Ditemukan 5680 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum fance fince filce majene majeri forte florce fonce folce majekur mansure mannure majenne maserre
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 26-02-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 03-07-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 10/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 2 Juli 2020 — Penggugat:
PT. Daya Primamega Utama Diwakili Oleh Tjugito Kusuma
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh
Intervensi:
Direktur PT. Aceh Power Energy Abadi diwakili oleh H. Nyak Ge Yani Paripurna Razali
879 — 500
  • Perihal Rapat Fasilitas (Task Force)Penyelesaian Permasalahan Lahan PT. Daya PrimamegaUtama dan PT. Aceh Power Energy Abadi. (sesuai denganfotokopi)Fotokopi Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya MineralAceh Nomor 671/944 tanggal 23 September 2019 PerihalPertimbangan Teknis Perpanjangan Izin Usaha PenyediaanTenaga Listrik PLTA Jambo Aye atas nama PT. DayaPrimamega Utama.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 12-11-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 177/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby
Tanggal 14 Maret 2019 — Penuntut Umum:
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
Dra. ITA POERI ANDAYANI.
199 — 51
  • melaksanakan kegiatan bansos/hibah yang telahditetapkan.d. dengan tidak adanya proposal yang dijadikan landasan dalampenetapan Perda APBD apakah dana dana bansos tersebut dapatdicairkan oleh BPKAD menurut pendapat ahli dengan mengacu padajawaban pada huruf a , b dan huruf c seharusnya dana yangdialokasikan tersebut tidak dapat dicairkan.Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negaraadalah kekurangan asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatanmelanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force
    karena uang yang seharusnyadisetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidakmenjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang beradadi kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau assetyang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secaramelanggar/ melawan hukum.Bahwa Menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negaraadalah kekurangan asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatanmelanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 27-06-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
RAHADIAN ARIF WIBOWO, SH.
Terdakwa:
SURYADI Bin SUWARNO
79 — 20
  • ., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa ahli menerangkan sebagai ahli hukum perdata; Bahwa ahli menjelaskan mengenai subyek hukum yakni ada 2 (dua)natuurlijkke persoon dan recht persoon; Bahwa ahli dalam hal ini menjelaskan apabila ada hubungannyadengan suatu kontrak maka yang berlaku adalah hukumkeperdataan; Bahwa ahli menerangkan juga mengenai force major alami dan nonalami.
    Yang terjadi untuk Terdakwa adalah yang dikarenakan alamiyakni adanya cuaca yang tidak mendukung saat pelaksanaankontrak berjalan; Bahwa ahli menjelaskan jika dalam suatu kontrak yang diperjanjikankemudian terdapat force major, maka yang mengikat perjanjian tidakdapat dikatakan melanggar kontrakMenimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1.1 (Satu) lembar Surat bukti nomor kosong,tanggal 21 Juli 2014 senilai Rp.1.350.000, (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 20-01-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps
Tanggal 10 Juni 2020 — Penuntut Umum:
Gusti Ayu Rai Artini, SH
Terdakwa:
ANAK AGUNG NGURAH ARWATHA
339 — 188
  • desadimaksud yang merupakan perjabat pengambil keputusan di satu sisi, danpejabat pelaksana keputusan disisi lain terkait terutama peran masingmasing sehingga dengan demikian dapat di ukur tanggung jawab masingmasing sesuai dengan Peran, kewenangan dan tanggung jawabnya dalampelaksanaan kegiatan pengeleolaan keuangan Desa dimaksud.Bahwa Menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalahberkurangnya asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force
