Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-03-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 231/Pdt.G/2019/PN Sby
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penggugat:
PT. Grande Family View
Tergugat:
Hermanto Gunawan
19233
  • melakukankewajibannya, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakanTergugat telah ingkar janji atau wanprestasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas,Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah berhasil membuktikan dalildalilpokok gugatannya tentang adanya perbuatan ingkar janji dari Tergugat,Halaman 36 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Padt.G/2019/PN Sbysedangkan Tergugat tidak berhasil membuktikan dalildalil sangkalannyamaupun adanya suatu keadaan darurat (force
Putus : 19-07-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1059 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 19 Juli 2010 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DOMPU ; H. MOCH. H. A. RAJAK, SIP , SOOD, S.PI DKK.
4524 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Syarifudin adalahterhadap puingpuing yang sudah pecah akibat bencana yang diluarkemampuan manusia dan keadaan memaksa (Force mayuure) sertatidak mempunyai acuan yang jelas dan akurat..
Register : 03-11-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 260/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Pbr
Tanggal 14 Desember 2016 — PT. PLN Persero VS PITER WONGSO
266142
  • MenteriPertambangan dan Energi Nomor : 02p/451/M.PE/1991 tentanghubungan pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan untukkepentingan umum dengan masyarakat, pihak PLN wajibmemberikan kompensasi secara terus menerus melebihi jangkawaktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) denganketentuan bahwa peraturan pelaksanaannya diatur pengusahadan disahkan oleh Ditrektur Jenderal , pelanggaran terhadapprinsip ini tentu ada konsekuensi hukumnya kecuali terbuktidengan adanya keadaan mendesak diluar Kemampuan manusia(force
Putus : 29-04-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 29 April 2014 — FACHRUDIN YASIN, DK
525913 Berkekuatan Hukum Tetap
  • merupakan transaski biasa (common bankingpractice) yang umum dilakukan di perbankan nasional maupuninternasional;2 Poses persetujuan refinancing atas porsi sustainable loan PT ATM danPT ABM tidak melanggar prinsip kehatihatian bank (prudential bankingprinciple);Proses penandatanganan perjanjian kredit dan proses pencairan kreditselanjutnya tidak lagi berada dalam kewenangan tugas Terpidana I danterpidana II;Macetnya fasilitas kredit yang diberikan kepada PT ATM dan PT ABMlebih disebabkan adanya force
    majeure;Dengan demikian persetujuan yang dilakukan para Terdakwa/ParaPemohon PK dalam proses pemberian fasilitas kredit untuk refinancingporsi sustainable loan PT.
Register : 28-12-2016 — Putus : 24-03-2017 — Upload : 22-05-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 768/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 24 Maret 2017 — K21 SINGAPORE PTE LTD >< PT.ASURANSI RECAPITAL CS
288204
  • hukum tetap yangpada amar putusannya menyebutkan TURUT TERGUGAT telahmelakukan wanprestasi.7.2 Selain itu, dalam paragraf 6 Advance Payment Bond jugamenentukan batas waktu permintaan klaim pencairan bond, yangselengkapnya berbunyi sebagai berikut :If the PRINCIPAL is able to fulfill the mentioned contract agreement(Building Concentrator) and legally hand over 20% share of Principalto the Obligee, under the mentioned contract agreement, this bondshall be not effective, otherwse it wil remain in full force
Register : 29-01-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PN PALU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal
Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
DENY KURNIAWAN, S.Kom.,SH
Terdakwa:
SUYANTO
10145
  • Palpekerjaan; 4) Nilai Pekerjaan; 5) Hak dan kewajiban para pihak; 6)Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; 7) Keadaan force majeur;dan 8) Sanksi, termasuk denda keterlambatan.;5) Peraturan Bupati Banggai Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata CaraPengadaan Barang/Jasa Desa dikabupaten Banggai pada Pasal 12ayat (4) Point (a) dan (b) a).
