Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce florce forte folce mansure majekur majenne mannure maserre
Penelusuran terkait : 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha force one nopol. : kt 5056 k warna merah biru putih dengan no mesin : 4wh-509592 dan no rangka : mh34nst0113k832096
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Militer
Register : 10-10-2011 — Putus : 28-12-2011 — Upload : 09-02-2012
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor PUT/137-K/PM.I-01/AD/X/2011, 28-12-2011
Tanggal 28 Desember 2011 — T1 : PRATU BIGGES SARAGIH, T2 : PRATU ANDRE GINANJAR.
86 — 88
  • Din (namapanggilan) selanjutnya diarahkan ke lokasi lubangpenguburan jenazah Prada Andri Apriyadi oleh Sadr.Maulidin menggunakan spm Yamaha Force 1 warna hijaunopolnya (Saksi tidak tahu) dan Sdr. Din menggunakanHonda Astrea Prima nopol (Saksi tidak tahu) di DesaMadat Kec. Lembah Seulawah Aceh Besar, selanjutnyajenazah diangkat' oleh Pratu. Bambang Suseno, Sadr.Maulidin dan Sdr.
    Maulidin menggunakan spmYamaha Force 1 untuk kembali ke Yonif 112/DJ denganmenumpang mobil L300 jurusan Banda Aceh.6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 02-03-2016 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 164 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 2 Maret 2016 — BANU ANWARI
183 — 199 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank DKI Unit Syariah dan PT.Energy Spectrum juga mengajukan penundaan pembayaran pokokpembiayaannya sebagai akibat force majeur dimana PT. IAT sebagaipenyewa pesawat tidak membayar uang sewa kepada PT. EnergySpectrum. Yang dimaksudkan dengan mengajukan penundaanpembayaran pokok, adalah penundaan pembayaran pokok yangPertama saja, karena sesuai dengan Akta Nomor 3 tanggal 01November tentang Perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip Murabahah,PT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2013 — Putus : 28-01-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 100/PID.Sus/TPK/2013IPN.BDG.
Tanggal 28 Januari 2014 — YUDI KUSNIADI,S.Pd., M.Pd Bin UBAEDI
99 — 23
  • Bahwa berdasarkan buku Pedoman Pengelolaan Bidang InvestigasiDeputi Bidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan negara adalahberkuranganya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau saranayang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaiansese orang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia(force majour).
Pengadilan PN CIREBON Pidana Umum Penganiayaan
Register : 19-01-2015 — Putus : 18-02-2015 — Upload : 06-04-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 02/Pid.B/2015/PN.Cbn
Tanggal 18 Februari 2015 — Pidana - KURNIA AKBAR RIZKY Bin WAKAM
41 — 3
  • Rizki memukul kebagian kepala dan saksi Arman Maulana memukul kebagian kepala;- Bahwa awal permasalahannya adalah saksi tidak terima dibacok oleh 4 (empat) orang laki-laki memakai 2 (dua) sepeda motor Force One warna hitam tanpa plat nomor dan Honda Beat hitam pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2014 sekitar jam 00.30 Wib di dekat RS Gunung Jati Kota Cirebon saksi Erwan dan orang yang membacok tersebut mirip dengan saksi Adit dan Saksi Reza, kemudian saksi ada yang memberitahu tetapi tidak mengetahui
    Bahwa barang bukti tersebut benar sepeda motor yang digunakan untuk membonceng korban dan pecahan gelas ditemukan ditempat kejadian;- Bahwa yang melatar belakangi hingga terjadi pengeroyokan terhadap saksi Reza adalah sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekitar jam 00.30 Wib terdakwa sedang bersama saksi Memet sewaktu melintas Jalan Cipto Mangunkusuma kearah RS Gunung jati diikuti oleh orang yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan sepeda motor Yamaha Force
    ;- Bahwa barang bukti tersebut benar sepeda motor yang digunakan untuk membonceng korban dan pecahan gelas ditemukan ditempat kejadian;- Bahwa yang melatar belakangi hingga terjadi pengeroyokan terhadap saksi Reza adalah sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekitar jam 00.30 Wib terdakwa sedang bersama saksi sewaktu melintas Jalan Cipto Mangunkusuma kearah RS Gunung jati diikuti oleh orang yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan sepeda motor Yamaha Force
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 30-11-2017 — Putus : 15-01-2018 — Upload : 19-04-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 839/Pdt.G.ARB/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 15 Januari 2018 — M. Dahyar Kiatmaja Lawan 1.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA BANI 2.PT. Medco E Dan P Natuna dahulu Conocophillips Indonesia INC.
313 — 220
  • Said resolution has not been amended, rescindedor revoked and remain in full force and effect as of the datehereof.Terjemahan Bahasa Indonesia:Surat Keterangan Sekretaris 1.
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-10-2013 — Putus : 22-09-2014 — Upload : 16-04-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 50/Pdt.G/2013/PN Bna
Tanggal 22 September 2014 — ZARKASYI melawan 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ.GUBERNUR PROVINSI ACEH, CQ.KEPALA KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH (BPBA) 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.KEPALAKANTOR BADAN PENANGGULANAGN BENCANA ACEH(BPBA) CQ. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN BADAN PENAGGULANAGN BENCANA ACEH (BPBA) 3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ.GUBERNUR PROVINSI ACEH CQ. ABDUL HARIS, MT 5.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PENANGGULANGAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH.SELAKU TIM AUDIT PENYELESAIAN SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
81 — 17
  • untukmelakukan audit kembali hasil pekerjaan Penggugat;Bahwa kenyataanfisik yang ada dilapangan adalah ditentukan ketika dilakukanaudit dan kemudian dilanjutkan dengan serah terima pekerjaan, karena itu apayang dilakukan perhitungan berdasarkan fisik yang ditemukan oleh auditor yang1213ada dilapangan dan bila Penggugat mendalilkan adanya bencana alam (forcemajeur) ketika melaksanakan proyek tersebut tentunya hal ini akan tergambardalam Berita Acara dan Dokumen Pekerjaan tentang terjadinya bencana alam(force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 01-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1795/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT PHILIP MORRIS INDONESIA
90 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kesamaan Perjanjian (Agreement)Kesamaan struktur dalam kedua perjanjian disebabkan karena keduanyamemuat bagianbagian seperti Definitions, Indemnifications, Terms andtermination, Warranties and Representation, Confidentiality, Force Majeureand Governing Law, Dispute Resolutions.
Pengadilan PN PARE PARE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-05-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 13-03-2017
Putusan PN PARE PARE Nomor 18/Pdt.G/2016/PN Pre
Tanggal 8 Desember 2016 — - MAHMUD HALEDE, DKK Lawan - H. ABD. RAHMAN LAONI
106 — 13
  • Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakansesuai peraturan perundangundangan; 1. keadaan memaksa (force majeur) /kahar; J. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual / PemilikBarang; atau; k.
Pengadilan PN PARE PARE Perdata Tanah
Register : 02-02-2016 — Putus : 03-11-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN PARE PARE Nomor 5/Pdt.Plw/2016/PN.Parepare
Tanggal 3 Nopember 2016 — ANDI ABD AZIS YAHYA, S.E., Lawan Drs. H. ABDUL RAHIM RAUF, MM.,DKK
95 — 9
  • Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakansesuai peraturan pe rundangundangan; Ls keadaan memaksa (force majeur) / kahar; j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual /PemilikBarang; atau; k.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 15-03-2012 — Putus : 11-07-2013 — Upload : 06-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 166/PDT.G/2012/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 11 Juli 2013 —
241 — 150
  • Bahwa Pasal 26 Technical License Agreement menjelaskansebagai berikut:" This Agreement shall become effective on the Effective Date andunless sooner terminated under any other provision hereincontained shall continue in force with respect to each LicensedProducts until the fifth (5) anniversary of LICENSEE'Scommencement of commercial production of each and everyLicensed Products respectively unless the Parties agree in writingto further extend the term of this Agreement..."
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 13-07-2018 — Putus : 12-09-2018 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 152/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg
Tanggal 12 September 2018 — Penggugat:
1.PIPIH PRIHATIN
2.DADANG SUMARNA
3.AJI DIAN LESMANA
4.KURNIAWAN
5.DEDI SUPRIYADI
Tergugat:
PT. AGRONESIA
86 — 44
  • September 2017, untuk Departemen AMDK (Air minum Dalam Kemasan)terhitung tanggal 31 Agustus 2017 dan dengan perhitungan Haknyaberdasarkan Ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undangundang No.13 Tahun Halaman 11 dari 86 halaman, Putusan Nomor: 152Pdt.SusPHI /2018/PN.Bdg2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karenaperusahaan tutup disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terusmenerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-04-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 PK/Pid.Sus/2009
Tanggal 21 April 2011 — H. HAMID DJIMAN
164 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Meskipun hukum acara pidana tidak menganut azas staredecisis atau the binaing force of precedent, namun untukmemelihara keseragaman putusan (consistency in courtdecision), Majelis Hakim Agung dalam perkara PeninjauanKembali berikutnya telah cenderung mengikuti putusanperkara Peninjauan kembali yang diberikan oleh Majelis HakimAgung terdahulu, karena putusanputusan a quo merupakanpedoman dalam memeriksa dan mengadili perkara yang sama,sekaligus merupakan sumber hukum dan pembentukanhukum ;Berkenaan
Pengadilan PA BONTANG Perdata Agama
Register : 05-12-2016 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 24-09-2019
Putusan PA BONTANG Nomor 392/Pdt.G/2016/PA.Botg
Tanggal 29 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
59 — 27
  • Bahwa, tentang penjualan harta bersama, menurut tergugat hal itu tidakdapat dilakukan, dengan tagas penggugat menolak dan berpendapatHalaman 27 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botgbahwa penjualan aset harta bersama dapat dilakukan oleh aparatPengadilan Agama Bontang dan instansi terkait lainnya ( BPN dan KantorLelang Negara ) dalam pelaksanaan eksekusi lelang, setelah putusanberkekuatan hukum tetap ( Kracht Van Gewijsde, Power In Force )) danpihak tergugat tidak melaksanakan putusan serta pihak
Yurisprudensi Hukum Perdata Agama Ekonomi Syariah Hak Tanggungan Syariah
Kata Kunci : Murabahah, wanprestasi, eksekusi, hak tanggungan
3/Yur/Ag/2018
6579 — 0
  • Pelaksanaaneksekusi terhadap hak tanggungan syariah oleh kreditur yang dilakukan sebelumjatuh tempo perjanjian berakhir dapat dibenarkan. Pelaksanaan eksekusi tersebutbukanlah perbuatan melawan hukum bila debitur ternyata telah ... [Selengkapnya]
  • Putusan tersebutmemutus tentang kondisi force majeuryang digunakan debitur sebagai alasan untuk dapat dibebaskan kewajibanpembayaran utang dan sikap kreditur yang melelang jaminan utang dalamperjanjian murabahah.
    Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyebutkan :

    Bahwa dalil gugatanPemohon Kasasi/Penggugat agar dibebaskan dari kewajiban pembayaran utang karenaterjadi force majeur dimana usaha Pemohon Kasasi mengalami penurunan disebabkanadanya kebijakan tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yangmengakibatkan pelanggan Pemohon Kasasi/Penggugat beralih menggunakan BPJS,sehingga usaha Pemohon Kasasi/Penggugat mengalami penurunan
    , tidak dapatdibenarkan karena kebijakan pemerintah tersebut tidak secara langsungmenyebabkan terjadinya penurunan terhadap usaha Pemohon Kasasi/Penggugat, lagipula Pemohon Kasasi/Penggugat tidak membuktikan bahwa kebijakan pemerintahtentang BPJS tersebut telah secara langsung menyebabkan bankrutnya usahaPemohon Kasasi/Penggugat, oleh karena itu dalil-dalil gugatan PemohonKasasi/Penggugat tentang force majeur harus ditolak;
    Bahwa sebaliknyaTermohon
Pengadilan PN KUNINGAN
Register : 22-09-2014 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN KUNINGAN Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Kng
Tanggal 28 April 2015 —
65 — 22
  • .; Bahwa Pengerukan lumpur telah dilakukan secara maksimal sampaikedasar Situ; Bahwa melakukan perbaikan saluran air yang masuk ke Situ Janggala danmembuat bak penyaringan lumpur; Bahwa pembuatan water boom tidak dapat dibangun karena lahan yangada milik Desa lain; Bahwa penggantian pengurus akibat force majeur dikarenakan DirekturCV.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-08-2012 — Upload : 15-07-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 23/PID.SUS/2012/PN.Mks
Tanggal 16 Agustus 2012 — - JPU Vs. - Ir. M. BAKRI REMMANG, MSi bin REMMANG
69 — 12
  • Barru tahun 2009 pengadaan mesinkapal dan mesin motor tempel tidak pernah mengalami force majeur ;Menimbang bahwa didepen persidangan telah diajukan barang buktiberupa suratsurat, yaitu : 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Menteri Negara PembangunanDaerah Tertinggal Nomor 114/KEP/MPDT/VI/2009 tentangPenunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPenguji/Penandatangan Surat Perintah Membayar, Pejabat PembuatKomitmen, dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja PerangkatDaerah Pelaksana Tugas Pembantuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1627/B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT PARDIC JAYA CHEMICALS
78 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada saat pengakhiranperjanjian, hutang yang belum dibayaroleh Termohon Peninjauan Kembalikepada DIC Corporation menjadi jatuhtempo dan harus dibayar.8) Catatan (Pasal 28);Halaman 41 dari 108 halaman Putusan Nomor 1627/B/PK/PJK/2017Bahwa perjanjian ini dibuat dalam bahasaJepang dan bahasa Inggris.9) Entire Agreement (Pasal 30);Bahwa perjanjian ini merupakan seluruhperjanjian dan satusatunya perjanjian antarpihakpihak terkait.10) Force Majeur;Bahwa kedua pihak tidak dapatbertanggungjawab atas
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.DEDY SANTOSA, SH
2.NOVY SAPUTRA, SH
3.SYAIFUL ANWAR, SH
Terdakwa:
ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS
170 — 95
  • Badan Pemeriksa Keuangan RI, petunjuk pelaksanaantuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;Kerugian Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yangdisebabkan oleh sesuatu tindakan melanggar hukum/kelalaian dan/ataudisebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan di luar kemampuanmanusia (force majeure);Halaman 137 dari 202 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PN Tte Bahwa dalam masalah kerugian Negara pertamatama perlu ditelitidan dikumpulkan bahan bukti untuk menetapkan besarnya kerugian yangdiderita
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 19-11-2018 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 244/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg.
Tanggal 22 April 2019 — ACHMAD WALUJONO, dkk.; Melawan; PT. NATATEX PRIMA;
199 — 41
  • penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4);Ayat (2):Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikandengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntanpublik;Ayat (3):Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/oburuhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 11-07-2017 — Putus : 16-10-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 411/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 16 Oktober 2017 — PEMERINTAH RI, KEMENHAN RI CQ TNI.AD CQ KOMANDO DAERAH MILITER JAYA / JAYAKARTA CQ PANGDAM JAKARTA RAYA >< PT.CAKRA ASIA AGUNG CS
118 — 86
  • Perjanjian ini menjadi batal demi hukum apabila :Apabila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya sebagaimanadiatur daiam Pasal 10 ayat (3) perjanjian ini.Pihak Kedua (kecuali jika terjadi peristiwa Force Majuere) daiammasa pembangunan gedung tidak melakukan pekerjaannya ataumenghentikan kegiatan pembangunan Gedung daiam waktusebagaimana diterangkan daiam Pasal 1 huruf g dan huruf hperjanjian ini Daiam hal terjadi demikian, maka tidak ada hak bagiPihak Kedua untuk menuntut atau) menggugat. suatupengembalian