Ditemukan 2060 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 13-05-2014 — Upload : 04-07-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid. Sus/2014/PN. TIPIKOR DPS.
Tanggal 13 Mei 2014 — I PUTU WIBAWA, SH.
5833
  • Unsur Secara Melawan Hukum Atau Dengan MenyalahgunakanKekuasaannya.Menimbang, bahwa apabila berpedoman pada Asas PerbuatanMelawan Hukum (wederrechtelijk heid) tersebut, dalam teori hukumpidana dikenal adanya 2 (dua) pembagian yaitu: Pertama, FormeeleWederrechtelijk yang bersumber pada norma legislasi atau bersumberpada undangundang dan atau tepatnya mengartikan melawanhukum adalah lebih dititik beratkan pelanggaran terhadap peraturanperundangundangan tertulis saja atau harus memenuhi syaratsyaratformil
Register : 17-02-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 13-01-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Nopember 2021 —
816627
  • Dari persepektif hukum pidana, hal ini dapatdipandangsebagai perbuatan melawan hukum (wederrechtelijke heid).Bahwa Perbuatan Direksi AJBB 1912, mengeluarkan Keputusan RapatDireksi No. 32/RD/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013, dapat dikualifikasiHalaman 92 dari 119 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Jkt.
Register : 04-09-2012 — Putus : 23-01-2013 — Upload : 29-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor NOMOR : 1400/PID.B /2012/PN.JKT.PST.
Tanggal 23 Januari 2013 — terdakwa KOMARUDIN alias MAYOR alias SI DIN Bin AMIN
214109
  • . bahwa dengan demikian unsur melakukan pemufakatan jahat,percobaan atau pembantuan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menuruthukum;ad.3. n ramelawanhukummemasukkankeIndonmenerima, mencobamemperoleh, menyerahkan ataumencobamenyerahkan,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergqunakan, ataumengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia;Menimbang, bahwa Unsur melawan hukum dalam arti formal (formalewederrechtelijk heid
Register : 09-11-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 19/PID.TPK/2020/PT SMG
Tanggal 1 Desember 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO Diwakili Oleh : NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : LANGGENG PRABOWO, S.H.
214197
  • Dengan kata lain, terbuktitidaknya unsur suatu tindak pidana harus dikaitkan dengan perbuatanyang didakwakan, apakah perbuatan itu benar telah dilakukan olehTerdakwa dan apakah perbuatan itu bertentangan dengan hukum ataubersifat melawan hukum (wederrechttelijk heid).; Apabila seluruh unsurdari perbuatan yang didakwakan telah terbukti, barulah unsur setiaporang dapat ditujukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum yangdidakwa melakukan tindak pidana.
Register : 15-12-2016 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 23-08-2017
Putusan PN MANADO Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnd
Tanggal 19 Juli 2017 — -Dra. Hj. MARLINA MOHA SIAHAAN
13721
  • pasal tersebut adalah "adanyaperbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksiperbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (modusoperandi) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi tersebut ;Halaman 113 dari 163 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2016/PN MndMenimbang, bahwa dalam teori hukum, dikenal ajaran perbuatanmelawan hukum (wederrechtelijk heid
Register : 09-04-2012 — Putus : 23-01-2013 — Upload : 21-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1400/PID.B /2012/PN.JKT.PST.
