Ditemukan 5680 data
Urut Berdasarkan
Register : 23-05-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 01-05-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 65/Pdt.Sus-PHI/2018/PN SBY Tanggal 12 Nopember 2018 — Penggugat:
AJI WIBOWO
Tergugat:
PT. Pabrik Cat dan Tinta Pacific
74 — 19
AJI WIBOWO
Tergugat:
PT. Pabrik Cat dan Tinta Pacific
74 — 19
Bahwa sehubungan dengan PHK yang dilakukan Oleh Tergugatkepada Penggugat tidak didasari dengan Kesalahan dari Tergugat,sesuai dengan ketentuan dalam pasal 163 ayat (3) UndangundangNomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa , Pengusaha dapatmelakukan Pemutusan Hubungan kerja terhadap Pekerja/Buruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2(dua) tahunberturut turut atau bukan karena keadaan memaksa ( force majeur), olehkarenanya Pekerja/Buruh berhak Atas uang pesangon sebesar 2(dua)kali
Register : 11-04-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 142/Pdt.SUS-PHI/2019/ PN.JKT.PST Tanggal 2 September 2019 — ILHAM ARYANDA, DKK >< PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR
294 — 94
294 — 94
Pst.tetap secara hukum maka penggugat berhak mendapatkan pesangon dan atauuang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuansebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 164 ayat (3) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPasal 164 ayat (3) Undangundang No. 13 Tahun 2003 :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tahun 2002 2175 — 277
- Tentang : Pengadilan Pajak
tanggal Surat Banding dikirim oleh pemohon Banding.Contoh :Keputusan yang dibanding diterima tanggal 10 Mei 2002, maka batas terakhir pengiriman Surat Bandingadalah tanggal 9 Agustus 2002.Ayat (3)Pada prinsipnya jangka waktu pengajuan Banding sebagaimana diatur dalam ayat (2), dimaksudkanagar pemohon Banding mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan Banding besertaalasanalasannya.Apabila ternyata jangka waktu dimaksud tidak dipenuhi oleh pemohon Banding karena keadaan di luarkekuasaannya force
Register : 14-11-2013 — Putus : 03-12-2013 — Upload : 09-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 15/PKPU/2013/PN.NIAGA/MEDAN Tanggal 3 Desember 2013 — SHANTI FABIOLA, Sebagai, Pemohon I PKPU;
SISDA WARSONO, Sebagai Pemohon II PKPU;
ETY WIDJIHASTUTI, Sebagai Pemohon III PKPU;
SUTARNO, SebagaiPemohon IV PKPU;
Terhadap
ALFONSO SUJOTO, Sebagai Termohon I PKPU;
FAHMI YUSUF, Sebagai Termohon II PKPU;
167 — 36
167 — 36
bahwa oleh karena hubungan hukum antara Pemohon l, Il, Illdan IV PKPU dengan Termohon dan I PKPU adalah investasi maka berlaku jugaketentuanketentuan dalam investasi;Putusan No. 15/PKPU/2013/PN.Niaga MedanHalaman 43Menimbang, bahwa pengertian investasi pada umumnya adalah penanamanmodal dipergunakan untuk produksi barang dan jasa yang diharapkanmendatangkan keuntungan meskpiun dapat juga terjadi resiko akibat faktormanusianya seperti kesalahan manajemen ataupun faktor alam seperti bencanaalam atau force
Register : 17-10-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 04-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr Tanggal 14 Januari 2020 — Penuntut Umum:
MAT YASIN
Terdakwa:
IRWAN
264 — 835
MAT YASIN
Terdakwa:
IRWAN
264 — 835
Bahwa terjadi Deviasi ke Tanjung Priok karena didalam Undangundang Pelayaran nomor 17 tahun 2008 dan Impres no.05 yangmengatur tentang Deviasi, dimana Deviasi boleh dilakukan oleh KaptenKapal menyimpang dari jalur selama ada unsur niaga nya dan adaForce Majeure harus ada hal tersebut, dan itu hak penuh ada di kapten.
Bahwa Force Majuere tersebut ada dalam pelayaran Kapal IKMerdeka, yaitu hal yang mendesak dimana tidak dibayar hakhak nyaselama 3 (tiga) tahun dah itu merupakan hal yang luar biasa.Halaman 40 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr. Bahwa Ijin Lapor Tiba tidak dilaporkan oleh Kapal Titan 05 yangmenarik Kapal IK Merdeka.
