Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;
Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
755310875
  • Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]
  • Mekanisme perampasan aset sebagaimana NCB asset forfeituresebenarnya telah sejalan dengan beberapa konvensi Internasional yang sudah diratifikasi olehPemerintah Indonesia, seperti Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme(diratifikasi melalui UndangUndang Nomor 6 Tahun 2006) dan UNCAC yang diratifikasimelalui UndangUndang Nomor 7 tahun 2006, dan memenuhi standar 40 RecommendationsFinancial Action Task Force (FATF) on Money Laundering yang juga menggariskan pentingnyarezim perampasan
    Pemerintah Republik Indonesia sepertiKonvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme atau International Convention forthe Suppression of the Financing of Terrorism yang diratifikasi melalui UndangUndang Nomor 6Tahun 2006 dan Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Antikorupsi atau UnitedNations Convention against Corruption (UNCAC) yang diratifikasi melalui UndangUndangNomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC dan memenuhi standar Revised 40+9Recommendations Financial Action Task Force
Putus : 05-10-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN DUMAI Nomor 10/Pid.Sus.Anak.2016/PN Dum
Tanggal 5 Oktober 2016 — - ANGGA PALEPI Als RANGGA Bin BUKHORI
23375
  • diperiksa dikepolisianpada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 yang didampingi oleh orang tuanyaBukhori, Pembimbing Pemasyarakatan Mulkan Siregar, S.Sy dan dari P2TP2AKota Dumai Zulkifli, Amd.Keb, Terdakwa menerangkan pada point 10, bahwapada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwamelihat Stevani Pasaribu dan Friskila Pasaribu sedang membeli jajan dikedaiDevi, kemudian Terdakwa mendekatinya dan datang kesamping rumah Angeldidekat kedai Devi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Force
Register : 02-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 1082/Pdt.G/2019/PA.Bjn
Tanggal 3 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
164
  • Suamiyang sudah mengikrarkan talaknya dengan mudah melupakan kewajibannyadengan berbagai macam alasan, seperti ketidak sanggupan atau menunggu upayapaksa dari pengadilan (execution force) sementara isteri harus berfikir panjanguntuk mengajukan permohonan eksekusi dengan biaya yang biasanya lebihbanyak daripada hak yang akan diperolehnya, akibatnya putusan pengadilan jauhdari rasa keadilan (legal justice) dan kemanfaatan (legal certanty), selanjutnyadengan sendirinya membuka ruang kesengsaraan berkepanjangan
Register : 20-11-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PN DOMPU Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Dpu
Tanggal 16 Februari 2021 — Penuntut Umum:
BUDI RAHARJO,SH.
Terdakwa:
KAMARUZZAMAN
9218
  • Dirampas untuk dimusnahkan;

    • 1 (satu) unit HP NOKIA warna putih;
    • 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna putih;
    • 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX Type (251) FORCE SPORTY (1FD) warna hitam dengan Nopol : EA 3310 LB, beserta kunci kontak;

    Dirampas untuk Negara;

    1. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
Register : 18-09-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 133/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 September 2018 — Pemohon:
PT. BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA
Termohon:
1.PT. MULTI BUANA INSTRUMINDO
2.BUDI YULIANTO
286126
  • Nasabah yangtidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak bolehdikenakan sanksi.2. Sanksi didasarkan pada prinsip tazir, yaitu bertujuan agar nasabahlebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.Halaman 35 Putusan No.133/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga.Jkt. Pst3. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukanatas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani.4.
Register : 26-07-2010 — Putus : 05-05-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 77/Pdt.G/2010/PN.Yk
Tanggal 5 Mei 2011 — Ny.Hj.SUNARTIN,BA melawan KALBU SUTARJOKO GUNAWAN R.ROOSPRAYITNO
13630
  • 3 haruslah ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena perikatan jual belitertanggal 19 April 2008 s telah dinyatakan sah danberkekuatan hukum dan penguasaan atas obyek sengketa tidakbertentangan dengan hukum, maka Para Tergugat tidakterbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan olehkarenanya petitum ke 4, ke 6 sampai dengan petitum ke 12haruslah ditolak pula ;Menimbang, bahwa oleh karena perikatan jual beli sah,sedangkan pelaksanaan daripada isi perikatan belum selesaiyang disebabkan suatu keadaan force
Putus : 29-09-2014 — Upload : 24-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 29 September 2014 — COKORDA GEDE DHARMA PUTRA, S.T, DKK
4831 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Air yang sertamerta masuk melalui celah paving dan merendam konstruksi senderantersebut menyebabkan terjadinya tractive force atau gaya rembesan yangmenyebabkan terjadinya penggerusan tanah isian atau timbunan. Sehinggatanah timbunan akan hanyut terbawa tekanan air.
