Hal ini dapat dilihat dalam aturan peralihan UU Arbitrase yang diaturdalam Pasal 81 UU Arbitrase sebagaimana dapat dikutip berikut ini:Pasal 81 UU ArbitrasePada saat Undangundang ini mulai berlak, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimanadimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata(Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 ReglemenIndonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44)dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk

(ReglemenHukum Acara Perdata Reglement op de Rechtsvordering Stb. 1847 Nomor 52 jo.1869 Nomor 43);Menimbang, bahwa menyikapi perbedaan tersebut, Majelis berpendapatpendekatan legalistik formal yang cenderung terlalu kaku di dalam menerapkanaturan tentang perubahan surat gugatan yang dapat berakibat surat gugatantidak dapat diterima bukanlah suatu penyelesaian perkara yang baik.

(ReglemenHukum Acara Perdata Reglement op de Rechtsvordering Stb. 1847 Nomor 52 jo.1869 Nomor 43), yaitu: Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangituntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambahpokok gugatannya.Menimbang, bahwa yang dimaksud pokok gugatan atau onderwerp vanden eis ialah bagianbagian kewenangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 49Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.199HalamanUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 (LN. Tahun 2006 No. 22 TLN.

No. 1874 K/Pid.Sus/201110 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juni 2011sampai dengan tanggal 21 Agustus 2011 ;11 Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia bidang Yudisial tanggal 25 Agustus 2011 No : 1847 / 2011 /S.782.Tah.Sus / PP / 2011 /MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahanselama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2011 ;12 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia tanggal 25 Agustus 2011 No

.-, transaksi tanggal 7 Juni 2013 keterangan 1847/SP2D-LS/2013 sebesar Rp. 175.200.000.- dan transaksi tanggal 17 Juni 2013 keterangan 1988 /SP2D-LS/2013 sebesar Rp. 110.800.000,00;

Rekening GADAI diblokir 0070229451 PT BPR Legian Rp 5.000.000.000, 7 Bahwa penyerahan hak atas Barang Jaminan oleh Penjamindan Pemberi Kuasa kepada BANK guna menjamin pelunasankewajiban NASABAH atas Fasilitas berdasarkan Peranjian,Penjamin setuju melepaskan hak untuk dilunaskan lebih dahuludan segala hak utama dan eksepsi yang oleh Undangundangdiberikan kepada seorang Penjamin, berdasarkan Pasal 1430,1831, 1833, 1837, 1843, 1847, 1848 dan 1849 Kitab UndangUndang Hukum Perdata.Sehubungan dengan Pemberian

Sedangkan Raad Justitie (PengadilanHindia Belanda) dan Hooggerechtsof (Mahkamah Agung Hindia Belanda)dihapuskan.Dengan dihapuskannya Raad Justitie dan Hooggerechtsof (MahkamahAgung Hindia Belanda) berakibat Reglemen op de Burgerlijkerechtsvordering (Rv) yang merupakan hukum acara perdata untukgolongan Eropa: S.1847 no. 52, 1849 no. 63), menjadi otomatis dinyatakanHal 82 dari 129 Hal. Put No.114/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.tidak berlaku lagi. (Vide: Prof.

. : 1847/KWT/I/RP15tanggal 18 Januari 2015, sebesar Rp 145.000.000, diberi tanda P1.37;Fotocopy kwitansi pembayaran angsuran ke28 no. : 1854/KWT/II/RP15tanggal 18 Februari 2015, sebesar Rp 145.000.000, diberi tanda P1.38;Fotocopy kwitansi pembayaran angsuran ke29 no. : 1865/KWT/III/RP15tanggal 18 Maret 2015, sebesar Rp 145.000.000, diberi tanda P1.39;Fotocopy kwitansi pembayaran angsuran ke30 no. : 1888/KWT/IV/RP15tanggal 18 April 2015, sebesar Rp 145.000.000, diberi tanda P1.40;Fotocopy kwitansi

