Ditemukan 4174 data
Urut Berdasarkan
Register : 25-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
OKA REGINA.S SH
Terdakwa:
Benny Johan.ST
160 — 46
OKA REGINA.S SH
Terdakwa:
Benny Johan.ST
160 — 46
Pada kasus ini, kontraktor tidak melakukan tindakan tersebutsehingga volume pada dokumen kontrak digunakan secara utuh tanpadiklarifikasi terlebin dahulu dengan volume aktual lapangan yang kontraktorHalaman 172 dari 245 Halaman Putusan No. 30/Pid.SusTPK/2019/PN. Pbrkerjakan.
Register : 27-04-2018 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 12-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 22/PID.SUS/2018/PT SBY Tanggal 7 Mei 2018 — Nurhayati, S.H., M.M
104 — 58
104 — 58
Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untukmematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagaiberikut:a.Angka 5berusaha mempengaruhi anggota Panitia Pengadaan Barang dalambentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yangbertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturanperundangundangan;membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keteranganlain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam DokumenPengadaan ini.Larangan Pertentangan
Putus : 20-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2634 K/Pid.Sus.LH/2016 Tanggal 20 Nopember 2017 — EDDY SUTJAHYO BUSIRI T1; Ir. MARJAN NASUTION T2; ANAS MUDA SIREGAR T3;
948 — 432 — Berkekuatan Hukum Tetap
948 — 432 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perusahaan PT SPS tidak melakukan tindakan secara maksimalatau sungguhsungguh dalam memadamkan atau mencegah kebakaran dsb.Kesalahan bisa diketahui dalam bentuk adanya pembiaran yang dilakukanoleh pihak perusahaan. Misalnya terlambat melakukan pemadaman.
Register : 30-12-2014 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 07-10-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 615/Pdt.KPPU/2014/PN.JKT.PST Tanggal 23 April 2015 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.Cs >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,
583 — 618
583 — 618
Pasal 47 ayat(1) UU Nomor 5 Tahun 1999 Komisiberwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakanadministratif terhadap pelaku usaha yang melanggarketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999;15.2 Bahwa menurut pedoman Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun1999 (selanjutnya disebut pedoman Pasal 47) tentangtindakan administratif, denda merupakan usaha untukmengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelakuusaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan.Selain itu. denda juga ditujukan untuk menjerakanpelaku usaha agar tidak melakukan
tindakan serupaatau ditiru oleh calon pelanggar lainnya:Bahwa Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor Il dan PemohonKeberatan/Dahulu Terlapor Ill menolak secara tegas pertimbanganTermohon Keberatan di atas dengan bantahan sebagai berikut:a.
Register : 14-01-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 29-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps Tanggal 25 Mei 2021 — Penuntut Umum:
GADHIS ARIZA, SH
Terdakwa:
I WAYAN SUDARMA
212 — 186
GADHIS ARIZA, SH
Terdakwa:
I WAYAN SUDARMA
212 — 186
percaya lagi menyimpan dananya di LPD TanggahanPeken sehingga terdakwa bersama dengan pengurus dan pegawai lain, tidakmendapatkan nafkah dalam bentuk gaji dan Jasa Produksi ;Halaman 154 dari 244 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPk/2021/PN DpsBahwa yang menyebabkan LPD Tanggahan Peken mengalami kerugian olehkarena adanya kredit macet karena kurang efektifnya penagihan kredit olehpetugas kredit, dan disamping itu banyak adanya debitor yang tidakmembayar atau menghindar membayar cicilan kredit ;Bahwa terdakwa tidak
melakukan tindakan terhadap jaminan kredit yangmacet karena terdakwa masih mengedepankan kekeluargaan dengandebitor yang masih satu desa adat dengan terdakwa pada saat itu hanyaberusaha untuk menagih saja ;Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menarik atau memindahbukukansimpanan nasabah/pihak ketiga (Simpanan berjangka dan tabungansukarela) yang kemudian dimasukkan (dipindahbukukan) sebagaiPendapatan dan mencatat bunga pinjaman kredit yang sebenarnya belumtertagin sebagai pendapatan, agar LPD Tanggahan
Register : 13-11-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg Tanggal 24 Februari 2016 — SUGIARTO PRAYITNO Alias DAUD Alias VIKTOR PURNOMO
129 — 123
129 — 123
Ramlan, MBA.MM yang tidak melakukanpengawasan dan koordinasi dengan terdakwa Sugiarto Prayitnoterkait dengan perkembangan kemajuan pekerjaan, dan sebagaiakibat dari perbuatan Sri Rahardjo yang setelah mengalihkanpekerjaan pengawasan tidak pernah mengawasi dan berkoordinasidengan Andi Prayana tentang pelaksanaan pengawasan dilapangan,serta perbuatan Maprih Unggul Purwanto yang dalam jabatannyasebagai Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan tindakan yangdiharuskan kontrak untuk memastikan kesesuaian
Register : 25-01-2017 — Putus : 21-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 8/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG Tanggal 21 Januari 2017 — Anton Setyawan alias Antonius Anton Setiawan alias Anton
72 — 34
72 — 34
Dengan adanya katakata dari Antonius Anton Setiawan yang demikian makasaksi sudah tidak melakukan tindakan apaapa lagi hingga kemudian adapermintaan dari Kementerian agar SMK Negeri Kobalima segeramenyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dimaksud lalu AgustinusManek S.Pd memerintahkan saksi untuk segera disiapkan seluruh dokumenyang dibutuhkan guna dilampirkan dalam laporan diantaranya Berita Acara100%.
