Ditemukan 5678 data
- Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]
Mekanisme perampasan aset sebagaimana NCB asset forfeituresebenarnya telah sejalan dengan beberapa konvensi Internasional yang sudah diratifikasi olehPemerintah Indonesia, seperti Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme(diratifikasi melalui UndangUndang Nomor 6 Tahun 2006) dan UNCAC yang diratifikasimelalui UndangUndang Nomor 7 tahun 2006, dan memenuhi standar 40 RecommendationsFinancial Action Task Force (FATF) on Money Laundering yang juga menggariskan pentingnyarezim perampasan
Pemerintah Republik Indonesia sepertiKonvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme atau International Convention forthe Suppression of the Financing of Terrorism yang diratifikasi melalui UndangUndang Nomor 6Tahun 2006 dan Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Antikorupsi atau UnitedNations Convention against Corruption (UNCAC) yang diratifikasi melalui UndangUndangNomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC dan memenuhi standar Revised 40+9Recommendations Financial Action Task Force
233 — 75
diperiksa dikepolisianpada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 yang didampingi oleh orang tuanyaBukhori, Pembimbing Pemasyarakatan Mulkan Siregar, S.Sy dan dari P2TP2AKota Dumai Zulkifli, Amd.Keb, Terdakwa menerangkan pada point 10, bahwapada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwamelihat Stevani Pasaribu dan Friskila Pasaribu sedang membeli jajan dikedaiDevi, kemudian Terdakwa mendekatinya dan datang kesamping rumah Angeldidekat kedai Devi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Force
16 — 4
Suamiyang sudah mengikrarkan talaknya dengan mudah melupakan kewajibannyadengan berbagai macam alasan, seperti ketidak sanggupan atau menunggu upayapaksa dari pengadilan (execution force) sementara isteri harus berfikir panjanguntuk mengajukan permohonan eksekusi dengan biaya yang biasanya lebihbanyak daripada hak yang akan diperolehnya, akibatnya putusan pengadilan jauhdari rasa keadilan (legal justice) dan kemanfaatan (legal certanty), selanjutnyadengan sendirinya membuka ruang kesengsaraan berkepanjangan
BUDI RAHARJO,SH.
Terdakwa:
KAMARUZZAMAN
92 — 18
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP NOKIA warna putih;
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX Type (251) FORCE SPORTY (1FD) warna hitam dengan Nopol : EA 3310 LB, beserta kunci kontak;
Dirampas untuk Negara;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
PT. BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA
Termohon:
1.PT. MULTI BUANA INSTRUMINDO
2.BUDI YULIANTO
286 — 126
Nasabah yangtidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak bolehdikenakan sanksi.2. Sanksi didasarkan pada prinsip tazir, yaitu bertujuan agar nasabahlebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.Halaman 35 Putusan No.133/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga.Jkt. Pst3. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukanatas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani.4.
136 — 30
3 haruslah ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena perikatan jual belitertanggal 19 April 2008 s telah dinyatakan sah danberkekuatan hukum dan penguasaan atas obyek sengketa tidakbertentangan dengan hukum, maka Para Tergugat tidakterbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan olehkarenanya petitum ke 4, ke 6 sampai dengan petitum ke 12haruslah ditolak pula ;Menimbang, bahwa oleh karena perikatan jual beli sah,sedangkan pelaksanaan daripada isi perikatan belum selesaiyang disebabkan suatu keadaan force
48 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Air yang sertamerta masuk melalui celah paving dan merendam konstruksi senderantersebut menyebabkan terjadinya tractive force atau gaya rembesan yangmenyebabkan terjadinya penggerusan tanah isian atau timbunan. Sehinggatanah timbunan akan hanyut terbawa tekanan air.
SRIYANI
Tergugat:
1.Kepala Cabang Bank BRI Sorong
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Soron
3.William Thunggawan
54 — 31
dilaksanakan telah sesuai ketentuan dansah menurut hukum, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan berdasarkanHalaman 23 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Padt.Plw/2018/PN SonPasal 4 PMK 27/PMK.06/2016 yang berbunyi sebagai berikut: lelang yang telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan;dan Pasal 31 PMK 27/PMK.06/2016 yang menyatakan bahwa Pembatalanlelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang dalamhal:1) keadaan memaksa (force
M HABI HENDARSO SH MH
Terdakwa:
IRAWAN Bin BONASIR Alm
139 — 25
terutama untukkegiatan bidang pembangunan sebesar Rp. 571.050.500,00 dan SistemInformasi Desa Melalui Koran Desa sebesar Rp. 17.500.000,00;Bahwa kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negaraatau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasiyang setara, yang disebabkan diantaranya : 1) adanya penyimpangan dariketentuan/kriteria yang dipergunakan dalam bidang keuangannegara/daerah, 2) kelalaian seseorang dan/atau 3) disebabkan oleh keadaan diluar Kemampuan manusia (force
majeure);Bahwa Dalam konteks ini, jumlan uang sebesar Rp122.612.500,00merupakan kerugian keuangan Negara atas Pelaksanaan atau PengelolaanDana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 di Desa Taman Negeri KecamatanWay Bungur Kabupaten Lampung Timur karena nilai yangdipertanggungjawabkan dalam kegiatan Bidang Pembangunan (pembeliansemen, batu belah, pasir pasang ongkos tukang dan alat kerja) dankegiatan Bidang Pemberdayaan (Sistem Informasi melalui Koran) tidaksesuai dengan realisasinya.