Pengadilan Negara tersebut yang berwenang memeriksa/mengadiliperkara yang bersangkutan;Menimbang, bahwa pilihan hukum tersebut, wujudnya ada 2 (dua); Diatur secara tegas/nyata dengan menuangkannya/menyatakannya dengankatakata (tertulis) dalam suatu perjanjian/kontrak; Dilakukan secara diamdiam (penundukkan diri secara diamdiam);Menimbang, bahwa di Indonesia asasasas hukum perdata Internasionalsampai saat ini masih bersumber pada beberapa asas yang diatur dalam Pasal16, Pasal 17 dan Pasal 18 AB (Stbl 1847

8450114028 Mandiri TOYTA AVANZA MHFFMRGK36K089698 DB30010 BP 1847 D 2006 8299588DF549 2603030 BERLIAN RUMIRIS 3451113012 Mandiri TOYOTA RUSH 15 FE2ck3J9K005120 DBD8955 BP 1888 PN 2009 38731SILITONGA SAT aa Halaman 17 dari 1417 hal. Put. Nomor 56 PK/Pat.SusPailit/2019 IDENTITAS Posisi TH NONO NOPIN NAMA Seehie nea MERK RANGKA MESIN NOPOL Hosa.

TOYOTA SOLUNA MHFS53ANS50Y7005378 5A11942964 BG 1715 QB 2000 971760GTOYOTA KUANG Cc470 3301301 MRUSDI 8410713027 BSM SUPER LF 82 MHF11LF8210038552 219721000 BG 1800 SN 2001 12510DIESEL 23GK471 4600587 TRIYOTO 400314020 BSM TOV OTA BEANS MHF11UF8130038562 1RZ 7038575 BG 1839 YL 2003 03200UF81 KRISTA eeI472 3301031 MAD SO'M B411012024 BSM MITSUBISHI KUDA au wiva1WJR3K004509 4G18309013 BG 1843 RH 2003 11548VA1W DELUX 18Es473 5200230 ANDI WJAYA 360614003 BSM TOYOTA AVANZA MHFMRGK36K 103416 DB48443 BG 1847

termasukgedunggedung gereja di Pati ( sebagaimana tersebut dalam romawi III ) ;Menimbang, bahwa dalam Akta Notaris tertanggal 11 Oktober 1960 dibuat olehJacob Pieter de Jong Notaris di Amsterdam, ternyata bahwa Doopsgezinde Vereniging totbevordering der Evangelieverbreiding in de Nederlandsche Overzeesche Bezittingen yangmerupakan Perhimpunan adalah merupakan Asosiasi Baptis untuk promosi PenyebaranInjil di Kawasan Nederland di seberang lautan yang juga disebut Asosiasi Misi Baptis yangdidirikan pada tahun 1847

Nopember 2007 (Asli +copy) s3201 (satu) lembar Surat Pengiriman tanggal 22 Nopember 2007 (Asli +copy ) ;3211(satu) lembar Surat Jalan bibit Nomor : 974/1845/TPKP/Nop/2007tanggal 23 Nopember 2007 (Asli +COPY) jrnn nono nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nen n ene3221(satu) lembar Surat Jalan bibit Nomor : 974/1449/TPKP/Nop/2007tanggal 23 Nopember 2007 (Asli +COPY) jrnnnn nnn nn nn nnn nnn nnn nn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn n nn ne nee3231(satu) lembar Surat Jalan bibit Nomor : 974/1847

(Asli + copy) ;320 1 (satu) lembar Surat Pengiriman tanggal 22 Nopember 2007 (Asli + copy) ;321 1(satu) lembar Surat Jalan bibit Nomor : 974/1845/TPKP/Nop/2007 tanggal 23Nopember 2007 (Asli +COPY) 3 nnn nono nner n nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn ence nc nn ence ene322 1(satu) lembar Surat Jalan bibit Nomor : 974/1449/TPKP/Nop/2007 tanggal 23Nopember 2007 (Asli +COPY) 3 nnn nono nner n nnn nnn nn nnn nnn n nn nn nnn nnn nnn n ec nn nn en nnn323 1(satu) lembar Surat Jalan bibit Nomor : 974/1847