Tanggal 23 Januari 2013 — KOMARUDIN alias MAYOR alias SI DIN Bin AMIN
327130
  • . bahwa dengan demikian unsur melakukan pemufakatan jahat,percobaan atau pembantuan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menuruthukum;ad.3. n ramelawanhukummemasukkankeIndonmenerima, mencobamemperoleh, menyerahkan ataumencobamenyerahkan,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergqunakan, ataumengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia;Menimbang, bahwa Unsur melawan hukum dalam arti formal (formalewederrechtelijk heid
Register : 13-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1411/Pid.B/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Mei 2019 — Penuntut Umum: 1.ARIH WIRA S., SH., MH. 2.MARLY DANIEL , SH 3.ISFARDY, SH. 4.PRIYO W., SH. Terdakwa: ALMIRA XAVERIA KWARI
396143
  • ./2018/Datro tanggal 18 September 2018 dan adanyaSurat Penunjukan saksi sebagai Ahli dari Dekan Universitas Trisakti;Bahwa adapun unsur delik dari tindak pidana penggelapan, sebagai berikut:e Unsur delik dengan sengaja, yaitu adanya pengetahuan ataukesadaran dan dikehendaki oleh pelaku tentang perbuatan yangditentukan dalam unsur tindak pidana berikut ini sebagai sesuatuyang bertentangan dengan hukum pidana;e Unsur delik melawan hukum(wederechtelijke heid), adalah perbuatanyang dapat berupa perbuatan
Register : 14-10-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 18-01-2022
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 89-K/PM.I-02/AD/X/2021
Tanggal 20 Desember 2021 — Abdullah, Sersan Satu NRP 637058,
329173
  • menghubungkan unsur Menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalamjual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan I dengan ketentuan asas hukum fundamentalsebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atauasas tiada pidana tanpa aturan undangundang yangtelan ada (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asasculpabilitas yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan(afwijzigheid van alle schuld) dan asas tiada pidanatanpa sifat melawan hukum (afwijzigheid van allemateriele wederrechtelijk heid
Register : 12-03-2010 — Putus : 22-11-2010 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN LARANTUKA Nomor 3/PDT.G/2010/PN LTK
Tanggal 22 Nopember 2010 — - PERDATA 1. ABDULLAH WATUNG, Penggugat I 2. EMA HJ. SITI, Penggugat II 3. EMA HJ. HASNA,Penggugat III ; 4. EMA SITI HALIMAPenggugat IV 5. YUSUF BOLI TUAN, Penggugat V ; 6. TAJUDIN NGOAPenggugat VI 1. HABSAH BEWA, Tergugat I 2. SYAHRIR BAGE, sebagai Tergugat II ; 3. MERRO BAGE, Tergugat III 4. SABON BAGE,Tergugat IV ; 5. SIMAD HUSEN / SIMAD BAGE, Tergugat V ; 6. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA Cq. KAKANWIL PERTANAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR, beralamat di Jalan Yos Sudarso, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI ; 1. SARIF BETAN, Turut Tergugat I ; 2. TAHER SUKSIN, Turut Tergugat II 3. IWAN ABUBAKAR, Turut Tergugat III ; 4. SAHRUJI HASBULLAH, Turut Tergugat IV ; 5. SIMON SAMON LAMEN, Turut Tergugat V ; 6. NURHAYATI AHMAD alias NUR SABON, Turut Tergugat VI ; 7. SALEH RAHMAN, Turut Tergugat VII ; 8. SYARIFUDIN SOMA, Tergugat VIII ; 9. RAHMAN NAMATurut Tergugat IX ;
9897
  • Menghukum Para Tergugat dan Turut tergugat untuk membayar biayaperkara ;SUBSIDAIR : Billijk heid en rechtvaar digheid (mohon putusan yang sesuai denganketentuan dan keadilan) ;12Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untukkepentingan Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat VI) datang menghadapkemuka persidangan Kuasanya bernama : THEODORUS DELUIS, SH, Advokat& Pengacara, berkantor di Jalan Don Antonius BL de Rosary Lingkungan GegeKecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur
Register : 30-05-2012 — Putus : 14-11-2013 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 317/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 14 Nopember 2013 — PT. DIAN NIKEL MINING, berkedudukan di Jakarta Pusat, berkantor di Jalan Gunung Sahari Raya No. 7 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SRIMIGUNA,SH.,MH., ZAINURI AMRI, SH., ASRIL SYARIF, SH., MH., dan YATI NURHAYATI, SH., Para Advokat pada MIGUNA & PARTNERS Law Firm, berkantor di Jalan Pramuka Raya No. 58, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 April 2012 ; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- PENGGUGAT ; M E L A W A N : 1. PT. MINERINA BHAKTI, beralamat di Graha Purna Karya, Lantai 2 Komplek Gedung Aneka Tambang Jalan T.B. Simatupang No. 1 Tanjung Barat, Jakarta Selatan ; Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I ; 2. PT. ANEKA TAMBANG, Tbk., (Persero), beralamat di Gedung Aneka Tambang Jalan T.B. Simatupang No. 1 Tanjung Barat, Jakarta Selatan ; Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II ;
191118
  • tepat bahkandapat dipandang sebagai hal yang salah ;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi TERGUGAT 1 tersebut,PENGGUGAT menanggapinya sebagaimana dalam repliknya bahwa suatugugatan dianggap Error In Persona pertama apabila PENGGUGAT bukanlahpersona standi in judicio, misalnya jika karena belum dewasa, bukan orang yangmempunyai hak dan kepentingan dan atau di bawah curatele atau bisa jugakarena tidak mendapat kuasa baik lisan maupun tulisan dan atau surat kuasakhusus tidak sah, kedua Gemis Aanhodaning Heid
Register : 27-11-2019 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 09-05-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 1 April 2020 — Penuntut Umum:
FRANGKY TICOALU, SH
Terdakwa:
1.LA ODE MUSAHARA, S.E.
