Seluruh pihak Tergugat dalam perkaraperkara lain Para Penggugatadalah institusi pemerintah, baik pusat maupun daerah,sedangkandalam perkara ini, selain menggugat institusiinstitusi pemerintah, ParaPenggugat juga melibatkan 2 pihak nonpemerintah atau pihak swasta,in casu Turut Tergugat (Palyja) dan Turut Tergugat II (Aetra), sebagaibagian dari pihak Tergugat;Untuk jelasnya, berikut Turut Tergugat (Palyja) uraikan namanamaTergugat dalam perkaraperkara lain;a.Dalam perkara penanganan buruh migran Indonesia

KEMBALI seluruh putusan pengadilan adalahperbuatan penguasa yang melanggar hukum, karena tidakseorangpun manusia di Indonesia YANG MEMPUNYAI HAKMENGADILI KEMBALI PUTUSAN YANG SUDAH INKRACHT VANGEWIDE.Bila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusanyang seadil adilnya.Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I,Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il, masingmasing telahmengajukan jawabannya sebagai berikut :Hal. 13 dari 137 hal, Put.No.246/PDT/2017/PT.MKSJAWABAN TERGUGAT I : A.DALAM

Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai banksama dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a.Dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf b disebutkan bahwayang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yangmempunyai wewenang dan tangung jawab tentang halhal yangberkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.. Unsur dengan sengaja sama dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a.

SPJ Perjalanan Dinas BKD Kota Kupang atas nama Yulmiyati Dapa Loka yang terdiri dari :a.Dalam rangka Pengurusan Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2009 Lingkup PemerintahKota Kupang selama 5 hari di BKN Denpasar Bali terhitung mulai tanggal 27 September s/d01 Oktober 2009, kwitansi Rp 6.350.000, Surat Tugas No.BKD.094/2348.k/A/IX/2009 tan ggal25 September 2009, SPPD 25 September 2009, Laporan Perjalanan Dinas, tiket Merpati,Boarding Pass dan Airport taks Kupang Denpasar, Boarding Pass Merpati dan Airport

tidak mangajukan surat permohonan intervensi dimaksud.Bahwa, Tergugat telah mengajukan Jawaban atas Gugatan Para Penggugat,dengan suratnya tertanggal 07 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua pendapat, dalildalil,tuntutan serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalamGugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.Adapun dalil yang menjadi dasar Jawaban Tergugat atas Gugatan Para Penggugatadalah sebagai berikut :A.DALAM

Riau oleh atas nama HERMAN bertanda tanganpada tanggal 02 Februari 2011.. 1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 144 / DPRDPS /2011, Tanggal 02 Februari 2011 Atas nama HERMAN, untuk DinasHal 85 dari 1038 halaman Putusan Pidana No: 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdg302) a.303) a.dalam rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke Kabupaten.Kampar Propinsi.

Jambi oleh atas nama DALISMAN bertandatangan pada tanggal 27 Juni 2011.. 1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1043 / DPRDPS /2011, Tanggal 27 Juni 2011 atas nama DALISMAN, untuk DinasHal 151 dari 1038 halaman Putusan Pidana No: 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdg451) a.452) a.dalam rangka konsultasi tentang jaminan kesehatan ke kabupaten.Kerinci Propinsi. jambi pada tanggal 27 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangandan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan

(Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya PerjalananDinas atas nama AMRIZAL selama 4 ( Empat ) hari ke KotaMakassar oleh atas nama AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal26 Juli 2011.. 1 ( Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1231 / DPRDPS /2011, Tanggal 26 Juli 2011 atas nama AMRIZAL, untuk DinasHal 208 dari 1038 halaman Putusan Pidana No: 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdg562) a.dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenaiTugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi

(Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinasatas nama SAKBAN selama 4 ( Empat ) hari ke Jakarta olehSAKBAN bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.. 1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 18 / DPRDPS /2011, Tanggal 08 Februari 2011 atas nama SAKBAN untuk DinasHal 228 dari 1038 halaman Putusan Pidana No: 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdg596) a.Dalam Rangka Konsultasi Bintek Nasional tentang Tugas Pokokdan Peran Fungsi ( Tupoksi ) DPRD Tahun 2011 berdasarkanPermendagri No.