PBR416321 1 (satu) lembar Surat Jalan bibit Nomor : 974/1845/TPKP/Nop/2007 tanggal 23Nopember 2007 (Asli + copy) ;322 1 (satu) lembar Surat Jalan bibit Nomor : 974/1449/TPKP/Nop/2007 tanggal 23Nopember 2007 (Asli + copy) 5323 1 (satu) lembar Surat Jalan bibit Nomor : 974/1847/TPKP/Nop/2007 tanggal 23Nopember 2007 (Asli + copy) ;""324 1 (satu) lembar Surat Pengantar/tanda terima nomor : 161/KTMS/AT/X1I/2007tanggal 23 Nopember 2007 (Asli + copy) ;325 1 (satu) lembar Surat Pengantar/tanda terima nomor

DjismanSamson, SH, Hukum pidana Indonesia dipelajari melalui pasalpasal KitabUndang Undang Hukum Pidana dan Putusanputusan Mahkamah Agung,Hogeraad Byzondere Raad Van Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 1976,Sinar Baru Bandung 1979, halaman 149.Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia terbaru Drs.Suharto dan drs.

ERNAWATI mengambilbarang jenis kain Seri Ry sebanyak 1130 ( Seribu seratus tiga puluh )Hal. 32 dari hal.96 Putusan Nomor 327/Pid.B/2018/PN Sbr.125.126.127.yard seharga Rp 13.842.500, ( Tiga belas juta delapan ratus empatpuluh dua ribu lima ratus rupiah ), 1847 ( Seribu delapan ratus empatpuluh tujuh ) yard jenis kain Spandex Onde seharga Rp 30.106.100,( Tiga puluh juta seratus enam ribu seratus rupiah ), 5520 ( Lima ribulima ratus dua puluh ) yard jenis kain Spandex Kotak seharga Rp89.976.500, (

Pengeluaran (SPJ) Nomor BKU:1844 / BKU Setda/2017, tanggal order 20 Mei senilai Rp. 25.300.000,00;

(SPJ) Nomor BKU:1845 / BKU Setda/2017, tanggal order19 Juni 2017 senilai Rp. 23.960.000,00;Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran(SPJ) Nomor BKU:1846 / BKU Setda/2017, tanggal order1 Agustus 2017 senilai Rp. 31.651.000,00;Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran(SPJ) Nomor BKU:1847 / BKU Setda/2017, tanggal order1 Agustus 2017 senilai Rp. 28.665.000,00;Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran(SPJ) Nomor BKU:1848 / BKU Setda/2017, tanggal order1 Agustus 2017 senilai Rp. 18.978.000,00

senilai Rp. 9.375.000,00;Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran(SPJ) Nomor BKU:1844 / BKU Setda/2017, tanggal order20 Mei senilai Rp. 25.300.000,00;Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran(SPJ) Nomor BKU:1845 / BKU Setda/2017, tanggal order19 Juni 2017 senilai Rp. 23.960.000,00;Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran(SPJ) Nomor BKU:1846 / BKU Setda/2017, tanggal order1 Agustus 2017 senilai Rp. 31.651.000,00;Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran(SPJ) Nomor BKU:1847

30.31.32.33.34.35.36.37.38.30.40.41.42.Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran(SPJ) Nomor BKU:1844 / BKU Setda/2017, tanggal order20 Mei senilai Rp. 25.300.000,00;Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran(SPJ) Nomor BKU:1845 / BKU Setda/2017, tanggal order19 Juni 2017 senilai Rp. 23.960.000,00;Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran(SPJ) Nomor BKU:1846 / BKU Setda/2017, tanggal order1 Agustus 2017 senilai Rp. 31.651.000,00;Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran(SPJ) Nomor BKU:1847

