Ditemukan 5678 data
Urut Berdasarkan
Putus : 01-09-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 364 PK/Pdt/2016 Tanggal 1 September 2016 — 1. FIFI TANANG, 2. TJANDRA WIDJAYA VS 1. PT DUTA PERTIWI, Tbk., DKK.
339 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
339 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
menjamin kepastian hukum terhadap hak kepemilikan Strata Titlemasingmasing pemilik;Bahwa kerugian yang akan dihadapi dan dialami oleh para pemilikapartemen pemegang Sirata Title ini adalah:1) Merosotnya harga jual Strata Title karena statusnya yang tadinya HGBMurni menjadi HGB di atas HPL;2) Tidak ada jaminan dan kepastian hukum untuk menjaminkan Strata Titledi atas HPL, sehingga Bank enggan menerima Strata Title yangdidasarkan pada Hak Pengelolaan menjadi agunan/jaminan kredit;3) Jika terjadi Force
Register : 18-03-2015 — Putus : 06-05-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/Pdt.Sus/Bpsk/2015/PN.Pbr Tanggal 6 Mei 2015 — PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia Vs Mariana
479 — 200
479 — 200
Pacta Sunt Servanda(aggrements must be kept) adalah asas hukum yang menyatakanbahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihakyang melakukan perjanjian.Asas ini terserap dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan:Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya.Asas ini juga menjadi dasar hukum Internasional karena termaktub dalamPasal 26 Konvensi Wina 1969 yang mengatur sebagai berikut:44.every treaty in force is binding upon the
Register : 14-07-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 21-03-2018
Putusan PTUN MANADO Nomor 35/G/2017/PTUN.Mdo Tanggal 19 Desember 2017 — Penggugat:
ENNY J. A. UMBAS, SE
Tergugat:
KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN SULAWESI UTARA
183 — 134
ENNY J. A. UMBAS, SE
Tergugat:
KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN SULAWESI UTARA
183 — 134
negara.Bahwa PTUN Jakarta juga pernah memberikan pendapatnya terkaitadanya SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tersebut yang pada pokoknyaMajelis Hakim PTUN Jakarta mengkesampingkan SEMA tersebut.Bahwa PTUN Jakarta dalam perkara Nomor 18/G/2017/PTUN.JKTdengan obyek sengketa berupa LHPKKN yang diterbitkan BPKP(bentuknya serupa dengan obyek sengketa a quo) memberikanpendapat dalam putusannya Nomor 18/G/2017/PTUN.JKT tanggal 9Mel 2017 sebagaiberikut :Menimbang, bahwa meskipun Indonesia tidak rnenganut sistem thebinding force
Putus : 17-12-2020 — Upload : 25-01-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 453/Pid.Sus/2020/PN Dps Tanggal 17 Desember 2020 — Titian Wilaras
1829 — 2121
1829 — 2121
BPR Legian: Bahwa benar transfer tersebut untuk kepentingan Terdakwa Bahwa Pemah diminta oleh Terdakwa untuk mengambil mobil Force di Jakartasetelah itu Saksi datang kesana dan ada mobilnya yang sudahditransaksikan dan saksi hanya mengantarkan sampai towing: Bahwa terkait transfer sejumlah Rp.124.000.000,(seratus dua puluh empat juta rupiah) Terdakwa juga menggunakan danadari BPR Legian untuk digunakan salah satunya untuk event undangan Halaman 65 dari 178 Putusan Nomor : 453/ Pid.Sus/2020/PN Dpspertunangan
Sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ke rekeningVictor sebagai DP pembelian Range rovers benar karena itu dibuat oleh SaksiGede Made Karyawan maka Terdakwa tidak tahu hanya tahu mau beli mobilrange rovers;Bahwa mobil Range Rover disita oleh penyidik, Alphad masih ada di Bank,Mercy dijual, Force dijual;Bahwa benar ada chat whatsapp Terdakwa kepada Saksi Putu Ayu Yunita Sariyang mengatakan jangan kasih ke Andre Mulia Rp.25.000.000, (dua puluh limajuta rupiah) namun Putu Ayu Yunita Sari menjawab
Upload : 08-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 PK/PDT.SUS/2011 RATNAWATI, DKK. ( 32 ORANG ); 1. MICHAEL LMI POHAN, SH., EKS. TIM KURATOR PT. FIT-U GARMENT INDUSTRY 2. PT. BANK CHINA TRUST INDONESIA
940 — 943 — Berkekuatan Hukum Tetap
940 — 943 — Berkekuatan Hukum Tetap
FitU Garment (dalam pailit);6 Jika terjadi keadaan memaksa (force mayor) kami akan memobilisasi solidaritasburuh se Kabupaten Bandung untuk melakukan aksi besarbesaran, baik di kantorBank China Trust, Kantor Kurator, PN Jakarta Pusat, KPKLN ata dilokasipabrik;7.
Register : 16-08-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 22-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 155/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg Tanggal 6 Nopember 2017 — Penggugat:
1.E. KOESNADI
2.ISKANDAR
3.KARTANA
4.ADANG
5.PAHRUDIN WIATNA MEGANTARA
Tergugat:
1.PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT BANTEN
2.PERUM PERHUTANI
67 — 13
1.E. KOESNADI
2.ISKANDAR
3.KARTANA
4.ADANG
5.PAHRUDIN WIATNA MEGANTARA
Tergugat:
1.PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT BANTEN
2.PERUM PERHUTANI
67 — 13
Sifat preseden dalamsistem Common Law adalah the binding force of precedent atau disebutjuga asas stare decisis. Bagi negara Common Law (Inggris, AmerikaSerikat dan Afrika Selatan), yurisprudensi merupakan sumber hukumterpenting. Judge made law mengambil tempat terpenting di sampingundangundang.
Register : 02-02-2017 — Putus : 22-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Mdn Tanggal 22 Agustus 2017 — - SIAU YONG 9PENGGUGAT I)
- NEOH BIAN BIE (PENGGUGAT II)
- YUSMITA SARI (PENGGUGAT III)
- YAP JU TJAI (PENGGUGAT IV)
- LISNAWATI (PENGGUGAT V)
- PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, TBK. CABANG MEDAN (TERGUGAT)
132 — 57
132 — 57
., selaku Senior Manager Litigasi dab ROMEL NATARIDASIBORO,S.H.M selaku Supervisor Litigasii, ROY HERMANTO PURBA S.Pdselaku Task Force Collection dan ARNOLD K.
Register : 17-11-2015 — Putus : 04-08-2016 — Upload : 15-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 538/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst Tanggal 4 Agustus 2016 — PT. PROFESIONAL MUSIC X SAMUEL HENDRA SIMORANGKIR Dan Atau HENDRA SAMUEL SIMORANGKIR
207 — 37
207 — 37
Asasini menjadi dasar hukum Internasional karena termaktub dalam Pasal 26Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa "every treaty in force isbinding upon the parties to it and must be performed by them in good faith"(setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikadbaik) Halaman 71 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 538/Padt.G/2015/PN.Jkt.
Register : 26-11-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb Tanggal 20 Maret 2019 — Penuntut Umum:
INSYAYADI
Terdakwa:
Ir. HENDY KUSUMA
103 — 72
INSYAYADI
Terdakwa:
Ir. HENDY KUSUMA
103 — 72
sedangkan material on site merupakan barang;Bahwa Material on site (MOS) masuk dalam progres pekerjaan, dan ikutdibayarkan dalam pencairan termyn sesuai dengan SPM yang saksitandatangani;Bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak anak III pekerjaan tidakselesai dan progress hanya sampai dengan 81 %;Bahwa sampai dengan berakhirnya pekerjaan ada pekerjaan yang tidakterpasang karena ada masyarakat yang tidak mau tanahnya digunakanuntuk pemasangan pipa dan menurut PPK Burlian Darhim penolakantersebut termasuk Force
Mayor, sehingga dilakukan pemutusan kontrakpadahal sudah saksi ingatkan bahwa penolakan masyarakat tidaktermasuk force mayor;Bahwa yang bertanggungjawab untuk melakukan pembebasan lahanadalah Pemda, terkait adanya lahan yang tidak dapat dibebaskan dilahanWKS, karena menurut WKS pembebasannya harus seizin pemerintahPusat, karena WKS sendiri mendapat izin pengelolaan lahan daripemerintah pusat;Bahwa saksi pernah sebagai pejabat Penatausahaan Keuangan untukmemverifikasi dokumen pencairan, saat itu
Putus : 10-11-2015 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 369/Pid.B/2015/PN.BDG Tanggal 10 Nopember 2015 — NANA SUHERNA
228 — 573
228 — 573
Kontrak ini mengaturmengenai ketentuan umum, kelengkapan perjanjian, jaminan, kewajibandan hak, hubungan para pihak, jangka wakiu dan perpanjangan perjanjian,evaluasi dan force majeur serta penutup yang pada intinya mengaturmengenai ketentuan kerjasama antara PT ADIDAS INDONESIA selakupihak yang memerlukan tenaga kerja dengan PT NUSA KITACEMERLANG selaku pihak yang menyediakan tenaga kerja.Mengenai masalah perpajakan dalam dokumen kontrak ini tercantumdalam Pasal 27 mengenai BiayaBiaya yaitu : Ayat1
Register : 04-10-2011 — Putus : 30-05-2012 — Upload : 05-04-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 5/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn Tanggal 30 Mei 2012 — - Drs. SYAHBUDDIN SIREGAR
48 — 14
48 — 14
prestasi kerja.Bahwa apabila penyedia barang tidak meyelesaikan pekerjaan tepat waktutanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka penyedia barang didendamaksimal sebesar 5% (lima) persen dan penyedia barang diberikesempatan selama 50 (lima puluh) hari untuk memperbaiki kesalahan.Bahwakesalahan penyedia barang tidak dapat diperbaiki, maka kontrakharus diputus.Bahwa konirak boleh dilakukan perubahan.Bahwa sebelum kontrak habis dapat dilakukan addendum.Bahwa perubahan kontrak dapat dilakukan dengan alasan Force
Register : 23-09-2020 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 12-03-2021
Putusan PN Kaimana Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kmn Tanggal 10 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
132 — 53
132 — 53
Eksepsi menyebut keadaankeadaan (exceptio circumstances), berupasangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atau digugurkan atas alasanTergugat berada dalam keadaan lain dari yang biasa atau force majeureyang tidak dapat dihindari sehingga Tergugat berada dalam situasi tidakmemungkinkan untuk memenuhi perjanjian;4.
Register : 05-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn Tanggal 8 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
YESAYA GULO ALS AMA DEFI
124 — 106
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
YESAYA GULO ALS AMA DEFI
124 — 106
Nias, dan tidak dapat dirubah oleh pihak kedua, kecualikarena dalam keadaan foce majeure;Bahwa yang menjadi acuan dan pedoman saksi dalam melaksanakanpekerjaan tersebut adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambarperencanaa;Bahwa adapun itemitem pekerjaan tersebut adalan Ruang Kelassebanyak 2 (dua) ruangan kelas dengan ukuran 8 x 7 meter, danditambah dengan meublair;Bahwadalam pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dilakukanpembayaran terhadap saksi yaitu :a. pembayaran tahap Pertama sebesar 40%
Jika pekerjaan tidakselesai karena kelalaian pihakpihak maupun sebab lainnya yangmerupakan force majeur maka merupakan wanprestasi.
Register : 30-04-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 19 September 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
ZUBAEDI
1163 — 2941
FATONI HATAM
Terdakwa:
ZUBAEDI
1163 — 2941
dilindungi oleh doktrin BJR, artinyakerugian itu menjadi resiko bisnis yang akan ditanggung olehperusahaan;Bahwa terkait Buyback, pihak yang dapat melakukan pembeliankembali keputusannya ada di Pengurus atau Direksi dan tidak adaHalaman 240 dari 408 : Putusan Nomor: 60/PID.SUSTPK/2019/PN.JKT.PST;pembatasan, dalam teori jual beli jika seseorang atau perusahaanada janji membeli namun pada akhirnya tidak dapat dipenuhi makanamanya ingkar janji, dan pihak yang merasa dirugikan dapatmengajukan gugatan;Bahwa force
major ada 2, absolut dan relatif kalau absolut samasekali itu Sudah tidak bisa di perbaiki, kalau force majornya relatif,barangkali begitu sudah bisa recovery, saham sudah bisa dijualkembali;.
DAJK sudah dinyatakan pailit akibatmusibah terbakarnya (force majeur) pabrik PT. DAJK, dan sahamDAJK di Bursa Efek Indonesia dalam kondisi delisting/idakdiperdagangkan lagi di Bursa Efek Indonesi (BEI), sehingga saksiANDREAS CHAIYADI KARWANDI selaku Komisaris PT.
DAJK sudah dinyatakan pailit akibat musibahterbakarnya (force majeur) pabrik PT. DAJK, dan saham DAJK diBursa Efek Indonesia dalam kondisi delistingAidak diperdagangkanlagi di Bursa Efek Indonesi (BEI), sehingga saksi ANDREASCHAIYADI KARWANDI selaku Komisaris PT.
DAJK Pailit,akibat musibah terbakarnya (force majeur) pabrik tersebut, dan sahamDAJK milik Dapen PKT saat ini berada di Kustodian Bank Mandiri;6. Bahwa walaupun saham DAJK sudah delisting/Aidak dapat diperdagangkanlagi, akan tetapi menurut pendapat Ahli DR.H. Eko Sembodo,SE.,MM.
Register : 17-05-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 01-02-2017
Putusan PT AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB Tanggal 29 Juni 2016 — RUDOLF GODLIF SAMUEL FREDRIK EVAMUTAM, S.Sos. Alias EDY ;
79 — 36
79 — 36
Negeri Seti dari mata kegiatan program ekonomimikro pedesaan dan teknologi tepat guna kelompok 4 s/d 7, sehinggaperbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah bertentangandengan Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang Pedoman UmumPelaksanaan Alokasi Dana Desa/Negeri dan tentang Petunjuk TeknisPenggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengahyang menjelaskan bahwa penggunaan ADD/N yang tidak sesuai denganDURK yang telah ditetapkan melalui Musyawarah Negeri dan sifatnyamendesak atau force
Putus : 14-04-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN KUPANG Nomor 431/PID.B/2010/PN.KPG Tanggal 14 April 2011 — ALEXANDER MATARA Alias OMA
104 — 58
104 — 58
KEFI tidak dilaknsanakan hanya berdasarkanwawancara saja terhadap Maxi Falukas ;Bahwa benar saksi tidak tahu alur kredit PUKK oleh KUBUIS KEFI sampai dikirimkannya surat teguran tunggakanpenyetoran angsuran kepada anggota UIS KEFI karenasetelah dana pinjaman cair selanjutnya mejadi tugasbagian penagihan Task Force ;Bahwa benar pengajuan kredit PUKK oleh KUB UIS KEFItidak sesuai dengan prosedur karena seharusnya kredittersebut harus buka rekening secara perorangan bukanatas nama satu saja yang kemudian
Register : 18-01-2018 — Putus : 08-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 9/Pdt.G/2018/PN DPK Tanggal 8 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
229 — 630
229 — 630
Tergugat dan Turut Tergugat yang seharusnya mempertanyakankontribusi Penggugat dalam pengembangan usaha proyekpembangunan apartemen ini sampai sejauh mana, dan apabila adapermasalahan yang terjadi di kKemudian hari, seperti permasalahanpermasalahan yang diluar dugaan (force major). Sudah adakah usahaPenggugat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, tidak hanyamenyalahkan dan meminta keuntungan atas proyek yang masih dalamtahap usaha pengembangan.131.
Register : 07-04-2014 — Putus : 19-01-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN PARE PARE Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Parepare Tanggal 19 Januari 2015 —
83 — 12
83 — 12
untuk menyerahkan keuangan kepada Pihak Pertama(Tergugat I) sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah),dengan tenggang waktu sampai pada bulan Agustus 2012.(3) Bahwa sisa dari keuangan Pihak Pertama yaitu sebesar Rp.350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah) akan dipotongdengan fright kapal (sewa kapal) atas barang Pihak Pertama yangdimuat oleh Kapal STE tersebut.78(4) Bahwa bilamana dalam pengoperasian Kapal STE tersebut ada kendaladiluar dari keinginan bersama dalam hal ini terjadi force
Register : 24-01-2017 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 9 Mei 2017 — DASTUA GULTOM;DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI
160 — 260
160 — 260
yang dimintai bantuan jika tidak adapermintaan bantuan.Menimbang, bahva sedangkan Pasal 37 UndangUndang AdministrasiPemerintahan menyebutkan bahwa tanggung jawab terhadap keputusandan/atau tindakan dalam bantuan kedinasan dibebankan kepadaBadan/dan atau Pejabat Pemerintahan yang membutuhkan bantuankedinasan kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak.Menimbang, bahwa meskipun Indonesia tidak menganut sistem thebinding force
Register : 28-06-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 13-03-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 10 /Pdt.Sus-PHI/2016/PN.DPS Tanggal 26 Oktober 2016 — PUTU MIYASA, dkk. melawan PT. Mitragarment Indoraya
170 — 93
170 — 93
sepihak dan beralaskan efesiensiuntuk Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat membayar kompensasi atasHal 40dari 179 halaman Perkara NO. 10 /Pid Sus PH1I/2016/PN DpsPHK tersebut kepada Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3)UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut turut atau bukan karena keadaan memaksa (force