Ditemukan 5678 data
Rostiana
Tergugat:
1.PT. Bank Rakyat Indonesi (Persero) cq Kantor Cabang Surabaya Tanjung Perak
2.Ko Tjunaidy Wibowo
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya
4.PT. Central Asia Balai Lelang
139 — 13
Keadaan memaksa ( force majeur )/kahar ;j). Nilai limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/PemilikBarang, atau ;k).
243 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peredaran Usaha PemohonBanding merupakan pemberian jasa sedangkan selisihnya sebesar 0,67% merupakandeviden terselubung;Bahwa Surat Penjelasan dari Kanwil Sumatera Bagian Tengah NomorS267/WPJ.02/BD.0601/2006 tanggal 21 September 2006 atas Keputusan TerbandingNomor : KEP129/WPJ.02/BD.0601/2006 tanggal 22 Agustus 2006, dimana dalamHalaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 230/B/PK/PJK/2012penjelasannya menyatakan bahwa pada dasarnya keputusan tersebut sesuai denganLaporan Tim Kerja Pemohon Banding (Task Force
52 — 24
diakui oleh PENGGUGAT pada posita ANGKA 8bahwasejak tanggal 20 November 2015 TERGUGAT diketahui mulaibeberapa kali melakukan penyicilan sampai bulan Agustus 2018 Inimembuktikan TERGUGAT punya iktikad baiK untuk membayar WalaupunTERGUGAT mengalami kerugian besar akibat petani tidak bisa membayarkepada TERGUGAT karena gagal panen,RENGGUGAT sebagai Petanipada saat itu mengalami kerugian besar akibat factor alam;Bahwa adanya factor alam yang mengakibatkan petani gagal panen danatau apabila terfadi force
66 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan alasan kurangnya bahan baku, namunkenyataannya bahwa perusahaan Tergugat telah melakukan penutupanperusahaan, maka atas tindakan Para Tergugat tersebut sangatmerugikan Para Penggugat;Bahwa berdasarkan pada Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:...Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena perusahaanmengalami kerugian 2(dua) tahun berturutturut, atau bukan karenakeadaan memaksa (force
177 — 43
Akan tetapi Penggugat selaku pemenangdalam pekerjaan rekontruksi tersebut sudah berusaha untuk menyelesaikanprestasi tersebut akan tetapi dalam perjalanan penyelesaian pekerjaan tersebutbeberapa kali terjadi bencana alam (force mejure)/keadaan kahar berupa banjirdilokasi pekerjaan tersebut.
ASIAN KARNEDI, SH.
Terdakwa:
HERIK SAPRIZAL Als ERIK Bin IBNU HADI
108 — 33
Kata violence, berasal dari bahasa Latinyaitu violentia yang berarti force (kekerasan). Secara terminologi, kekerasan(violent) didefinisikan sebagai perilaku pihak yang terlibat konflik yang bisamelukai lawan konflik untuk memenangkan konflik. Adapun menurut Ahli HukumSoerjono Soekanto, kekerasan (violence) adalah penggunaan kekuatan fisiksecara paksa terhadap orang atau benda.
1.NURUL AFIFAH ANA, SH
2.NI LUH HARTINI PUSPITA SARI, SH
Terdakwa:
WIM ISKANDAR ZULKARNAIN Yang mewakili korporasi atau Badan Hukum PT.Kaswari Unggul
1940 — 1486
).Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa Pewajibanmengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak berupa melengkapi sarana danprasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan paling lama 30 (TigaPuluh) hari sejak tanggal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,yaitu :Kapak Dua Fungsi (Pulaski)Pompa Punggung ( Backpack Pump)Chainsaw / GergajiSumbut (Suntika Gambut)Pompa Air Induk 45,6 KW + Tool BoxSelang Pompa Induk 2,5 Inchi Panjang 100 FeetSelang 1,5 Inchi panjang 100 FeetNozzle 1,5 Inchi Task Force