Putus : 10-11-2014 — Upload : 06-05-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 48/Pdt.G/2014/PN Jmr Tanggal 10 Nopember 2014 — MOCH. GHOZI M e l a w a n1. HOKKY GONARTO,Tempat tinggal di Jl. Gajahmada No 96 RT.01/RW. VII Kel Jember Kidul, Kel. Kaliwates Kab. Jember, yang selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- Tergugat I ;
2. KOPERASI SERBA USAHA âÃÂÃÂPURI NIAGAâÃÂàberkedudukan di Jember, Tempat tinggal di Jl. Gajah Mada No. 74 A Jember, yang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Tergugat II ;
3. PT. PURI KUMALA SEMESTA, Tempat tinggal di Jl. Gajah mada No.96 Jember, yang selanjutnya disebut sebagai ------------------------- Tergugat III ;
4. Ny. SELVIANA GONARTO, Tempat tinggal di Jl. Gajahmada No 96 RT.01/RW. VII kel Jember Kidul, Kel. Kaliwates Kab. Jember, yang selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------Tergugat IV ;
5. Drs. MOCH. MOCHARROR, M.M, Pekerjaan swasta/Pensiunan Bulog/PNS (eks. Kepala bulog Divre XI Jember), Tempat tinggal di Jl. Madura 56 Kab. Jember, yang selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------------------------------Tergugat V ;
6. UMI LUTFA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jl. Ketintang Baru III/3 No. 26 Surabaya dan/atau Jl. Madura 56 Kab. Jember, yang selanjutnya disebut sebagai -------------------------------- Tergugat VI ;
7. PEMERINTAH, CQ. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN JEMBER, Tempat tinggal di Jl. KH. SHIDIQ NO.55 Jember, yang selanjutnya disebut sebagai ------------ Tergugat VII ;
8. PT. SARIMELATI KENCANA (PEMEGANG FRANCHISE PIZZA HUT INDONESIA) Graha Mustika Ratu Kav 74 Lt. 8 Jl. Jendral Gatot Subroto Jakarta Selatan Cg PT. SARIMELATI KENCANA (PIZZA HUT ) cabang Jember, Tempat tinggal di Jl. PB. Sudirman No. 7 Jember, yang selanjutnya disebut sebagai ----Tergugat VIII ;
9. AGUNG CAHYO KUNCORO, SH. MH, Pekerjaan Notaris/PPAT, Tempat tinggal di Jalan Gajah Mada No.89 Jember, yang selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------Turut Tergugat I ;
10. IS HARIYANTO IMAM SALWAWI,SH., Pekerjaan Notaris/PPAT, Tempat tinggal di Jalan Gajah Mada No.89 Jember, yang selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- Turut Tergugat II ;
11. FATHUR RAHMAN SH, Pekerjaan Notaris/PPAT, Tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No. 21 Jember, yang selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------------- Turut Tergugat III ;
12. ELLY HERAWATI SUTEDJO,SH., Pekerjaan Notaris/PPAT, Tempat tinggal di Jl. Gajah Mada No. 81 Jember, yang selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------------------Turut Tergugat IV ;
422 — 58
422 — 58
Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena : Kesengajaan; Kelalaian; Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian)Kecuali tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasanalasan force majeure, yangumumnya memang membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi (untuk sementara atauselamalamanya).Menimbang, bahwa pengaturan mengenai wanprestasi ini dapat ditemui pada Pasal1243 KUHPerdata ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hokum adalahsebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata, yang
Register : 12-08-2013 — Putus : 18-11-2013 — Upload : 17-01-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 33/G/2013/PHI.PBR Tanggal 18 Nopember 2013 — MUHAMAD YUSUF VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V (PERSERO) KOTA PEKANBARU UNIT PELAKSANA PKS TANDUN
94 — 9
94 — 9
Permohonan cuti diajukan oleh karyawan paling lambat 4 (empat) hari kerjasebelum tanggal menjalani cuti kepada atasan langsung karyawan kecuali forcemajor dengan pembuktian yang sah (surat keterangan aparat Desa/lurah tujuan /tempat terjadinnya force mayor lengkap dengan stempel )4. Karyawan dilarang melaksanakan cuti sebelum adanya persetujuan dariatasan karyawan yang berwenang.Dalam hal ini jelas Penggugat tidak melaksanakan apa yang telah berlaku diperusahaan mengenai prosedur cuti.8.
Register : 09-05-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 02-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 63/PDT.SUS-PHI/2016/PN.BDG. Tanggal 31 Agustus 2016 — RESSA PARAMASETA,
L A W A N
PT. NARA CITRA OTOWARNA
95 — 12
95 — 12
tentang Ketenagakerjaan yangmenyatakan:Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.25.Bahwa tergugat juga melakukan pelanggaran berdasarkan pasal 164 ayat 1dan 2 undang undang nomor 13 tahun 3002 tentang ketenagakerjaan yangmenyatakan :(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force
Register : 30-01-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 14 Agustus 2018 — Penggugat:
SUDIRMAN
Tergugat:
PT.Bank Panin Tbk,
Turut Tergugat:
1.PT. Duta Balai Lelang
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
104 — 35
SUDIRMAN
Tergugat:
PT.Bank Panin Tbk,
Turut Tergugat:
1.PT. Duta Balai Lelang
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
104 — 35
Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuaiperaturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar; teijadi gangguanteknis yang tidak bisa ditanggulangi pada pelaksanaan lelangtanpa kehadiran peserta;i. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuail dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat olehPenjual; atauj.
Register : 24-06-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 189/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn Tanggal 3 Maret 2021 — Penggugat:
NURI ZULITA BR SURBAKTI
Tergugat:
1.PT. Maja Agung Latexindo
2.PT. Sumber Berkat Pelita
3.PT. Eka Mitra Utama
4.PT. Devi Fani
5.PT. Mitra Wira Resources
51 — 14
NURI ZULITA BR SURBAKTI
Tergugat:
1.PT. Maja Agung Latexindo
2.PT. Sumber Berkat Pelita
3.PT. Eka Mitra Utama
4.PT. Devi Fani
5.PT. Mitra Wira Resources
51 — 14
Pengusaha melakukan PHK dengan alasan karena keadaanmemaksa (force majeur), maka Pengusaha diwajibkanmembayardua (2) kali Ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13Tahun 2003, (vide Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003);b. Pekerja/Buruh meninggal dunia,maka Pengusaha diwajibkanmembayar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13Tahun 2003 (vide Pasal 166 UU Nomor 13 Tahun 2013);c.
Putus : 04-09-2012 — Upload : 03-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 304 K/Pdt/2012 Tanggal 4 September 2012 — PT. BARATA INDONESIA vs. PT. TRUBA JAYA ENGINEERING d/h PT. TRUBA JURONG ENGINEERING
189 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
189 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
ditemukan dalam pemeriksaan persidangan ;e Putusan MA no. 1832K/Sip/1984, tanggal 23 Desember1985, Putusan Majelis Hakim dinyatakan onvoldoende10.gemotiveerd, karena tidak seksama mempertimbangkanfaktafakta yang ditemukan dalam persidangan ;Alat BUKTI T.I8 adalah merupakan alat bukti yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) merupakan akta otentikyang isinya harus dianggap benar res judicata pro veritate habitur danmempunyai kekuatan hukum mengikat (bindende kracht, binding force
Register : 21-05-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 04-02-2020
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 40/Pid.Sus-LH/2019/PN Tjt Tanggal 28 Januari 2020 — Penuntut Umum:
1.NURUL AFIFAH ANA, SH
2.NI LUH HARTINI PUSPITA SARI, SH
Terdakwa:
WIM ISKANDAR ZULKARNAIN Yang mewakili korporasi atau Badan Hukum PT.Kaswari Unggul
1945 — 1488
1.NURUL AFIFAH ANA, SH
2.NI LUH HARTINI PUSPITA SARI, SH
Terdakwa:
WIM ISKANDAR ZULKARNAIN Yang mewakili korporasi atau Badan Hukum PT.Kaswari Unggul
1945 — 1488
).Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa Pewajibanmengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak berupa melengkapi sarana danprasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan paling lama 30 (TigaPuluh) hari sejak tanggal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,yaitu :Kapak Dua Fungsi (Pulaski)Pompa Punggung ( Backpack Pump)Chainsaw / GergajiSumbut (Suntika Gambut)Pompa Air Induk 45,6 KW + Tool BoxSelang Pompa Induk 2,5 Inchi Panjang 100 FeetSelang 1,5 Inchi panjang 100 FeetNozzle 1,5 Inchi Task Force
Tangan1 Kepyok Api (Fireswater/Flapper) 1640 Buah 412 Kapak Dua Fungsi (Pulaski) 820 Buah 23 Garu Tajam (Fine Rake 1224 Buah 454 Garu Cangkul (Mcleod Rake) 69 Buah 205 Sekop (Shovel) 1224 Buah 256 Pompa Punggung (Backpack Pump) 2030 Buah 107 Chainsaw/Gergaji 12 Buah 18 Sumbut (Suntikan Gambut) 6 Buah B Pompa Air Bertekanan Tinggi1 Pompa Air Induk 45,6 KW+ Tool Box A Set 22 Selang Pompa Induk 2,5 inchi panjang 24 Roll 11100 feet3 Selang 1,5 inchi panjang 100 feet 24 Roll 44 Nozzle 1,5 inchi Task Force