2020/PN TIkHal 1838 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1839 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1840 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TlkHal 1841 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1842 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1843 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1844 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1845 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1846 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1847

disingkat PERSERO;Pasal 2PERJAN adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur menurutketentuanketentuan yang termaktub dalam Indonesische Bedrijvenment(Stbl. 1927 : 419 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah danditambah).PERUM adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur menurutketentuanketentuan yang termaktub dalam Undangundang No.19 Prptahun 1960.PERSERO adalah perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas sepertidiatur. menurut ketentuanketentuan Kitab Undangundang HukumDagang (Stbl. 1847

Indonesie (Peraturan Umum mengenaiPeraturan PerundangUndangan untuk Indonesia) dan Rv (Reglement op deRechtvordering).Dalil Pemohon tersebut, Termohon Il tolak dengan dasar alasan sebagai berikut :1.Ketentuan Pasal 81 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan AlternatifPenyelesaian Sengketa menyatakan :Pada saat Undangundang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrasesebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 ReglemenAcara Perdata (Reglement of de Rechtsvodering, Staatsblad 1847

Bahwa adapun mengenai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PP TK)mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut: Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RencanaOperasiona Kegiatan (ROK); Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan denganmenggunakan format Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan ProyekAPBD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalamLampiran Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor654/1847/K/Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis PenatausahaanKeuangan

SintaAgro Mandiri berdasarkan Akta Notaris Akta Notaris No. 33 tanggal 17 Februari2010 selaku Penyedia Barang/ Jasa Pengadaan Benih Jagung Hibrida VarietasLitbang sebanyak 480.000 kg berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBJ) oleh PPK pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTBNomor : Prod.TP.027/1847/X/Dipertabun tanggal 19 September 2017 danSurat Perjanjian (Kontrak) Nomor : Prod.TP.027/1844/IX/Dipertabun tanggal 19September 2017 bersamasama dengan saksi Ir. H.

TP.027/1847/IX/Dipertabun tanggal 19 September 2017.Bahwa pada hari yang sama juga dilakukan penandatanganan SuratPerjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : Prod. TP.027/1844/IX/Dipertabun tanggal19 September 2017 antara saksi IDA WAYAN WIKANAYA selaku PejabatPembuat Komitmet (PPK) pada Dinas Pertanian dan Perkebunan PropinsiNTB dengan terdakwa ARYANTO PRAMETU selaku Direktur PT. SintaAgro MandiriBahwa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) NomorProd.

SintaAgro Mandiri berdasarkan Akta Notaris Akta Notaris No. 33 tanggal 17 Februari2010 selaku Penyedia Barang/ Jasa Pengadaan Benih Jagung Hibrida VarietasLitbang sebanyak 480.000 kg berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBJ) oleh PPK pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTBNomor : Prod.TP.027/1847/X/Dipertabun tanggal 19 September 2017 danSurat Perjanjian (Kontrak) Nomor: Prod.TP.027/1844/IX/Dipertabun tanggal 19September 2017 bersamasama dengan saksi Ir. H.

TP.027/1847/IX/Dipertabun tanggal 19 September 2017.Bahwa pada hari yang sama juga dilakukan penandatanganan SuratPerjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : Prod. TP.027/1844/IX/Dipertabun tanggal19 September 2017 antara saksi IDA WAYAN WIKANAYA selaku PejabatPembuat Komitmet (PPK) pada Dinas Pertanian dan Perkebunan PropinsiNTB dengan terdakwa ARYANTO PRAMETU selaku Direktur PT. SintaAgro Mandiri;Bahwa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) NomorProd.

disampaikan olehkuasa hukum Pembanding dan kuasa hukum Para Terbanding;Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri BekasiNomor 591/Pdt.G/2018/PN.Bks, tanggal 26 November 2019 dibatalkan, makaPara Terbanding semula Tergugat s/d Tergugat IX sebagai pihak yang kalahharuslah dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkarayang timbul pada kedua tingkat peradilan;Halaman 134 dari 137 Putusan Nomor 485/PDT/2020/PT BDG.Memperhatikan Pasalpasal dalam: Reglemen Acara Perdata/RvStb.1847