Ditemukan 5680 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum fance fince filce majene majeri fonce forte florce folce majekur mansure mannure majenne maserre
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 07-08-2014 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 264/C/PK/PJK/2014
Tanggal 7 Agustus 2014 — PT. LEE COOPER INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
80 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan PT DEF (DEFDepartement Store) menyediakan tempat/counter bagi Pemohon Bandinguntuk menjual produknya dengan perjanjian Pemohon Banding akanmemberikan margin antara 31.5% sampai dengan 35% dari omzet penjualankepada pihak yang menyediakan tempat;Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 264/C/PK/PJK/2014Bahwa untuk keperluan tersebut, Pemohon Banding harus merekrut danmembayar sendiri gaji pramuniaganya, dan apabila terjadi kehilanganbarang di counter dan atau terjadi force majeur menjadi beban
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Umum
Register : 08-04-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 172/Pid.B/2019/PN Jbg
Tanggal 22 Mei 2019 — Penuntut Umum:
MUJIB SYARIS, SH
Terdakwa:
HADI POERWANTO
80 — 15
  • Jombang Terdakwa sudah ada dan Terdakwa sudahmenjabat sebagai salesman TASK FORCE wilayah bojonegoro. ;Bahwa saksi bekerja di PT. GAWIH JAYA Area Jombang dengan alamatJI. Panglima Sudirman no. 51 Kec./Kab. Jombang sejak bulan Mei 2016dan langsung menjabat sebagai AWH. ;Bahwa Tugas dan jabatan dari Terdakwa sebagai salesman TASKFORCE wilayah bojonegoro di PT. GAWIH JAYA Area Jombang denganalamat Jl. Panglima Sudirman no. 51 Kec./Kab.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 18-05-2011 — Putus : 30-06-2011 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 60/G/2011/PHI/PN.BDG
Tanggal 30 Juni 2011 — EDI SURYANA; LAWAN; PT. TA GLOBAL INDONESIA;
82 — 16
  • , hal mana semua point ini harus dapat di buktikan olehPenggugat sebagaimana prinsip dari suatu gugatan, siapa yangmendalilkan dia yang harus membuktikan.Bahwa sebagai pertimbangan dan tambahan untuk majelis hakim,bahwakeadaan perusahaan pada saat ini sangatlah memprhatinkan, selama 5 tahunbelakangani ini terus mengalami kerugian yang disebabkan oleh banjir yangmeranda perusahaan (Force major) hampir setiap tahunnya, membuatperusahaan jadi lumpur total sampai berbulanbulan yang mengakibatkanmesinmesin
Pengadilan PN PURWODADI Pidana Umum Penghinaan
Register : 13-10-2014 — Putus : 15-12-2014 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN PURWODADI Nomor 88 / Pid B / 2014/ PN Pwd
Tanggal 15 Desember 2014 — 1. DAFIT BUDIAWAN ALS GOSONG BIN SUPANGAT, terdakwa 2. MARGINI als MBAH DIYO bin SUDIYO, terdakwa 3. HENY PURBOLINGGO als KLEX bin SUPAR dan terdakwa 4. AGUNG TRIYONO als AGUNG bin GUSMANTO
91 — 6
  • W. 10515, yang menyatakan secara terbuka ialah vispublica (kekuatan umum), force ouverte (kekerasan terbuka).Sehingga kata dengan terangterangan atau dimuka umumdapat pula diartikan sebagai tempat dimana publik dapatmelihatnya ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersamasamaadalah dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata kekerasanundangundang memberikan penjelasan yang pengertiannya dapatdilihat dalam Pasal 89 KUHP yakni membuat orang jadi pingsanatau
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 12-07-2018 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 501/Pdt.Plw/2018/PN Tng
Tanggal 30 Juli 2019 — Penggugat:
PENDI RATANATAN
Tergugat:
LINDA SASTRA WIJAYA a.d. LEI HO EN
Turut Tergugat:
MULYA DARMAWAN
169 — 59
  • Putusan yang sudahmempunyai kekuatan hukum yang tetap (Kracht van Gewijsde Powerin Force) tidak dapat diganggugugat, artinya sudah tertutupkesempatan menggunakan upaya hukum biasa untuk melawanHalaman 17 Putusan Nomor 501/Pdt. Plw/2018/PN. Tngputusan itu, karena tenggang waktu yang ditentukan undangundangsudah lampau. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapbersifat mengikat. Apa yang diputus oleh hakim dianggap benar danpihakpihak berkewajiban untuk memenuhi kewajiban tersebut.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Khusus
Register : 14-03-2017 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Dps
Tanggal 25 Juli 2017 — Penggugat:
Ida Bagus Adnyana
Tergugat:
Villa Saba, dkk
Turut Tergugat:
1.PT. Arno Property Services
2.PT Bali Home Management
67 — 33
