Keberatan Pertama :Bahwa pertimbangan hukum judex factie telah keliru /salah dalam penerapanhukum, karena secara tegas judex factie dalam pertimbangan hukum padahalaman 53 alinea 1 menyebutkan : bahwa oleh karena secara factual atas tanah di JI.Sasak No.39 Surabayaoleh Para Penggugat, maka seharusnya yang mendapat skala prioritasuntuk mendapatkan hak adalah pihak yang menguasai tanah Hal tersebut jelas bertentangan pasal 24 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

, karena yangmemperoleh Skala Prioritas terhadap tanah konversi hakhak lama adalah :a.

Bahwa terbukti secara yuridis Para Termohon kasasi/Terbanding/ParaPenggugat tidak pernah mengajukan catatan konversi hak atas tanahterhadap tanah sengketa kepada Kantor Pertanahan Surabayall/Tergugat,sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960Tentang Pelaksana UndangUndang Pokok Agraria jo Peraturan PemerintahNomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga menuruthukum Para Termohon Kasasi / Terbanding / Para Penggugat tidakberhak memperoleh skala prioritas dan kedudukannya

adalah hanyasebagai penerus hak sewa dari pewarisnya kepada pemilik tanah sengketa,yakni Pemohon kasasi/Pembanding /Tergugat II Intervensi ;Dengan demikian judex factie telah keliru dan salah dalam penerapan hukumterkait hak skala prioritas hak atas tanah konversi, sebagaimana ketentuanPeraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 jo Peraturan PemerintahNomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, oleh karenanyamenuruthukum putusan tingkat pertama dan tingkat banding harus dinyatakan ditolakatau

ABDULMUTALIB maupun ahli warisnya tidak pernah menjual tanah perwatasan tambahankepada pewaris Turut Tergugat I (almarhum ABDUL GANT ) atau kepada para Tergugat ;Bahwa dari data dan bukti sejarah histories daerah Kampung Gunung Sari Ilir yangdiantaranya dapat dilihat dan foto udara Kelurahan Gunung Sari ir di tahun 19731974yang dibuat oleh Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan Kota Balikpapan) dengan skala 1:1000, dapat diperhitungkan melalui ukuran lebar Jalan Gunung Sari ir (dulu), sckarangJalan

Parman dan sebelumnya Jalan Gunung Sari Ilir, hanyaterdiri dari 1 (satu) jalur, yang bila dihitung berdasarkan skala 1: 1000, berarti lebarbadan jalan sekitar 6 meter, dan ditambah lebar parit di kiri kanan jalan pada waktu itumasingmasing meter, maka keseluruhan lebar badan jalan ditambah parit di kanankirinya menjadi 8 meter, dan tentunya jarak dari As Jalan kepinggir parit bagian depan(Timur) tanah perwatasan seluas + 171 M2 sekitar 4 meter;7.2. jual beli tanah perwatasan seluas + 171 M2 antara

Kebang Kab.Langkat Prop Sumut adalah kawasan hutan, dari temuan tersebut telahdilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli dari BPKH WilayahlMedan dan setelah diploting kedalam Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1: 50.000 dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan R.I.

. : SK.579 /Menhutll / 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan ProvinsiSumatera Utara, Skala 1 : 50.000 berada didalam Kawasan Hutandengan fungsi Kawasan Hutan Produksi dan sesuai dengan keteranganahli dari BPKH Wilayah Medan dan Dinas Kehutanan Kab.