Register : 11-01-2016 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg Tanggal 25 Mei 2016 — Ir. MUHAMMAD ZUHRI, MM Bin SAMSURI
109 — 24
109 — 24
DUTA RAMA atau konsultan perencana CV.MEDISAIN ) pernah melakukan pengkuran dan pemeriksaan bersama danterkait dengan adanya email saksi ANDRY PRASETYO kepada saksi perihalgambar perubahan uitzet dan saksi akui pernah menerima email tersebut.Bahwa tindakan saksi adalah melapor kepada Direktur RSUD Rembangterkait pengiriman file tersebut dan saksi tidak melakukan tindakan apaapakarena belum ada SPMK.Bahwa mengenai dokumen tentang gambar uitzet ( perubahan gambar )yang di buat oleh konsultan perencana
Register : 25-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
ASTIN REPELITA, SH
Terdakwa:
DR. ZULFIKAR DJAUHARI
274 — 557
ASTIN REPELITA, SH
Terdakwa:
DR. ZULFIKAR DJAUHARI
274 — 557
Pada kasus ini, kontraktor tidak melakukan tindakan tersebutsehingga volume pada dokumen kontrak digunakan secara utuh tanpadiklarifikasi terlebin dahulu dengan volume aktual lapangan yang kontraktorkerjakan. Hal ini menyalahi aturan karena kontrak pekerjaan ini bersifatKontrak Harga Satuan (Unit Price Contract), dimana volume yang dikerjakanitulah yang akan dibayarkan;Halaman 187 dari 275 Halaman Putusan No. 29/Pid.SusTPK/2019/PN.
Register : 29-04-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 02-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk Tanggal 4 September 2014 — H.MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)
81 — 17
81 — 17
Sagiyo HS, namun tidak diindahkan oleh saksi H SAGIYO HS danTerdakwa tidak melakukan tindakan apapun: Perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai/bertentangan dengan :1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 8, menyebutkan :o Ayat(1) :Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekeningkas desa.Halaman 279 dari 297 Putusan Nomor : 06/Pid.Sus/2014./P. Tpkor.
Register : 25-11-2016 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 81/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl Tanggal 13 April 2017 — DARLIS BIN DAUD TAIH
99 — 46
99 — 46
diserahkan kepada para petani pemilik lahan untukmelakukan pekerjaan penyiapan, pengolahan lahan hingga tanam dan pembuatanpematang/penggalengan, dengan cara petani pemilik lahan di kasih uang sebesarRp. 1000.000,( satu juta rupiah) setiap hektar, hal tersebut dilakukan olehterdakwa DARLIS dan INDRA WIJAYA selaku penyedia pupuk, dan diketahuioleh Ir.EDI NEVIAN sebagai Pengguna Anggaran(PA) bertindak selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK), LILIK SUKIRMAN selaku PPTKtetapi Ir.EDINEVIAN dan LILIK SUKIRMAN tidak
melakukan tindakan apapunterhadapDARLIS sebagai penyedia barang/jasa, dan terdakwa INDRA WIJAYA, bahkanLILIK SUKIRMAN ikut melakukan negosiasi terhadap upah yang akan dibayarkan kepada para petani sebagai upah untuk melaksanakan pekerjaan yangakan dilaksanakan oleh para petani, yang pada akhirnya terjadi kesepakatan antaraTerdakwa DARLIS sebagai Penyedia barang/jasa dengan para petani pemiliklahan yang tergabung dalam kelompok tani yaitu Rp.1.000.000,/Ha untuk lahansiap tanam dengan cara mentransfer
Register : 29-03-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN KUPANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN PNKPG Tanggal 1 Juni 2016 — Penuntut Umum:
Ronald Oktha, SH
Terdakwa:
Ir. NOER SUWARTINA
198 — 360
Ronald Oktha, SH
Terdakwa:
Ir. NOER SUWARTINA
198 — 360
,MM yang tidak melakukan pengawasan dan koordinasi dengan Sugiarto Prayitnoterkait dengan perkembangan kemajuan pekerjaan tersebut. dan sebagai akibat dariperbuatan Ir Sri Rahardjo yang setelah mengalihkan pekerjaan pengawasan tidakpernah mengawasi dan berkoordinasi dengan Andi Prayana tentang pelaksanaanpengawasan di lapangan, serta perbuatan Maprih Unggul Purwanto yang dalamjabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan tindakan yangdiharuskan kontrak untuk memastikan kesesuaian personil
Register : 25-01-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 7/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG Tanggal 21 Maret 2017 — Drs. Balthasar Manek, MM
54 — 35
54 — 35
Dengan adanya katakata dari Antonius Anton Setiawan yang demikian makasaksi sudah tidak melakukan tindakan apaapa lagi hingga kemudian adapermintaan dari Kementerian agar SMK Negeri Kobalima segeramenyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dimaksud lalu AgustinusManek S.Pd memerintahkan saksi untuk segera disiapkan seluruh dokumenyang dibutuhkan guna dilampirkan dalam laporan diantaranya Berita Acara100%.
