit PGI Cikini Yayasan Kesehatan PGI Cikini tertanggal 30 April2014 (vide bukti T/PR2.B) jelas keputusan pemberhentian Termohon Kasasitersebut pada bagian Mengingat angka 5 menyebutkan, Anggaran RumahTangga Yayasan Kesehatan PGI Cikini Pasal 40, Pasal 42 huruf c dan Pasal43 ayat (6);Bahwa apabila Judex Facti lebin cermat lagi syaratsyarat dan tata carapemberhentian pelaksana kegiatan yayasan telah diakomodir didalam SuratKeputusan pada bagian
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 14-02-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 14-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 91/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 9 April 2019 — Pembanding/Penggugat : Mira Tania
Terbanding/Tergugat I : Damianus Takendare
Terbanding/Tergugat II : PT. Bank Mega Tbk Cq. Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Mega Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : WAHYU ISMADI, SH. Notaris PPAT Kabupaten Bogor
Terbanding/Turut Tergugat II : Notaris Agus Syamsudin SH
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor
Terbanding/Turut Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR
39 — 27
  • Merupakan suatu dalil yang memaksa dan mengadaada, dikarenakanTerbanding Il sebelum melakukan pelelangan telah terlebin dahulumelakukan Pemberitahuan kepada Penggugat melalui Surat Nomor1377/RMDJKT/LTG/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 perihalPemberitahuan Lelang Ulang ke Debitur juga telah mengumumkan tentangpelaksanaan lelang dimuka umum dan dimuat pula dalam Surat KabarHarian Radar Bogor yang terbit di Bogor Rabu tanggal 22 Oktober 2014,halmana juga telah berkesesuaian dengan Pasal 41 ayat (1), juncto Pasal43
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-01-2012 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 17/Pdt.G/2011/PN.KAG
Tanggal 31 Januari 2012 — - MUHAMMAD JHONI (PENGGUGAT) VS - 1. PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Musi Palembang, 2. PT BALAI LELANG BATAVIA, 3. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESUA Cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PALEMBANG , 4. TINA YUSDIATI, SH ( PARA TERGUGAT)
54 — 11
  • Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Penggugat yangmenyatakan telah terjadi pelanggaran Pasal 41 ayat (2) dan Pasal43 ayat (3) butir b.
Pengadilan PN SORONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-05-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 31-01-2018
Putusan PN SORONG Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son
Tanggal 8 Nopember 2017 — LAMBERTUS D. ULIM, dkk Melawan PT. BANK PAPUA CAB. SORONG
206 — 106
  • hak Erpacht, yangbisa saja pihak penjajah tersebut menguasai tanah yang luas tanopa memberikankompensasi yang wajar dan patut kepada masyarakat setempat ;Menimbang, bahwa ternyata dengan berkembangnya waktu, sistempemerintahan daerah Papua berubah dan memperoleh eksistensinya daripemerintah pusat (Republik Indonesia) dengan keluarnya Undangundang Nomor21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang di dalamnyajuga diatur tentang perlindungan hakhak masyarakat adat pada Bab XI dari Pasal43
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN
Register : 19-01-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 21-05-2021
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 1/G/2021/PTUN.TPI
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
1.DPD F SP LEM SPSI Propinsi Kepulauan Riau
2.PD KEP SPSI Kepulauan Riau
Tergugat:
Gubernur Propinsi Kepulauan Riau
Intervensi:
RAFKI RS, SE., MM
274 — 133
  • Bahwa berdasarkan uraian point 5 di atas, Gubernur ProvinsiKepulauan Riau seharusnya menetapkan Upah Minimum Kota Batamtahun 2021 sesuai formula Penetapan Upah Minimum sebagaimanadiatur dalam Pasal 44 Ayat (1), (2), (8) Peraturan Pemerintah (PP) 78tahun 2015 tentang Pengupahan jo Pasal 3 Ayat (1), (2), (3), (4), (5)dan (6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 15 tahun 2018tentang Upah Minimum, yang menyatakan:Pasal 44:(1) Penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal43 Ayat (1) dihitung
Pengadilan PN GARUT Perdata
Register : 26-01-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN GARUT Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Grt
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
HJ. SITI AI. S SUDARDJO
Tergugat:
1.PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk BTPN KANTOR CABANG MUR CIAWITALI
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL TASIKMALAYA
Turut Tergugat:
1.ASEP NUGRAHA
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT
105 — 43
  • pelaksanaan Lelang Eksekusi HakTanggungan dilaksanakan, pihak Tergugat telah memberitahukan kepadaPenggugat agar dapat melakukan pembayaran/pelunasan seluruh kewajibankepada Tergugat selambatlambatnya pada tanggal 27 Oktober 2020sebagaimana bukti surat bertanda Tl12 berupa Surat PemberitahuanPenetapan Lelang Hak Tanggungan Nomor :S.03/SP.Lelang/X/2020 tanggal 5Oktober 2020 ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 28 Peraturan MenteriKeuangan No. 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Jo Pasal43