2.Hj. SITI HERLINA, S.Pd
3.HAMID, S.Pd
4.H. LA AMPA, A.Ma
167178
  • pertimbangan tersebut maka unsur SetiapOrang telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa, namun apakah Para Terdakwa dapatdipersalahkan ataukah tidak, tergantung pada pembuktian unsurunsur selanjutnya;Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yangmengatakan terbukti tidaknya unsur setiap orang harus dikaitkan dengan perbuatan yangdidakwakan apakah perbuatan itu benar dilakukan oleh Terdakwa dan apakah perbuatanitu bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (wederrechtelijk heid
Putus : 16-02-2017 — Upload : 16-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 503/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 16 Februari 2017 — CHRIS SUTRISNO UNARTO melawan LILIE WIBOWO
8476
  • Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;AtauMengadili perkara ini dengan seadiladilnya berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa;Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Penggugat tersebut TurutTergugat VI mengajukan jawaban sebagai berikut :Pada EksepsiHalaman 108 Putusan Nomor503/Pdt/2016/PT SMG1.Bahwa gugatan penggugat error in persona berupa gemis aanhoedanig heid(diskualifikasi in person) karena penunjukan terhadap Kepala KepolisianRepublik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Cq KepalaKepolisian
Register : 13-12-2018 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1412/Pid.B/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 6 Mei 2019 — Penuntut Umum: 1.ARIH WIRA S., SH., MH. 2.MARLY DANIEL , SH 3.ISFARDY, SH. 4.PRIYO W., SH. Terdakwa: CHANDAN JAWAHAR PUNJABI
371133
  • 2018/Datro tanggal 18 September 2018 dan adanyaSurat Penunjukan saksi sebagai Ahli dari Dekan Universitas Trisakti;Halaman 97 Putusan Nomor 1412/Pid.B/2018/PN Jkt.PstBahwa adapun unsur delik dari tindak pidana penggelapan, sebagai berikut:Unsur delik dengan sengaja, yaitu adanya pengetahuan ataukesadaran dan dikehendaki oleh pelaku tentang perbuatan yangditentukan dalam unsur tindak pidana berikut ini sebagai sesuatuyang bertentangan dengan hukum pidana.Unsur delik melawan hukum(wederechtelijke heid
Upload : 19-08-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
UNTUNG SUPARYONO Bin SLAMET
5410
  • Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkanpada perbuatan melawan hukum formil semata ;Menimbang, bahwa kendatipun ada putusan Mahkamah Konstitusi tanggal25 juli 2006 tersebut, sikap Majelis Hakim apakah memedomani PutusanMahkamah Konstitusi tersebut atau tidak dalam memaknai perbuatan melawanhukum materiil, akan terlebih dahulu mengkaji dari segi teori hukum, doktrinmaupun Yurisprudensi MA RI ;Menimbang, bahwa apabila berpedoman pada Asas Perbuatan MelawanHukum (wederrechtelijk heid
Register : 10-11-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan PN BATULICIN Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bln
Tanggal 6 Maret 2017 — Penggugat: H. MUHRANSYAH Tergugat: 1.H. MUHAMMAD RIDUAN Als AHMAT FILIFIN 2.MASKAN 3.KEPALA DESA SUNGAI CUKA
13273
  • akhirnya baik para Penggugat dan paraTergugat masingmasing menyatakan tidak mengajukan apaapa lagi dalampersidangan ini dan mohon putusan;Menimbang, bahwa terhadap hal hal yang relevan sebagaimanatermuat dan tercatat dalam berita acara persidangan, seluruhnya akandiambil alin dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYADALAM EKSEPSI:Bahwa Tergugat dan Tergugat Il telah menyatakan bahwaPenggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat ( exceptio gemisaanhoedanig heid
Register : 07-07-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 09-03-2021
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb
Tanggal 7 Oktober 2020 — penggugat: 1.YULHENDRI Dt. SAMPONO 2.MAIKI YUDISTIRA Dt. St. MAJOLELO 3.FEBRINALDI, SE, Dt. RANGKAYO BASA 4.MUHAMMAD NAZIF Dt. RANGKAYO MULIA tergugat: 1.ALMAN Dt. GAMPO ALAM 2.Bupati Pasaman Barat 3.PT. PERMATA HIJAU PASAMAN I 4.Gubernur Sumatera Barat 5.Badan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat 6.KOPERASI UNIT DESA KAPAR
370288
  • Turut TergugatVillsebagai Turut Tergugat dalam Perkara aguo adalah Error inPersona Gemis Aan Voodaning Heid karena turut tergugat 1 s/d VIIIadalah merupakan pihak yang penting dalam Perkara a quokarenamerekalah yang ikut menyerahkan lahan dan berperanHalaman 77 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.sebagai mamak kepala waris sehingga dijadikan sebagai acuangugatan oleh Para Pengguga sehingga seharusnya mereka dijadikan Tergugat bukan Turuttergugat.Bahwa turut Tergugat s.d.
Register : 26-03-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 101/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 20 Mei 2021 — Pembanding/Tergugat IV : Julian Martin
Terbanding/Penggugat I : SIM KIE
Terbanding/Penggugat II : ROYANI
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
Turut Terbanding/Tergugat I : David Tan
Turut Terbanding/Tergugat II : Sinta
Turut Terbanding/Tergugat III : Tjong, Deddy Iskandar,SH
14776
  • Bahwaberdasarkan doktrin Misbruik van Omstading Heiden, katasepakatdianggatidakpernahterjadi, apabilaperjanjianatauperikatanmengandun : bedro tipuan dwan Paksaan dwilin(kesilapan) dan misbruik van omstadig heid en (Penyalahgunaankeadaan). Bahwajika syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPerdtitu tidak dipenuhi, maka perikatan itu pada pokoknya tetap berlakuHalaman 84 dari 135 Halaman Putusan Nomor 101/Pdt/2021/PT MDN7.8.9.
Register : 02-02-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 20-07-2017
Putusan PN MANADO Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mnd
Tanggal 13 Juni 2017 — -1.SACHLAN KURUSI, S.H., Dk
14467
  • disimpulkan bahwayang "menjadi inti delik (bestanddeel delict) dari pasal tersebut adalah "adanyaperbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksiperbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (modusoperandi) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi tersebut;Menimbang, bahwa dalam teori hukum, dikenal ajaran perbuatanmelawan hukum (wederrechtelijk heid
Putus : 09-09-2013 — Upload : 24-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 45/Pid.Sus/2013/PN.SBY
Tanggal 9 September 2013 — TRI RUDY PURWANA
9930
  • harus disandarkan pada perbuatan melawan hukumformil semata ; 99222292225 n nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn ncnMenimbang, bahwa kendatipun ada putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 juli 2006tersebut, sikap Majelis Hakim apakah memedomani Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut atau tidakdalam memaknai perbuatan melawan hukum materiil, akan terlebih dahulu mengkaji dari segi teorihukum, doktrin maupun Yurisprudensi MA RI ;Menimbang, bahwa apabila berpedoman pada Asas Perbuatan Melawan Hukum(wederrechtelijk heid
Putus : 07-12-2015 — Upload : 03-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SMG
Tanggal 7 Desember 2015 — DESI AKHIRIYANTO als BAGONG Bin SOFYAN, SH.
7239
  • MahkamahKonstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatanmelawan hukum formil semata ;Menimbang, bahwa kendatipun ada putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25juli 2006 tersebut, sikap Majelis Hakim apakah memedomani Putusan MahkamahKonstitusi tersebut atau tidak dalam memaknai perbuatan melawan hukum materiil,akan terlebih dahulu mengkaji dari segi teori hukum, doktrin maupun YurisprudensiMARI;Menimbang, bahwa apabila berpedoman pada Asas Perbuatan MelawanHukum (wederrechtelijk heid