Putus : 18-06-2013 — Upload : 01-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 19/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR Tanggal 18 Juni 2013 — MASKUR, S.Pd, M.Pd Bin AMIR
97 — 25
97 — 25
Akan tetapi terdakwa selaku Ketua Panitia yangmempunyai kKewenangan untuk mengevaluasi kewajaran harga dan mengkoreksinyabila terjadi kKemahalan harga tidak melakukan tindakan mengkoreksi harga CDpembelajaran yang ditawarkan oleh Saksi M. Munjadi HM.
Putus : 29-07-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg Tanggal 29 Juli 2011 — Drs.H.ENDANG WARSOMA,MM bin ENTJO BARSA
105 — 20
105 — 20
Konsultan Pengawas danKonsultan Perencana adalah Panitia Lelang ;159bahwa setahu saksi ada CCO karena permintaan LPM tapi tidakdilaporkan kepada saksi selaku PPTK ;bahwa pada awal tahun 2008 saksi ada mengontrol pekerjaan setelahselesai pembayaran 100% ternyata tidak ada kegiatan karena dianggapsudah selesai dan biaya pemeliharaan sudah dibayarkan ;bahwa setahu saksi seharusnya laporan Mingguan pekerjaan dilaporkankepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran tapi pada waktu itu tidakdilaporkan ;bahwa saksi tidak
melakukan tindakan setelah pelaksanaan pekerjaan tidakdilaporkan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran karena pekerjaansudah mencapai 100% ;bahwa setahu saksi yang menyiapkan dokumendokumen pencairan danatersebut adalah dari pihak Konsultan Pengawas ;bahwa saksi tidak tahu pada saat penandatangan kontrak dari pihakpertama (Dinas Perumahan Kota Bandung) dengan rekanan sebagaipemenang tender ;bahwa perubahan lokasi pengeboran di Kel.
Putus : 16-12-2011 — Upload : 13-11-2012
Putusan PN KUPANG Nomor 11/PID.SUS/2011/PNKPG Tanggal 16 Desember 2011 — - ADRIANUS PALA TEGU, S.T.
94 — 25
94 — 25
Atas informasi tersebut makasaksi tidak melakukan tindakan apaapa lalu kurang lebih 2(dua) minggu kKemudian kakak saksi tersebut kembali menemuisaksi lalu yang bersangkutan menyerahkan gambar kerjaberupa 3 ruang kelas baru, seterimanya gambar kerja dimaksudsaksi juga telah meminta bantuan kakak saksi tersebut untukmendampingi petugas dari Dinas Pendidikan Kabupaten TTUuntuk melakukan pematokan di lokasi pembangunan dansetelah itu saksi mulai melaksanakan kegiatan pembangunan 3ruang kelas baru di
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg Tanggal 7 Januari 2019 — FRANS EDUARD ZANDSTRA , ST
603 — 658
603 — 658
keabsahan dari data dan informasi serta Analisadan pendapat yang disampaikan kepada pemegang kewenangan memutuskredit dalam nota analisa atau melalui caracara lain merupakan tanggungjawab pengusul/pemberi rekomendasi pada Business Unit atau CreditRecovery Unit dan Credit Risk Management.2) Terkait Pemenuhan CovenantSesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri Tahun 2011, covenantmerupakan persyaratan kredit yang ditentukan Bank dan disetujui debitur dalamperjanjian kredit untuk melakukan dan/atau tidak
melakukan tindakan tertentuselama fasilitas kredit berjalan.