Tangan1 Kepyok Api (Fireswater/Flapper) 1640 Buah 412 Kapak Dua Fungsi (Pulaski) 820 Buah 23 Garu Tajam (Fine Rake 1224 Buah 454 Garu Cangkul (Mcleod Rake) 69 Buah 205 Sekop (Shovel) 1224 Buah 256 Pompa Punggung (Backpack Pump) 2030 Buah 107 Chainsaw/Gergaji 12 Buah 18 Sumbut (Suntikan Gambut) 6 Buah B Pompa Air Bertekanan Tinggi1 Pompa Air Induk 45,6 KW+ Tool Box A Set 22 Selang Pompa Induk 2,5 inchi panjang 24 Roll 11100 feet3 Selang 1,5 inchi panjang 100 feet 24 Roll 44 Nozzle 1,5 inchi Task Force
Tangan1 Kepyok Api (Fireswater/Flapper) 1640 Buah Al2 Kapak Dua Fungsi (Pulaski) 820 Buah 23 Garu Tajam (Fine Rake 1224 Buah 454 Garu Cangkul (Mcleod Rake) 69 Buah 205 Sekop (Shovel) 1224 Buah 256 Pompa Punggung (Backpack Pump) 2030 Buah 107 Chainsaw/Gergaji 12 Buah 18 Sumbut (Suntikan Gambut) 6 Buah B Pompa Air Bertekanan Tinggi1 Pompa Air Induk 45,6 KW+ Tool Box 4 Set 22 Selang Pompa Induk 2,5 inchi 24 Roll 11panjang 100 feet3 Selang 1,5 inchi panjang 100 feet 24 Roll 44 Nozzle 1,5 inchi Task Force
111 — 26
berikut40,446 m3 x Rp 82.747,50 = Rp 3.346.805,39 ;bahwa biaya mobilisasi dan demobilisasi proyek tahap II yang dikerjakan olehkontraktor yang sama yaitu PT Aneka Buana Perkasa Surabaya menurut saksisebenarnya juga tidak perlu dianggarkan karena :e kontrak untuk proyek tahap II dibuat sebelum anggaran turun yang manaproyek tahap II ditandatangani tanggal 16 Nopember 2005 sedangkanberdasarkan Revisi DIPA Tahun 2005 SP DIPA no.213.0/2204.0/XV.2005 anggaran baru turun tanggal 20 Desember 2005 ;e keadaan force
bahwa biaya mobilisasi dan demobilisasi proyek tahap II sebesar Rp 13.500.000(tiga belas juta rupiah) yang dikerjakan oleh kontraktor yang sama yaitu PT AnekaBuana Perkasa Surabaya menurut saksi sebenarnya juga tidak perlu dianggarkankarena :e kontrak untuk proyek tahap II dibuat sebelum anggaran turun yang manaproyek tahap II ditandatangani tanggal 16 Nopember 2005 sedangkanberdasarkan Revisi DIPA Tahun 2005 SP DIPA no.213.0/2204.0/XV.2005 anggaran baru turun tanggal 20 Desember 2005 ;e keadaan force
186 — 120
sehingga apabila terjadi permasalahan maka yang menjadi dasaradalah kontrak kerja atau hubungan keperdataan antar pihak, namun apabila dalamkontrak tersebut terdapat unsur pidana maka hubungan keperdataan tidak dapatditerapkan kembali.Bahwa selain asas Pacta Sunservanda, ada juga asas kebebasan berkontrak yangdijunjung tinggi dalam kontrak, diatur di dalam Pasal 1338 BW, batasannya adalahtidak bertentangan dengan ketertiban dan Undangundang yang berlaku.e Bahwa di dalam hukum perdata dikenal istilah force
majeur atau keadaan kahar/memaksa, dan force majeur sering digunakan oleh para pihak untuk mengakhirihubungan keperdataan.e Bahwa apabila terjadi force majeur, maka kedua belah pihak harus sepakat terlebihdahulu.e Bahwa keadaan kahar harus mendapat persetujuan kedua belah pihak bagimanatata cara untuk keadaan kahar tersebut;e Bahwa sesuai dengan kontrak yang dilakukan kontraktor adalah masuk dalam ranahkeperdataan, maka tindakan kontraktor yang tidak tepat sesuai dengan perjanjianmenurut hukum perjanjian
Berdasarkan halhal diluar kekuasaan kedua belah pihak (Force Majeure),yaitu: hujan terus menerus dan berakhir tahun anggaran;b. Berdasarka Keppres No. 80 tahun 2003 Lampiran BAB II D.K; Penghentiandan Pemutusan kontrak;219c. Berdasarkan kontrak induk No.800/1991.4/Diknaspora/2008 tanggal 11Desember 2008, pasal 14; keadaan kahar/memaksa/force meajeure;d. Berdasarkan pendapat Ahli ;Ahli Pengadaan dari Terdakwa, IR, Riad Horem, DIPL HEAhli Hukum Perdata dari UGM; Prof.
208 — 132
PHK) sepihak;Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 11/Pat.SusPHI/2018&/PN Jap22.23.24.21.Bahwa seharusnya Tergugat melakukan PHK sepihak apabila perusahaanTUTUP bukan karena efisiensi hal ini dimaktubkan dalam pasal 164 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut:(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kena terhadappekeyafuruh karena perusahaan tutup yang disebabkan karenaperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua)tahun, atau keadaan memaksa (force
kaliketentuan pasal 156 ayat (2) uang perhargaan masa keya sebesar 1(satu) kali, Pasal (3) dan uang penggantian hak sesuai dengangketentuan pasal 156 ayat (4);(2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusdibuktkan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telahdiaudit oleh akuntan public;(8) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan keyja temhadappekeyafuruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturuttutur atau bukan karena keadaanmemaksa (force
IMAWATI,SH.MH
Terdakwa:
SYAFRUDDIN ALIAS APPE
144 — 35
hal PermohonanIdentifikasi Keaslian Pita Cukai; Surat Permintaan Penilitian dari KasubditPelunasan dan Pengembalian Cukai Nomor: S55/BC.043/2020 tanggal17 Juli 2020 perihal Permintaan Bantuan Tim Identifikasi Keaslian PitaCukai serta Surat Keputusan Bersama Nomor: SKEP1/I/2019, Nomor:002/PDIR/PNP/I/2019, Nomor: 002/KPTS/PTKP/I/2019 antara PerusahaanUmum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERUM PERURI), PT PuraNusapersada dan PT Kertas Padalarang tentang Tim Identifikasi KeaslianPita Cukai (Task Force
Terbanding/Tergugat : PT. Bank UOB Indonesia Cabang Jambi
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAMBI
170 — 70
BendaBenda yang Berkaitan dengan Tanah(UUHT) dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istridebitor/tereksekusi yang terkait dengan kepemilikan objek lelang.Dalam hal ini Penggugat merupakan debitur serta bukan merupakanpihak lain dan sudah sepatutnya tidak diperkenankan untukmembatalkan lelang.Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 111/PDT/2020/PT JMB14.15.16.17.Pasal 31 menyatakan: Pembatalan lelang setelah lelang dimulaihanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal:a. keadaan memaksa (force
KOLIL
Tergugat:
1.KHOLIUL KHOIRI
2.ASMAIYAH
3.PPANIN BANK KANTOR CABANG UTAMA SURABAYA
4.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya
93 — 6
Nilai Limit.(2) Penjual bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan/ atau tuntutanpidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundangundangandi bidang Lelang oleh Penjual.(3) Penjual bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yangtimbul, dalam hal tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksudpada ayat (1).Selanjutnya dalam Pasal 31 juga disebutkan Pembatalan lelang setelah lelangdimulai hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal:a. keadaan memaksa (force
79 — 48
Adapun yang dimaksud wanprestasiadalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian ataukesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi sepertiyang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalamkeadaan memaksa (force majeur).b.
125 — 18
/PN.Pdgkedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia (force majeure) ;Bahwa menurut pendapat ahli dan sesuai dengan fakta yang ada dalam kasusdugaan tindak pidana korupsi Program Pengembangan Budidaya Sapi Perah melaluiSatker Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat TA. 2012 pada Kelompok TaniMitra Umega Jorong Bun Bun Air Nagari Tanjung Bonai Kec.
176 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
ATMdan PT.ABM lebih disebabkan adanya force majeure;e. Dengan demikian persetujuan yang dilakukan ParaTerpidana/Pemohon PK dalam proses pemberian fasilitaskredit untuk refinancing porsi sustainable loan PT. ATM danPT. ABM telah sesuai dengan ketentuan perkreditan yangdikeluarkan Bank Indonesia dan ketentuanketentuan internBank Mandiri, dan telah sesuai pula dengan praktek yangHal. 111 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012lazim berlaku di lingkungan perbankan nasional daninternasional;f.
- Tentang : Pengadilan Pajak
tanggal Surat Banding dikirim oleh pemohon Banding.Contoh :Keputusan yang dibanding diterima tanggal 10 Mei 2002, maka batas terakhir pengiriman Surat Bandingadalah tanggal 9 Agustus 2002.Ayat (3)Pada prinsipnya jangka waktu pengajuan Banding sebagaimana diatur dalam ayat (2), dimaksudkanagar pemohon Banding mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan Banding besertaalasanalasannya.Apabila ternyata jangka waktu dimaksud tidak dipenuhi oleh pemohon Banding karena keadaan di luarkekuasaannya force
161 — 36
bahwa oleh karena hubungan hukum antara Pemohon l, Il, Illdan IV PKPU dengan Termohon dan I PKPU adalah investasi maka berlaku jugaketentuanketentuan dalam investasi;Putusan No. 15/PKPU/2013/PN.Niaga MedanHalaman 43Menimbang, bahwa pengertian investasi pada umumnya adalah penanamanmodal dipergunakan untuk produksi barang dan jasa yang diharapkanmendatangkan keuntungan meskpiun dapat juga terjadi resiko akibat faktormanusianya seperti kesalahan manajemen ataupun faktor alam seperti bencanaalam atau force
289 — 94
Pst.tetap secara hukum maka penggugat berhak mendapatkan pesangon dan atauuang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuansebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 164 ayat (3) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPasal 164 ayat (3) Undangundang No. 13 Tahun 2003 :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
AJI WIBOWO
Tergugat:
PT. Pabrik Cat dan Tinta Pacific
74 — 19
Bahwa sehubungan dengan PHK yang dilakukan Oleh Tergugatkepada Penggugat tidak didasari dengan Kesalahan dari Tergugat,sesuai dengan ketentuan dalam pasal 163 ayat (3) UndangundangNomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa , Pengusaha dapatmelakukan Pemutusan Hubungan kerja terhadap Pekerja/Buruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2(dua) tahunberturut turut atau bukan karena keadaan memaksa ( force majeur), olehkarenanya Pekerja/Buruh berhak Atas uang pesangon sebesar 2(dua)kali