    Rencana Anggaran Biaya;4) Peraturan Bupati Banggai Nomor 40 tahun 2015 Tentang Tata CaraPengadaan Barang/ Jasa Desa Di Kabupaten Banggai, disebutkandalam Pasal 12 ayat (4) point g: Berita acara hasil negosiasidituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan penyediabarang/ jasa yang berisi paling sedikit: 1) tanggal dan tempat dibuatnyaSurat perjanjian; 2) Para pihak; 3) Rung lingkup pekerjaan; 4) NilaiPekerjaan; 5) Hak dan kewajiban para pihak; 6) Jangka waktupelaksanaan pekerjaan; 7) Keadaan force
Register : 23-09-2020 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Plk
Tanggal 2 Nopember 2020 — Penggugat:
SUNGKOWO
Tergugat:
RISNADI
5713
  • melakukan apa yangHalaman 47 dari 51 Putusan Nomor 11/Pdt GS/2020/PN PIkdijanjikan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut kontraktidak boleh dilakukannya;Menimbang, bahwa suatu wanprestasi baru terjadi jika debiturdinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, dengan kata lainwanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telahmelakukan wanprestasi itu diluar kesalahannya atau karena keadaanmemaksa;Menimbang, bahwa lebih lanjut tetang keadaan memaksa(Overmacht/force
Register : 08-03-2012 — Putus : 04-03-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 140/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 4 Maret 2013 —
11752
  • melewati/ lebihdari Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta Rupiah)/e Minggu keI dibulan berikutnya membayarkekurangan sisa tagihan dari ongkos kirim yang telahlewat dari poit A atau yang lebih/ melewati darijumlah total ongkos kiriman sebesar Rp. 180.000.000(seratus delapan puluh juta Rupiah).e Apabila tagihan invoice terdapat beberapa tagihanongkos kirim yang ada diantara ongkos kirim tersebutlewat dari kesepakatan Lead Time yang telahditentukan karena sesuatu) hal yang terjadidilapangan (Force
Register : 24-06-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN MALANG Nomor 98/Pdt.Plw/2015/PN.Mlg.
Tanggal 30 Maret 2016 — 1.Ny JENY SETIJOWATI, 2.PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk CQ, Cabang Malang, 3.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MALANG, 4.PT. BALAI LELANG TUNJUNGAN
515214
  • Keadaan memaksa (force majeur)/kahar;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/PemilikBarang; atauk.
Register : 23-05-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PN MEULABOH Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mbo
Tanggal 21 Nopember 2019 — Penggugat:
Miswar
Tergugat:
1.PT. DARUSSALAM BERLIAN MOTOR
2.Nurida
12244
  • Darussalam BerlianMotor preode 01/01/2017 31/01/2017;Bukti T7: fotocopy Kartu Nama dengan Logo/lambang TigaBerlian atas nama NURIDA/Sales Force yang dikeluarkan PT. DarussalamBerlian Motor JIn.
Register : 08-09-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PTUN KUPANG Nomor 42/G/2020/PTUN.KPG
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
PT. MAHAKARYA AGUNG JAYA
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka
368200
  • Yahyah, M.Si;Bahwa dokumen pemilinan sudah ditentukan dalam sistem;Bahwa dimungkinkan ketika ada peraturan terbaru terkaitpengadaan barang dan jasa, membutuhkan waktu untukmenginput halhal yang ada dalam peraturan yang baru ke dalamsistem;Bahwa terkait perkara ini, peraturan yang digunakan saatpembuatan dokumen pemilihan oleh Pokja adalah Perpres Nomor16 Tahun 2018;Bahwa yang dimaksud dengan post (atau force) bidding, apabilamenambah/mengurangi selain daripada yang termuat dalamdokumen pemilihan
Register : 28-01-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 18-06-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte
Tanggal 20 April 2021 — - Dr. Jarot Digdo Ismoyo, S.H.,M.H 1.Yayasan Perguruan Kristen Halmahera 2.Universitas Halmahera
378493
  • tersebutdiatas, majelis hakim menemukan fakta bahwa terhitung sejak tanggal 14Halaman 38 dari 46 Putusan PHI Nomor 1/Padt.SusPHI/2021/PN TteJanuari 2020 Para Tergugat telah memberhentikan Penggugat dengan dasaralasan efisiensi dosen;Menimbang, bahwa menurut Pasal 164 ayat 3 UU No 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan dijelaskan Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
Register : 13-06-2016 — Putus : 30-08-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 486/ Pid.B/2016/PN Dps
Tanggal 30 Agustus 2016 — EKO ADI PRASETYO
5944
  • Saksi, ROHANI KURNIATI,SE dibawah sumpah menerangkan pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;Bahwa saksi bekerja di PT Bregwin, sejak tanggal 10 Juli 2013, dengan jabatansebagai Work Force Manager (membawahi bagian produksi dan bagian Casting,bagian Sampel), dan saksi memiliki surat kontrak kerjanya dengan upah / gajisetiap bulannya saat ini Rp. 8.000.000 ( delapan juta rupiah )Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terjadinya peristiwa penggelapantersebut