JoPasal 92 ayat (1) : Pengusaha menyusun struktur dan skala upah denganmemperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi.7Bahwa surat Keputusan Gubernur Propensi Kepulauan Riau No. 534Tahun 2010 menyatakan upah minimum Kota Batam Tahun 2011 sebesarRp. 1.180.000, untuk anak lajang.Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sudah 13 tahun danPenggugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan kurang lebih satubulan lagi akan melahirkan anak yang ke 3 (tiga), anak yang pertamasekolah

Tergugat dan juga perusahaan lainnya diseluruh Indonesia bahkan dunia telah mempunyai kebijakan internalakan skala pemberian upah secara general yang didasarkan padakapabilitas, kredibilita dan integritas setiap karyawan dengan mengacupada peraturan perundangundangan yang berlaku, bukan kepadastandart kebutuhan hidup dari masingmasing karyawan yang sifatnyasubyektif, di karenakan setiap orang tentu memiliki kebutuhan hidupyang berbeda.DALAM REKONPENSIBahwa terhadap halhal yang telah di kemukakan

Oleh karenaPenggugat adalah Fireman Crew yang harus siap jaga untuk menghadapikebakaran dilingkungan perusahaan Tergugat ;e Bahwa Upah yang sudah diterima oleh Penggugat sudah diatas UMP yangditetapkan di Propensi Kepulauan Riau ;e Bahwa kenaikan gaji yang diajukan Penggugat berdasarkan padakebutuhan hidupnya sangat tidak rasional, Tergugat mempuyai kebijakantersendiri mengenai skala upah secara umum yang didasarkan padakapabilitas, kredibilitas dan integritas semua karyawanberdasarkanperaturan ketenagakerjaan.Menimbang

berdasarkan pada Undangundang ,Khususnya pasal 90 ayat (1) Jo, pasal 91 ayat (1), Jo pasal 92 ayat (1) dan (2)undangundang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang padapokoknya menyatakan bahwa Pengusaha dilarang memberikan upah lebih rendahdari upah minimum dan pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatanpengusaha dan pekerja tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yangditetapkan peraturan perundangundangan yang berlaku, disamping itu Pengusahamenyusun sendiri struktur dan skala

Penganiayaan ringan ;Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitasadat) ;Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik ;>Pencemaran lingkungan (skala ringan) ;Ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman) ; dan> 2b 9Perselisinan perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat ;Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 261/PID/2020/PT BNA15.Bahwa sebelum Memori Banding ini Para Pembanding/Para Terdakwatutup, perlu juga Para Pembanding/Para Terdakwa sampaikanhalhalsebagai berikut

Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);. Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik;. Pencemaran lingkungan (skala ringan);QO TFT OO 5. Ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); danHalaman 26 dari 36 Putusan Nomor 261/PID/2020/PT BNAr.

Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat) ;o. Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik ;p. Pencemaran lingkungan (skala ringan) ;q. Ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman) ; danr. Perselisihan perselisinan lain yang melanggar adat dan adat istiadat ;.

sebesarRp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran jasahukum selama proses persidangan mulai dari Pengadilan Negeri Klas 1AKhusus Palembang, Pengadilan Tinggi Palembang hingga kasasi diMahkamah Agung RI dalam periode waktu 20192020 yang harus dibayarsecara sekaligus dan seketika.Bahwa atas perbuatan melawan hukum tergugat, penggugat meminta ketuaPengadilan Negeri Palembang Kelas A Khusus menghukum Tergugatmenyampaikan permohonan maaf secara terbuka, yang dimuat oleh mediacetak skala

Biaya Hukum yang telah dikeluarkan penggugatuntuk Kantor Hukum K.SYARCOWIE, SH dan Rekan di Palembang sebesarRp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran jasahukum selama proses persidangan mulai dari Pengadilan Negeri Klas 1AKhusus Palembang, Pengadilan Tinggi Palembang hingga kasasi diMahkamah Agung RI dalam periode waktu 20192020 dibayar sekaligus danseketika.Menghukum tergugat karena kelalaiannya untuk menyampaikan permohonanmaaf secara terbuka, yang dimuat oleh media cetak skala