  • Tergugat I, tanpa diawali oleh suratperingatan kemudian diikuti dengan pergantian posisi Penggugat olehMade Dwija, sehingga patut kiranya Tergugat membayar kompensasipesangon dan hak lainnya kepada Penggugat mengacu pada ketentuanPasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yangmenyebutkan Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamkerugian 2 (dua) tahun berturut turut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus PHI
Register : 20-03-2017 — Putus : 14-07-2017 — Upload : 02-10-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr
Tanggal 14 Juli 2017 — Arnold Hendry Hutabarat Vs PT. Bengkalis Kuda Laut
136 — 13
  • sedangkan PT.BKL bergerak dalam bidang transport ;Bahwa semua karyawan di bawah anak perusahaan PT.BKL tidak adamenggunakan surat secara tertulis ;Bahwa saksi sering dinas luar, dalam seminggu ratarata 2 kali ;Halaman 23 dari 45 hal Putusan Nomor:24/Padt.SusPHI/2017/PN PbrBahwa saksi tidak mengetahui kehadiran Penggugat pada tanggal 19, 20,21,22 dan 23 November 2016 dikarenakan sering dinas luar ;Bahwa sepengetahuan saksi tugas dari Penggugat adalah sebagai tukangukur tanah, sedangkan tentang task force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 28-04-2015 — Upload : 05-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 28 April 2015 — ROSIDI VS PT NEWMONT NUSANTARA TENGGARA, DKK
80 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal tersebut kami kutipsebagai berikut:"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerje/ourun karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, ... ";3.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-12-2013 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 19-11-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 23/Pid. Sus/2013/TPK/PN Dps
Tanggal 30 April 2014 — INDERAPURA BARNOZA
85 — 74
  • negara padaBUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkanpada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsipprinsip perusahaan yang sehat ;Bahwa Ahli menerangkan Kerugian keuangan negara adalah berkurangnyakekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorangkarena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang atau disebabkan oleh keadaandiluar kemampuan manusia (force
    majeure).
Pengadilan PN KETAPANG Perdata
Register : 02-10-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN KETAPANG Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Ktp
Tanggal 20 Maret 2019 — Penggugat:
ABDUL AEN
Tergugat:
PT. HARAPAN SAWIT LESTARI
103 — 28
  • Apabilaternyata bahwa batas waktu 3 (tiga) bulantersebut tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajakkarena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak(force majeur), tenggang waktu selama 3 (tiga)bulan tersebut masih dapat dipertimbangkanuntuk diperpanjang oleh Direktur Jenderal Pajak;Ayat (3a)Halaman 19 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Padt.G/2018/ PN Ktp.Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratanpengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalahharus melunasi terlebin dahulu sejumlahkewajiban perpajakannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-12-2011 — Upload : 12-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 366 K/PDT/2011
Tanggal 21 Desember 2011 — Ir. MINNARNO HADIWIBOWO, vs DIREKTUR UTAMA PT. PELAYARAN AMANUSA PERSADA,dkk
103 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terlampir adalah fotokopi Termsand Conditions (syaratsyarat dan ketentuanketentuan) tersebut (karenayang asli ada pada Penggugat) dan terjemahan resminya hanya padabagian yang relevan saja (Bukti T23);Pasal 27 paragraf 3 dari Terms and Conditions dari Bill of Lading(Konosemen) tersebut berbunyi sebagai berikut:Notwthstanding SubCaluse 27 (2) above, where COGSA, COGWA, theHague Rules of HagueVisby apply by incorporation or by force of lawand/or if the whole of the carriage undertaken by the Carrier
Pengadilan PN TERNATE Perdata Khusus PHI
Register : 28-01-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 25-06-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte
Tanggal 20 April 2021 — - Penggugat : Oktovianus, S.Si.,M.P - Tergugat I : Yayasan Perguruan Kristen Halmahera - Tergugat II : Universitas Halmahera
263 — 126
  • surat serta mendengarkan keterangan keterangan saksi tersebutdiatas, majelis hakim menemukan fakta bahwa terhitung sejak tanggal 14Januari 2020 Para Tergugat telah memberhentikan Penggugat dengan dasaralasan efisiensi dosen;Menimbang, bahwa menurut Pasal 164 ayat 3 UU No 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan dijelaskan Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 28-09-2015 — Putus : 21-10-2015 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm.
Tanggal 21 Oktober 2015 — - Drs. VINSENSIUS SABA sebagai PEMOHON - KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR C.Q. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU, BERALAMAT DI KEFAMENANU sebagai TERMOHON
200 — 114
  • Jika merujuk pada sistemhukum Indonesia yang menganut pada sistem Civil Law atau Eropa Kontinental,maka kedudukan putusan hakim tidaklah mengikat hakimhakim berikutnyadalam menentukan hukumnya (the binding force of presedent), dalam hal lainmasih terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUUXII/2014Tanggal 28 April 2015, merupakan tafsiran hukum terhadap norma yangterselubung yang sedemikian adanya, sehingga norma yang terselubungtersebut diperjelas atau dibuat menjadi terang oleh Mahkamah
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 03-11-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 260/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Pbr
Tanggal 14 Desember 2016 — PT. PLN Persero VS PITER WONGSO
267 — 142
  • MenteriPertambangan dan Energi Nomor : 02p/451/M.PE/1991 tentanghubungan pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan untukkepentingan umum dengan masyarakat, pihak PLN wajibmemberikan kompensasi secara terus menerus melebihi jangkawaktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) denganketentuan bahwa peraturan pelaksanaannya diatur pengusahadan disahkan oleh Ditrektur Jenderal , pelanggaran terhadapprinsip ini tentu ada konsekuensi hukumnya kecuali terbuktidengan adanya keadaan mendesak diluar Kemampuan manusia(force
Pengadilan PA GUNUNG SITOLI Perdata Agama
Register : 13-03-2024 — Putus : 31-07-2024 — Upload : 31-07-2024
Putusan PA GUNUNG SITOLI Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Gst
Tanggal 31 Juli 2024 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 25
  • Menolak gugatan Penggugat tentang harta bersama yaitu :

    • 1 unit sepeda motor Honda second merk Supra X dengan Nomor Polisi BB 4886 tahun pembelian 2009 atas nama Setiaman Gulo
    • 1 unit sepeda motor Yamaha Force dengan Nomor Polisi BB 2041 atas nama Setiaman Gulo
    • Barang-barang dagangan berupa steling kaca, kulkas, barang kelontongan seperti jenis-jenis rokok, sembako, sabun, dan minuman botol yang berlokasi di Desa Luaha Laraga, Kecamatan Gunung Sitoli Selatan Kota
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 05-06-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 615/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 13 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
YONART NANDA DEDY
Terdakwa:
HIDAYAT
111 — 45
  • Menjadi anggota Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai (Task Force)konsorsium Perum Peruri dari tahun 2015 sampai dengan sekarang.Hal.18 dari 43 hal . Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN. JKt.
Pengadilan PN GRESIK Perdata Khusus PHI
Register : 17-12-2018 — Putus : 16-10-2017 — Upload : 19-12-2018
Putusan PN GRESIK Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Gsk
Tanggal 16 Oktober 2017 — PT. PUTERA BUANA FOODS LAWAN JOKO NURSIYO
164 — 20
  • harus dilaksanakan olehTergugat demi menyelamatkan perusahaan maka Pengurangan/PemutusanHubungan kerja tersebut mengarah ke Efisiensi separti yang ditegaskan dalampasal 164 ayat (8) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan.Pasal 164 ayat (3) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/oburuh karena perusahaan tutup bukan mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturut turut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-05-2013 — Upload : 26-06-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 37/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK
Tanggal 2 Mei 2013 — HASDIAN BUDI TAVIANTO, SE.MH Alias BUDI Bin MUHAMMAD HASAN SULAIMAN
512 — 642
  • pembangunannya bisa dilakukanpada saat masa pemeliharaan.Bahwa menurut saksi dalam suatu audit yang dilakukan oleh BPKP, PPKharus dihadirkan karena sebagai pemilik wilayah, apabila pemeriksaanpada saat ke lokasi/kelapangan boleh digantikan oleh PPTK, namunapabila untuk pengeluaran keuangan PPTK tidak boleh menggantikanPPK.Bahwa Terdakwa ada upaya memblokir ke bank adalah niat baik untukmencegah kerugian negara.Bahwa perpindahan lokasi pasar tradisional Rasau Jaya I sebanyak 3 (tiga)kali adalah force
    karena berdasarkan pasal 18 ayat (3) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yangmenyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yangberkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBDbertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaansurat bukti dimaksud ;Menimbang, bahwa sedangkan alasan terdakwa mengenai peminjamanbendera dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan karena force
    majeure bukanHal. 247 dari 268 hal.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 22-02-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 20-08-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 5/G/2018/PTUN.JPR
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penggugat:
dr. EDDY LEUNARDUS RUMBARAR
Tergugat:
PLT. BUPATI BIAK NUMFOR
143 — 49
  • Tidak ada kondisi darurat atau force mayor seperti adanya bencanaalam, atau meninggal dunia atau cacat seumur hidup yang terjadi padapejabat lama yang menjadi sebab bagi Tergugat untuk menunjukPelakSana TUQS; 222222 2 2n nnn nnn ene nn nnn nnn nn nnn nnn neem neec. Tergugat tidak memberhentikan Penggugat secara tetap dari jabatanHal 6dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPRsebelumnya, sehingga sesungguhnya ada dua Direktur atau Pimpinanpada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor;9.
Pengadilan PN JAMBI Perdata Khusus
Register : 08-02-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb
Tanggal 24 Mei 2021 — Penggugat:
PT TRI MITRA LESTARI
Tergugat:
1.ADE PERMATA PUTRA
2.MUSA SITEPU
3.JOHANES MATIUS GINTING
94 — 15
  • oleh TergugatRekonvensi terhadap Para Penggugat Rekonvensi adalah Pemutusan HubunganKerja sepihak, dan menurut Majelis Hakim adalah termasuk Pemutusan hubungankerja dengan alasan efisiensi, maka Ssesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yangmenyatakan Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/oburuh, karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2(dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa(force