Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce florce forte folce mansure majekur maserre majenne mannure
Penelusuran terkait : 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha force one nopol. : kt 5056 k warna merah biru putih dengan no mesin : 4wh-509592 dan no rangka : mh34nst0113k832096
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-10-2013 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 31 Oktober 2013 — GUS IBNU KURDI, S.H.I Bin H. YUSUF LATIF
98 — 133
  • perusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara.Bahwa Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang terjadi karenaberkurangnya aktiva negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa dimbangi denganprestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaanwewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseoarang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuanmanusia (force
    majeure).Bahwa Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah yang kamilaksanakan mencakup pada kegiatan dan penggunaan dana UPPO tahun 2010 di desaKesesirejo kab Pemalang yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangannegara/daerah.Bahwa bahwa jumlah keseluruhan dana bantuan sosial Program UPPO APBNP Tahun2010 di Desa Kesesirejo Kec.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 09-06-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3200 K/Pdt/2014
Tanggal 9 Juni 2015 — I. FARHAT SAID, dkk lawan SUSAN EILEEN MATHER dan BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN BADUNG, BALI
263 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hukum kontrak dikenal tiga asasyang satu dengan lainnya saling berkaitan, yakni asas konsensualisme(the principle of consensualism), asas kekuatan mengikatnya kontrak (theprinciple of binding force of contract), dan asas kebebasan berkontrak(the principle of freedom of contract);Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1388 ayat 1 KUHPerdatayang berbunyi: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlakusebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 17-12-2019 — Putus : 10-02-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 630/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 10 Februari 2020 — Pembanding/Tergugat I : YUSUF ABDUL LATIF. S.Ip Diwakili Oleh : ASEP NUGRAHA YUSUP. S.H.
Pembanding/Tergugat II : AL BAYYINAH TOURS dan TRAVEL PENYELENGGARARA HAJI DAN UMROH Diwakili Oleh : ASEP NUGRAHA YUSUP. S.H.
Pembanding/Tergugat III : YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL AL BAYYINAH Diwakili Oleh : ASEP NUGRAHA YUSUP. S.H.
Terbanding/Penggugat : Ir. AYI KOSWARA
Terbanding/Turut Tergugat : PT. QADR JAYA MANDIRI PENYELENGGARA PERJALANAN HAJI DAN UMROH AL QADRI
194 — 56
  • keuntungannya(profit sharing), akan tetapi adanya kendala terkait tiket pesawat,fasilitas hotel dan akomodasi lainnya yang hangus dalam usahapenyelenggara perjalanan Haji dan Umroh Al Bayyinah Tours &Travel yang sedang dikelola oleh Tergugat I.Terkait kejadian hangusnya tiket pesawat, fasilitas hotel danakomodasi lainnya terhadap para Jemaah dalam usahapenyelenggara perjalanan Haji dan Umroh Alayyinah Tours &Travel yang sedang dikelola oleh Tergugat , harus dikualifikasikansebagai keadaan kahar (force
Pengadilan PN BANGIL Perdata Wanprestasi
Register : 20-12-2018 — Putus : 24-06-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN BANGIL Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Bil
Tanggal 24 Juni 2019 — Penggugat:
H. SAIFUL BAKRI ,SH, Skep, Ners
Tergugat:
1.CV. BANGUN CITRA LOSARI
2.ROHMAD HIDAYATULLOH , SS
164 — 80
  • Keadaan memaksa (overmach / force mejeur).2. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.Overmach adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat didugadugaterjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinyasebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkankepadanya.Overmacht di bagi dua yaitu:1. Overmacht mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakanoleh siapapun.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 06-10-2010 — Upload : 15-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 PK/PID/2009
Tanggal 6 Oktober 2010 — RONALD SAGALA, DK