    , antara lain denganmemerintahkan kepada Bendahara Desa untuk menggunakan langsungmembayar tunjangan bagi Perangkat Desa dan juga penyetoran ke BUMDesa,serta tidak mencatatkan pada pengeluaran dalam APBDesa Pemecutan Kajasebagaimana pemeriksa sampaikan di atas telah memenuhi unsur kerugiannegara dapat ahli jelaskan sebagai berikut:Menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalahberkurangnya asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 14-10-2019 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 48/G/2019/PTUN.KDI
Tanggal 23 April 2020 — Penggugat:
1.Ali Said
2.Arif
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari
Intervensi:
Andi Marwiah
306 — 213
  • Dalam hukum islam bisa dititipkan pada Kantor Urusan Agama atau pada saat itu bisa dititip di Kantor Catatan Sipil ; Bahwa menurut pendapat Ahli tentang keadaan Force Majeur. Misalnya akta yangbaru ditipbkan ternyata ada kebakaran yang menghanguskan testamen adalah Aktayang ditipkan di Notaris setiap bulan dilaporkan kepada Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-12-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 18-04-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 22/PID.SUS/TPK/2015/PN Yyk
Tanggal 8 Maret 2016 —
130 — 34
  • Dalam 1 (satu) kelompok ada kelompok rumah tangga miskin; Bahwa sanksi yang diberikan jika ada anggota kelompok yang tidakdapat mengembalikan pinjaman adalah dengan sistem tanggungrenteng dalam 1 (satu) kelompok itu; Bahwajika satu kelompok tidak dapat membayar angsuranpinjaman maka ada Tim Penyehatan Pinjaman yang akan membantumencari permasalahan, jika karena force majeur maka pinjamanakan dihapuskan, namun jika karena kendala lain maka akan dicarikan solusi untuk mengatasinya;Bahwa tidak, pengurus
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 30-08-2016 — Putus : 17-10-2016 — Upload : 11-01-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 02 / Pdt.Sus / KPPU /2016 /PN.Bdg.
Tanggal 17 Oktober 2016 — PT. BANDUNG RAYA INDAH LESTARI LAWAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA ( KPPU ), DKK
218 — 72
  • Bahwa dengan kondisi darurat sampah yang terjadi di KotaBandung dan sekitarnya, dan di lain pihak TPA Leuwigajahsudah tidak layak digunakan sebagai Tempat PembuanganAkhir Sampah, maka sebagai Warga Kota Bandung yangmemiliki kKepedulian untuk mengatasi keadaan force majeurberupa banjir sampah di Kota Bandung, sehingga PemohonKeberatan mengirimkan Proposal untuk mengadakan kerjasama dengan Turut Termohon Keberatan III dahulu Terlapor IV(PD.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 26-01-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN PALU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal
Tanggal 14 Juni 2021 — Penuntut Umum:
IRMA, SH
Terdakwa:
Ir. BASO MUKHTAR
297 — 145
  • Palselayaknya Pemerintah melakukan pembayaran terhadap hasilkegiatan tersebut;Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan Kerugian Negaraadalah berkurangnya asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatanmelanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeur.Berkurangnya asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uangyang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnyamenjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat jugaantara lain, karena uang yang berada di
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-06-2016 — Putus : 06-10-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 6 Oktober 2016 — Pidana Korupsi - LUKMAN HAKIM
75 — 33
  • bekerja BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta; Bahwa menurut ahli pengertian kerugian keuangan negara adalahberkuragnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negaratanoa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan olehsuatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang/kesempatan atau sarnaa yang ada pada seseorang karenaHal 96 dari 134 hal Putusan No.54/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PSTjabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan olehkeadaan di luar kemampuan manusia (force
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2013 — Putus : 03-02-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 22/Pid.Sus/2013/P.Tpkor-Yk
Tanggal 3 Februari 2014 — NURJANAH, SPd
48 — 13