Register : 13-03-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 33/Pdt.Bth/2018/PN Son
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penggugat:
SRIYANI
Tergugat:
1.Kepala Cabang Bank BRI Sorong
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Soron
3.William Thunggawan
5431
  • dilaksanakan telah sesuai ketentuan dansah menurut hukum, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan berdasarkanHalaman 23 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Padt.Plw/2018/PN SonPasal 4 PMK 27/PMK.06/2016 yang berbunyi sebagai berikut: lelang yang telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan;dan Pasal 31 PMK 27/PMK.06/2016 yang menyatakan bahwa Pembatalanlelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang dalamhal:1) keadaan memaksa (force
Register : 08-09-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
M HABI HENDARSO SH MH
Terdakwa:
IRAWAN Bin BONASIR Alm
13925
  • terutama untukkegiatan bidang pembangunan sebesar Rp. 571.050.500,00 dan SistemInformasi Desa Melalui Koran Desa sebesar Rp. 17.500.000,00;Bahwa kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negaraatau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasiyang setara, yang disebabkan diantaranya : 1) adanya penyimpangan dariketentuan/kriteria yang dipergunakan dalam bidang keuangannegara/daerah, 2) kelalaian seseorang dan/atau 3) disebabkan oleh keadaan diluar Kemampuan manusia (force
    majeure);Bahwa Dalam konteks ini, jumlan uang sebesar Rp122.612.500,00merupakan kerugian keuangan Negara atas Pelaksanaan atau PengelolaanDana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 di Desa Taman Negeri KecamatanWay Bungur Kabupaten Lampung Timur karena nilai yangdipertanggungjawabkan dalam kegiatan Bidang Pembangunan (pembeliansemen, batu belah, pasir pasang ongkos tukang dan alat kerja) dankegiatan Bidang Pemberdayaan (Sistem Informasi melalui Koran) tidaksesuai dengan realisasinya.
Register : 09-04-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PN BATAM Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Btm
Tanggal 9 Nopember 2021 — Penggugat:
1.FAM FENDY HARTONO
2.PT. BATUBARASELARAS SAPTA
Tergugat:
2.U Lai
3.PT. Citra Indo Sentosa
4.PT. Citra Indo Tambang
478282
  • Karena itu, manakala salah satupihak tidak melaksanakan kewajibannya tersebut dan bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) maka salah satu pihak dapat dianggap melakukaningkar janji atau waprestasi;Menimbang, bahwa ketentuan asas konsensualisme yang terkandungdalam Pasal 1320 jo.
Putus : 15-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1016 K/PID.SUS/2017
Tanggal 15 Juni 2017 — Ir. H. PRAYITNO
1158691 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada ... [Selengkapnya]
  • Kerugian disebabkan kondisiforce majeure ....; atau 3). Kesusutan wajar yang tidak melebihi batasambang toleransi;Bahwa kerugian pergudangan akibat kekurangan atau kehilanganbarang dapat diajukan tuntutan ganti rugi terhadap Kepala Gudangdan/atau Kerani dan/atau Juru Timbang, kecuali dapat membuktikansebaliknya bukan akibat dari kesalahan atau kelalaian KepalaGudang, force majeure atau kesusutan barang secara wajar ;.
Register : 29-06-2016 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 8 September 2016 — PT. PERTAMINA EP, Lawan 1. Konsorsium PT. Inti Karya Persada Tehnik, 2. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), 3. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
883536
  • Tetapi kKemudian muncul suatu pemikiran yang mau dicari, meskipunkita ingin suatu putusan bersifat final and binding, tetapi kita tidak bolehmelupakan tujuan dari penyelesaian sengketa, apakah melalui peradilanatau melalui konsiliasi terutama melalui arbitrase, ialah two and force thecrash dan two and force the justice, yaitu menegakkan keadilan. Oleh sebabitu, pantaskah keputusan yang final and binding yang dijatuhkan oleharbitrase dibiarkan ?