Register : 27-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 907/Pdt.G.KPPU/2016/PN JKT.SEL Tanggal 27 April 2017 — - PT. COSL INDO
- PT. HUSKY â CNOOC Madura Limited
Lawan
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
422 — 615
422 — 615
Bahwa Putusan TERMOHON KEBERATAN cacat hukum danharus dibatalkan oleh Judex Factie;PEMOHON KEBERATAN Tidak Melakukan Tindakan Post BiddingKarena Proses Tender Telah Sesuai Dengan PTK 00797. Bahwa telah terjadi manipulasi ketentuan PTK 007 olehTERMOHON KEBERATAN dalam putusannya dengan menyimpulkanPEMOHON KEBERATAN melakukan tindakan Post Bidding, dengan carasebagai berikut:a.
Register : 02-10-2015 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN JKT.SEL Tanggal 11 Agustus 2016 — KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Lawan
PT NATIONAL SAGO PRIMA
769 — 997
769 — 997
Jadi menurutprinsip ini, sudah tidak zamannya lagi menunggu pengumpulan buktidalam penerapan prinsip kehatihatian, karena ancamannya sangatserius sehingga menurut prinsip ini apabila ada ancaman yang sangatserius atau tidak dapat dipulihkan maka ketidak pastian ilmiah tidakbisa dijadikan alasan untuk tidak melakukan tindakan pencegahan, Jadimeski tidak pasti secara ilmiah tetap harus dilakukan pencegahan.Bahwa ahli menerangkan awalnya di prinsip ini berkembang di Jermankemudian dibawa ke level Eropa
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009 MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
589 — 591 — Berkekuatan Hukum Tetap
589 — 591 — Berkekuatan Hukum Tetap
TERGUGAT 35,TERGUGAT 36, TERGUGAT 37, TERGUGAT 38, TERGUGAT 39,TERGUGAT 40, TERGUGAT 41, TERGUGAT 42, TERGUGAT 43,TERGUGAT 44, TERGUGAT 45 DAN TERGUGAT 46, TERGUGAT 47,TERGUGAT 48, TERGUGAT 49, TERGUGAT 50, TERGUGAT 51,TERGUGAT 52 DAN TERGUGAT 53 dan/atau Para Kuasanya atau Pihakyang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihnan hak danwewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara inimempunyai kekuatan hukum mengikat (incracht van gewijsde) agar ParaTergugat untuk status quo atau untuk tidak
melakukan tindakan apapunbaik tindakan hukum baik gugatan perdata atau permohonan kepailitanterhadap Penggugat 1, Penggugat 2, Pengugat 3, Penggugat 4 danPenggugat 5, tindakan dan permohonan eksekusi, tindakan penagihan,Hal. 110 dari 1653 hal.
No. 2446 K/Pdt/2009TERGUGAT 52 DAN TERGUGAT 53 dan/atau Para Kuasanya atau Pihakyang mewakilinya atau Pihak yang menerima pengalihan hak danwewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara inimempunyai kekuatan hukum mengikat (incracht van gewijsde) agar ParaTergugat untuk tidak melakukan tindakan apapun (status quo) baik melaluitindakan hukum perdata atau kepailitan terhadap Penggugat yangbertujuan menjual atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupunmelalui pelelangan umum atau lelang
Setelah pembayaran yang dilakukan oleh PT Mekar Perkasa(dahulu TERGUGAT 40), Marubeni Corporation (PemohonKasasi/dahulu Tergugat 1) tidak melakukan tindakan sebagai Krediturlagi atas jumlah yang telah dibayarkan oleh PT Mekar Perkasa(dahulu TERGUGAT 40).
No. 2446 K/Pdt/2009JUDEX FACTIE TELAH SALAH DAN KELIRU MENERAPKAN HUKUMDALAM MENGELUARKAN PUTUSANNYA KARENA PEMOHONKASASV/DAHULU = PEMBANDING/TERGUGAT 42 (PT ASTRAINTERNATIONAL TBK) SAMA SEKALI TIDAK MELAKUKANPERBUATAN MELAWAN ~ HUKUM, MENGINGAT PEMOHONKASASV/DAHULU = PEMBANDING/TERGUGAT 42 (PT ASTRAINTERNATIONAL TBK) TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN APAPUN YANGMEMENUHI UNSURUNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM.Mengenai perobuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUHPerdatamenyatakan bahwa: "Setiap perbuatan melawan hukum