Register : 06-11-2017 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN FAK FAK Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Ffk
Tanggal 11 Februari 2019 — Penggugat:
HERY ANGRIANI
Tergugat:
1.PT. Bank Mandiri Persero Tbk. Bussiness Banking Center Sorong Cq. PT. Bank Mandiri Persero Tbk. Cabang Fakfak
2.Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayan Negara Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku KPKNL Sorong
3.Tuan MUHAMAD KABES
7739
  • Putusan Mahkamah Agung RI No. 821 K/SIP/1974 tanggal 28 April1976: Pembeli dengan itikad baik harus dilindungi;Bahwa berdasarkan Pasal 31 PMK 27/PMK.06/2016 menyatakan bahwaPembatalan lelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukan olehPejabat Lelang dalam hal:a. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar; ataub. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran Peserta Lelang.Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka petitum Penggugat yangmeminta pelelangan
Putus : 28-05-2013 — Upload : 03-01-2017
Putusan PN SURAKARTA Nomor 13/Pid.S/2013/PN.Ska
Tanggal 28 Mei 2013 — LILIK JUMAEDI Als JUNED Bin SUBANDI
747
  • setidaknya di tempat yang masihtermasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, terdakwa telah mengambilbarang sesuatu tanpa seijin pemiliknya berupa I (satu) buah helem merek VOG warnaabuabu yang selurunya atau sebagian kepunyaan orang lain saksi KIKI Irawandari,yang , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwatersebut dilakukannya dengan cara sebagai berikut :Bahwa terdakwa pada waku dan tepat sebagaimana tersebut diatas dimanaawalnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Force
Register : 21-12-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Psb
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
MEGA NANDA BENIV FITRIA, S.H
Terdakwa:
RIDWAN Pgl RIDWAN Bin NURSAM Alm
277158
  • Kebun yang luasnya 2,5 (dua setengah) hektar danketiganya dibeli oleh Terdakwa;Bahwa pembelian kebun tersebut awalnya diberikan dengan sepedamotor Yamaha Force One pada Mamak Saksi Korbanseharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) denganketentuan tanah tidak boleh diperjualbelikan;Bahwa nama Mamak Saksi Korban MM tersebut adalahINANG almarhum;Bahwa harga buah kelapa sawit saat ini adalah Rp2.600,00 (dua ribuenam ratus rupiah) atau Rp.2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) perkilonya;Bahwa
Register : 22-07-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Yyk
Tanggal 25 Nopember 2020 — MITA YENIARI, DKK LAWAN PIMPINAN BAKPIA PATUK TUJUH LIMA
516157
  • Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 Ayat (3) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukanefisiensi, dengan ketentuan pekerja/ouruh berhak atas pesangon sebesar 2(dua) kali ketentuan Pasal 158 Ayat (2), uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (satu) kali ketentuan
Register : 12-08-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 4/PHI/2014/PN Bgl
Tanggal 10 Nopember 2014 — 1. BUDI DARMAWAN 2. PT. SINAR MAS MULTIFINANCE
221149
  • )Tidak lulus masa percobaan Tidak berhak kompensasi Pasal 154Selesainya PRWT Tidak Berhak atas Pasal 154 huruf bKompensasi Pekerja melakukan PelanggaranPerjanjian Kerja, Perjanjian KerjaBersama, atau Peraturan Perusahaan1 kali UP, 1 kali UPMK, danUPHPasal 161 Ayat (3) Pekerja mengajukan PHK karenapelanggaran pengusaha2 kali UP, 1 kali UPMK, danUPHPasal 169 Ayat (1) Pernikahan antar pekerja (jika diaturoleh perusahaan )1 kali UP, 1 kali UPMK, danUPHPasal 153 PHK Massal karena perusahaan rugiatau force
Putus : 07-08-2014 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 264/C/PK/PJK/2014
Tanggal 7 Agustus 2014 — PT. LEE COOPER INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
7129 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan PT DEF (DEFDepartement Store) menyediakan tempat/counter bagi Pemohon Bandinguntuk menjual produknya dengan perjanjian Pemohon Banding akanmemberikan margin antara 31.5% sampai dengan 35% dari omzet penjualankepada pihak yang menyediakan tempat;Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 264/C/PK/PJK/2014Bahwa untuk keperluan tersebut, Pemohon Banding harus merekrut danmembayar sendiri gaji pramuniaganya, dan apabila terjadi kehilanganbarang di counter dan atau terjadi force majeur menjadi beban
Register : 14-10-2020 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN Gedong Tataan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Gdt
Tanggal 27 April 2021 — PENGGUGAT : ENDRAWATI TERGUGAT : - M. ALI - PT. BANK NEGARA INDONESIA Persero Tbk Cabang Tanjung karang - Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bandar Lampung - Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesawaran
18476
  • Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuaiperaturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;J. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat olehPenjual; atauk.