Register : 19-04-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jmb
Tanggal 1 Agustus 2018 — NAZLI BIN RAMLI AR (penggugat) lawan PT. RESTORASI EKOSISTEM INDONESIA (REKI) (tergugat)
18451
  • REKI, mengacu padaTask Force berdasarkan Keputusan Presiden Direktur bahwa seluruh staffdibawah kepemimpinan PENGGUGAT di BKO dan Departemen CR & CT tidaklagi difungsikan dan terhadap diri PENGGUGAT tidak lagi memegang tugas,jabatan dan tanggung jawab alias di Non Job kan oleh TERGUGAT;Bahwa pada tanggal 28 Mei 2017 PENGGUGAT mendapat laporan dari Anggotatiem Perelindungan Hutan, bahwa telah terjadi pencurian kayu logging yangdilakukan oleh oknum Supervisor Pengaman PT.
Putus : 16-03-2016 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 266/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 16 Maret 2016 — LIM KOK TJIONG >< PT. PULAU SEROJA JAYA
129132
  • menyatakan bahwa biaya operasional diusulkanoleh Penggugat;Menimbang, bahwa perihal kewenangan Penggugat tersebut juga sesuai denganketerangan yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit Investigatif (vide bukti T/PR5)yang menyebutkan, Dana Operasional adalah bagian dari biaya operasional yangdikeluarkan perusahaan Tergugat kepada pihakpihak yang membantu keamanan,kelancaran dan keselamatan pelayaran kapalkapal tug boat/tunda dengan resikokecelakaan kandas, tabrakan, tenggelam atau kebakaran serta resiko force
Putus : 16-08-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 36/G/2016/PHI.Sby
Tanggal 16 Agustus 2016 — ROSYIDAH WIJAYANTI, DKK MELAWAN 1. PT. INFOMEDIA NUSANTARA Cabang Surabaya,DKK
12132
  • dikategorikan melakukan tindakan efisiensi;11.8.Bahwa, apabila perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap para pekerja dengan kategori tindakan efisiensi, maka para pekerjamasih berhak atas pesangon yang besarnya berpedoman pada ketentuanPasal 164 ayat (8) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 yangmenyatakan, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/oburuh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa(force
Register : 15-11-2017 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 362/Pdt.G/2017/PN Mks
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
10426
  • Bank Utama.Bahwa karena adanya force majeur beberapa bulan setelah lelang yakniterjadinya kerusuhan sosial di Kota Makassar (Ujung Pandang) di tahun1997 yang berlanjut pada kerusuhan sosial dan krisis Keuangan skalanasional di tahun 1998 dimana PT.
Register : 29-03-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 21-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 150/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 21 April 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
5938
  • Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuaiperaturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesual dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual;atauk. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yangdilelang;18.
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 K/Pid/2006
NILA KUSUMA
5822 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dibuktikan maka sangatberalasan hukum untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum.Bahwa dari pemeriksaan saksi yang dihadapkan di persidangan ternyataTerdakwa sebagai pimpinan proyek telah selesai dalam pengerjaan proyektersebut.Bahwa tindakan Terdakwa untuk mencairkan dana adalah setelahadanya kesepakatan dari Pemda Rohil dengan membuat addendumperpanjangan waktu pengerjaan proyek dan hal ini dilakukan karenakeadaan overmach di lapangan yakni berupa keadaan kahar seperti banjir(force
Register : 10-02-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 08-12-2014
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.Kdi
Tanggal 8 Oktober 2014 — SITI TASLIMAH
Melawan
PIMPINAN PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) Persero Cabang Kediri,Dkk
456
  • jadi yang diterimaPenggugat hanya sebesar Rp. 17.700.000, ;Bahwa setelah Penggugat menerima uang sebesar Rp. 17.700.000, kemudiandigunakan untuk membangun dan membiayai ayam potong tetapi belum satu bulanterkena musibah yaitu dihantam angin puting beliung sehingga menjadi roboh dantidak jadi panen, pada saat itu Penggugat lapor ke Tergugat I perihal situasi yangdialami Penggugat yaitu kena bencana angin puting beliung dan ternyata Tergugat I juga menyadari ;Bahwa karena Penggugat dalam keadaan (force
Register : 21-01-2021 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 10/PDT/2021/PT KDI
Tanggal 9 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT. BANK MANDIRI Tbk. di Jakarta Cq. PT. BANK MANDIRI Tbk. Cabang Kendari Diwakili Oleh : SURYANINGSIH K
Pembanding/Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Diwakili Oleh : SURYANINGSIH K
Terbanding/Penggugat : ARTHER
Turut Terbanding/Tergugat II : Kurniawan Budi Susilo Vice President PT.Bank Mandiri Persero,Tbk Regional Retail Collection dan Recovery X
14143
  • Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuai peraturanperundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi pada pelaksanaanlelang tanpa kehadiran peserta;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesualdengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual; atauk. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang..