produk yang subtansi kebenaran hasil pemeriksaannyabukan obyek yang dapat diuji kebenarannya di pengadilan ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas mohon kepada majelisHakim Pengadilan Negeri Semarang berkenan menyatakan Pengadilan NegeriSemarang secara basolut tidak berwenang untu mengadili perkara aquo;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolute yang diajukan olehTergugat tersebut majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuanga

FAHMI RIZAL LUBIS, EDWARD SILITONGA,diketahui oleh Manajer Bidang keuanga IRWANDI dan disetujui olen GeneralManager Ir.

;

., ; Pada tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp. 78.172.950,, ;sehingga kergian Keuanga Negara dalam perkara a quo telah dipulinkan olehterdakwa, dan oleh karenanya pidana tambahan berupa membayar uangpengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun1999 jo Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi pidana tidak dikenakan terhadap terdakwa ABDUL ROCHIM ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukantindak pidana dan dijatuhi

Kuasapengguna tunduk kepada peraturan perundangundangan keuangannegara, dalam hal ini Menteri Keuangan sebagai pembantu Presidendalam bidang keuangan yang selanjutnya Menteri Keuanga adalahHal. 32 dari 63 hal. Putusan Nomor 267 PK/Pdt/2014Chief Financial Officer (CFO) dan Pemerintah Republik Indonesia,sedangkan setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakikatnya adalahChief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentupemerintahan.d.

Menetapkan peraturan perundanganundangan di sektor jasa keuanga 3. Menetapkan peraturan dan keputuan OJkK;4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa kKeuangan5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;6. Menetapkan perturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulisterhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan; 8.

Yangdimaksud Pegawai Negeri Meliputi : SeHurufa = pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undangundangtentang Kepegawaian;Halkmaart Bdadaid BatuBabudamon 66nBid BYP IPSASTPRYQ087 /PN ,A Hurufb = pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana:Hurufc = Orang Yang Menerima Gaji atau upah dari keuanga Negara atauDaerah.Bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara berdasarkan Pasal 2angka 6 dan angka 7 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 TentangPenyeienggaraan Negara Yang

Termasuk dengan uang kas yang menumpuknumpuk/banyak melebihi pagu kas juga tetap dibiarkan / tidak dikontrol;Bahwa pak ARDIANTO pun juga sama, dirinya tidak melaksanakankewajibannya sebagai Kepala Kantor untuk mengawasi pengelolaan uangkas dibagian Keuanga.

Ini selalu terjadi / Terdakwalakukan hingga kemudian Terdakwa mengambil uang kas Kantor PosMuara Bungo tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa; Bahwa pak ARDIANTO selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo maupunyang lainnya sama sekali tidak ada yang mengetahui kesepakatan antaraGUNARA selaku Manager Keuanga dan BPM kepada Terdakwa selaku kasirterkait pelaksanaan tugas pengelolaan uang Kas Kantor Pos Muara Bungo; Bahwa pengamanan kunci kluise itu menjadi tanggung jawab GUNARAselaku Manajer Keuangan

Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yangmenerima bantuan dari keuanga negara atau daerah ; ataue. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ;56 Menimbang, bahwa R.

pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar6 ~~ Andik Mulyana Pelaksana KPU Kota Banjar Staf pengelolakeuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran 076 Tahun2013 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Dari SK tersebut pada tahun 2014 oleh Kasubbag Umum Keuangan danLogistik pada tanggal 2 Januari 2014, membuat aturan internal tentangTupoksi Subbag Umum, Keuangan dan Logistik Tahun 2014.No Nama Jabatan Tugas1 Siska Fujiyanti, SE Kasubbag Keuangan, Umlog Verifikasipengelolaan kepegawaian, keuanga

Tahun2013 pada Komisi Pemilihnan Umum Kota Banjar6 Andik Mulyana Pelaksana KPU Kota Banjar Staf pengelolakeuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran 076 Tahun2013 pada Komisi Pemilihnan Umum Kota Banjar Dari SK tersebut pada tahun 2014 oleh Kasubbag Umum Keuangan danLogistik pada tanggal 2 Januari 2014, membuat aturan internal tentang TupoksiSubbag Umum, Keuangan dan Logistik Tahun 2014.No Nama Jabatan Tugas1 Siska Fujiyanti, SE Kasubbag Keuangan, Umlog Verifikasipengelolaan kepegawaian, keuanga

sebagai suatu BadanTata Usaha Negara yaitu : ( i ) membuat regulasi terkaitdengan kegiatan jasa keuangan dan ( ii ) melakukanpengawasan terkait dengan kegiatan jasa keuangan.Bahwa, dari kegiatan Dewan Komisioner Otoritas JasaKeuangan tersebut diketahui bahwa Dewan KomisionerOtoritas Jasa Keuangan selain sebagai suatu regulator ataubadan yang melakukan kegiatan legislasi( karena merupakan badan yang memiliki kewenanganberdasarkan undang undang untuk membuat suatuperaturan ), Dewan Komisioner Jasa Keuanga

dalam APBD.(9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas bebananggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkandalam APBD.SetiappengeluaranbelanjaatasbebanAPBDyang berasal daripencairan UP,GU,TU dan LS harus didukung dengan bukti yanglengkap dan sah karena dasar bendahara pengeluaranmempertanggung jawabkan penggunaan dana kegiatan yangdibelanjakan adalah buktibukti transaksi bayar/belanja sebagaimanaditentukan dalam :> Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 TentangPengelolaan keuanga