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita poin12 dan petitum poin 6 mengenai tuntutan permintaan maaf secara terbuka,yang dimuat dalam media cetak skala lokal dan nasional selama 7 (tujuh)hari berturutturut, dapat Tergugat sampaikan bahwa permintaanPenggugat terlalu berlebihan dan tidak masuk akal, karena tergugat punsudah beritikad baik dengan membantu memperbaiki kolektabilitasPenggugat yang sekarang sudah menjadi kolektabilitas 1 (lancar), namununtuk histori kolektabilitas

No. 681;Terdapat Fakta dalam hubungan Pengukuran yang telah memperolehDaftar Isian 302 dan 307, Pembuatan Peta pada Situasi TanahHalaman 31 dari 64 halaman Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.PBR.dengan Skala 1:1000, kemudian telah terdapat NIB:05.01.08.03.02.474;Sehingga tidak terbukti Penerbitan Objek Sengketa melanggar Pasal14 ayat (2), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 45 ayat (1), Pasal 49 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah Jo.

Bukti P9 ; Site Plan Rumah TempatTinggal No.7, Skala 1:100, tanggal 301283 (fotokop!sesuai dengan asli);10. BuktiP10 : Akta JualBeli Nomor390/SH/1986, tanggal 27 Februari 1986 antara Tuan HajiMansyur (Kuasa dari Nadiyah) sebagai Penjual denganRustam Efendi sebagai Pembeli (fotokopi sesuai denganasli);11.

BuktiP19 : Site Plan RumahTempat Tinggal No.3, Skala 1:100, (fotokopi sesuai denganasli);20, BuktiP20 : Akta JualBeli Nomor389/SH/1986, tanggal 27 Pebruari 1986 antara Tuan HajiMansyur (Kuasa dari Nadiyah) sebagai Penjual denganSofyan Sory sebagai Pembeli (fotokopi sesuai dengan asli);21. BuktiP21 : Surat Pernyataan atasnama Syofyan Sory, tertanggal 08 November 2020 (fotokopisesuai dengan asli);22.

BuktiP27 : Site Plan Rumah TempatTinggal No.11, Skala 1:100, (fotokopi sesuai dengan asli);28. BuktiP28 : Akta JualBeli Nomor396/SH/1986, tanggal 27 Pebruari 1986 antara Tuan HajiMansyur (Kuasa dari Nadiyah) sebagai Penjual denganBudiyanto sebagai Pembeli (fotokopi Sesuai dengan asl);29. BuktiP29 : Surat Pernyataan atasnama Budiyanto, tertanggal 08 November 2020 (fotokopisesuai dengan asli);a0.

BuktiP31 : Site Plan RumahTempat Tinggal No.6, Skala 1:100, tanggal 301283(fotokopi Sesuai dengan asli);32. BuktiP32 : Akta JualBeli Nomor392/SH/1986, tanggal 27 Pebruari 1986 antara Tuan HajiMansyur (Kuasa dari Nadiyah) sebagai Penjual dengan M.Yunus sebagai Pembeli (fotokopi sesuai dengan asli);30: BuktiP33 : Surat Pernyataan atasnama M. Yunus, tertanggal 08 November 2020 (fotokopisesuai dengan asli);34.

Supreme Energy Rajabasa telah dilengkapi persyaratansesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010tentang Penggunaan Kawasan Hutan, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat(1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/MenhutII/2014, tentangPedoman Pinjam Pakai Kawasan hutan,yaitu:1) Rencana Kerja Penggunaan Kawasan Hutan;2) Peta lokasi yang dimohon skala 1:50.000;3) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Panas Bumi sesuai KeputusanBupati Lampung Selatan Nomor B/94A/III.07/HK/2010, tanggal 14Mei

Bukti T.II.Intv 90Penetapan Areal Kerja dengan Skala : 25.000 (fotokopisesuai dengan aslinya);Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK. 407/MenhutII/2014, tertanggal 24 April 2014, tentangPenetapan Areal Kerja Hutan Desa Tanjung Gading Seluas+ 16 (Enam Belas) Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung(HL) di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung beserta lampirannya berupa PetaPenetapan Areal Kerja dengan Skala 1 : 25.000 (fotokopisesuai dengan aslinya);Keputusan Menteri

Seluas + 14(Empat Belas) Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung (HL)di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung beserta lampirannya berupa PetaPenetapan Areal Kerja dengan Skala : 25.000 (fotokopisesuai dengan aslinya);Halaman 125 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUNJKT91.

Bukti T.IL.Intv 94Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK. 410/MenhutII/2014, tertanggal 24 April 2014, tentangPenetapan Areal Kerja Hutan Desa Canti Seluas + 70(Tujuh Puluh) Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung (HL)di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung beserta lampirannya berupa PetaPenetapan Areal Kerja dengan Skala 1 : 25.000 (fotokopiKeputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK. 411/MenhutII/2014, tertanggal 24 April 2014, tentangPenetapan Areal

, Provinsi Lampung beserta lampirannyaberupa Peta Penetapan Areal Kerja dengan Skala 1 :25.000 (fotokopi sesuai denganaslinya); nan nnnnnnnKeputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK. 413/MenhutII/2014, tertanggal 24 April 2014, tentang95.

atau 1 (satu) hektar dilaksanakan langsungoleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten sebagai instansi yangmemerlukan tanah dengan pihak yang berhak sebagimana ketentuan Pasal 55ayat (1) Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentang PedomanTahapan Persiapan pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum dan Pelaksanaan pengadaan tanah Skala Kecil di Provinsi Banten:Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentinganumum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima)

Bambang Ermanto sebagai Direktur Utama PTTrigada Laroiba Mitra untuk mengerjakan pembuatan Dokumen Perencanaanpengadaan tanah (DPPT) berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor900/8804099/SPK/JK/BAPENDA/2019, tanggal 27 Mei 2019 berdasarkanketentuan Pasal 56 Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentangPedoman Tahapan Persiapan pengadaan tanah Bagi Pembangunan UntukHalaman 6 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.Kepentingan Umum dan Pelaksanaan pengadaan tanah Skala Kecil di ProvinsiBanten

Bahwa pembentukan Tim Persiapan/Tim Pelaksanaan pengadaan LahanUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Malingping tersebut adalahuntuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan lahan UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Malingping dengan tugas berdasarkanketentuan Pasal 11 Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018tentang Pedoman Tahapan ' Persiapan pengadaan tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan pengadaantanah Skala Kecil di Provinsi Banten, bertugas:a.

Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur;Dan berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Gubernur Banten Nomor11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan pengadaan tanahBagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan PelaksanaanHalaman 18 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.pengadaan tanah Skala Kecil di Provinsi Banten, Tim Persiapan/TimPelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan:.

Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur;Dan berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Gubernur Nomor 11Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan pengadaan tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan pengadaantanah Skala Kecil di Provinsi Banten, Tim Persiapan/Tim Pelaksanaanmempunyai tugas melaksanakan kegiatan:a. Sosialisasi rencana pembangunan;b.

Sultra yang telahdisesuaikan dengan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutansesuai SK Menhut No. 465/Menhut II/2011 tanggal 09 Agustus 2011dengan skala peta 1;5.000;Bahwa kegunaan GPS adalah untuk menentukan titik koordinat lokasitempat yang dituju dalam hal ini adalah lokasi penebanghan danpengolahan kayu dalam kawasan konservasi teluk lasolo; sedangkampeta dasar tematik kehutanan propinsi sultra yang telah disesuaikandengan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sesuai SKMenhut No.

Sultra yang telah disesuaikan dengan perubahanperuntukan dan fungsi kawasan hutan sesuai SK Menhut No. 465/Menhut II/2011 tanggal 09 Agustus 2011 dengan skala peta 1;5.000;e Bahwa benar kegunaan GPS adalah untuk menentukan titik koordinatlokasi tempat yang dituju dalam hal ini adalah lokasi penebangan danpengolahan kayu dalam kawasan konservasi teluk lasolo sedangkanpeta dasar tematik kehutanan propinsi sultra yang telah disesuaikandengan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sesuai SKMenhut

Sultra yang telahdisesuaikan dengan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sesuaiSK Menhut No. 465/Menhut II/2011 tanggal 09 Agustus 2011 dengan skala peta1;5.000;Menimbang, bahwa kegunaan GPS adalah untuk menentukan titikkoordinat lokasi tempat yang dituju dalam hal ini adalah lokasi penebangan danpengolahan kayu dalam kawasan konservasi teluk lasolo sedangkan peta dasartematik kehutanan propinsi sultra yang telah disesuaikan dengan perubahanperuntukan dan fungsi kawasan hutan sesuai SK Menhut

No. 465/Menhut1/2011 tanggal 09 Agustus 2011 dengan skala peta 1;5.000 adalah untukmenentukan posisi dan letak lokasi penebangan dan pengolahan kayuberdasarkan titik koordinat sehingga akan diketahui simbol atau tanda pada petatersebut;Menimbang, bahwa dalam kawasan konservasi pulau bahulu tersebuttidak boleh diterbitkan ijin dan para Terdakwa tidak mempunyai ijin masukkedalam kawasan konservasi tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakimmenyimpulkan bahwa para Terdakwa masuk

SIDARTA yanguntuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II yakni pemborong1010pekerjaan perseorangan skala kecil yang biasa menerima borongan kerjadari para SubContraktor yang bekerja di area proyek tempat TERGUGATmelaksanakan pekerjaan tersebut, dimana di area tersebut terdapatbeberapa SubContractor dalam proyek yang sama..

Bahwa TERGUGAT memang pernah memberikan dan menyerahkansebagian kerja pemborongan kepada TERGUGAT IJ yang dalampelaksanaan pemborongan tersebut dikerjakan bersamasama dengantimnya diantaranya adalah PENGGUGAT, akan tetapi pekerjaan yangdiberikan tersebut dalam volume skala kecil dan selesai dikerjakan dalamwaktu kurang dari (satu) bulan..

SIDARTA adalah pemborongperseorangan skala kecil yang biasa menerima borongan kerja dari SubContraktor yang bekerja di area proyek tempat Tergugat melaksanakanpekerjaan tersebut, dimana diarea tersebut terdapat beberapa SubContraktordalam proses yang sama.

Bahwa lokasi pembangunan Apartemen City Terrace yaitudi Kelurahan Jatibening berada di lingkungan yang menurut PerdaRTRW Kota Bekasi No.13/2011 peruntukannya bukan untuk lokasidengan fungsi hunian, akan tetapi untuk lokasi dengan fungsi pusatpemerintahan, perdagangan skala grosir dan retail kelompok, pusatjasa dan pusat pendidikan.

SPPK Pondok Gede berada di sekitar Kelurahan Jatiwaringinmencakup wilayah pelayanan Kelurahan Jaticempaka, JatibeningBaru, Jatibening, Jatiwaringin, Jatimakmur dengan fungsi pusatpemerintahan, perdagangan skala grosir dan retail berkelompok,pusat jasa dan pusat pendidikan; b.

Lingkungan di KelurahanJatibening hanya layak untuk pembangunan suatu hunian denganfungsi pusat pemerintahan, perdagangan skala grosir dan retailkelompk, pusat jasa dan pusat pendidikan sesuai Pasal 8 Perda RT/RWKota Bekasi No.13/201 1 ; 22+ 2 222 o2 noe one. Bahwa jika kita runut dari awal proses dikeluarkannya objek gugatanaquo adalah berawal dari adanya Rekomendasi dari Tim KoordinasiPenataan Ruang (TKPRD) No.01/Rek.TKPRD/V2013 tanggal 10Januari 2014 (vide bukti P 5).

Desindo WijayaTama berada pada koordinat 615'57.82 6160.69LS dan 106570.2410657'2.40BT yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13Tahun 2011, lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan terletak di wilayah denganarahan fungsi sub pusat pelayanan kota (SPPK) Pondok Gede dengan fungsipusat pemerintahan, perdagangan skala grosir dan retail kelompok, pusat jasadan pusat pendidikan. Selanjutnya menurut Gambar 1.1.

SPPK Pondok Gede berada di sekitar kelurahan Jatiwaringin mencakupwilayah pelayanan Kelurahan Jaticempaka, Jatibening Baru, Jatibening,Jatiwaringin, Jatimakmur dengan fungsi pusat pemerintahan,perdagangan skala grosir dan retail berkelompok, pusat jasa dan pusatDEIIGICLIKCEEY ,, mnee eee ene eee nee ne ec nen nee eee ence nena nee necneneeareneeeneereentHalaman 80 dari 90 Halaman Putusan Nomor :42/G/2015/PTUNBDGb.

Barumun Sosa, resmi menjadipengurus KUD Serba Guna Otonom Pengembangan Unit Barumun Sosa, kemudianterdakwa TEDUNG SIAHAAN, terdakwa AHMAD ZULPAN DAULAY AliasMIDUN Bin ABDUL HAKIM DAULAY dan terdakwa ELY IRWAN HARAHAPBin DAHRIN HARAHAP mengetahui surat nomor 522/1440/2005 tanggal 19September 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan KabupatenTapanuli Selatan menyampaikan bahwa lahan yang dimohon sesuai dengan petaKeputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 44/MenhutII/05 tanggal 16 Februari2005 skala

Hutaraja skala 1:45.000 dariDinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Padang Lawas Nopember 2009 ;12.Asli 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengurus Koperasi Serba Guna KotaPinang tanggal 7 Mei 2005 ;13. Asli 1(satu) lembar Surat Penyataan H. SUYONO tertanggal 21 Desember1997;. Fotocopy 1 (satu) berkas terdiri dari 4 (empat) lembar Akte NotarisSETIAWATI, SH. Nomor 20 tanggal 10 Desember 1997 yang telah dilegalisiroleh Notaris SETIAWATI, SH ;15.

Hutaraja skala 1:45.000 dariDinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Padang Lawas Nopember 2009 ;. Asli 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengurus Koperasi Serba Guna Kota Pinangtanggal 7 Mei 2005 ;. Asli 1(satu) lembar Surat Penyataan H. SUYONO tertanggal 21 Desember1997;14. Fotocopy .........14. Fotocopy 1(satu) berkas terdiri dari 4(empat) lembar Akte Notaris SETIAWATI,SH. Nomor 20 tanggal 10 Desember 1997 yang telah dilegalisir oleh NotarisSETIAWATI, SH ;12.

baru selama tenggang waktu 90 hari masih ada;Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistikyang diangkat pada tahun 2009 dengan penempatan pertama sebagaistaf Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;Bahwa pada tahun 2012, Penggugat menjabat sebagai Bendaharakerjasama swakelola antara Badan Pusat Statistik dengan Pusat Datadan Informasi Kementerian Pertanian untuk kegiatan Upaya PercepatanPenyediaan Data dan Peningkatan Kualitas Data Tanaman PanganBerkesinambungan pada skala

bahwa uang untuk pembayaranhonor pelaksana kegiatan Upaya Percepatan Penyediaan Data danPeningkatan Kualitas Data Tanaman Pangan Berkesinambungan padaskala Nasional hilang;Bahwa pada tanggal 8 Januari 2013 Penggugat dipanggil menghadapdiruangan Kepala Bagian Tata Usaha dan dliinterogasi oleh semuaKabag/Kabid untuk dimintai keterangan berkaitan dengan hilangnya uangpembayaran honor pelaksana kegiatan Upaya Percepatan PenyediaanData dan Peningkatan Kualitas Data Tanaman PanganBerkesinambungan pada skala

Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapatditerima;ALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Terbanding/Tergugat pada saat di persidangan tidak memberikanalat bukti berupa Objek Sengketa, dengan menyatakan Penggugat tidakmembayarkan honor pelaksana kegiatan Upaya Percepatan PenyediaanData dan Peningkatan Kualitas Data Tanaman PanganBerkesinambungan pada skala

Hasil pemeriksaan dokter jaga menunjukkan skalakesadaran 14 dari 3 15 (Glasgow Coma Scale) dengan skala nyerikepala 3 dari 110. Batas normal kesadaran adalah antara skala 14 15dan skala nyeri terdiri skala 13 termasuk nyeri ringan, (46 termasuknyeri sedang dan 710 termasuk nyeri berat).

Berdasarkan hasilpemeriksaan tersebut berarti kesadaran Pasien saat itu masih dalambatas normal (skala 14) dan nyeri dalam kategori nyeri ringan (skala3), yang berarti Pasien dapat dibawa pulang dan menjalani rawat jalan,namun dengan mempertimbangkan keluhan yang disampaikan olehkakak Pasien, Dokter jaga melakukan anamnesis ulang kepada Pasienakan tetapi Pasien tidak memberikan jawaban, dokter menanyakan padapengantar untuk mendapat informasi lebih lanjut mengenai penurunankondisi Pasien, namun tidak

Yos Kresno Wardana padaRumah Sakit Umum Imanuel Banjarnegara, dengan hasil pemeriksaan :e = Fisik :.Penderita datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Imanuel denganpenurunan kesadaran skala 12 dari maksimal skala 15.

Yos Kresno Wardana pada Rumah SakitUmum Imanuel Banjarnegara, dengan hasil pemeriksaan :Halaman 20 dari 36 Putusan Pidana Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN ClpFisik :.Penderita datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Imanuel denganpenurunan kesadaran skala 12 dari maksimal skala 15.

Yos Kresno Wardana pada RumahSakit Umum Imanuel Banjarnegara, dengan hasil pemeriksaan :e = Fisik :.Penderita datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Imanuel denganpenurunan kesadaran skala 12 dari maksimal skala 15.

ayat (1) dan ayat (2)bersifat final ;Bahwa prosedur pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45Tahun 2010 tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah denganPovinsi Sulawesi Tenggara, telah sesuai dengan Notulen Kesepakatan/Berita Acara dan ketentuan peraturan perundangundangan tersebut diatas ;Bahwa dalam tanggapan ini Termohon ingin menyampaikan bahwa data danalat yang digunakan oleh Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat dalamrangka verifikasi batas daerah ini adalah :Citra Isfar Skala

1:200.000 tahun 2003 ;Peta Rupabumi Skala 1:50.000 Lembar 221253 (Lasolo) ;Peta Topografi Skala 1:200.000 Lembar 8283 XXVIIXXVIII/Lasolo danLembar 8283 XXVXXVI/Bungku ;GPS Garmin Model 6 Csx dan GPS Garmin Model 12 XL ;5.

Sebelum Termohon menanggapi permohonan Para Pemohon, maka Termohonterlebih dahulu akan menyampaikan/menjelaskan tentang MetodologiPelacakan sebelum terbitnya Objek Permohonan a quo sebagai berikut :a.bIdentifikasi Keberadaan PBU.14 dan PBU.15Secara manual dan digital dilakukan pengeplotan koordinat PBU.14 danPBU.15 pada peta Topografi sebagai peta yang telah disepakati oleh keduadaerah sebagai peta kerja dalam hal ini Peta Topografi skala 1:200.000Lembar 8283 XXVIIXXVII/Lasolo dan Lembar 8283 XXVXXVI