1.FAM FENDY HARTONO
2.PT. BATUBARASELARAS SAPTA
Tergugat:
2.U Lai
3.PT. Citra Indo Sentosa
4.PT. Citra Indo Tambang
478 — 282
Karena itu, manakala salah satupihak tidak melaksanakan kewajibannya tersebut dan bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) maka salah satu pihak dapat dianggap melakukaningkar janji atau waprestasi;Menimbang, bahwa ketentuan asas konsensualisme yang terkandungdalam Pasal 1320 jo.
1158 — 691 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada ... [Selengkapnya]
Kerugian disebabkan kondisiforce majeure ....; atau 3). Kesusutan wajar yang tidak melebihi batasambang toleransi;Bahwa kerugian pergudangan akibat kekurangan atau kehilanganbarang dapat diajukan tuntutan ganti rugi terhadap Kepala Gudangdan/atau Kerani dan/atau Juru Timbang, kecuali dapat membuktikansebaliknya bukan akibat dari kesalahan atau kelalaian KepalaGudang, force majeure atau kesusutan barang secara wajar ;.
883 — 536
Tetapi kKemudian muncul suatu pemikiran yang mau dicari, meskipunkita ingin suatu putusan bersifat final and binding, tetapi kita tidak bolehmelupakan tujuan dari penyelesaian sengketa, apakah melalui peradilanatau melalui konsiliasi terutama melalui arbitrase, ialah two and force thecrash dan two and force the justice, yaitu menegakkan keadilan. Oleh sebabitu, pantaskah keputusan yang final and binding yang dijatuhkan oleharbitrase dibiarkan ?
184 — 51
REKI, mengacu padaTask Force berdasarkan Keputusan Presiden Direktur bahwa seluruh staffdibawah kepemimpinan PENGGUGAT di BKO dan Departemen CR & CT tidaklagi difungsikan dan terhadap diri PENGGUGAT tidak lagi memegang tugas,jabatan dan tanggung jawab alias di Non Job kan oleh TERGUGAT;Bahwa pada tanggal 28 Mei 2017 PENGGUGAT mendapat laporan dari Anggotatiem Perelindungan Hutan, bahwa telah terjadi pencurian kayu logging yangdilakukan oleh oknum Supervisor Pengaman PT.
129 — 132
menyatakan bahwa biaya operasional diusulkanoleh Penggugat;Menimbang, bahwa perihal kewenangan Penggugat tersebut juga sesuai denganketerangan yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit Investigatif (vide bukti T/PR5)yang menyebutkan, Dana Operasional adalah bagian dari biaya operasional yangdikeluarkan perusahaan Tergugat kepada pihakpihak yang membantu keamanan,kelancaran dan keselamatan pelayaran kapalkapal tug boat/tunda dengan resikokecelakaan kandas, tabrakan, tenggelam atau kebakaran serta resiko force
121 — 32
dikategorikan melakukan tindakan efisiensi;11.8.Bahwa, apabila perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap para pekerja dengan kategori tindakan efisiensi, maka para pekerjamasih berhak atas pesangon yang besarnya berpedoman pada ketentuanPasal 164 ayat (8) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 yangmenyatakan, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/oburuh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa(force
104 — 26
Bank Utama.Bahwa karena adanya force majeur beberapa bulan setelah lelang yakniterjadinya kerusuhan sosial di Kota Makassar (Ujung Pandang) di tahun1997 yang berlanjut pada kerusuhan sosial dan krisis Keuangan skalanasional di tahun 1998 dimana PT.
59 — 38
Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuaiperaturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesual dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual;atauk. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yangdilelang;18.
58 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
dibuktikan maka sangatberalasan hukum untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum.Bahwa dari pemeriksaan saksi yang dihadapkan di persidangan ternyataTerdakwa sebagai pimpinan proyek telah selesai dalam pengerjaan proyektersebut.Bahwa tindakan Terdakwa untuk mencairkan dana adalah setelahadanya kesepakatan dari Pemda Rohil dengan membuat addendumperpanjangan waktu pengerjaan proyek dan hal ini dilakukan karenakeadaan overmach di lapangan yakni berupa keadaan kahar seperti banjir(force
Melawan
PIMPINAN PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) Persero Cabang Kediri,Dkk
45 — 6
jadi yang diterimaPenggugat hanya sebesar Rp. 17.700.000, ;Bahwa setelah Penggugat menerima uang sebesar Rp. 17.700.000, kemudiandigunakan untuk membangun dan membiayai ayam potong tetapi belum satu bulanterkena musibah yaitu dihantam angin puting beliung sehingga menjadi roboh dantidak jadi panen, pada saat itu Penggugat lapor ke Tergugat I perihal situasi yangdialami Penggugat yaitu kena bencana angin puting beliung dan ternyata Tergugat I juga menyadari ;Bahwa karena Penggugat dalam keadaan (force
Pembanding/Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Diwakili Oleh : SURYANINGSIH K
Terbanding/Penggugat : ARTHER
Turut Terbanding/Tergugat II : Kurniawan Budi Susilo Vice President PT.Bank Mandiri Persero,Tbk Regional Retail Collection dan Recovery X
141 — 43
Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuai peraturanperundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi pada pelaksanaanlelang tanpa kehadiran peserta;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesualdengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual; atauk. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang..