Ditemukan 4192 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tindaka tanjakan tandukan tindrawan tinjauan
Penelusuran terkait : Melakukan tindakan penipuan Melakukan tindakan pidana pembunuhan Dimuka Umum Melakukan Tindakan Kekerasan Tenggang waktu Perbuatan melanggar hukum Tindakan faktual Tindakan administrasi pemerintah/tindakan faktual Melakukan perbuatan tidak menyenangkan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-03-2015 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 9 Juni 2015 — RADIANTO RAMINIS BIN RAMINIS
109 — 68
  • Namun Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan termasukSaksi selaku Anggota tidak melakukan tindakan penerimaan, Melainkan setelah PanitiaPemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap sampel barang berupabuku yang diadakan dan menuangkan hasil pemeriksaan dalam bentuk berita acarapemeriksaan dan menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Saksi HOSEN SYAM, S.Pd.
    Namun Saksi dan rekanpemeriksa lainnya tidak melakukan tindakan penerimaan;Bahwa nilai Kontrak atas pekerjaan ini berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :420/270/Kont/DIKPORA/2013, tanggal 11 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 1.987.212.000,(satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua belas ribu rupiah) yangdilaksanakan dan ditandatangani oleh CV.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-03-0205 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 24-07-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 26/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 9 Juni 2015 — HOSEN SYAM , SP BIN SYAHRUL KIAM
87 — 25
  • Namun Panitia Pemeriksa/PenerimaHasil Pekerjaan termasuk Saksi selaku Anggota tidak melakukan tindakan penerimaan,Melainkan setelah Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaanterhadap sampel barang berupa buku yang diadakan dan menuangkan hasil pemeriksaandalam bentuk berita acara pemeriksaan dan menyerahkan hasil pemeriksaan kepada SaksiHOSEN SYAM, S.Pd. (PPTK).
    Namun Saksi danrekan pemeriksa lainnya tidak melakukan tindakan penerimaan;Bahwa nilai Kontrak atas pekerjaan ini berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :420/270/Kont/DIKPORA/2013, tanggal 11 Desember 2013 adalah sebesar Rp.1.987.212.000, (satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua belas riburupiah) yang dilaksanakan dan ditandatangani oleh CV.
Pengadilan DILMIL III 13 MADIUN Pidana Militer
Register : 27-06-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 21-07-2016
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 16-K/PM.III-13/AD/III/2016
Tanggal 27 Juni 2016 — Mintoro/ Serka / 31940077400173/ Ba Kodim 0812 Lamongan / Kodim 0812 Lamongan.
41 — 53
  • intelmenuju ke warung seberang jalan SaksiIV sangat meyakini karena padasaat melakukan pembersihan ruangan Unit Intel lampu kamar mandi masihdalam keadaan menyala serta pintu kamar mandi dalam keadaan terbukalebar akan tetapi walaupun sempat mencurigai kejanggalan keadaan kamarmandi tersebut dan mencurigai SaksiIl bersembunyi di dalam kamar mandikarena masih menyimpan dendam dan kemarahan serta mempunyai niattidak baik kepada Korban yang telah dianggap merusak masa depan anakSaksiIl namun SaksilV tidak
    melakukan tindakan apapun untuk mencegahhalhal yang tidak diinginkan terjadi terhadap Korban bahkan SaksilVkemudian sengaja meninggalkan ruang Unit Intel kembali ke warungseberang jalan pada sekira pukul 24.00 WIB dan masih sempat bertemudengan Terdakwall.Bahwa sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwall ditelepon SaksiIl dengan suarayang terdengar keras memerintahkan agar Terdakwall kembalikekediaman membersihkan kandang kucing yang terletak dibelakangkediaman.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-08-2019 — Putus : 13-12-2019 — Upload : 30-01-2020
Putusan PN AMBON Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 13 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ZADRACH AYAL, S.Sos, M.Si
153 — 50
  • Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan sertaPenipuan4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untukmematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagaiberikut :Halaman 125 dari 197 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2019/PN AMBc. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yangtidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.C.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 03-10-2017 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 133/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN Ptk
Tanggal 9 Agustus 2018 — Penggugat:
1.Ir. SUNARYO
2.Drs. Agustiar
3.ERRY IRIANSYAH, ST
4.EFFENDY AZ ALMUTAHAR, SH
5.ZULKARNAEN, SE
6.ANDREAS TOMI
7.WAHYUDI HIDAYAT, ST
8.AGUS SETIAWAN
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
POKJA Satuan Kerja PJN Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat
182 — 74
  • dan besaran sanksi, TermohonKeberatan selalu berpedoman pada asas keadilan, kepatutan,dan kepastian hukum, dan pertimbangan lain seperti tingkatkesalahan, scope pelanggaran, scope usaha, kooperatif atautidaknya para pihak, serta faktor pelaksanaan putusan,sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif;Bahwa sanksi administratif ini dimaksudkan agar dapat memberikankepastian hukum pada dunia usaha, dan meningkatkan rasionalitaspelaku usaha untuk tidak
    melakukan tindakan anti persaingan;Denda juga ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pelakuusaha, selain tindakan serupa tidak ditiru oleh calon pelanggarlainnya.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-03-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 138 /Pid.Sus/2013/PN.Tip.Smg
Tanggal 13 Maret 2014 — H. SISWADI, S.H, M.Kn
125 — 49
  • Bahwa kerja samakerja sama tersebutjuga tanpa ada persetujuan Kepala daerah;Bahwa khusus untuk kerja sama dengan IMAM SUDJONO/PTSAB, tanpa adanya jaminan dari IMAM SUDJONO selakupenerima modal kerja sehingga tidak ada kemanan investasi,maka akibatnya ketika IMAM SUDJONO wanprestasi PT RBSJmenanggung kerugian sekitar 4 milyar;Bahwa saksi tidak melakukan tindakan hukum kepada terdakwaselaku direktur karena ingin memperbaiki kondisi yang sudahterlanjur terjadi secara baikbaik, melakukan pendekatan secarapersuasif
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-03-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 13 Maret 2014 — H SISWADI, SH, MKn
119 — 40
  • Bahwa kerja samakerja sama tersebutjuga tanpa ada persetujuan Kepala daerah;112Bahwa khusus untuk kerja sama dengan IMAM SUDJONO/PTSAB, tanpa adanya jaminan dari IMAM SUDJONO selakupenerima modal kerja sehingga tidak ada kemanan invesitasi,maka akibatnya ketika IMAM SUDJONO wanprestasi PT RBSJmenanggung kerugian sekitar 4 milyar;Bahwa saksi tidak melakukan tindakan hukum kepada terdakwaselaku direktur karena ingin memperbaiki kondisi yang sudahterlanjur terjadi secara baikbaik, melakukan pendekatan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 37/Pid.Sus-TPK//2016/PN-Amb
Tanggal 30 Maret 2017 — Ir. MIEGSJEGLORIE V. PUTUHENA, ST., MT
114 — 232
  • MT, Direktur Politeknik Negeri Ambon/KP A/PA Satker Politeknik NegeriAmbon Terkait Pengadaan Tanah BAgi Pelaksanaan Pembangunan UntukKepentingan Instansi Pemerintah Seluas 10.000M2 T.A. 2012 sebagai Terdakwadalm perkawa a quo, maka selaku KPA dengan wewenang yang diterima melaluiPerpres 54 Tahun 2010, tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari tujuanpemberian wewenang tersebut; Bahwa Pertanyaan hukumnya adalah apakah KPA dalam hal ini Sdr. Ir.Miegsjeglorie V. Putuhena, ST,.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-11-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 405 PK/Pdt/2011
Tanggal 10 Nopember 2011 — PT. BUMI MERAPI ENERGI, dkk vs PT. TAMBANG BATU BARA BUKIT ASAM (Persero), Tbk,
249 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KERUGIAN LEBIH LANJUTBAGI PENGGUGAT, MAKA PENGGUGAT MEMOHON MAJELISHAKIM UNTUK BERKENAN MENGELUARKAN PUTUSAN PROVISISEBAGAI BERIKUT :1.Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4,Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dan/atau paraKuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerimapengalihnan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agarsebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat(incracht van gewisjde) agar Para Tergugat untuk status quo atauuntuk tidak
    melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum, baikberupa eksplorasi ataupun eksploitasi ataupun tindakantindakanlainnya seperti meletakkan serta mempergunakan alatalat beratyang telah dan akan dipergunakan untuk melakukan tindakaneksplorasi dan atau eksploitasi di Wilayah Kuasa PertambanganKW 97 PP 0350, seluas 26.670 Ha milik Penggugat, sebagaimanadinyatakan dalam Surat Dirjen Pertambangan Umum No.609.K/23.01/DJP/2000 tertanggal 14 April 2000 tentang PemberianPerpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 10-03-2020 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 157/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 30 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. BANK CIMB NIAGA Tbk., KC Jakarta Cinere Depok
Terbanding/Penggugat : H. MILLA
Turut Terbanding/Tergugat II : OTORITAS JASA KEUANGAN
187 — 91
  • dikualifikasi sebagai sebuah perbuatan tindak pidana perbankanyang melangarPasal 49 ayat (1) huruf c, Pasal 49 ayat (2) huruf bUU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana TelahDiubah Dengan UU No. 10 Tahun 1998, Pasal 372 KUHP tentangPenggelapan, dan Pasal 266 KUHP tentang Keterangan Palsu;Bahkan setelah diteliti lebin lanjut, justru semua mutasi rekeningdimaksud patut diduga Cacat Hukum; Bahwa terhadap halhaltersebut TERGUGAT II selaku regulator yang mengawasi seluruhPelaku Usaha Jasa Keuangan tidak
    melakukan tindakan apapunterhadap TERGUGAT ; Bahwa kuat dugaan TERGUGAT Il jugatidak menerapkan Pasal 1, Pasal 5 dan Pasal 49 UU 21 Tahun 2011Tentang Otoritas Jasa Keuangan kepada TERGUGAT I, bahwatindakan TERGUGAT II sebagaimana tersebut telah dapatdikualifikasi sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukumatau Perbuatan Yang Melawan Hukum;Bahwa berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OtoritasJasa Keuangan, Peraturan Perlindungan Konsumen, PeraturanOJK Nomor : 22/POJK.01/2015 Tentang Penyidikan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 20-05-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 13-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 111/G/2020/PTUN-JKT
Tanggal 10 Nopember 2020 — Penggugat : PT AMOSYS INDONESIA diwakili oleh: Kawiro Susilo (Direktur Utama) ; Tergugat : DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA ; Tergugat II Intervensi : PT. DWI MITRA ARTHA
1513 — 1092
  • perundangundangan danbertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik.Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah AgungRI No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa tindakanpemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum olehbadan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad)menyebutkan bahwa:Dalam hal gugatan dikabulkan, Pengadilan dapat mewajibkan kepadapejabat administrasi pemerintahan untuk : melakukan tindakanpemerintahan, tidak
    melakukan tindakan pemerintahan dan menghentikantindakan pemenintahan.Bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut diatas, maka faktanya seharusnyaPenggugat mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badandan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) danbukannya malah mengajukan gugatan tata usaha negara sebagaimanagugatan a quo, karena faktanya objek sengketa bukanlah Surat KeputusanTata Usaha Negara, tapi faktanya hanyalah suratkorespondensi/komunikasi biasa/harian tergugat yangisinya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-10-2013 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 464/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Desember 2014 — ABETNEGO PANCA PUTRA TARINGAN,Cs >< NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia,Cs
261 — 638
  • Olen karenanya dalil gugatan Penggugat yangmenyatakan Tergugat XV tidak melakukan tindakan pencegahan danmelakukan pembiaran atas kebakaran hutan yang terjadi sangat tidaktepat, mengadaada dan sudah seharusnya ditolak.Dengan melihat upaya dan tindakan yang telah dilakukan selama ini olehTergugat XV (Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir) dalam rangkapencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran berdasarkan dailildalil yang Tergugat XV sampaikan diatas, dengan kerendahan hati Kamimohon kepada Majelis
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 03-08-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 20 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.DATMAN KETAREN, SH
2.DEWI KHARTIKA, SH
3.Pintar Simbolon, SH
4.ARIE KUSUMAWATI, SH
5.RAHMI AMALIA, SH
6.LILIK HARYADI, SH
7.siska purnama sari, SH
Terdakwa:
DARMAWI
143 — 38
  • datangdari pidana yang patut yang dikenakan seketika dan yang pasti tidak terelakkan;Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan berapa lama terdakwaharus dipidana terlebin dahulu akan dipertimbangkan tentang halhal yangmemberatkan dan halhal yang meringankan didalam penerapan pidana, yaitu;Halhal yang memberatkan : Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang saat ini sedang giatgiatnya memberantas tindak pidana korupsi; Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya menjadi contohuntuk tidak
    melakukan tindakan korupsi, bukan sebaliknya;Halhal yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya; Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; Terdakwa menyesali perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas yaitu berdasarkan halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan dihubungkan dengan faktafakta yang terungkap dalamHalaman 233 dari 239 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2018/PN Plkpersidangan, maka pidana yang dijatunkan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 03-08-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 20 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.DATMAN KETAREN, SH
2.DEWI KHARTIKA, SH
3.Pintar Simbolon, SH
4.ARIE KUSUMAWATI, SH
5.BAYU UTOMO ,SH
6.LILIK HARYADI, SH
Terdakwa:
JAMALUDIN, S.H,M.H.
256 — 54
  • tidak terelakkan;Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan berapa lama terdakwaharus dipidana terlebin dahulu akan dipertimbangkan tentang halhal yangmemberatkan dan halhal yang meringankan didalam penerapan pidana, yaitu;Halhal yang memberatkan :Halaman 243 dari 249 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2018/PN PlIk Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang saat ini sedang giatgiatnya memberantas tindak pidana korupsi:; Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya menjadi contohuntuk tidak
    melakukan tindakan korupsi, bukan sebaliknya;Halhal yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya; Terdakwa telah ada mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas yaitu berdasarkan halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan dihubungkan dengan faktafakta yang terungkap dalampersidangan, maka pidana yang dijatunkan kepada Terdakwa sebagaimanaakan disebutkan dalam amar putusan ini, menurut
Pengadilan PN SERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 09-06-2015 — Upload : 30-09-2016
Putusan PN SERANG Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Srg
Tanggal 9 Juni 2015 — Perdata P : HAMZAH T : HARJANTO JASIN, DKK
607 — 368
  • DadangSjamsi tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, namunsebaliknya Tergugat Konpensi s/d Tergugat Ill Konpensi danAlm. Dadang Sjamsi melakukan upaya yang sesuai denganhukum dengan cara membuat Laporan Polisi terhadap EKOyang merupakan orang yang disuruh oleh Penggugat Konpensiuntuk melakukan pemagaran tanah milik Tergugat Konpensis/d Tergugat Ill Konpensi dan Alm.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-04-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN PONTIANAK Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Ptk
Tanggal 28 April 2016 — Ir. Hari Liewarnata, MM alias APIN Ir. Bambang Widianto
185 — 144
  • Sanggau tahun 2010 kepada Komisi PengawasPersaingan Usaha (KPPU) dengan cara mengirimkan laporan via pos dan Saksilupa tanggal pengirimannya;Bahwa Benar hasil putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadapproyek peningkatan jaringan irigasi jangkang kompleks Kab.Sanggau tahun 2010 (bukti diperlihatkan);Bahwa Saksi tidak melakukan tindakan apapun setelah memenangkan putusanKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap proyekpeningkatan jaringan irigasi jangkang kompleks Kab.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 25-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
OKA REGINA.S SH
Terdakwa:
Benny Johan.ST
147 — 46
  • Pada kasus ini, kontraktor tidak melakukan tindakan tersebutsehingga volume pada dokumen kontrak digunakan secara utuh tanpadiklarifikasi terlebin dahulu dengan volume aktual lapangan yang kontraktorHalaman 172 dari 245 Halaman Putusan No. 30/Pid.SusTPK/2019/PN. Pbrkerjakan.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-05-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 4 September 2014 — Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS, DK
56 — 18
  • Kapuas, dengan secara sengaja tidak melakukan tindakan tegas terhadappenyedia Barang/Jasa yang dalam hal ini saksi GAMALIEL TUMON, ST. SelakuDirektur CV.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-04-2018 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 12-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 22/PID.SUS/2018/PT SBY
Tanggal 7 Mei 2018 — Nurhayati, S.H., M.M
96 — 55
  • Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untukmematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagaiberikut:a.Angka 5berusaha mempengaruhi anggota Panitia Pengadaan Barang dalambentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yangbertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturanperundangundangan;membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keteranganlain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam DokumenPengadaan ini.Larangan Pertentangan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 11-02-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 29/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 11 Februari 2015 — Drs. H. FACHRODIN, M. Si Bin AHMAD
60 — 10
  • Kabupaten Kutai Kartanegara, termasuk pulaHalaman 275dari 299 Putusan Nomor 29/Pid.Tipikor/201 4/PN.Smdauntuk kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata(Patung Lembuswana) di Pulau Kumala tahun anggaran 2010, tidak dilaksanakansecara optimal sehingga walaupun Terdakwa seharusnya patut mengetahui jikaKontraktor Pelaksana telah mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utamadengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan nilai yang jauh dibawah nilaikontrak induk, namun terdakwa tidak
    melakukan tindakan apapun, sehinggaakibatnya terjadi penggunaan bahan material bekas dalam pembuatan patunglembuswana karena kecilnya anggaran yang diperjanjikan dalam sub kontraktersebut.