Ditemukan 3204 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terbuat tergugat terkait terkupas tekat terguat termuat teruat terkiat terkuak
Pengadilan PN Sei Rampah Perdata
Register : 22-01-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Srh
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
PT LUBUK NAGA
Tergugat:
1.Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Naga Jaya
2.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
164 — 112
  • orang maka pemiliknya bertanggung jawab;Bahwa hampir semua perbuatanperbuatan (daad) setelah tahun 1919seperti ketidakcermatan, ketidakhatihatian, bertentangan dengankepatutan bertentangan dengan hukumhukum yang ada di masyarakat,bertendangan dengan undangundang termasuk kedalamonrechtmatige daad;Bahwa apabila Camat membuat suatu keputusan yang tidak sesuaidengan aturan pemerintahah maka dikatakan sebagai overheidsdaad(perbuatan melawan hokum oleh penguasa)Bahwa hak milik (eigendom) adalah hak yang terkuat
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 10-05-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 157/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penggugat:
MALADI HASIBUAN, SE
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
Intervensi:
JOSWA SARENDA PRANGINANGIN
201 — 258
  • sehinggabagaimana kelanjutannya Penggugat tidak mengetahui lagi, dan baruPenggugat mengetahuinya pada pemeriksaan TKP yang dilakukan olehPenyidik Polres Labuhan Batu pada tanggal 22 Februari 2019, telah terbitSertipikat Hak Milik atas nama Joswa Sarenda Pranginangin;Bahwa dengan terbitnya objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugatbertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan khususnya pasal 20UndangUndang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang menyebutkan :1) Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-10-2014 — Putus : 05-10-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 19/Pdt.G/2014/PN Mjl
Tanggal 5 Oktober 2015 — Penggugat : 1.Tarma Sudjana Bin Damiyah 2.Hj. Tarsini Binti Damiyah 3.Ruslan Bin Karmin Tergugat : 1. Yuyun Rahayu binti Saban 2. Saban bin Sakun 3. Marelo Siswanto bin Ikin Dasikin 4. Wahyudin bin Duriyat 5. Karmini 6. Kaenah Maskunah 7. Nyi Julaeha 8. H. Santana 9. H. Karnadi 10. Sofyan alias Boya 11. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya C.q. Kepala Desa Banjaran 12. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Leuwimunding C.q. Kepala Desa Parungjaya 13. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya C.q. Kepala Desa Paningkiran 14. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya 15. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Leuwimunding 16. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian /Badan Pertanahan Nasional R.I Cq. Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka 17. Asep Sumarno bin Sastra 18. Darini binti Enan
93 — 16
  • dokumen surat menyuratkepemilikan tanah milik almarhumah Hajjah Warsiyem dan/atau surat menyuratyang berhubungan erat dengan transaksi jual beli dimaksud;Bahwa demikian pula halnya dengan peran dan andil Turut Tergugat I sebagaiSuami yang dicintai Tergugat I dan menurut pengakuan masyarakat sekitarTergugat I sangat patuh dan selalu mengikuti saran dan keinginan TurutTergugat I, sehingga jadilah Turut Tergugat I menjelma menjadi prime advisor,prime concelor, energi, generator dan motor penggerak terkuat
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-06-2016 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 16-03-2019
Putusan PN DEPOK Nomor 130/Pdt.G/2016/PN.Dpk
Tanggal 3 Agustus 2017 — Rita Wijaya Melawan 1. Ida Farida., M.A Hendro., Dkk
353 — 169
  • Haksewa ;Bahwa secara filosofi hak penguasaan tanah adalah sesuai dengan pasal 33UUD1945 yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat dan yang dapatmenguasai tanah seperti yang disebutkan di atas adalah bagi siapa yangmemohon kepada Negara dan untuk apa dan telah melakukan sesuai aturanyang berlaku, intinya untuk menguasai tanah harus dilakukan sesuai denganaturan yang berlaku;Bahwa eksistensi Sertifikat Hak Milik adalah hak turun temurun yang terkuatdan terpenuh, artinya siapun bisa diwariskandan yang terkuat
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-08-2017 — Upload : 17-04-2018
Putusan PN SINGARAJA Nomor 401/Pdt.G/2016/PN Sgr
Tanggal 10 Agustus 2017 — - Putu Ridharta Kayua - Made Rai - Bendesa - Sempidi
90 — 43
  • Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA) sendiritelah diatur dan ditentukan mengenai HakHak Atas Tanah sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria dikenal HakHak atas tanahdiantaranya adalah : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai,Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak memungut hasil hutan, dan HakHak lainnya ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 20 UUPA disebutkan bahwaHak Milik adalah Hak turun temurun terkuat
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2016 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 14-06-2016
Putusan PN PADANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 24 Mei 2016 — ABDUL KANI,SKM,MPH Pgl KANI
157 — 44
  • yang wajar, pada prinsipnya harga tadidiklarifikasi, bukanlah harga mark up atau harga yang tidak wajar;Bahwa yang menjadi dasar bahwa sebuah badan usaha merupakandistributor / agen adalah surat penunjukkan dari pabrikan / vendor alattersebut kepada badan usaha tersebut atau dalam bahasa lainnya, suratpenunjukkan ini disebut sebagai letter of authorization (LA);Bahwa yang dimaksud benchmarking adalah suatu proses pengukuranterus menerus atasproduk, Jasa dan tata cara kita terhadap pesaing kitayang terkuat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 26-03-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 10-12-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 62/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 8 Oktober 2014 — 1. H. MARDANIH, DKK;1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
170 — 130
  • /1997 tanggal 05 Februari 1997 yang ternyata tidak mempunyaidasar hukum terhadap tanah girik milik PARA PENGGUGAT.Akibat hukum yang timbul dari KTUN OBJEK SENGKETA tersebut sangatmerugikan kepentingan PARA PENGGUGAT karena haknya untukmendapatkan Sertifikat atas tanah miliknya yang sudah ditempatinya selamaberpuluhpuluh tahun menjadi hilang tanoa sebab yang dibenarkan oleh hukum.Bahwa tanah girik milik adat yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT dilindungiPasal 20 UUPA sebagai hak turun temurun yang terkuat
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Putus : 15-06-2011 — Upload : 17-05-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.Smg
Tanggal 15 Juni 2011 — MEYLIANI YUWONO,dkk PEMERINTAH KOTA / WALIKOTA SEMARANG,dkk
409 — 101
  • Bahwa, sesuai dengan ketentuan UUPA No 5 tahun 1960 pasal 20 Hak milikadalah hak atas tanah yang terkuat dan istimewa, oleh karena itu sesuaikewenangan yang dimiliki oleh Tergugat III sudah dapat dipastikan dalampemberian hak milk serta penerbitan Sertifikat Hak Milk tersebut harusmemenuhi rangkaian prosedure dan proses pemenuhan syarat syarat sesuaiketentuan undang undang yang dijamin akurat dan bertanggung jawab sesuaimenurut hukum, oleh karena itu tidak ada alasan bagi Tergugat III untukmenolak
Pengadilan PN Cikarang Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-05-2020 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN Cikarang Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Ckr
Tanggal 15 April 2020 — -DR Chairudin,Dkk Vs PT. Gunung Raja Paksi,Tbk, Dkk
305 — 169
  • Hal demikian jugadinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat 7 undang undang nomor 30Tahun 2004 tentang jabatan Notaris sebagaimana dijelaskan dalam bagianpenjelasan yang berbunyi Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat danterpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta notaries harus diterima, kecualipihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknyasecara memuaskan dihadapan persidangan pengadilanDALAM POKOK PERKARA1.Bahwa TURUT TERGUGAT X menolak dengan tegas dalil gugatanPARA PENGGUGAT
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 19-09-2011 — Putus : 05-04-2012 — Upload : 21-06-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 93/G/2011/PTUN-BDG
Tanggal 5 April 2012 — AWONG HIDJAJA vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI, 2. PERUSAHAAN DAERAH JATI MANDIRI, 3. IDRIS ISMAIL, SE,4. DJUANDRI BUNADI
137 — 98
  • .; b) Pasal 32 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997, menentukan bahwa:Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlakusebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dandata yuridis yang terkuat di dalamnya, sepanjang data fisik dandata yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam suratukur dan buku tanah yang bersangkutan.
    Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ;b. pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hakhaktersebut ; == Cc. pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlakusebagai alat pembuktian yang kuat.; b) Pasal 32 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997, menentukan bahwa:Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlakusebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dandata yuridis yang terkuat di dalamnya, sepanjang data fisik dandata yuridis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 19-07-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 P/HUM/2016
Tanggal 2 Nopember 2016 — AISYA ALDILA, DKK VS PRESIDEN RI;
974 — 1693 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagaicontoh, beberapa peraturan lingkungan hidup terkuat di dunia pernahHalaman 62 dari 139 halaman Putusan Nomor 27 P/HUM/2016105.106.107.108.diberlakukan di negara bekas Uni Soviet, tetapi nyatanya tidak mencegahpolusi lingkungannya karena peraturan ini tidak ditegakkan;Bahwa lebih jauh, UU Pengelolaan Sampah telah mengantisipasi hal inidengan melarang pengelolaan sampah yang menyebabkan pencemarandan/atau perusakan lingkungan.Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Pengelolaan Sampah menyatakan:Setiap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 481 K/TUN/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — THIO YONATAN, S.H.,S.Kom.,S.E.,MAF.,M.Kn. vs. KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
109 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Objek Bangunan telah dibangunmelebihi ijin yang diberikan, yaitu: 3 lantailebih (Objek Sengketa hanya 3 (tiga) lantai)(Vide Bukti P15, foto yang letaknya diakhir dari Bukti P15).Pengakuan Saksi Fakta ini merupakan alatbukti terkuat dan terpenuh yang tidak dapatditarik Kembali.
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata Tanah
Register : 11-03-2015 — Putus : 12-10-2015 — Upload : 05-04-2016
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 40/Pdt.G/2015/PN Arm
Tanggal 12 Oktober 2015 — - Penggugat 1. SIENI TAMPAH 2. JOHANIS TAMPAH 3. YOUKE TAMPAH 4. MARGARETHA OFLIEN TAMPAH 5. JOSEPHIN MEINY TAMPAH 6. ROY TAMPAH 7. ARIE RELIE TAMPAH 8. SUSIANE SOUSIA TAMPAH - Tergugat 1. ESTEFINA KAPOH 2. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara - Turut Tergugat 1. REINHARD MAMALU, SH 2. FRANGKY ONIBALA, SH 3. ANTON WENO
118 — 101
  • ONIBALA(Turut Tergugat ll Konpensi/Penggugat Rekonpensi) dengan batasbatasnyasebagaimana tercantum dalam Sertifkat/surat ukur tanggal 07 Februari 2012 No.00046/Watutumou/2012, atau batasbatas hasil sidang pemeriksaan setempat adalahhak milik sah dari Turut Tergugat Il dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi;Menimbang, bahwa pasal 20 Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria merumuskan,(1) Hal milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyaiorang
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 20-09-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 194/PDT/2019/PT PBR
Tanggal 19 Nopember 2019 — Pembanding/Tergugat I : harianto Diwakili Oleh : Binsar H. Nababan, SH
Terbanding/Penggugat : Tuan ABD Kadir Abdul Kadir Als Bacok Diwakili Oleh : Budi Harianto, SH, Dkk
Terbanding/Turut Tergugat I : Camat Kecamatan tampan
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kelurahan Sidomulyo
Terbanding/Turut Tergugat III : Camat Kecamatan Bukit Raya
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kelurahan Tangkerang Tengah
Turut Terbanding/Tergugat II : Nisma Rumzy
Turut Terbanding/Tergugat III : PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pekanbaru
Turut Terbanding/Tergugat IV : Charles Sitorus
Turut Terbanding/Tergugat V : Sidik Diwakili Oleh : Dr MINCE HAMZAH SH MH PhD
Turut Terbanding/Tergugat VI : Rusli Alias Poi Hong Diwakili Oleh : Dr MINCE HAMZAH SH MH PhD
Turut Terbanding/Tergugat VII : Tjoa Liang Hong Diwakili Oleh : Dr MINCE HAMZAH SH MH PhD
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Achmadi
Turut Terbanding/Tergugat IX : BHS Munthe
Turut Terbanding/Tergugat X : Upang JUwaeni
Turut Ter
77 — 50
  • Fakta ini jelasmenunjukan bahwa Penggugat keliru mengajukan gugatan ini ke PengadilanNegeri Pekanbaru, karena sengketa yang dimaksud Penggugat adalahmerupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.Bahwa Sertipikat Hak Milik adalah hak terkuat dan terpenuh yangsifatnya turun temurun yang diberikan oleh negara kepada seseorangindividu dengan mengingat fungsi sosial., yang menurut ketentuan Pasal 53ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaHal 64 dari 116 hal Putusan
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 16-11-2020 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PA PRAYA Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Pra
Tanggal 24 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
100 — 49
  • kemudian didaftarkan dan diterbitkan secara administrasi proseduralpada Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah berupa Sertifikat (Tanda BuktiHak) Milik Nomor 1973 atas nama Inaq Rukeni yang ditunjuk dengan bukti P.6;Menimbang, bahwa buktibukti berupa P.6 Sertifikat (Tanda Bukti Hak) MilikNomor 1973 sebagaimana ketentuan pasal 20 UUPA menyatakan hak milik atas tanahadalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanahselanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a PP
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-12-2008 — Putus : 07-04-2009 — Upload : 08-01-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 229/Pid.B/2008/PN.Tbk
Tanggal 7 April 2009 — YAN INDRA.S.Sos.M.Si
198 — 68
  • Sebenarnya SKGR iniadalah semacam kuitansi penerima Ganti Rugi dalam rangka pelepasan hak atasBahwa surat alas Hak atas tanah yang dimiliki seseorang tidak sama karena sertifikathak atas tanah merupakan tanda bukti hak atas tanah yang terkuat. Sedangkan Suratalas hak tanah lainnya merupakan bukti permulaan untuk dilakukan pendaftarantanah, pp 24/1997 tentang pendaftaran tanah, vide penjelasan pasal 24 (1).
Pengadilan PN KUALA TUNGKAL Perdata Tanah
Putus : 28-10-2013 — Upload : 18-01-2014
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.Ktl
Tanggal 28 Oktober 2013 — BENYAMIN, DKK vs BUPATI KEPALA PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, DKK
411 — 136
  • 170HIR, Pasal 1908 KUH Perdata ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakahtanah / lahan yang sekarang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat IV adalah tanah milik Penggugat ;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya tanah / lahanyang sekarang menjadi objek sengketa adalah tanah milik Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria yang dimaksud Hak Milik adalah Hak turuntemurun,terkuat
Pengadilan PA PALEMBANG Perdata Agama
Register : 02-11-2018 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PA PALEMBANG Nomor 2472/Pdt.G/2018/PA.PLG
Tanggal 15 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
65 — 5
  • Hubungan darahmerupakan sebab utama dalam memperoleh hak mewaris yang terkuat,karena hubungan darah termasuk unsur kausalitas adanya seseorang yangtidak dapat dihilangkan.Bahwa selaras dengan pendapat di atas, Para Penggugat menyimpulkanbahwa apa yang dikemukakan dalam pendapat tersebut adalah sesuai danberdasarkan Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.Dengan demikian Bismizar Binti Bahudin secara hukum, bukanlah ahli warisdari H. , sehingga gugatan Penggugat dikatakan oleh Tergugat kurangpihak,
Pengadilan PN BLAMBANGAN UMPU Perdata
Register : 23-02-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Bbu
Tanggal 7 Oktober 2021 — Penggugat:
1.SAHLAN
2.MEDI HENDRI IRA
3.MAJI YANTO
4.WAHYU ARDIYANSAH
Tergugat:
4.SURATNO
5.ROMLAN
6.HAZAIRIN
7.YANTRIYA DESOS PALA
8.LAPRI ARIES PUKESA
9.ALDILA LEO SAPUTRA ALFIAN,S.H.,M.H
10.RIZAL
11.SULAIMAN
12.WAHONO BIN ROHIMIM
13.HENDRA BIN TEMANJAK
14.SUHER
15.MISWANTO
16.MISLI KOBI
17.ELYATI
18.ROHAYA
19.SARTINI
20.RIADI
21.DWI HERU YUDIANTO
22.PONIRAN
23.SAHRONI
24.JOEN ANGGARA
25.SUKARMAN
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN WAYKANAN(ATR/BPN)
159 — 64
  • I ABSOLUTBahwa dalam petitumnya Para Penggugat meminta Yang Mulia MajelisHakim dalam perkara aguo untuk menyatakan Para Tergugat tidak memilikihak atas Obyek Sengketa, akan tetapi berdasarkan buktibukti yang ParaTergugat miliki didapatkan fakta bahwa seluruh bidang tanah milik ParaTergugat telah dilakukan pendaftaran tanah secara sistematik melalui PronaAPBN dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik yang merupakan alat buktiyang terkuat, teroenuh dan turun temurun atas tanah dan dengan demikianadalah
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum
Register : 24-01-2022 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 132/Pid/2022/PT MDN
Tanggal 17 Februari 2022 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
62 — 38
  • Nauli dalam perkara aquo olehpara pihak yang tercantum di dalam Surat Keterangan Penyerahan Haktersebut tidak dilanjutkan legalitas peralihan hak nya ke camat PPAT atauNotaris PPATuntuk = selanjutnya diajukan balik nama ke BPN gunamemperoleh bukti kepemilikan yang terkuat dan terpenuh , apakah inikategori perbuatan melawan hukum oleh Lurah Kelurahan BP.Nauli ?