Tangan1 Kepyok Api (Fireswater/Flapper) 1640 Buah Al2 Kapak Dua Fungsi (Pulaski) 820 Buah 23 Garu Tajam (Fine Rake 1224 Buah 454 Garu Cangkul (Mcleod Rake) 69 Buah 205 Sekop (Shovel) 1224 Buah 256 Pompa Punggung (Backpack Pump) 2030 Buah 107 Chainsaw/Gergaji 12 Buah 18 Sumbut (Suntikan Gambut) 6 Buah B Pompa Air Bertekanan Tinggi1 Pompa Air Induk 45,6 KW+ Tool Box 4 Set 22 Selang Pompa Induk 2,5 inchi 24 Roll 11panjang 100 feet3 Selang 1,5 inchi panjang 100 feet 24 Roll 44 Nozzle 1,5 inchi Task Force
Register : 15-08-2016 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 31-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 117/Pdt.G/2016/PN Plk Tanggal 13 Maret 2017 —
90 — 24
90 — 24
Penyelesaian Perselisihan) yangtercantum didalam Perjanjian Kerjasama Usaha Pengolahan Hasil HutanKayu antara Tergugat dengan Penggugat yang disahkan Notaris PalangkaRaya ELLYS NATHALINA, S.H, M.H Nomor 2.295/L/EN/2013 tertanggal 06Maret 2013, namun dikarenakan Lokasi Industri Penggergajian Kayu(sawmill) atas nama Penggugat melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf iPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Juncto Peraturan PemerintahNomor 61 tahun 2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan dimanakejadian ini termasuk Force
Majeure, sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat(1) khusus klausul perubahan Peraturan Pemerintah sehingga tidaklahtepat Tergugat dapat dikatakan Wanprestasi/Ingkar Janji sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdata ;Bahwa gugatan Penggugat pada poin 24 didalilkan oleh Tergugat sebagaiberikut : Legalitas yang dimiliki Penggugat tidak ada kaitannya denganpersetujuan dan atau Pengesahan RKT Tahun 2012, RKT Tahun 2013, danRKT Tahun 2014 atas nama Tergugat , karena persyaratan untukmendapatkan persetujuan
Register : 24-04-2014 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 29-10-2014
Putusan PN SITUBONDO Nomor 19/Pdt.G/2014/PN.Sit Tanggal 14 Oktober 2014 — Perdata
- TEJO SUPENO, Dkk sebagai Penggugat
- PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DELTA ARTHA PANGGUNG SITUBONDO sebagai Tergugat
67 — 9
67 — 9
Bahwa andaikata benar terdapat Putusan Mahkamah Agung No. 3201 K/Pdt /1984, tanggal 30 Januari 1986 yang pada intinya menyatakanpelaksanaan lelang yang tidak dilakukan atas perintah ketua PangadilanNegeri adalah perbuatan melawan hukum, maka Mielis Hakim pemeriksaperkara a quo tidak perlu mengikuti putusan tersebut, oleh karena negarakita Indonesia tidak menganut asas the binding force of the precedentssehingga putusan tersebut tidak mengikat Majelis Hakim pemeriksa perkaraa quo.Bahwa Putusan Mahkamah
Putus : 15-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2313 K/Pdt/2011 Tanggal 15 Agustus 2012 — FANNY LAUDA VS PT BANK NIAGA, TBK, DKK
39 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
masih dikategorikan lancar, tetapi menjelang meninggalnya PresdirNicholas Popo Wijaya pada tahun 2004 kondisi usaha Penggugat mengalami penurunan,apalagi tahun 2004 seluruh pengusaha textile mengalami krisis, bahkan banyak yanggulung tikar, disebabkan naiknya harga bahan dasar textile dan harga minyak premium/solar, apalagi bunga pinjaman dari Tergugat I naik, semula bunga pinjaman 15,5 %/tahun, naik menjadi 16,25 %/tahun, akibat krisis ekonomi tersebut yang datangnya tibatiba dari Pemerintah (Force
Putus : 05-06-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 524 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 5 Juni 2017 — 1. ROSYIDAH WIJAYANTI, DK VS PT INFOMEDIA NUSANTARA Cabang Surabaya
171 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
171 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
dikategorikan melakukan tindakan efisiensi;11.8.Bahwa, apabila perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap Para pekerja dengan kategori tindakan efisiensi, maka Parapekerja masih berhak atas pesangon yang besarnya berpedoman padaketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003yang menyatakan, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungankerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force
Putus : 06-10-2010 — Upload : 15-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 PK/PID/2009 Tanggal 6 Oktober 2010 — RONALD SAGALA, DK
81 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
For, if the state were to resotto killing in order to enforce its will, it wouldlegitimize the very behaviour which the law sought torepress, namely the use of deadly force to settledisputes;Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 29 PK/Pid/2009Bahwa argumen Beccaria sangat menarik dan ada benarnya.Pembunuhan masih banyak terjadi.