APBD.(9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas bebananggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkandalam APBD.Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD yang berasal daripencairan UP,GU,TU dan LS harus didukung dengan bukti yanglengkap dan sah karena dasar bendahara pengeluaranmempertanggung jawabkan penggunaan dana kegiatan yangdibelanjakan adalah buktibukti transaksi bayar/belanja sebagaimanaditentukan dalam :> Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 TentangPengelolaan keuanga

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 TentangPengelolaan keuanga Daerah, pasal 66 ayat (3) dan (4)dijelaskan Bahwa benar bendahara pengeluaran melaksanakanpembayaran uang persediaan yang dikelolanya setelah : Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkanoleh pengguna anggaran; Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantumdalam perintah pembayaran;dan Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.Artinya bendahara pengeluaran sebelum mengeluarkan danakegiatan yang dikelolanya tersebut

Ditemukan permasalahan:a) Pengelolaan dan penatausahaan keuanga belum tertib;b) Belum adanya sumber daya manusia dalam pendampingan desa;5. Rekomendasia. Agar memanfaatkan sisa dana desa per 28 Februari 2017 sebesarRp.6.031.001,45 ke dalam APB Desa 2016 dengan kegiatan sesuaidengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 dan Rencana KerjaPemerintah Desa;b.

Dan sampai saat ini tidak pernahada Persetujuan Menteri Keuanga untuk melepaskanObjek Perkara ini ;15.6.

Dan berdasarkanPenjelasan pasal 32 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yang menyatakan yang dimaksud dengansecara nyata telah ada kerugian keuanga negara adalah kerugianyang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuaninstansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk Makatermohon mengeluarkan surat Nomor : B2278/T.1.13/Fd.1/11/2019Tanggal 28 November 2019 Prihal Perhitungan Kerugian KeuanganNegara dan Nomor :1411/R.2.11/Fd.1/10/2020 tanggal 08 Oktober

Bendahara PenerimaPembantu atau Bendahara Penerima di DPPKA atau langsungke bank BPD yang ditunjuk, jika tidak langsung ke Bankmaka selambat lambatnya 1 X 24 jam uang dimaksud harusdistorkan ke kas daerah; bahwa Terdakwa telah mengambil uang PAD Di DinasPertambangan Kabupaten Solok, dan dipergunakan untukkepentigan sendiri dan keluarganya; bahwa tindakan Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan PPNo. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuanga daerahdan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan

Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima20bantuan dari keuanga negara atau daerah ; ataue. Orang yang menerima gaji atau. upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ;Halaman55 dari79 Halaman Putusan No.5/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtrnon Menimbang, bahwa R.

Dan berdasarkanPenjelasan pasal 32 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yang menyatakan yang dimaksud dengansecara nyata telah ada kerugian keuanga negara adalah kerugianyang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuaninstansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk Makatermohon mengeluarkan surat Nomor : B2278/T.1.13/Fd.1/11/2019Tanggal 28 November 2019 Prihal Perhitungan Kerugian KeuanganNegara dan Nomor :1411/R.2.11/Fd.1/10/2020 tanggal 08 Oktober

BagianAnggaran 076 Tahun2013 pada KomisiPemilinan UmumKota Banjar Andik Mulyana Pelaksana KPU KotaBanjar Staf pengelolakeuangan dalamrangka pelaksanaananggaran BagianAnggaran 076 Tahun2013 pada KomisiPemilinan UmumKota Banjar e Dari SK tersebut pada tahun 2014 oleh Kasubbag Umum Keuangan dan Logistikpada tanggal 2 Januarai 2014, membuat aturan internal tentang Tupoksi SubbagUmum, Keuangan dan Logistik Tahun 2014.No Nama Jabatan TugasSiska Fujiyanti, SE Kasubbag Verifikasi pengelolaanKeuangan, kepegawaian, keuanga

No Nama Jabatan Tugas1 Siska Fujiyanti, SE Kasubbag Verifikasi pengelolaanKeuangan, kepegawaian, keuanga danUmlog logistik2 Erlinda Remilia Bendahara Penangungjawab UP/GUP/TUPe PenangunggajawabSPJe Penanggungjawabarsip kepegawaiandan keuangane Pengelola Buku Bank 59 Yunike Puspita, SEStaf PengelolaKeuanganPembuat Buku Kas Umum076e Pembuat BKUPembantu 076(pengawasananggaran,UP/GUP/TUP/LS,Kas tunai)e Pembuat Lap.

Anggaran 076 Tahun 2013pada Komisi Pemilihan Umum KotaBanjarAndik Mulyana Pelaksana Staf pengelola keuangan dalamKPU Kota rangka pelaksanaan anggaranBanjar Bagian Anggaran 076 Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum KotaBanjar Dari SK tersebut pada tahun 2014 oleh Kasubbag Umlog dan Keuangan pada tanggal 2 Januari 2014, membuat aturan internal tentang TupoksiSubbag Umum, Keuangan dan Logistik Tahun 2014.No Nama Jabatan TugasSiska Fujiyanti, Kasubbag Verifikasi pengelolaan kepegawaian,SE Keuangan, keuanga

No Nama Jabatan TugasSiska Kasubbag Verifikasi pengelolaan kepegawaian,Fujiyanti, SE Keuangan, keuanga dan logistikUmlogErlinda Bendahara v Penangungjawab UP/GUP/TUPRemilia v Penangunggajawab SPJ Halaman68 Putusan No. 109/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg 2) Penanggungjawab arsipkepegawaian dan keuanganPengelola Buku Bank YunikePuspita, SEStaf PengelolaKeuangan%Pembuat Buku Kas Umum 076BKU Pembantu 076(pengawasananggaran,UP/GUP/TUP/LS,Kastunai)PembuatPembuat Lap.