81 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • For, if the state were to resotto killing in order to enforce its will, it wouldlegitimize the very behaviour which the law sought torepress, namely the use of deadly force to settledisputes;Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 29 PK/Pid/2009Bahwa argumen Beccaria sangat menarik dan ada benarnya.Pembunuhan masih banyak terjadi.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 18-03-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 106/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg
Tanggal 23 Juni 2021 — Penggugat:
1.SANUDIN
2.SRI ROHNAWATI
3.LATIFAH FATIMAH
Tergugat:
PT. HASANA DAMAI PUTRA
95 — 16
  • Publik; Oleh karena itu jika memang benar Tergugat dapat membuktikan dasardan alasan Pemutusan Hubungan Kerja karena Efisiensi maka sudahsepantasnya Penggugat mendapatkan konpensasi sebagaimana diaturberdasarkan ketentuan pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-09-2012 — Upload : 03-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 304 K/Pdt/2012
Tanggal 4 September 2012 — PT. BARATA INDONESIA vs. PT. TRUBA JAYA ENGINEERING d/h PT. TRUBA JURONG ENGINEERING
188 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ditemukan dalam pemeriksaan persidangan ;e Putusan MA no. 1832K/Sip/1984, tanggal 23 Desember1985, Putusan Majelis Hakim dinyatakan onvoldoende10.gemotiveerd, karena tidak seksama mempertimbangkanfaktafakta yang ditemukan dalam persidangan ;Alat BUKTI T.I8 adalah merupakan alat bukti yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) merupakan akta otentikyang isinya harus dianggap benar res judicata pro veritate habitur danmempunyai kekuatan hukum mengikat (bindende kracht, binding force
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus PHI
Register : 12-08-2013 — Putus : 18-11-2013 — Upload : 17-01-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 33/G/2013/PHI.PBR
Tanggal 18 Nopember 2013 — MUHAMAD YUSUF VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V (PERSERO) KOTA PEKANBARU UNIT PELAKSANA PKS TANDUN
94 — 9
  • Permohonan cuti diajukan oleh karyawan paling lambat 4 (empat) hari kerjasebelum tanggal menjalani cuti kepada atasan langsung karyawan kecuali forcemajor dengan pembuktian yang sah (surat keterangan aparat Desa/lurah tujuan /tempat terjadinnya force mayor lengkap dengan stempel )4. Karyawan dilarang melaksanakan cuti sebelum adanya persetujuan dariatasan karyawan yang berwenang.Dalam hal ini jelas Penggugat tidak melaksanakan apa yang telah berlaku diperusahaan mengenai prosedur cuti.8.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 09-05-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 02-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 63/PDT.SUS-PHI/2016/PN.BDG.
Tanggal 31 Agustus 2016 — RESSA PARAMASETA, L A W A N PT. NARA CITRA OTOWARNA
95 — 12
  • tentang Ketenagakerjaan yangmenyatakan:Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.25.Bahwa tergugat juga melakukan pelanggaran berdasarkan pasal 164 ayat 1dan 2 undang undang nomor 13 tahun 3002 tentang ketenagakerjaan yangmenyatakan :(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 30-01-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Agustus 2018 — Penggugat:
SUDIRMAN
Tergugat:
PT.Bank Panin Tbk,
Turut Tergugat:
1.PT. Duta Balai Lelang
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
104 — 35
  • Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuaiperaturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar; teijadi gangguanteknis yang tidak bisa ditanggulangi pada pelaksanaan lelangtanpa kehadiran peserta;i. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuail dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat olehPenjual; atauj.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 24-06-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 189/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 3 Maret 2021 — Penggugat:
NURI ZULITA BR SURBAKTI
Tergugat:
1.PT. Maja Agung Latexindo
2.PT. Sumber Berkat Pelita
3.PT. Eka Mitra Utama
4.PT. Devi Fani
5.PT. Mitra Wira Resources
51 — 14
  • Pengusaha melakukan PHK dengan alasan karena keadaanmemaksa (force majeur), maka Pengusaha diwajibkanmembayardua (2) kali Ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13Tahun 2003, (vide Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003);b. Pekerja/Buruh meninggal dunia,maka Pengusaha diwajibkanmembayar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13Tahun 2003 (vide Pasal 166 UU Nomor 13 Tahun 2013);c.
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 30-08-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PN BATAM Nomor 743/Pid.B/2018/PN Btm
Tanggal 7 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
YAN ELHAS ZEBOEA, SH
Terdakwa:
LIAN TAUFIK NASUTION
39 — 22
  • 1(satu) buah batterai / accu untuk mobil merek SNI FORCE BATTERIES - 75D31R / N70Z, 12V-80 Ah kondisi tidak terbakar yang merupakan batteray / accu untuk mobil mini bus Merk Toyota No.Pol : BP 7174 ZF No.Rangka : LH1130179641 No. Mesin : 3l3642935.
    Mesin : 313642935 yang bertuliskan disamping mobil Hotel 01, pada posisi jok mobil bagian depan sudah rusakakibat terbakar dan pada bagian atap mobil terdapat jelaga warna hitamdiduga akibat bekas api.1 (Satu) buah batterai/ accu untuk mobil merek SNI FORCE BATTERIES 75D31R/ N70Z, 12V80 Ah kondisi tidak terbakar yang merupakanbatteray/ accu untuk mobil mini bus Merk Toyota No.Pol: BP 7174 ZFNo.Rangka : LH1130179641 No.
Pengadilan PN AMBON Perdata Khusus PHI
Register : 24-05-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN AMBON Nomor 3/Pdt-Sus-PHI/2018/PN Amb
Tanggal 27 Agustus 2018 — NIKOLAUS SAINYAKIT, pekerjaan Pegawai PT. Kalwedo Kidabela, tempat dan tanggal lahir Larat, 25-11-1959 beralamat di Kelurahan Saumlaki, RT 004 RW 001 Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I; 2. MATHIAS BATFIAN, pekerjaan Pegawai PT. Kalwedo Kidabela, tempat dan tanggal lahir Sangliat Dol, 06-07-1965 beralamat di Desa Sangliat, RT 006 RW 003 Kecamatan Wetambrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II; 3. YERMIAS SARBUNAN, pekerjaan Pegawai PT. Kalwedo Kidabela, tempat dan tanggal lahir Adaut, 01-11-1964 beralamat di Kelurahan Saumlaki, RT 001 RW 007 Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III; 4. RIDOLF. F. ROMROMA, pekerjaan Pegawai PT. Kalwedo Kidabela, tempat dan tanggal lahir Lingat, 16-05-1982 beralamat di Desa Lingat, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV; 5. SWINGLI LETHULUR, pekerjaan Pegawai PT. Kalwedo Kidabela, tempat dan tanggal lahir Lingat, 23-10-1975 beralamat di Desa Lermatang, RT 007 RW 003 Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Pengugat V; Dalam hal ini Penggugat I sampai dengat Penggugat V memberikan Kuasa kepada Advokat Alfonsus Bersady, S.H. pada Kantor Hukum Alfons Bersady dan Rekan beralamat di jalan Dharmais RT.04/RW.01 nomor 2 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor sementara ini di RT.09/RW.02 Desa Adaut, Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/SK/AB & R/02/2017 tanggal 8 Februari 2017 dan Nomor : 06/SK/AB & R/02/2017 tanggal 8 Februari 2017, yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat; MELAWAN PT. KALWEDO KIDABELA, yang beralamat di Kompleks Pelabuhan Penyebrangan Ferry, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Saumlaki, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
311 — 82
  • berakhir pada tanggal 5 Desember 2016 dantuntutan Para Penggugat tentang upah yang belum diterima dari bulan Januari2017 sampai dengan Desember 2017 tidak mendasar dan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa Pasal 164 ayat (3) No.13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Junto Putusan MK No. 19/PUUIX/2011 menyebutkanPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/oburuhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PA BOJONEGORO Perdata Agama Perceraian
Register : 10-06-2016 — Putus : 15-11-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 1274/Pdt.G/2016/PA.Bjn
Tanggal 15 Nopember 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
21 — 6
  • Suami yang sudah mengikrarkan talakknya dengan mudahmelupakan kewajibannya dengan berbagai macam alasan, seperti ketidaksanggupan atau menunggu upaya paksa dari pengadilan (execution force)sementara isteri harus berfikir panjang untuk mengajukan permohonaneksekusi dengan biaya yang biasanya lebih banyak daripada hak yang akandiperolehnya, akibatnya putusan pengadilan jauh dari rasa keadilan (legaljustice) dan kemanfaatan (legal certanty), selanjutnya dengan sendirinyamembuka ruang kesengsaraan berkepanjangan
Pengadilan PN JAMBI Perdata Khusus PHI
Register : 25-04-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jmb
Tanggal 29 Juli 2019 — YUSRIANTO (penggugat) lawan PT BICCON AGRO MAKMUR (tergugat)
222 — 33
  • /2019/PN.Jmbdalam dalil jawabannya menyatakan bahwa, sebelum dilakukan PemutusanHubungan Kerja kepada Yusrianto telah dilakukan hal serupa kepada seorangkaryawan PT.Biccon Agro Makmur bernama Ramses Panjaitan;Menimbang, bahwa Undangundang nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Pasal 164 ayat (3) berbunyi Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-07-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 K/Pdt/2014
Tanggal 17 Juli 2014 — FIRMAN, vs ABDUL KARIM AL JABBAR
65 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan estimasi keuntungan sebesar Rp320.000.000,00 (tigaratus dua puluh juta rupiah) dari estimasi tersebut masingmasing pihak memperoleh:...dstSelanjutnya pada ketentuan huruf D disebutkan jika karena satu dan lain hal terjadikerugian kerjasama, maka seluruh kerugian tersebut menjadi kewajiban dan pembayaranpihak pertama (Penggugat), pada hal dalam ketentuan Pasal 9 disebutkan pihakpertama dan pihak kedua sepakat, bilaman terjadi halhal yang tidak dapat dihindari/dielakkan termasuk dalam hal force
Pengadilan PT KENDARI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-07-2018 — Putus : 03-07-2018 — Upload : 09-07-2018
Putusan PT KENDARI Nomor 33/PDT/2018/PT KDI
Tanggal 3 Juli 2018 — - Pembanding : PT BANK Panin Tbk Pusat Jakarta Cq PT. Bank Panin Tbk KCU Kendari,dkk. - Terbanding : Sitti Nurlina,dk.
165 — 61
  • Keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. Terjadi gangguan teknisyang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;j. Nilai limit yang dicantumkan dalam pengumuman lelang tidak sesu aidengan surat penetapan nilai limit yang dibuat oleh penjual, atauk.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 24-06-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 188/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 3 Maret 2021 — Penggugat:
IRMAWANI ARITONANG
Tergugat:
1.PT. Maja Agung Latexindo
2.PT. Sumber Berkat Pelita
3.PT. Eka Mitra Utama
4.PT. Devi Fani
5.PT. Mitra Wira Resources
74 — 17
  • Pengusaha melakukan PHK dengan alasan karena keadaanmemaksa (force majeur), maka Pengusaha diwajibkanmembayar dua (2) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13Tahun 2003, (vide Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003);b. Pekerja/Buruh meninggal dunia, maka Pengusaha diwajibkanmembayar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13Tahun 2003 (vide Pasal 166 UU Nomor 13 Tahun 2013);c.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 29-12-2014 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 1051/PDT.G/2014/PN SBY
Tanggal 21 Maret 2016 — Penggugat:
Rostiana
Tergugat:
1.PT. Bank Rakyat Indonesi (Persero) cq Kantor Cabang Surabaya Tanjung Perak
2.Ko Tjunaidy Wibowo
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya
4.PT. Central Asia Balai Lelang
139 — 13
  • Keadaan memaksa ( force majeur )/kahar ;j). Nilai limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/PemilikBarang, atau ;k).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 07-04-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 230/B/PK/PJK/2012
Tanggal 7 April 2014 — PT. BREDERO SHAW INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
243 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peredaran Usaha PemohonBanding merupakan pemberian jasa sedangkan selisihnya sebesar 0,67% merupakandeviden terselubung;Bahwa Surat Penjelasan dari Kanwil Sumatera Bagian Tengah NomorS267/WPJ.02/BD.0601/2006 tanggal 21 September 2006 atas Keputusan TerbandingNomor : KEP129/WPJ.02/BD.0601/2006 tanggal 22 Agustus 2006, dimana dalamHalaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 230/B/PK/PJK/2012penjelasannya menyatakan bahwa pada dasarnya keputusan tersebut sesuai denganLaporan Tim Kerja Pemohon Banding (Task Force