Hal demikian juga dinyatakan dalam bagianPenjelasan atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang JabatanNotaris yang berbunyi Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat danterpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecualipihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknyasecara memuaskan dihadapan persidangan pengadilan.10.

nah ini membuktikanbahwa bahwa Para Penggugat bukanlah sebagai pemiliknya ;Bahwa adalah tidak benar sama sekali kalau Para Penggugat sebagaiPemilik dari tanah terperkara, karena Pemerintah telah mengakui danmemberikan hak yang kuat kepada Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik, yaknisuatu hak yang terkuat yang diberlaku dan diakui di instansi pertanahansebagai satusatunya instansi yang mengatur keberadaan pertanahan diIndonesia , artinya sangat mustahil kalau Para Penggugat juga memilikisertifikat

Bahwa sesuai dengan SertipikatSertipikat Hak Milik sebagaimanatersebut pada angka 1 diatas, Penggugat merupakan pemilik dan berhakuntuk menguasai, menempati dan memanfaatkan secara penuh seluruhbidang tanah dalam SertipikatSertipikat Hak Milik sebagaimana diaturdalam Pasal 20 UndangUndang No. 5 Tahun 1960 TentangPeraturanDasar PokokPokok Agraria yang mengatur bahwa:Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah, ......3.

gugatan a quo telah melewati tenggang waktu untuk menggugatsebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UndangUndang Nomor 5 tahun1986, karena Para Penggugat sesungguhnya sudah mengetahui adanyaobyekobyek sengketa setidaktidaknya tahun 1997, Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut:e Bahwa pada asasnya peraturan perundanganundangan di bidangpertanahan di Negara Indonesia dalam menganut sistemberstelsel negative kearah positif, dalam arti sertifikat atas haktanah adalah merupakan alat bukti sah, terkuat

Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokok pokok Agraria Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi:Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyal orang atastanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6; Pasal 6 Semua hak atas tanah mempunyai fungsi social;b.

Bahwa berdasarkan Pasal 20 UU No.5 Tahun 1960tentang PokokPokok Agraria :(1) Hak Milik adalah hak turun menurun, terkuat danterpenuh yang dapat dipanggil orang atas tanahi denganmengingat ketentuan dalam Pasal 6 ;(2) Hak milik dapat beralih dan dialinkan kepadapihak lain ;17.

Berdasarkan Pasal 20 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria ("UUPA"), ditentukan bahwa:"Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yangdapat dipunyai orang atas tanah."Lebih lanjut Pasal 23 jo. Pasal 19 UUPA jo. Pasal 1 ayat (20) jo. Pasal 3huruf a jo. Pasal 4 ayat (1) jo.

Sangkot Pandapotan Sitorus, seluas 18.252M2, dengan surat ukur Nomor : 126/Tanjung Selamat/2016 tanggal 13 Januari 2014;Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik adalah akta authentik yang kekuatanpembuktiannya kuat yang mengandung pengertian harus dianggap benar sebelumdibuktikan sebaliknya;Menimbang, bahwa sesuai dan berdasarkan Pasal 20 jo Pasal 6 UU No.5 Tahun1960 Tentang Ketentuanketentuan Pokok Agraria telah disebutkan bahwa Hak Milikadalah hak yang terkuat dan terpenuh yang berlaku secara turun

Area Persawahan, Dusun Ogoteng,Kelurahan/Desa Kasimbar Selatan, Kecamatan Kasimbar, KabupatenParigi Moutong;e 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 2100 M2 (dua ribu seratusmeter persegi) yang terletak di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan/DesaToribulu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong;adalah melekat hak kebendaan Penggugat atasnya berupa Hak Milik atas tanah yangmenurut UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria dalam Pasal 20 adalah hak turun temurun, terkuat

mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahliwarisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, yaitutentang segala hal, yang tersebut di dalam surat itu dan juga tentangyang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaja; tetapiyang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itulangsung berhubung dengan pokok dalam akte itu.junctoBerdasarkan Penjelasan UndangUndang No. 30 Tahun 2004tentang jabatan Notaris, berikut kami kutip: "Akta otentik sebagai alatbukti terkuat

Tetapiharus dibuktikan dulu bahwa tanah bukanlah harta waris ;125e Bahwa jika ada pemilik tanah yang digugat waris olen saudaranya tanpa adanyaakte waris, wasiat, atau putusan Pengadilan, maka harus dibuktikan bahwatanah yang dimiliki atau digugat itu adalah harta waris ;e Bahwa SHM dan SHGB adalah hak yang terkuat tetapi menurut pasal 6 UUPAtanah memiliki fungsi sosial ;e Bahwa Fungsi sosial pada SHM dan SHGBkonsekuensinya adalahmengesampinkan kepentingan pribadi ;e Bahwa setelah lebih dari 5 tahun

Begitu juga menurut Undang Undang Nomor 2 tahun2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum, karena Para Penggugat adalah yang menguasai, atau memilikiobyek pengadaan tanah dan pemegang Sertipikat Hak Milik dan suratsurat lain yang syah, yang menurut Undang Undang Nomor 5 tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) merupakanhak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah, maka dapat dipastikan Para Penggugat adalah yang berhak atasganti

waktu yangtelah ditentukan (Sampai dengan tahun 2009) tidak mengajukanpermohonan hak atas tanahnya, maka hak yang bersangkutan atastanahnya menjadi hilang, adalah tidak dapat diterapkan karena haltersebut tidak sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 9 juncto Pasal 20ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria yang memberikan jaminan kepada setiap WargaNegara Indonesia untuk memperoleh hak atas tanah, termasuk hakmilik atas tanah yang merupakan hak turun temurun, terkuat

atas benda tidak bergerak itu ke tangan orang lain dengan cara menjual,menukarkan atau membebani dengan credietverband padahal si pelakumengetahui bahwa ada orang lain yang berhak atas benda tersebut;Bahwa Ahli terangkan membebani creditverband maksudnya menjadikanjaminan atau agunan untuk mengajukan kredit suatu hak atas tanah.Halaman 74 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN SakKepemilikan atas tanah dalam hukum tanah di Indonesia adalah dengan alatbukti sertipikat hak milik sbagai alat bukti terkuat

Kepemilikan atas tanah dalam hukum tanah di Indonesia adalah denganalat bukti sertipikat hak milik sebagai alat bukti terkuat di samping adanya alatbukti lain yang juga diakui keabsahannya. Menurut Ahli Dr. Erdianto, S.H.

dalil gugatanPara Penggugat poin 26 s/d poin 30 dengan alasan :Bahwa bagaimana mungkin Surat Keterangan Tanah Nomor09/SKT/MR/BT/IV/1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malang Rapattertanggal 07 Maret 1982 yang dibuat penuh dengan rekayasa dan sangatdiragukan keabsahannya serta tidak teregister/terdaftar/ terarsip di KantorKepala Desa Malang Rapat dijadikan bukti kepemilikan yang sah, mengacukepada Undangundang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 Pasal20 dengan tegas bahwa hak milik adalah hak terkuat

mengacu pada Pasal32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menegaskan :1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuatdidalamnya sepanjang data fisik dan data Yuridis tersebut sesuai dengandata yang ada dalam Surat Ukur dan Buku tanah hak yang bersangkutan.Dan Pasal 20 Undangundang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturandasar Pokokpokok Agraria berbuny) :1) Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat

Bahwa menurut ketentuan UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 pasal 20 ayat (1) menyebutkan sebagai berikut : Hak Milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6.Bahwa menurut PP 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanahmenyebutkan sebagai berikut : > DODDD 000000000000 00000000000 DODD DOOD O DOOD O DODO ODOODOODDOCOOOOOODOOOOOo00noDPasal 3 Pendaftaran tanah bertujuan : a.

Bahwa menurut ketentuan UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 pasal 20 ayat (1) menyebutkan sebagai berikut : Hak Milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan teroenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6.Bahwa menurut PP 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanahmenyebutkan sebagai berikut : > DODQO000 000000 0000000000000 DID DDO ODI ODI ODDO ONION ODI ODOODDOCOOOOOODOOOOOo00ooDPasal 3 Pendaftaran tanah bertujuan : a.