  • YkBahwa kalau itu tidak kembali sampai bertahuntahun, kembalikan lagi kekontrak kerjanya ; Bahwa seandainya terjadi force majeur, dilihat kontrak kerjanya harus lunasbulan berapa, kalau misalnya, Maret harus lunas, tetapi bencana terjadi bulanMei, berarti itu tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan, tetapi kalau padawaktu masa pemakaian terjadi bencana, maka LUEP melaporkan bencanatersebut untuk meminta kebijakan kepada dinas ; Bahwa kewajiban pembayaran dari LUEP, kalau mundur harus mengajukanpenundaan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 05-07-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Januari 2022 — Penuntut Umum:
SUSILOWATI, SH., MH
Terdakwa:
Hj.NURHASANAH. SH.MH binti H. AHMAD SAFEI
381 — 214
  • Selsebaiknya dilakukan pada tahun saat laporan keuangan perusahaanmenyebutkan kerugian; Bahwa dengan demikian, kerugian yang terjadi dapatditanggung oleh para Pemegang Polis yang ada (in force), sebelumpolispolis tersebut lapse dan/atau Jatuh Tempo; Bahwa secara aspek aktuaria, pembagian kerugian inimemungkinkan diterapkannya basis aktuaria (asumsi, model, dll) yangbaru dalam perhitungan Tarif Premi, Cadangan, Nilai Tunai, etc, yanglebih tepat dan mencukupi; Bahwa meruginya Perusahaan Asuransi berbentuk
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-11-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan PN PADANG Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 8 Maret 2016 — Drs. H. M. Syamri Adnan, SH, MH.I
100 — 34
  • (pasal 3).Bahwa selaku ahli berpendapat, bahwa Kerugian Keuangan Negara adalahberkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang adapada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan ataudisebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (force mejore).Bahwa Pengadaan tanah tersebut bersumber dari Dana APBN Tahun 2007;Bahwa
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 06-01-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PA PRAYA Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pra
Tanggal 29 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
163 — 147
  • darah, nasab atau karenasebab perkawinan dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadiahli waris dan berhak mendapatkan bagian waris atas peninggalanpewaris dari Cempe alias Inaq Ambit atas peninggalan Tajab aliasAmaq Ikin maka dalam keadaan demikian ahli waris tersebut dapatdimasukkan sebagai ahli waris yang kemudian ditetapkan bagiannyasesuai dengan ketentuan Hukum Islam maupun peratutan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa meninggalnya Cempe alias Inaq Ambitadalah merupakan keadaan force
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 22-01-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi
Tanggal 22 Januari 2019 — WAODE AMALA RABIA M, ST alias WAODE AMALA RABIA MALIM, ST alias WAODE AMALA RABIA M, ST., MT
216 — 133
  • Usaha Baru tidak saja melakukan Pengadaan mesin pompanamun juga melakukan pemasangan bahkan pengetesan terhadap itempekerjaan pengadaan mesin pompa tersebut, namun hal ini tentunya akanterpenuhi jika tidak terjadi halhal yang bersifat kahar (force major);Bahwa benar sebelumnya telah ada perencanaan teknis, namunanggaran untuk pengadaan kabel menjadi tidak cukup setelah rumahgenzet berubah posisi dari tempatnya semula, yang mana ketika kamimelakukan peninjauan lokasi, dimana posisi dari rumah genzet
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-04-2012 — Putus : 02-05-2012 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 2 Mei 2012 — Pidana Korupsi - IR. SUMUDI KARTONO, SP.1
156 — 32
  • hanyaberdasarkan buktibukti yang diajukan oleh PPK ;Bahwa bilamana dikemudian hari diperoleh kenyataanbahwa telah terjadi penyimpangan yaitu dalam bentukpemalsuan terhadpa bukti pembayaran yang diajukanoleh pihak rekanan maka menjadi tanggung jawab PPKkarena pada hakekatnya pengujian materiil dilakukanPPK dalam rangka mempersiapkan SPP ;Bahwa menurut definisi yang dimaksud dengan kerugiankeuangan negara adalah berkurangnya aset/kekayaannegara karena suatu perbuatan melanggar/melawanhukum, lalai ataupun karena force
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus PHI
Putus : 06-10-2016 — Upload : 10-01-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Smr
Tanggal 6 Oktober 2016 — SARJU, DKK MELAWAN PT. KITADIN
95 — 11
  • Perusahaan /Tergugatkepada Para Pekerja adalah 3 ( tiga ) kali untuk masing masing uangpesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggatian hak( kecuali uang tiket memulangkan pekerja dimana diterima bekerja adalah 1 ( satu ) kali)Pasal 164 ayat (3) Undang undang No 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan ; Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap Pekerja/ Buruh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua ) tahun berturut turut ataubukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 26-01-2021 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN PALU Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal
Tanggal 15 Juni 2021 — Penuntut Umum:
IRMA, SH
Terdakwa:
KRISTOFERUS LAGARINDA. ST. MT
222 — 63
  • halsebagaimana disampaikan dalam kronologis bahwa ternyata hasil yangtelah dilakukan dalam kegiatan dimaksud tidak memberikan manfaatkepada Daerah dalam hal ini hasil kegiatan tidak dapat digunakansebagai dasar kegiatan pembangunan yang direncanakan, maka tidakselayaknya Pemerintah melakukan pembayaran terhadap hasilkegiatan tersebut;Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan Kerugian Negaraadalah berkurangnya asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatanmelanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2014 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 01/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR
Tanggal 10 April 2014 — HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR
118 — 50
  • Kepala BPKP Nomor PER1314/K/D6/2012 tanggal 16Oktober 2012 Tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (halaman 4),dijelaskan bahwa: Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaannegara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasiyang setara, yang disebabkan oleh suatu' tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorangkarena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan olehkeadaan di luar kemampuan manusia (force
    majeure); Halaman 192 dari 300 halaman Putusan No : 01/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBRBahwa uang/ Dana yang digunakan untuk Usaha Ekonomi Desa (UED) atasUsaha Ekonomi Simpan Pinjam (UEDSPP) Amanah Desa Koto Baru KecamatanKuantan Singingi termasuk dalam lingkup keuangan Negara, karena sumber uang/Dana tersebut berasal dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yangditetapkan tanggal 4 Mei 2009 dengan Surat Keputusan Bupati Kuantan SingngiNomor: 108 Tahun 2009 tentang Penetapan Alokasi Dana ProgramPemberdayaan
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 25 September 2017 — BAYU YOGA WARDHANA
168 — 121
  • Pembiayaan Mudharabah Wal Murabahah (Waad)Nomor 38 Tertanggal 22 Agustus 2011 (Bukti T 13)7 Akta Pernyataan Nomor 40 Tertanggal 22 Agustus 2011 (BuktiT 14)7 Akta Jaminan Fiducia Nomor 43 Tertanggal 27 Oktober 2010(Bukti T 15)7 Akta Addendum Nomor 22 Tertanggal 8 Juni 2011 (Bukti T 17)7 Akta Addendum Akad Pembiayaan Mudharabah WalMurabahah (Waad) Nomor 27 Tertanggal 15 Februari 2012 (Bukti T 18)Apabila ada gagal bayar atau wanprestasi yang disebabkan oleh apapun(kecuali yang diperjanjikan seperti force
    majeure), maka BSM dapatmelakukan tindakan hukum perdata kepada KOPKAR PDAM sebagaibentuk penyelesaian permasalahan a quo, seperti misalnya mengajukangugatan atau melakukan eksekusi jaminan atas KOPKAR PDAM,sebagaimana disebutkan dalam Akadakad diatas.BSM tidak memiliki hubungan hukum dengan end user karena pemberiankredit ini menggunakan pola executing.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 18-04-2019 — Putus : 08-07-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 107/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.
Tanggal 8 Juli 2019 — ELNI SUSANTI, dkk; Melawan; PT. Dada Indonesia;
264 — 70
  • No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial;Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini para Penggugat tidakmemperoleh hakhaknya akibat dari Tergugat menutup perusahaannyasebagaimana yang dimanatkan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No. 13Th 2013 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kena terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) Tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force