VIIWirabuana pada Tahun 1999, 2003, dan 2004 ;4 Dari hasil identifikasi lapangan terhadap Pilar atau Patok Batas tersebut padabutir 2, butir 3, dan butir 4 tersebut di atas, Tim Pengesan Batas Daerah TingkatPusat menyimpulkan bahwa proses penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeritentang Batas Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dapatdilanjutkan dengan catatan sebagai berikut :a Semua pilar batas yang telah dipasang pada tahun 1999, 2003, dan 2004diplot pada Peta Topografi skala

Bososi Pratama;e Areal pertama adalah Nomor titik 1 sampai 11 yaitu Pit Barokah 1, 2,dan 3 yang telah terbuka seluas + 6,46 Ha, berada dalam KawasanHutan Lindung (HL) Blok Lalindu;e Areal kedua adalah Nomor titik 12 sampai 22 yaitu Pit 90 yang telahterbuka seluas + 1,5 Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL)Blok Lalindu;Bahwa hasil overlay dan penelaahan tersebut telah dituangkan dalamPeta Hasil Pengecekan Lapangan Terdakwa di Provinsi SulawesiTenggara, Skala 1:8.000;Bahwa pada saat pengambilan

1:250.000 sesuai KeputusanHalaman 57 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN UnhMenteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 454/KptsII/1999Tanggal 17 Juni 1999);Peta Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutandan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Di Provinsi SulawesiTenggara Skala 1:250.000 sesuai Keputusan Menteri KehutananNomor SK. 465/MenhutII/2011 Tanggal 9 Agustus 2011);Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di ProvinsiSulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2017 Skala 1:250.000sesuai

Hasil overlay dan penelaahantersebut telah dituangkan dalam Peta Berita Acara Hasil PengecekanLokasi pada lokasi penambangan Terdakwa di Desa Morombo,Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi SulawesiTenggara, Skala 1 : 8.000;Bahwa Terhadap kaitannya dengan Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi pada keterangan isi peta baik terhadap Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama, peta kawasanhutan maupun luasannya:a.

1:10.000;Bahwa hasil /Jayout dalam Peta Berita Acara Hasil Pengecekan Lokasipada lokasi penambangan Terdakwa di Desa Marombo Pantai,Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi SulawesiTenggara, Skala 1:10.000 adalah bahwa letak titik koordinat tersebutberada di dalam Kawasan Hutan Lindung Komplek Lalindu dan tidakmasuk dalam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT.

1:10.000;Menimbang, bahwa hasil /ayout dalam Peta Berita Acara HasilPengecekan Lokasi pada lokasi penambangan Terdakwa di Desa MaromboPantal, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi SulawesiTenggara, Skala 1:10.000 adalah bahwa letak titik koordinat tersebut berada didalam Kawasan Hutan Lindung Komplek Lalindu dan tidak masuk dalam IzinPinjam Pakai Kawasan Hutan PT.

Pada pemeriksaan Ditemukan:Kesadaran Umum: Berat, arti dari Berat dalam hal ini adalah kesan umum daripemeriksaan awal dokter, pasien yang masuk dalam keadaan tidak sadar.Kesadaran: GCS5 EiMsV:, Pupil Midriasis, Reflek cahaya berkurang, artinyaGCS5 adalah alat ukur menilai tingkat kesadaran pasien, GCS kepanjangandari Glasco Coma Scale, Ei1M3V1 adalah skala yang digunakan untuk menilaitingkat kesadaran pasien, diberikan rangsangan nyeri: mata tidak membuka(E:), skala ukur adalah 14, E, adalah membuka

Madalah istilan Motorik pergerakan kesadaran pasien, skala ukur 16, Me adalahbisa menggerakkan sesuai dengan perintah, Ms menghindari nyeri, M3 adalahgerakkan fleksi abnormal, jika diberikan rangsangan nyeri kedua tanganpasien menekuk, V adalah respon verbal pembicaraan, dalam hal ini pasiendiberikan rangsangan nyeri, akan tetapi tidak ada respon bicara dan tetapdiam.