Register : 20-12-2018 — Putus : 24-06-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN BANGIL Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Bil Tanggal 24 Juni 2019 — Penggugat:
H. SAIFUL BAKRI ,SH, Skep, Ners
Tergugat:
1.CV. BANGUN CITRA LOSARI
2.ROHMAD HIDAYATULLOH , SS
165 — 80
H. SAIFUL BAKRI ,SH, Skep, Ners
Tergugat:
1.CV. BANGUN CITRA LOSARI
2.ROHMAD HIDAYATULLOH , SS
165 — 80
Keadaan memaksa (overmach / force mejeur).2. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.Overmach adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat didugadugaterjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinyasebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkankepadanya.Overmacht di bagi dua yaitu:1. Overmacht mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakanoleh siapapun.2.
Register : 18-03-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 106/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg Tanggal 23 Juni 2021 — Penggugat:
1.SANUDIN
2.SRI ROHNAWATI
3.LATIFAH FATIMAH
Tergugat:
PT. HASANA DAMAI PUTRA
96 — 16
1.SANUDIN
2.SRI ROHNAWATI
3.LATIFAH FATIMAH
Tergugat:
PT. HASANA DAMAI PUTRA
96 — 16
Publik; Oleh karena itu jika memang benar Tergugat dapat membuktikan dasardan alasan Pemutusan Hubungan Kerja karena Efisiensi maka sudahsepantasnya Penggugat mendapatkan konpensasi sebagaimana diaturberdasarkan ketentuan pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Register : 17-12-2019 — Putus : 10-02-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 630/PDT/2019/PT BDG Tanggal 10 Februari 2020 — Pembanding/Tergugat I : YUSUF ABDUL LATIF. S.Ip Diwakili Oleh : ASEP NUGRAHA YUSUP. S.H.
Pembanding/Tergugat II : AL BAYYINAH TOURS dan TRAVEL PENYELENGGARARA HAJI DAN UMROH Diwakili Oleh : ASEP NUGRAHA YUSUP. S.H.
Pembanding/Tergugat III : YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL AL BAYYINAH Diwakili Oleh : ASEP NUGRAHA YUSUP. S.H.
Terbanding/Penggugat : Ir. AYI KOSWARA
Terbanding/Turut Tergugat : PT. QADR JAYA MANDIRI PENYELENGGARA PERJALANAN HAJI DAN UMROH AL QADRI
195 — 56
Pembanding/Tergugat II : AL BAYYINAH TOURS dan TRAVEL PENYELENGGARARA HAJI DAN UMROH Diwakili Oleh : ASEP NUGRAHA YUSUP. S.H.
Pembanding/Tergugat III : YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL AL BAYYINAH Diwakili Oleh : ASEP NUGRAHA YUSUP. S.H.
Terbanding/Penggugat : Ir. AYI KOSWARA
Terbanding/Turut Tergugat : PT. QADR JAYA MANDIRI PENYELENGGARA PERJALANAN HAJI DAN UMROH AL QADRI
195 — 56
keuntungannya(profit sharing), akan tetapi adanya kendala terkait tiket pesawat,fasilitas hotel dan akomodasi lainnya yang hangus dalam usahapenyelenggara perjalanan Haji dan Umroh Al Bayyinah Tours &Travel yang sedang dikelola oleh Tergugat I.Terkait kejadian hangusnya tiket pesawat, fasilitas hotel danakomodasi lainnya terhadap para Jemaah dalam usahapenyelenggara perjalanan Haji dan Umroh Alayyinah Tours &Travel yang sedang dikelola oleh Tergugat , harus dikualifikasikansebagai keadaan kahar (force