Nomor 3468 K/PDT/2012lanreform yang melarang seseorang pribadi memiliki tanahyang terlalu luas;Bahwa karenanya objek tanah ganti rugi tersebut di atas,berdasarkan Pasal 20 ayat 1 UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, adalahobjek tanah yang terkuat dan terpenuh yang dapat diwariskansecara turun temurun oleh Nyoo Seng Hoo kepada ahiiwarisnya (Nyoo Seng Thong), dan berdasarkan Pasal 20 ayat2, dan hanya dapat dicabut berdasarkan Pasal 27, yaitu:a.

Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugathanya sebagai penggarap, sehingga terjadi pertentangan,Judex Facti tidak dapat memisahkan atau membedakanantara Pemegang Hak Milik dan Pemegang Hak Garap,padahal putusan tersebut merupakan bukti sempurnasehingga putusan yang demikian tidak hanya salahmenerapkan atau melanggar hukum, tetapi juga telahmelampaui wewenang;Bahwa menurut Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria(UUPA) hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat

Pasal 1 angka 3Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 1996 tentang Hak GunaUsaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Jo.Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa sertifikatmerupakan alat bukti terkuat atas kepemilikan hak atas tanah.Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960:(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesiamenurut ketentuanketentuan yang diatur dengan PeraturanPemerintah

Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftarantanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuanketentuanyang diatur dengan Peraturan Pemerintah;(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini meliputi;Pengukuran, Perpetaan dan Pembukuan tanah;Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hakhak tersebut;Pemberian Suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat;Pasal 20 ayat (2) UndangUndang No.5 Tahun 1960(1) Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat

Bahwa pendalillan penggugatpenggugatdengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Simalungun, penggugatpenggugatsecara hukum tidak memiliki atau kehilangan hak menggugat sertifikat Tergugat Isampai dengan VIII dan XI (Rechtsverwerking) sebab didalam UndangundangNomor5 tahun 1960 dan juga pasal 20 Ayat 1 Undangundang Nomor 5 tahun 1960 bahwasertifikat itu hak milik yaitu hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah tersebut dan juga perbuatan hukum tergugattergugat

Bahwasanya atas kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Tergugat I sampaiVII dan XI yang terletak di Desa Bandar Pulo Kecamatan Bandar KabupatenSimalungun Provinsi Sumatera Utara didapat telah melalui mekanisme dan aturanperundangundangan tentang hukum agrarian berdasarkan undangundang No. 5 tahun1960 terkhusus Pasal 20 Ayat 1 yang berbunyi : Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah denganmengingat ketentuan dalam Pasal 6.

makasemua yang menguasai harus digugat, gugatan dinyatakan tidak dapatditerima karena gugatan kurang pihak. " berdasarkan buktibukti gugatanPenggugat menurut hukum seharusnya tidak dapat diterima kurang pihakHalaman 31 dari 129 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2016/PN Pikatau kurang parti) oleh karenanya gugatan cacat hukum harus dinyatakanditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 1 Tahun 1960 tentangPokokpokok Agraria Pasal 20 hak milik adalah hak terkuat

Desember 1975, " Tanah dikuasai oleh lebih satu orangmaka maka semua yang menguasai harus digugat, gugatan dinyatakantidak dapat diterima karena gugatan kurang pihak. " berdasarkan buktibukti gugatan Penggugat menurut hukum seharusnya tidak dapatditerima kurang pihak atau kurang partij oleh karenanya gugatan cacathukum harus dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat diterima.Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 1 Tahun 1960 tentangPokokpokok Agraria Pasal 20 hak milik adalah hak terkuat

Sesuai dengan ketentuan yang tertuangdalam pasal 38 UUPA dan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961tentang pendaftaran tanah karena Hak Guna bangunan tidak seperti dengan hakmilik (terkuat dan terpenuh) sedangkan hak guna bangunan akan hapus padasaatnya (terbatas) sesuai dengan pasal 35 ayat 1 dan 2 menyatakan hak gunabangunan hanya dapat diberikan untuk keperluan PEMBANGUNAN BANGUNANBANGUNAN sifat dan ciriciri tersebut sangat berbeda dengan hakhak lain yangtertuang dalam UU nomor 5 tahun