Riau oleh atas nama HERMAN bertanda tanganpada tanggal 02 Februari 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 144 / DPRDPS /2011, Tanggal 02 Februari 2011 Atas nama HERMAN, untuk DinasHal 824 dari 1038 halaman Putusan Pidana No: 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdg302) a.303) a.dalam rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke Kabupaten.Kampar Propinsi.

setidaktidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard); Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;ATAU :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(Ex Aequo Et Bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding/semulaPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Terbanding IV/semulaTergugat IV Konpensi telah mengajukan jawaban tertanggal 26 Juli 2017 yangHalaman 153 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKIpada intinya sebagai berikut :A.DALAM

perbuatan melawan hukum merupakanpertimbangan yang salah dan keliru, karena tidak didukung menurut alat buktiyang sah menurut hukum.Dengan demikian mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding MemberikanPutusan sebagai berikut : Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding IIsemula Tergugat ;Halaman 128 dari 183 halaman Putusan Perdata No. 378/PDT/2019/PT.BDG.Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor227/Pdt.G/2018/PN.Bdg tanggal 15 Januari 2019 ;Selanjutnya mengadili sendiri :A.DALAM

Kepala Kampung dalam melaksanaan pengelolaan keuangan Kampungdibantu oleh PTPKK.Bahwa benar saksi menjelaskan mekanisme Penarikan Dana BantuanKeuangan Kampung Berupa Alokasi Dana Kampung (ADK) dan AlokasiDana Desa (ADD) Berdasarkan Peraturan Bupati No 21 Tahun 2017tentang pedoman pengelolaan Keuangan Kampung dan Kelurahan Pasal43 ayat;a.Dalam rangka mengisi keuangan Kas Kampung, pemerintah Kampungmengajukan Permohonan Pengisian Anggaran Kampung kepadaPemerintah Daerah.Jenis Permohonan pencairan anggaran

.= Bahwa, saksi selaku Pengawas Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia(YPPl) telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya yaitu :a.Dalam mengawasi kebijakan Pengurus dalam menjalankan kegiatanYayasan melalui laporan yang wajib disampaikan oleh Pengurus kepadaPembina;Sesuai ketentuan anggaran dasar, Pengurus wajib melaporkan segalatindakan dan kegiatannya secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekalikepada pembina dan setiap kali diminta oleh Pembina.

;menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa,perubahan, APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaanAPBDesa;. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yangtelah ditetapbkan dalam APBDesa;. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaanAPBDesa; danmelakukan verifikasi terhadap buktibukti penerimaan danpengeluaran APBDesa.Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Sekretaris Desa,mempunyai kewenangan :(1)a.Dalam

.= Bahwa, saksi selaku Pengawas Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia(YPPl) telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya yaitu :a.Dalam mengawasi kebijakan Pengurus dalam menjalankan kegiatanYayasan melalui laporan yang wajib disampaikan oleh Pengurus kepadaPembina;Sesuai ketentuan anggaran dasar, Pengurus wajib melaporkan segalatindakan dan kegiatannya secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekalikepada pembina dan setiap kali diminta oleh Pembina.

Ternyata Btidak melaksanakan kewajiban membayar uang muka kepada A.Dalam kasus tersebut, B tidak berhak menggugat A untukmemenuhi kewajiban melaksanakan pembangunan atas alasan,B sendiri yang lebin dahulu melakukan wanprestasi.

Menghukum TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT untukmembayar biaya perkara ini ;ATAU ;Apabila Pengadilan Negeri Batam atau Majelis Hakim yang ditunjuk untukmemeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan Putusanyang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono) ;Jawaban Tergugat V ;A.DALAM EKSEPSI ;PENGADILAN NEGERI BATAM TIDAK BERWENANG MENGADILIPERKARA NO. 237/PDT.G/2109/PN.BTM KARENA DOMISILI HUKUMTERGUGAT BERADA DILUAR KOMPENTENSI PENGADILAN NEGERIBATAM (EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN

sengketa ini bukan merupakan sengketa Tata UsahaNegara, sehingga kalau Penggugat merasa berkepentingan terhadap obyeksengketa, maka Penggugat harus mengajukan gugatan pada PengadilanNegeri, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Samarinda.Bahwa oleh karena sengketa ini merupakan sengketa kepemilikan, makaadalah beralasan hukum apabila gugatan Penggugat ditolak;Gugatan Penggugat Kabur, Gugatan Penggugat cacat hukum atau setidaktidaknya mencerminkan kekeliruan hukum yang amat mendasar.Karena :a.Dalam

Perdata No. 0495/Pdt.G/2014.Mtp tanggal2 Juli 2014, Penggugat menyampaikan hasil kesimpulan yang didukung olehTergugat yang isinya tidak mencerminkan untuk menyelesaikanpembagian harta waris yang digugatnya, oleh karenanya gugatanPenggugat harus dinyatakan ditolak, setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat diterima.Berdasarkan segala halhal tersebut di atas, maka mohon agar MajelisHakim Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkaraini berkenan memutuskan menurut hokum sebagai berikut :A.DALAM

Yang dimaksud dengan peran ganda, misalnya :a.dalam suatu Badan Usaha, seorang anggota Direksi atau DewanKomisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau DewanKomisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta padaPelelangan/Seleksi yang sama;Yang dimaksud dengan afiliasi adalah keterkaitan hubungan, baik antarPenyedia Barang/Jasa, maupun antara Penyedia Barang/Jasa denganPPK dan/atau anggota ULP/Pejabat Pengadaan, antara lain meliputi:a.hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampaidengan

rupiah), biaya jasa angkutan bahan material lokal pembangunan PAUD sebesarRp3.750.000, (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan jasaangkutan bahan material lokal pembangunan PAUD = sebesarRp400.000, (empat ratus ribu rupiah) tidak pernah dibayarkan;sehingga terdapat selisin sejumlah Rp10.937.660, (Sepuluh juta sembilanratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang tidak dapatdipertanggungjawabkan.4) Untuk penggunaan Alokalsi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2016(Tahap 1):a.Dalam

rupiah), semestinya Tergugat mengembalikan sisa uanghasil lelang sebesar Rp. 7.841.100.000 Rp. 3.000.000.0000 = Rp.4.841.100.000, adalah suatu pertimbangan hukum yang sangatkeliru, oleh karena bertentangan dengan faktafakta yang terungkap dipersidangan dan kontradiktif dengan pertimbangan judex factiHalaman. 206 dari 256 Putusan Nomor 22/ PDT/2017/PT DPSPengadilan Negeri Denpasar sendiri, sebagaimana tercantum padahalaman 217 paragraf 2 dan halaman 218 paragraf pertama, atasalasan sebagai berikut :a.Dalam

(dan seterusnya).Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat II Intervensi dalam perkara aquo adalah kabur (Obscuur Libel).EKSEPSI TERGUGAT Il INTERVENSI 18 TERHADAP GUGATANPENGGUGAT:GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU/DALUARSA (EXCEPTIOPEREMPTORIA)a.Dalam Poin 6 pada Bagian III gugatan a quo, Penggugat menyebutkanbahwa gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 13 Juni2014 masih di dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal18 Maret 2014:Bahwa sebagaimana diuraikan oleh

Dan oleh karenanya, kami mohonkepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini untuk dapat memutuskan menerima eksepsi Tergugat IlIntervensi 18 ini dan/atau menyatakan gugatan a quo yang diajukan olehPenggugat tidak dapat diterima.EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 19 TERHADAP GUGATANPENGGUGAT:GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU/DALUARSA (EXCEPTIOPEREMPTORIA)a.Dalam Poin 6 pada Bagian III gugatan a quo, Penggugat menyebutkanbahwa gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat pada

Dan oleh karenanya, kami mohon kepada YangTerhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untukdapat memutuskan menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 22 ini dan/ataumenyatakan gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat tidak dapatditerima.JAWABAN TERGUGAT Il INTERVENSI 23 TERHADAP GUGATANPENGGUGAT:GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU/DALUARSA (EXCEPTIOPEREMPTORIA);a.Dalam Poin 6 pada Bagian III gugatan a quo, Penggugat menyebutkanbahwa gugatan a quo diajukan oleh Penggugat pada